Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Power Purchase Agreement ldquo;PPA rdquo; yaitu perjanjian jual beli dengan klausul baku dimana calon penjual diwajibkan untuk mematuhi isi PPA dan tidak ada tawar menawar terhadap ketentuan isi pasal yang tercantum dalam PPA. Standar baku PPA ini yang akan ditelaah lebih lanjut apakah merugikan salah satu pihak karena kedudukan pihak yang satu lebih kuat daripada kedudukan pihak yang lainnya dan sebagainya. Para pihak dalam PPA yaitu PLN sebagai pembeli listrik dan IPP sebagai penjual listrik. Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement PPA dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara Persero dengan Independent Power Producer dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdadasarkan hasil penelitian pengaturan klausula baku Power Purchase Agreement belum memenuhi asas keseimbangan karena IPP harus menanggung resiko dalam tahap Financing period, Mobilization period. Construction period dan operation and maintenance period. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penerapan terhadap Peraturan Menteri dan Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli agar kedudukan PLN dan IPP sama kuat. ...... Power Purchase Agreement PPA is a sale and purchase agreement with a standard clause whereby the prospective seller is required to comply with the content of PPA and there is no bargaining against the terms of the contents of the article contained in the PPA. This raw standard of PPA which will be further examined whether harming one party because one party 39 s position is stronger than the position of the other party and so on. The parties in PPA are PLN as the buyer of electricity and IPP as electricity seller. The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle rights and obligations between PT. Perusahaan Listrik Negara Persero with Independent Power Producer in the power purchase agreement. This research is use normative juridical research methods. Based on the result of the research, the clause of Power Purchase Agreement has not fulfilled the balance principle because the IPP must bear the risk in the stage of Financing period, Mobilization period, Construction period and operation and maintenance period. The results of the research suggest that the application of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 10 of 2017 on the Principles in the Power Purchase Agreement so that position of PLN and IPP is equal.

Abstrak :
Tesis ini membahas kajian model bisnis jual beli listrik on-grid yang sejalan dengan regulasi dan kondisi di Indonesia untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diharapkan bisa membangkitkan minat masyarakat atau swasta untuk membangun dan meringankan beban PLN yang memiliki keterbatasan dalam penyediaan listrik untuk seluruh rakyat Indonesia. Tesis ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan berbagai batasan untuk memberikan kejelasan atas cakupannya. Beberapa kajian dilakukan atas model bisnis PLTS dan perubahannya yang mungkin dilakukan untuk model bisnis yang lebih prospek. Dengan memakai Perangkat Evaluasi Model Bisnis (PEMB) dan menerapkan Strategi Samudera Biru, diajukan perubahan model bisnis yang bisa dikembangkan di Indonesia, meliputi penghapusan power wheeling, regulasi atas TKDN dalam tahap rantai suplai, infrastruktur menjadi tanggung jawab PLN, tingkat inflasi (inflation rate) perlu dihitung dalam model finansial, asuransi untuk menggantikan extra account yang harus disetor pengembang, FiT yang perlu berlaku untuk semua kementerian dengan acuan tarif plafon, atribut pasar seperti kredit energi terbarukan surya (S-REC/solar renewable energy credits) yang perlu diregulasikan dan pembebasan lahan yang diharapkan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Perubahan model bisnis harus terus dilakukan sejalan dengan perubahan kondisi, baik itu kondisi ekonomi, teknis dan infrastruktur maupun regulasi. ......This tesis is discussing about the power purchase business model review on which in line with regulations and conditions in Indonesia for distributed PV Solar Power Generation and is expected to generate public or private interest to build and ease the burden of PLN that have limitations in providing electricity to the entire people in Indonesia. This tesis is a qualitative descriptive study with a variety of constraints to provide clarity on the scope. Some review is conducted on the solar PV model business and its changes that may be applied for more prospective business model. Using the Business Model Evaluation Tools (BMET) and applying Blue Ocean Strategy, it is proposed that business model change can be thrived in Indonesia include the elimination of power wheeling, regulation of local content in the stage of the supply chain, infrastucture become the responsibility of PLN, inflation rate should be calculated in financial model, insurance to replace the extra accounts that must be paid by the developer, feed-in tariff need for all ministries with ceiling tariff as reference, regulations for market atributes like solar renewable energy credits (SREC) and land acquisition become the responsibility of local government. Business model change shall be done in line with the conditions change, by the economic condition, technical concerns, infrastructure and regulation.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai hasil dari analisis atas perlakuan akuntansi dari power purchase agreement ldquo;PPA rdquo; pada PLN dengan PT BEN sebagai independent power producer ldquo;IPP rdquo; . Berlakunya ISAK 8 dan ISAK 16 di Indonesia menjadikan adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PLN maupun IPP. IPP sebagai pihak swasta dan operator menerapkan ISAK 16 atas transaksi dari PPA yang merupakan perjanjian konsesi jasa, sedangkan PLN sebagai pemberi konsesi tidak dapat menerapkan ISAK 16 yang hanya mengatur perlakuan akuntansi kepada operator. Oleh karena itu, PLN menerapkan ISAK 8 dikarenakan PPA merupakan perjanjian yang mengandung unsur sewa. Perbedaan perlakuan akuntansi bagi IPP tidaklah signifikan karena PPA menurut ISAK 8 dan PSAK 30 diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, dan dari sudut pandang IPP sebagai lessor, maka pencatatan yang dilakukan tidak jauh berbeda jika IPP menggunakan ISAK 16 maupun ISAK 8. Sejak tahun 2016, PLN memperlakukan PPA sebagai transaksi jual beli biasa dan tidak menggunakan ISAK 8, sehingga dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang mencatat infrastruktur pembangkit listrik sebagai aset tetap.

