Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan studi kasus Monopoli Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam (Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008). Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis yang menyatakan hak monopoli yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam bukan merupakan pengecualian sebagaimana yang diatur pada Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, terdapat bukti dampak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat Kebijakan Penghentian Sambungan Air yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam, tetapi kerugian tersebut tidak terjadi karena adanya perilaku monopoli. Penghentian sambungan air dilakukan karena adanya keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi air bersih, bukan karena untuk pembatasan output yang bertujuan untuk menaikkan harga. This study examine implementation of article 50 (a) Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition toward monopolistic practices which is done by a company appointed by state. This study use descriptive method by using case study of Monopoly of Water Treatment in Batam Island by PT Adhya Tirta Batam (Case Number 11/KPPU-L/2008). Based on the analysis, this study declare that PT Adhya Tirta Batam?s monopoly right was not exempted from implementation of Article 50 (a) Law Number 5 1999. In this case study, there was evidence of society loss as impact of Ceasing Water Connection Policy by PT Adhya Tirta Batam, but that loss was not occur cause of monopoly practice. Ceasing water connection which is done by PT Adhya Tirta Batam because there was lack of production and distribution capacity, not intended to limit output in order to increasing the price.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksistensi UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah berlaku efektif selama 12 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi strategi komunikasi yang telah dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengubah perilaku pelaku usaha yang bersaing tidak sehat menjadi sehat sesuai dengan UU No.5/1999. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel secara random. Survei dilakukan terhadap pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada dasarnya, implementasi UU No.5/1999 telah memberikan implikasi yang cukup signifikan terhadap situasi usaha yang terjadi di lapangan, hanya saja ada pemahaman pelaku usaha terhadap konsep-konsep persaingan yang dimuat dalam UU No.5/1999 masih sangat terbatas.

---

ABSTRACT
This research was motivated by the existence of the Law No.5/1999 about Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which was effective for 12 years. This study aims to determine the extent of implementation of communication strategies that have been run by the Commission for The Supervision of Business Competition Republic of Indonesia (KPPU RI) to change the behavior of competing businesses unfair to be fair according to the Law No.5/1999. The method used is descriptive quantitative survey approach with random sampling. The survey was conducted of businesses who are members of the Chamber of Commerce and Industry (KADIN) of DKI Jakarta. The results showed that basically, the implementation of Law No.5/1999 has significant implications for the situation that occurred in the field of business, it's just no understanding of the business to the concepts of competition contained in the Law No.5/1999 is still very limited.

Abstrak :
Dengan semakin berkembangnya praktek pelayanan medis dan berkembangnya ilmu teknologi serta industri peralatan medis maka semakin meningkat pula risiko penggunaannya , dimama disamping hubungan hukum diantara pasien dengan dokter semakin berkembang dan luas warga masyarakatpun kewajibannya semakin sadar pula akan hak-hak dan kewajibannya sehingga memungkinkan terjadinya banyak tuntutan atau gugatan oleh pasien terhadap dokter apabila dokter melakukan kesalahan di dalamm menjalankan profesinya atau disebut Malpractice. Lahirnya tanggung jawab dokter terhadap pasien atas/dalam hal terjadinya. Malpractice adalah apa bila seorang pasien mengajukan gugatan terhadap dokter yang bersangkutan untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita pasiennya, misalnya: akibat kelalaian dokter, si pasien menjadi lumpuh atau meninggal dunia. Untuk menemukan bahwa seorang dokter dapat dituntut oleh pasien apabila ia melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya, penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Tanggung Jawab Dokter atas Malpractice medis ini menurut bidang hukum perdata, dapat digugat untuk mengganti kerugian baik secara langsung atau tidak langsung. Pada prakteknya masih banyak kasus Malpractice yang tidak sampai kepengadilan , sehingga tidak memuaskan pada pasien yang dirugikan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu disarankan agar ada kerjasama yang baik antara pihak aparat hukum dengan aparat ke dokteran agar kasus Malpractic dapat ditangani demi menjamin kepastian hukum.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kewajiban pelaku usaha pada PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. untuk menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Prima Top Boga kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. akibat dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Bahwa dengan adanya ketentuan yang berlaku atas kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pembeitahuan dengan syarat-syarat tertentu dilakukan adalah agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai regulator dapat mengawasi atau memantau atas segala tindakan pelaku usaha yang dimungkinkan terjadinya praktek monopoli dari tindakan hukum pengambilalihan saham perusahaan. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan ini diketahui bahwa penerapan sanksi akibat keterlambatan pemberitahuan pengambialihan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian dengan adanya kasus yang terjadi ini maka dapat menjadikan salah satu contoh bagi pelaku usaha lain yang juga ingin melakukan pengambilalihan perusahaan lain untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tidak terjerat dengan kasus yang sama.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the obligations of business actor at PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. to convey a notification of aquisition of shares of PT. Prima Top Boga to The Business Competition Supervisory Commission and how the application of sanctions given to PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. as a consequent of overdue notification in the acquisition of shares. Whereas with the provisions that apply to the obligations of business actors to make notification with certain conditions carried out so The Business Competition Supervisory Commission as a regulator, it can supervise or monitor all actions of business actors which may result in monopolistic practices from legal actions aquisition of company shares. Based on the results of the research conducted, it is known that the application of sanctions due to the overdue notification is already in accordance with the applicable laws and regulations. Thus with the existence of this case, it can make one example for other business actors who also want to Aquisition of other companies to pay attention to the applicable provisions so that they are not entangled in the same case.

