Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengaturan pendidikan kedokteran saat ini diatur dalam tiga buah undang-undang, yaitu UU No. 29 Tahun 2004 (UU Pratik kedokteran), UU No. 12 Tahun 2012 (UU Pendidikan Tinggi), dan UU No. 20 Tahun 2013 (UU Pendidikan Kedokteran). Ketiga undang-undang tersebut mengatur mengenai penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter. Ketiga substansi ini telah diatur dalam jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan delegasi yang berbeda serta diimplementasikan oleh instansi yang berbeda juga yaitu Kementerian Pendidikan dan Konsil Kedokteran Indonesia. Kondisi seperti ini menyebabkan adanya potensi disharmoni di antara UU Praktik Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menguraikan permasalahan mengenai kesesuaian antara pengaturan penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, serta dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter dalam UU Praktik Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran dari sisi teks peraturan, doktrin hukum, dan aspek implementatif agar menghadirkan kepastian hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian penormaan dalam UU Praktik kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran dalam pengaturan penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter sampai dengan peraturan delegasi dari ketiga undang-undang tersebut. Undang-undang ini memiliki hierarki yang sama dalam tata urutan perundang-undangan. Dari sisi materi muatan terdapat harmonisasi antara UU Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kedokteran, namun harmonisasi tidak terjadi antara UU Praktik Kedokteran dengan undang-undang lainnya. Oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum akibat adanya disharmoni antara UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran serta UU Pendidikan Tinggi, perlu adanya ketaatan terhadap pelaksanaan asas lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori dan konsistensi dalam pelaksanaan putusan pengadilan. ......The regulation of medical education is currently regulated in three laws, Law Number 29 of 2004 (Law of Medical Practice), Law Number 12 of 2012 (Law of Higher Education), and Law Number 20 of 2013 (Law of Medical Education). The three laws regulate the establishment of medical professional education standards, medical competency tests, and medical professional education graduation documents. These three substances have been regulated in different types and forms of delegation legislation and implemented by different agencies, namely the Ministry of Education and the Indonesian Medical Council. This condition creates the potential for disharmony between the Medical Practice Law, the Higher Education Law, and the Medical Education Law. This research using a normative juridical method describes the problem of conformity between setting standards for medical professional education, medical competency tests, and graduation documents for medical professional education in the Medical Practice Law, Higher Education Law, and Medical Education Law from the perspective of regulatory texts, legal doctrine, and implementation aspects in order to provide legal certainty. The results of the study found that there were inconsistencies of norms in the Law on Medical Practice, the Law on Higher Education, and the Law on Medical Education in the setting of standards for medical professional education, medical competency tests, and graduation documents for medical professional education up to the delegation regulations of the three laws. This law has the same hierarchy in the order of legislation. In terms of content, there is harmonization between the Law on Higher Education and Medical Education, but harmonization does not occur between the Law on Medical Practice and other laws. Therefore, in order to provide legal certainty due to disharmony between the Medical Practice Law and the Medical Education Law and the Higher Education Law, it is necessary to adhere to the implementation of the principles of lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi prioriand consistency in implementing conviction.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembahasan skripsi ini adalah pengaturan dan pengawasan dokteroid di Indonesia. Selain itu juga membahas pertanggungjawaban hukum seseorang yang melakukan praktik dokteroid dan analisis pengaturan dan pengawasan dokteroid pada Putusan No 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbr. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dokteroid diatur dan pengawasan dokteroid diterapkan di Indonesia. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan dan pengawasan dokteroid di Indonesia sudah diimplementasikan dengan baik, pelaku praktik dokteroid ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di Indonesia. Masyarakat Indonesia disarankan sebelum menggunakan jasa dokter dan/atau dokter gigi mengecek nama dokter tersebut di website Konsil Kedokteran Indonesia, kki.go.id atau website, Ikatan Dokter Indonesia, idionline.com

