Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah mindfulness berperan sebagai mediator pada hubungan resiliensi terhadap distres psikologis pada prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas operasi daerah rawan konflik saat masa pandemi Covid-19. Pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner Hopkins Symptoms Checklist-25 (HSCL-25), The Connor-Davidson Resilience Scale 10 (CD-RISC 10), dan Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) secara daring. Diperoleh data sejumlah 169 sampel prajurit TNI AD (100% laki-laki) yang sedang bertugas di daerah rawan konflik. Analisis mediasi dilakukan dengan analisis model mediasi pada makro PROCESS dari Hayes. Hasil penelitian ini menunjukkan distres psikologis (M = 37,5, SD = 8,88), resiliensi (M = 36,14, SD = 8,12), dan mindfulness (M = 99,43, SD = 29,23). Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa mindfulness memediasi secara penuh hubungan antara resiliensi dan distres psikologis. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi referensi untuk mengembangkan intervensi berbasis mindfulness guna meningkatkan resiliensi dan menurunkan distres psikologis pada prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas operasi di daerah rawan konflik, khususnya saat sedang terjadi pandemi. ......This study aims to find out whether mindfulness plays a role as a mediator in the relationship of resilience to psychological distress in Indonesian Army who are carrying out military operations in conflict-prone areas during the Covid-19 pandemic. The research data was collected by distributing questionnaire via online such as the Hopkins Symptoms Checklist-25 (HSCL-25), The Connor-Davidson Resilience Scale 10 (CD-RISC 10), and the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ). Data were obtained from a sample of 169 TNI AD soldiers (100% male) who were on deployment in conflict-prone areas. Mediation analysis was performed by analyzing the mediation model in the PROCESS Macro from Hayes. The results of this study indicate psychological distress (M = 37.5, SD = 8.88), resilience (M = 36.14, SD = 8.12), and mindfulness (M = 99.43, SD = 29.23). The results of this study also show that mindfulness fully mediates the relationship between resilience and psychological distress. The research results can be used as a reference for developing mindfulness-based interventions to increase resilience and reduce psychological distress in Indonesian Army who are carrying out military operation deployment in conflict-prone areas, especially during an pandemic.

Abstrak :
Adanya krisis internal pada sistem keanggotaan dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), menyebabkan adanya prajurit TNI yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Di lain pihak peraturan perundangan membuka pintu masuk bagi prajurit TNI untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur ketentuan Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK). Jabatan yang disasar adalah jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Permasalahan yang diangkat adalah pengangkatan PPPK dari unsur TNI dan kesesuaian pengangkatan PPPK melalui pengusulan Panglima TNI dalam penerimaan seleksi pengadaan kepegawaian ASN. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif, menggunakan bahan utama data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur pengangkatan PPPK sebagai ASN dari unsur TNI tidak menerapkan sistem pengadaan PPPK secara umum. Hal itu terjadi karena terdapat peran serta internal TNI untuk mengusulkan calon pejabat fungsional kepada instansi pengguna atau mengirimkan nama calon pejabat pimpinan tinggi. Pengangkatan PPPK dari unsur TNI juga tidak sesuai dengan sistem merit sebagai dasar prosedur pengadaan ASN karena terdapat proses pengusulan oleh pihak internal TNI yaitu panglima TNI. Akibatnya, penerapan sistem merit dalam pengangkatan prajurit TNI sebagai PPPK tidak terimplementasikan secara penuh. ......The existence of an internal crisis in the membership system within the Indonesian National Armed Forces (TNI), has caused TNI soldiers to lose their jobs and have no permanent jobs. On the other hand, laws and regulations an open opprotunity for TNI soldiers to become State Civil Apparatus through the provisions of Government Employees based on the Work Agreement (PPPK). The targeted positions are functional positions and high leadership positions. The issues raised were the appointment of PPPK from the TNI element and the suitability of the appointment of PPPK through the recommendation of the TNI Commander in accepting the selection of ASN staffing. This research is qualitative, using secondary data as the main material. The results of this study stated that the procedure for the appointment of PPPK as ASN from the TNI element did not apply the PPPK procurement system in general. This happened because there was an internal TNI participation in proposing candidates for functional officials to the user agency or sending the names of candidates for high leadership officials. The appointment of PPPK from the TNI element is also not in accordance with the merit system as the basis for the ASN procurement procedure because there is a nomination process by the TNI internal party, namely the TNI commander. As a result, the application of the merit system in the appointment of TNI soldiers as PPPK was not fully implemented.