Abstrak :
ABSTRAK
Praktek monopoli merupakan kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan apabila menimbulkan dampak. Praktek monopoli diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam pembuktian praktek monopoli adalah pendekatan rule of reason, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus dapat membuktikan adanya dampak terhadap persaingan. Praktek monopoli terjadi karena tidak adanya pesaing yang potensial dalam pasar bersangkutan akibat dari pemberian kewenangan kepada pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang bersifat preskriptif. Obyek penelitian ini adalah putusan praktek monopoli taksi bandara di Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Hang Nadim Batam. Dalam putusan perkara KPPU tentang praktek monopoli taksi bandara, proses pembuktian dilakukan dengan analisis ekonomi dan menggunakan pendekatan rule of reason. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung telah menguatkan putusan KPPU atas pembuktian praktek monopoli taksi bandara dengan menggunakan analisis ekonomi. KPPU dapat lebih dalam lagi melakukan analisis ekonomi terhadap pelanggaran praktek monopoli dan memberikan pengawasan dan pengarahan kepada pelaku usaha agar tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

Abstract
Monopolistic practice is an activity that is prohibited in competition law by mean of it's impact. Monopolistic practices under Article 17 of Law No. 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The method used in the prooving of monopolistic practices is rule of reason, so the Commission for Supervision Business Competition (KPPU) has to prove the impact of conduct on competition. Monopolistic practices occur in the absence of potential competitors in the relevant market resulting from the authority granted to the business actors. The method used in this study is a prescriptive normative research. Object of this study was the decision of the airport taxi's monopoly at Juanda Airport Surabaya and Batam Hang Nadim Airport. In the decision of the Commission on airport taxi's monopoly, the proof is done by proving was economic analysis with the rule of reason approach. District Court and the Supreme Court has upheld the ruling on the Commission's evidentiary airport taxi monopoly by using economic analysis. Commission to conduct deeper analysis of violations of economic practices and provide oversight and direction to the business so as not to violate the Act No. 5 of 1999.

Abstrak :
Dokter adalah profesi mulia karena melakukan layanan kedokteran berdasarkan nilai -nilai luhur, sebagaimana tertuang dalam sumpah dokter. Tetapi, profesi dokter tidak terhindar dari penyimpangan terhadap kaedah etika atau hukum (sering disebut malapraktik). Masalahnya menjadi kompleks sebab dalam masyarakat berkembang beragam pola penyelesaian kasus mal praktik, karena tidak adanya definisi malapraktik dan belum adanya standar profesi yang berlaku secara normatif. Kalau ketidakpastian ini dibiakan, maka akan mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap profesi dokter dan berlebihannya kekhawatiran salahnya dokter dalam tindakan medis. Sekurang-kurangnya ada lima pola penyelesaian kasus malapraktik di Indonesia, yakni MKEK (segi etika), MKDKI (segi disiplin profesi), BPSK (segi kepentingan konsumen), APS (segi non-litigasi : negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan lain-lain), dan Pengadilan (segilitigasi: perdata dan pidana). Untuk mengetahui kepastian hukum dan keseimbangan hak pasien dan dokter di dalam kelima pola penyelesaian, perlu dikaji dasar hukum, keaudukan lembaga, dan penanganan kasusnya masing-masing. Secara khusus, diperbandingkan pola penyelesaian secara gugatan per data ke pengadilan oleh LBHKesehatan dan secara mediasi antara pihak yang berselisih oleh YPKKI. Pada sisi prosesnya, mediasi berlangsung lebih cepat dan relatif tidak membebankan tenaga dan uang yang besar; meskipun litigasi perdata lebih transparan untuk dipantau pasien. Pada sisi hasilnya, litigasi perdata lebih menjamin rasa keadilan, menyediakan ganti-rugi yang lebih memadai, dan memberikan efek jera. Dengan gambaran ini, barangkali pengertian, ruang-lingkup, dan penegakan kasus malapraktik dapat dirumuskan, yang diharapkan tertuang dalam produk hukum berupa Undang-Undang. Metode dalam tulisan ini adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bersifat deskriptif dan mempunyai tujuan fact finding.