Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan studi kasus Monopoli Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam (Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008). Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis yang menyatakan hak monopoli yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam bukan merupakan pengecualian sebagaimana yang diatur pada Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, terdapat bukti dampak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat Kebijakan Penghentian Sambungan Air yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam, tetapi kerugian tersebut tidak terjadi karena adanya perilaku monopoli. Penghentian sambungan air dilakukan karena adanya keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi air bersih, bukan karena untuk pembatasan output yang bertujuan untuk menaikkan harga. This study examine implementation of article 50 (a) Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition toward monopolistic practices which is done by a company appointed by state. This study use descriptive method by using case study of Monopoly of Water Treatment in Batam Island by PT Adhya Tirta Batam (Case Number 11/KPPU-L/2008). Based on the analysis, this study declare that PT Adhya Tirta Batam?s monopoly right was not exempted from implementation of Article 50 (a) Law Number 5 1999. In this case study, there was evidence of society loss as impact of Ceasing Water Connection Policy by PT Adhya Tirta Batam, but that loss was not occur cause of monopoly practice. Ceasing water connection which is done by PT Adhya Tirta Batam because there was lack of production and distribution capacity, not intended to limit output in order to increasing the price.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksistensi UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah berlaku efektif selama 12 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi strategi komunikasi yang telah dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengubah perilaku pelaku usaha yang bersaing tidak sehat menjadi sehat sesuai dengan UU No.5/1999. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel secara random. Survei dilakukan terhadap pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada dasarnya, implementasi UU No.5/1999 telah memberikan implikasi yang cukup signifikan terhadap situasi usaha yang terjadi di lapangan, hanya saja ada pemahaman pelaku usaha terhadap konsep-konsep persaingan yang dimuat dalam UU No.5/1999 masih sangat terbatas.

---

ABSTRACT
This research was motivated by the existence of the Law No.5/1999 about Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which was effective for 12 years. This study aims to determine the extent of implementation of communication strategies that have been run by the Commission for The Supervision of Business Competition Republic of Indonesia (KPPU RI) to change the behavior of competing businesses unfair to be fair according to the Law No.5/1999. The method used is descriptive quantitative survey approach with random sampling. The survey was conducted of businesses who are members of the Chamber of Commerce and Industry (KADIN) of DKI Jakarta. The results showed that basically, the implementation of Law No.5/1999 has significant implications for the situation that occurred in the field of business, it's just no understanding of the business to the concepts of competition contained in the Law No.5/1999 is still very limited.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kewajiban pelaku usaha pada PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. untuk menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Prima Top Boga kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. akibat dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Bahwa dengan adanya ketentuan yang berlaku atas kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pembeitahuan dengan syarat-syarat tertentu dilakukan adalah agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai regulator dapat mengawasi atau memantau atas segala tindakan pelaku usaha yang dimungkinkan terjadinya praktek monopoli dari tindakan hukum pengambilalihan saham perusahaan. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan ini diketahui bahwa penerapan sanksi akibat keterlambatan pemberitahuan pengambialihan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian dengan adanya kasus yang terjadi ini maka dapat menjadikan salah satu contoh bagi pelaku usaha lain yang juga ingin melakukan pengambilalihan perusahaan lain untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tidak terjerat dengan kasus yang sama.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the obligations of business actor at PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. to convey a notification of aquisition of shares of PT. Prima Top Boga to The Business Competition Supervisory Commission and how the application of sanctions given to PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. as a consequent of overdue notification in the acquisition of shares. Whereas with the provisions that apply to the obligations of business actors to make notification with certain conditions carried out so The Business Competition Supervisory Commission as a regulator, it can supervise or monitor all actions of business actors which may result in monopolistic practices from legal actions aquisition of company shares. Based on the results of the research conducted, it is known that the application of sanctions due to the overdue notification is already in accordance with the applicable laws and regulations. Thus with the existence of this case, it can make one example for other business actors who also want to Aquisition of other companies to pay attention to the applicable provisions so that they are not entangled in the same case.

Abstrak :
ABSTRAK
Praktek monopoli merupakan kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan apabila menimbulkan dampak. Praktek monopoli diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam pembuktian praktek monopoli adalah pendekatan rule of reason, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus dapat membuktikan adanya dampak terhadap persaingan. Praktek monopoli terjadi karena tidak adanya pesaing yang potensial dalam pasar bersangkutan akibat dari pemberian kewenangan kepada pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang bersifat preskriptif. Obyek penelitian ini adalah putusan praktek monopoli taksi bandara di Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Hang Nadim Batam. Dalam putusan perkara KPPU tentang praktek monopoli taksi bandara, proses pembuktian dilakukan dengan analisis ekonomi dan menggunakan pendekatan rule of reason. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung telah menguatkan putusan KPPU atas pembuktian praktek monopoli taksi bandara dengan menggunakan analisis ekonomi. KPPU dapat lebih dalam lagi melakukan analisis ekonomi terhadap pelanggaran praktek monopoli dan memberikan pengawasan dan pengarahan kepada pelaku usaha agar tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

Abstract
Monopolistic practice is an activity that is prohibited in competition law by mean of it's impact. Monopolistic practices under Article 17 of Law No. 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The method used in the prooving of monopolistic practices is rule of reason, so the Commission for Supervision Business Competition (KPPU) has to prove the impact of conduct on competition. Monopolistic practices occur in the absence of potential competitors in the relevant market resulting from the authority granted to the business actors. The method used in this study is a prescriptive normative research. Object of this study was the decision of the airport taxi's monopoly at Juanda Airport Surabaya and Batam Hang Nadim Airport. In the decision of the Commission on airport taxi's monopoly, the proof is done by proving was economic analysis with the rule of reason approach. District Court and the Supreme Court has upheld the ruling on the Commission's evidentiary airport taxi monopoly by using economic analysis. Commission to conduct deeper analysis of violations of economic practices and provide oversight and direction to the business so as not to violate the Act No. 5 of 1999.