Abstrak :
Pembinaan karakter dalam lingkup tni-polri merupakan hal yang penting untuk dilakukan demi terciptanya bangsa dengan karakter yang baik. Maka dari itu, pendidikan karakter menjadi kunci dasar untuk menghasilkan insan Indonesia yang cakap

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana konsep diri Aparatur Sipil Negara ASN atau Pegawai Negeri Sipil PNS yang terbentuk dari komunikasi dan interaksi dengan prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI yang ditempatkan di Instansi Pemerintah Pusat. Penempatan prajurit TNI di Instansi Pemerintah Pusat Instansi Sipil merupakan kebijakan Pemerintah sejak pemerintahan orde baru dimana militer sangat mendominasi, dan masih berlangsung hingga era demokrasi saat ini. Terdapat 10 Kementerian/Lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Melalui teori interaksionisme simbolik yang memiliki tiga premis mind, self, and society, penelitian difokuskan kepada bagaimana konsep diri self seseorang terbentuk melalui interaksi dengan society yaitu lingkungan kerja, dan rekan kerja sebagai significant other. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam kepada enam orang informan yang dipilih melalui purposeful sampling. Dari hasil penelitian, terlihat konsep diri ASN/PNS dalam 4 sudut pandang: penilaian dan persepsi ASN/PNS mengenai dirinya sendiri; rasa diri ASN/PNS tentang prajurit TNI dan akomodasi ASN/PNS terhadap peran dan kontribusi prajurit TNI dalam situasi bekerja; kesan ASN/PNS tentang penghargaan atau anggapan prajurit TNI terhadap ASN/PNS; kesan ASN/PNS tentang prajurit TNI dalam melihat dirinya sendiri. Penelitian menunjukkan perubahan konsep diri ASN/PNS sehingga terbentuk konsep diri yang baru. ASN/PNS merasakan adanya dominasi militer dan mempunyai keinginan untuk pindah dari instansi. Peneliti merekomendasikan agar penelitian ini dikembangkan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sampling dari 10 Kementerian/Lembaga yang dapat diisi prajurit TNI, untuk melihat secara lebih rinci faktor-faktor yang membentuk konsep diri ASN/PNS, serta pengaruh konsep diri dengan kinerja ASN/PNS.

---

This thesis discusses how the self concept of State Civil Apparatus ASN or Civil Servants PNS which is formed through communication and interaction with the Indonesian Armed Forces TNI soldiers stationed in the Central Government Institution. Placement of soldiers in the Civil Agencies is a government policy since the New Order where the military dominates the government, and has continued until the current democratic era. There are 10 Ministries Agencies that can be filled by active military officers. Through symbolic interaction theory that has three premises of mind, self, and society, the study focused on how one 39 s self is formed through interaction with society is the work environment, and co workers as a significant other. This study uses an interpretive paradigm with a qualitative descriptive approach through case studies. Data collected through in depth interviews and documentation to six informants were selected through purposeful sampling. From the research, it appears the self concept of ASN PNS within four points of view assessment and perception of ASN PNS about himself ASN PNS sense of self on TNI soldier and ASN PNS accommodation to the role and contribution of TNI soldier in work situations impression of PNS ASN about the award or the assumption of TNI soldier against ASN PNS impression ASN PNS concerning TNI soldier in view of himself. Research shows changes in ASN PNS self concept, and form a new self concept. ASN PNS feel the military domination and has a desire to move away from the institution. Researchers recommend that this study was developed using a qualitative approach with random sampling from 10 Ministries Institutions that can be filled by military personnel, to look in more detail about the factors that shape the ASN PNS self concept, as well as the effects of self concept to the performance of ASN PNS.

Abstrak :
TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara bertugas menegakkan dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokoknya mereka berisiko tehadap peristiwa sakit, kecacatan bahkan kematian sebagai risiko yang berhubungan dengan pekerjaan. Bentuk perlindungan sosial ekonomi yang disediakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat santunan cacat selain perawatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen klaim santunan cacat pada program JKK bagi prajurit TNI Peserta Rehabilitasi Terpadu Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Gelombang I tahun 2019. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Lokasi penelitian di Pusrehab Kemhan dan PT. ASABRI (Persero). Hasil penelitian terdapat 60 berkas close/layak bayar dan 2 berkas reject. Peserta telah mendapatkan manfaat dengan tepat jumlah, tepat orang/sasaran, dalam waktu sekitar 2 minggu, belum semua peserta menerima manfaat santunan sesuai dengan jaminan yang diajukan. Kesimpulan manfaat santunan cacat belum dimanfaatkan secara maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi, persyaratan belum sesuai standar, beberapa aktivitas dalam manajemen klaim belum diatur oleh kebijakan tertulis. Perlu disempurnakan kebijakan tertulis yang mengatur aktivitas manajemen klaim dan sosialisasi secara intens kepada pemangku kebijakan dan peserta secara berjenjang. ......TNI as the main component of national defense system has duty to uphold and maintain the territorial integrity of the Unitary State of Indonesia Republic. In carrying out their main tasks they risk facing illness, disability and even death as work-related risks. The form of socio-economic protection provided in the Work Accident Guarantee (JKK) is disability benefits in addition care benefits. The study aims to determine and analyze the management of claims for disability benefits in the JKK program for TNI soldiers in the Integrated Rehabilitation Center of the Defense Ministry in Phase I of 2019. The study used a qualitative descriptive method through observation, in-depth interviews and document review. The research location in the Pusrehab Kemhan and PT. ASABRI (Persero). The results were 60 close claim/feasible pay and 2 reject claim. Participants have benefited from the exact number, number of people / targets, in about 2 weeks, not all participants have received compensation benefits in accordance with the collateral submitted. The conclusion of disability compensation benefits has not been fully utilized, due to lack of socialization, requirements not yet in line with standards, some activities in claim management have not been regulated by written policies. It is necessary to improve written policies that regulate claims management activities and intensify socialization to stakeholders and participants in stages.