---

ABSTRACT
This report aims to explain about the result of accounting treatment analysis of the power purchase agreement ldquo;PPA rdquo; in PLN and PT BEN as an independent power producer ldquo;IPP rdquo; . The issuance of ISAK 8 and ISAK 16 in Indonesia served differences in accounting treatment implemented by PLN and IPP. IPP as private sector and operator applies ISAK 16 for transactions from PPA which can be categorized as service concession arrangement, while PLN as grantor can rsquo;t apply ISAK 16 because the standard only gives guidance on the accounting for operator. As such, PLN applies ISAK 8 for PPA because the arrangement contains a lease. The differences in accounting treatment for IPP are not significant because PPA is classified as finance lease in accordance with ISAK 8 and PSAK 30, and from IPP rsquo;s perspective as a lessor, the record won rsquo;t have much differences whether IPP uses ISAK 16 or ISAK 8. Since 2016, PLN treated PPA as a regular sale and purchase transaction and not applying ISAK 8, so neither parties record the power plant infrastructure as fixed asset for the agreement.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada laporan keuangan perusahaan IPP (Independent Power Producer) atas perjanjian PPA (Power Purchase Agreement) dengan PLN dan bagaimana dampaknya terhadap Pajak Penghasilan perusahaan IPP tersebut.Penerapan ISAK 16 sejak 1 Januari 2012 pada laporan keuangan perusahaan IPP menyebabkan perubahan pada pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi. Terdapat perbedaan perlakuan antara peraturan pajak dengan ketentuan ISAK 16 sehubungan dengan pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi perusahaan IPP atas perjanjian PPA dengan PLN. Dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan harmonisasi SAK dengan peraturan perpajakan, perlu dipertimbangkan beberapa perbedaan mendasar seperti: tujuan dari pelaporan SAK dan perpajakan, principle base vs rule base, substansi vs formalitas, dan kepastian hukum.

---

This thesis discusses the application of ISAK 16 service concession agreement on the financial statements of the IPP (Independent Power Producer) in regards to PPA (Power Purchase Agreement) with PLN and how it impacts the IPP?s corporate income tax. ISAK 16 which is applied since January 1, 2012 on the IPP's financial statements causes a change in revenue recognition, fixed assets and depreciation expense. There is a difference treatment between tax regulation and ISAK 16 due to revenue recognition, fixed assets and depreciation on the PPA between the IPP and PLN. In determining whether a harmonization of IFRS with tax regulations is needed or not, there are some fundamental differences that need to be consideredsuch as: the purpose of IFRS reporting and taxation reporting, the principle base vs rule base, substance vs formality, and law enforcement.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ground-mounted di Kalimantan Timur dengan menggunakan metode Value at Risk (VaR). Metode ini digunakan untuk mengukur potensi kerugian dari proyek investasi dengan mempertimbangkan faktor ketidakpastian seperti tarif Power Purchase Agreement (PPA) dan biaya Operasional dan Pemeliharaan (O&M). Analisis dilakukan melalui model keuangan Discounted Cash Flow (DCF) dan simulasi Monte Carlo untuk mengevaluasi indikator kelayakan investasi seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mempertimbangkan faktor ketidakpastian, proyek ini memiliki NPV sebesar Rp6,967,654,946, IRR sebesar 15%, dan DSCR sebesar 3,55, yang mengindikasikan kelayakan investasi. Setelah mempertimbangkan seluruh faktor ketidakpastian, investasi pemasangan PLTS ground- mounted memiliki NPV at Risk sebesar Rp5,315,929,980 IRR at Risk sebesar 11.36%, dan DSCR at Risk 2.98. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan periode simulasi selama 20 tahun, proyek PLTS ground-mounted ini masih layak untuk diinvestasikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Independent Power Producers (IPP) dan investor dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pada proyek PLTS di Indonesia. ......This study aims to analyze the investment feasibility of a ground-mounted Solar Power Plant (PLTS) in East Kalimantan using the Value at Risk (VaR) method. This method is used to measure the potential loss of investment projects by considering uncertainties such as Power Purchase Agreement (PPA) tariffs and Operational and Maintenance (O&M) costs. The analysis was conducted through a Discounted Cash Flow (DCF) financial model and Monte Carlo simulation to evaluate investment feasibility indicators such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Debt Service Coverage Ratio (DSCR). The results of the study indicate that before considering uncertainties, the project has an NPV of Rp6,967,654,946, an IRR of 15%, and a DSCR of 3.55, indicating investment feasibility. After considering all of the uncertainties, the NPV at Risk is Rp5,315,929,980, the IRR at Risk is 11.36%, and the DSCR at Risk is 2.98. With a confidence level of 95% and a simulation period of 20 years, the ground- mounted PLTS project is still feasible to invest in. This study is expected to be a reference for Independent Power Producers (IPP) and investors in identifying and managing risks in PLTS projects in Indonesia.