Abstrak :
Persaingan merupakan hal yang penting dalam kegiatan usaha, untuk itu sebisa mungkin persaingan selalu dijaga agar tetap hidup dalam kegiatan usaha. Karena dengan adanya persaingan, pelaku usaha dituntut untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap produksi barang atau jasa yang dihasilkan serta terus melakukan inovasi agar pelaku usaha tersebut tetap unggul dibanding pesaing-pesaingnya. Faktor modal mempengaruhi pelaku usaha untuk melakukan efisiensi, untuk itu pemerintah melakukan campur tangan untuk melindungi pelaku usaha yang mempunyai modal kecil. Pemerintah Daerah DKI Jakarta membatasi pelaku usaha perpasaran swasta dalam memberikan harga jual, hal ini ditujukan agar pelaku usaha kecil disekitar pelaku usaha perpasaran swasta tidak terlibas oleh keberadaan pelaku usaha perpasaran swasta, namun cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta melalui Peraturan daerahnya kurang tepat jika ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Pembatasan harga minimum yang boleh dijual pelaku usaha perpasaran swasta dapat dikatakan sebagai hambatan masuk yang diciptakan oleh pemerintah, karena pelaku usaha ketika baru masuk pertama kali ke dalam sebuah industri maka untuk menarik konsumen ia akan merendahkan harga jual barang atau jasanya dibanding pesaing-pesaingnya, namun ternyata hal tersebut dilarang oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pemerintah dalam hal ini berperan untuk memberdayakan pelaku usaha kecil, namun seharusnya cara yang diambil bukan membuat pelaku usaha lain menjadi kecil atau tidak mempunyai kekuatan, tetapi seharusnya pemerintah memberi bantuan kepada pelaku usaha kecil tersebut agar mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk bertahan terhadap persaingan di dunia usaha yang di dalamnya terdiri dari berbagai ukuran pelaku usaha. Hal ini perlu dilakukan agar persaingan usaha di Indonesia tetap terjaga dan akhirnya mencapai salah satu dari tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu menciptakan efisiensi nasional sehingga akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia

Abstrak :
Pelaku usaha kecil mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, karena kontribusinya bagi Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Tetapi karena ukuran skala usaha ekonominya yang kecil pelaku usaha kecil selalu kalah bersaing dengan pelaku usaha besar. Berbagai masalah juga selalu melekat pada pelaku usaha kecil seperti masalah keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan perizinan usaha. Untuk mengatasi berbagai kelemahan usaha kecil, pemerintah melakukan program-program pemberdayaan. Salah satunya adalah pemberdayaan pelaku usaha kecil yang didasarkan pada ekonomi pasar yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal dalam UU No. 5/1999 yang mengatur pemberdayaan pelaku usaha kecil adalah Pasal 50 huruf (h) yang menyatakan bahwa, yang dikecualikan dari ketentuan UU ini adalah pelaku usaha yang tergolong ke dalam usaha kecil. Maksud dari pengecualian ini adalah agar pelaku usaha kecil dapat menggabungkan diri dengan pelaku usaha kecil lainnya membentuk suatu kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar dalam kegiatan bisnis berhadapan dengan pelaku usaha besar, dan meningkatkan skala ekonominya agar dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Namun, kerjasama yang diizinkan tersebut termasuk dalam pengaturan prinsip larangan UU No.5/1999, sehingga berpeluang untuk menghambat persaingan pada pasar bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang mengatur mengenai pengecualian pelaku usaha kecil dari ketentuan UU No. 5/1999, karena sampai saat penulisan skripsi ini selesai disusun, belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini.

Abstrak :
This thesis proved about Non-Independent Leasing Company in Indonesian Law and Non-Independent Leasing Company is contrary with Indonesian law No 5/ 1999 on Prohibitions Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition. This research is a normative juridical research and analytical descriptive. The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for Non-Independent Leasing Company and Non Independent Leasing Company is suitable with Indonesian Law No 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition as long as it is not contradicted wih Indonesian Law Number 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic And Unfair Business Competition.

---

Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Mengenai Non-Independent Leasing Company di Indonesia, Untuk Mengetahui praktek bisnis yang dijalankan oleh Non-Independent Leasing Company bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dalam memperoleh data sekunder dari hasil studi kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Hasil penelitian membuktikan bahwa di Indonesia tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai Non-Independent Leasing Company, dan Non-Independent Leasing Company tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pengadaan fasilitas pembayaran tol menggunakan kartu elektronik nir sentuh (e-toll card) oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana banyak masyarakat berpendapat bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan praktek monopoli karena merupakan penyedia tunggal fasilitas tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses penunjukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penyedia fasilitas pembayaran tol menggunakan e-toll card dan apakah kedudukan tunggal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan dengan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditunjuk melalui suatu proses yang sah dan kedudukannya tidak melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ......This study discusses about the procurement of toll payment using an electronic card (e-toll card) by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, where many people thought that PT Bank Mandiri (Persero) Tbk conduct monopolistic practices because it is the sole provider of such facilities. This study aimed to find out how the process of procurement that appointed PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as a provider of toll payment facility using e-toll card and whether a single position of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk under Law UU No. 5 Year 1999. The method used in this research is descriptive analysis with normative juridical approach and the research methods literature with secondary data as its data source. These results indicate that PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is appointed through a legal process and position does not infrige UU No. 5 1999.