---

ABSTRACT
The disscusion of this academic thesis is about regulation and control of dokteroid in Indonesia. It also discussed about the legal responsibility for someone who performs dokteroid practice in Indonesia and analysis of regulation and control of dokteroid in Indonesia in Verdict No. 1180 Pid.Sus 2016 PN Pbr. The purpose of this thesis is to know how regulation and control of dokteroid being applied in Indonesia. This research is in the form of juridical normative research using descriptive analytical research type. The conclusion of this study is the regulation and control of dokteroid in Indonesia has been applied well in Indonesia, the perpetrators who perform a doctoroid practice are prosecuted according the regulation. Indonesian society is advised to check Konsil Kedokteran Indonesia rsquo s website, kki.go.id or Ikatan Dokter Indonesia rsquo s website, idionline.com before using doctor dentist services.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang regulasi terkait kewenangan dan kompetensi analis kesehatan dan tenaga medis di Indonesia serta tanggung jawabnya hukum dalam menyelenggarakan praktik kedokteran dalam bentuk tindakan medis. Pembahasan dilakukan melalui studi artikel dan studi kasus bersama menggunakan keputusan No.55 / Pid.b / 2011 / PN.Lbt. Bentuk penelitian tesis ini adalah metode kualitatif yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa analis kesehatan tidak berwenang untuk melakukan praktik kedokteran dalam bentuk tindakan medis dan karena itu harus bertanggung jawab atas kedua hukum tersebut pidana atau perdata.
ABSTRACT
This thesis discusses regulations related to authority and competence of health analysts and medical personnel in Indonesia as well as their legal responsibilities in conducting medical practice in the form of medical procedures. The discussion was carried out through article studies and joint case studies using decision No.55 / Pid.b / 2011 / PN.Lbt. The form of this thesis research is a normative juridical qualitative method. The results of the study concluded that health analysts were not authorized to practice medicine in this form medical action and therefore must be liable for both criminal or civil law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien yang terdapat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan melihat adakah materi muatan yang sama antara peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan segitiga kebijakan. Data yang didapatkan menggunakan jenis data sekunder berupa undang-undang, risalah, rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengulangan hal yang sama dengan makna yang sedikit berbeda pada materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien dalam tiga undang-undang tersebut. Diperlukan adanya tataurutan perundangan yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman pembentukan perundang-undangan sehingga tercipta konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan. Selain itu, untuk meminimalkan pengulangan hal yang sama maka dalam proses pembuatan perundang-undangan diperlukan analisis kemiripan. ......This thesis discusses about patient's rights and obligations in regulation of law No. 29 in 2004 about Medical Practice, law No. 38 in 2014 about Nursing, and law No. 44 in 2009 about Hospital by looking overlapping material between regulations. This study uses library research, using qualitative on data collection method descriptive base with triangle policy. Use secondary data types. The results of the study is that there are overlap in the material content of the patient's rights and obligations in the law. Required rules of legislation that should be carried out using guidelines for establishing legislation so as to create consistency and synchronization between regulations. to minimize repetition of the same thing, in the process of making legislation analysis of similarities is needed.

Abstrak :
Artikel ini menjelaskan mengenai penegakan kode etik kedokteran yang dilakukan terhadap kasus pelanggaran etik oleh dokter yang terjadi di rentang tahun 1980-an. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) adalah sebuah pedoman yang disusun bagi dokter dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun dengan berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan selalu terbuka celah bagi seorang dokter untuk melakukan tindakan yang melanggar pedoman tersebut. Dalam penelitian kali ini, tindakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh dokter Gunawan Simon dari Bandung pada tahun 1984-1987. Pelanggaran yang dilakukan adalah mengobati pasien dengan metode pengobatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran dan memberikan obat hasil racikan sendiri yang belum teruji secara ilmu kedokteran kepada pasien. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal dalam KODEKI yang saat itu berlaku. Fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah upaya penegakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan (Depkes), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut adalah pemberhentian keanggotaan dan pencabutan izin praktik oleh IDI dan MKEK sebagai lembaga yang berwenang. Menurut penulis, Depkes, IDI dan MKEK sudah menerapkan upaya sebaik-baiknya, namun sanksi yang diberikan belum tegas sehingga tidak memberikan efek jera kepada dokter-dokter lainnya di tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam proses heuristik, penelitian ini mengangkat berita dan artikel dari surat kabar yang terbit antara tahun 1984-1987. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi penegakan etik kedokteran berdasarkan KODEKI oleh Depkes, IDI dan MKEK pada tahun 1984-1987. ......This article describes the enforcement of the medical code of ethics that was carried out on cases of ethical violations by doctor that occurred in the 1980s. The Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) is a guideline that prepared for doctors in carrying out their duties. However, with the enactment of the Indonesian Medical Code of Ethics, there will still be a possibility to a doctor to violate the guidelines. In this study, the violation was carried out by doctor Gunawan Simon from Bandung in 1984-1987. The Violations committed were treating patients with treatment methods that are not in line with the rules of medical science and giving patients their own concoction of medicine that have not been tested by medical science. This action was a violation of the provisions of the KODEKI at that time. The main focus of discussion in this study is enforcement efforts carried out by the government through the Ministry of Health, the Indonesian Doctors Association (IDI), and the Medical Ethics Honorary Council (MKEK). The penalty given for such violations are termination of the membership and cancellation of practice licenses by IDI and MKEK as authorized institutions. According to the author, the Ministry of Health, IDI and MKEK have implemented their best efforts, but the penalty given have not been firm so that they do not have a deterrent effect to other doctors in the following years. This study uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography processes. In the heuristic process, this study picks up news and articles from newspapers published between 1984-1987. The aim of this study is to find out how successful the implementation of medical ethics enforcement based on KODEKI by the Ministry of Health, IDI, and MKEK was in 1984-1987.