Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menunjukkan wacana kekuasaan yang direpresentasikan dalam novel Son (2012) karya Lois Lowry. Untuk menganalisisnya, digunakan konsep kekuasaan dari Michel Foucault. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan dihadirkan dengan cara berbeda dalam ketiga komunitas yang ada dalam novel, mulai dari yang berjalan represif hingga terselubung, yaitu melalui pengetahuan. Kekuasaan di komunitas pertama (Book I, Before) direpresentasikan secara represif, sehingga membentuk objektifikasi dan impersonalisasi. Pola tersebut terbentuk melalui praktik indoktrinasi dan pendisiplinan oleh penguasa ke masyarakat. Kekuasaan di komunitas kedua (Book II, Between) tidak berjalan represif, tapi hidup melalui nilai tradisi dan norma sosial. Keduanya berjalan karena adanya dukungan pengetahuan dan produksi kekuasaan. Sementara itu, di komunitas terakhir (Book III, Beyond) kekuasaan menghasilkan tatanan yang menjunjung subjektifitas. Hal tersebut terwujud karena adanya pengetahuan dan legalitas kekuasaan yang beroperasi dalam komunitas tersebut. Berdasarkan hal tersebut, teks menunjukkan bahwa ada hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Novel Son menunjukkan bahwa pengetahuan menghasilkan pola kekuasaan yang berbeda. Komunitas terakhir menunjukkan bahwa pengetahuanlah yang membentuk kekuasaan di komunitas ini dalam menciptakan subjektifitas."

"Studi ini hendak menelaah tentang wacana nasionalisme Indonesia; bagaimana ia dikonstruksikan oleh Orde Baru dengan rezim kekuasaan dan pengetahuan yang dimilikinya, sekaligus juga hendak dilihat juga bagaimana masyarakat lokal merespons wacana tersebut dengan membangun wacana tandingan (counter discourse). Secara teoritis-sosiologis, studi ini hendak melihat beberapa teori tentang nasionalisme yang dikembangkan oleh para ahli sosiologi. Konteksnya adalah bahwa serangkaian konstruksi wacana tersebut dijalankan di dalam suatu situasi dimana ideologi-ideologi besar (salah satunya nasionalisme) sedang menyurut pengaruhnya seiring dengan proses modernisasi yang sedang menapakkan diri sementara pada saat yang sama globalisasi sedang mengancam eksistensi negara kebangsaan. Terjadinya pedebatan di kalangan para penggagas teori nasionalisme, cukup memberikan satu wawasan tentang bagaimana seharusnya nasionalisme diletakkan dalam belantara sosiologi. Ernest Gellner (1998) misalnya, menempatkan nasionalisme sebagai situasi yang tak terelakkan dari transformasi peradaban manusia dari zaman pra-modern ke era modern. Dan untuk itu, nasionalisme tidak membutuhkan segala atribut yang berkaitan dengan masa lalu suatu bangsa. Pandangan Gellner tersebut dikritik oleh Anthony Smith (1998), karena pada hakekatnya untuk tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa, nasionalisme membutuhkan akar-akar budaya etnik yang diatributkan sebagai warisan masa lalu. Studi ini memberi catatan bahwa, baik Gellner maupun Smith mengidap kelemahan mendasar, yaitu melihat nasionalisme sebagai sesuatu entitas yang eksis dan 'benar' di dalam dirinya sendiri. Keduanya melupakan bahwa 'nasionalisme' pada hakikatnya adalah konstruksi sosial, yang tidak bebas nilai, yang di dalamnya ada relasi-relasi kekuasaan yang sangat menentukan eksistensinya. Dengan menggunakan pendekatan Michel Foucault tentang 'genealogi' dan 'power/knowledge' maka akan tampak betapa gagasan mengenai nasionalisme Indonesia dipenuhi oleh relasi kekuasaan-pengetahuan. Akhirnya studi ini mencatat; teori Gellner tentang nasionalisme tidak bisa banyak menjelaskan secara komprehensif mengenai makna nasionalisme Indonesia. Dalam hal ini teori Smith lebih relevan. Meski demikian, dengan konsep 'genealogi' dan 'power/knowledge' Foucault-lah makna nasionalisme bisa lebih dipahami dan dijelaskan.

---

This study is a reading of Indonesian nationalism; on how the New Order regime had constructed through its systemic power relation and knowledge management and how civil society members did some counter discourses. Sociologically, focus of this study is on the contestation between major ideology (including nationalism) and modernization and globalization which challenge the existence of nation-state.

Discussions on nationalism in sociology have been established by many social scientists and find its relevance nowadays. Ernest Gellner (1998) put nationalism as a consequence of civilization progress, a transformation from pre-modern era to modern situation, thus nationalism does not need attributes that rooted in the history (past) of its nation. Anthony Smith does not agree with this theory as Smith believes that the growth and dynamic of nationalism is associated with ethnic sentiments that rooted in the origin of a nation.

This study noted that either Gellner or Smith's theory have elementary weakness because both of them put nationalism as natural entity and exist in itself. Indeed nationalism is socially constructed which no free values within. Power relation influences its construction and growth, and how the society response to it. Through Michel Foucault's theory of 'genealogy' and 'power/knowledge' we can see that such nationalism ideas, include Indonesian nationalism, contained by power/knowledge relations.

The study found Indonesian nationalism is a part of modernization process and rooted in the ethnic sentiments as well as a product of power relation that socially construct. The 'genealogy' and 'power/knowledge' of Michel Foucault's was proven able to comprehend the dynamic of Indonesian nationalism better than Gellner and Smith's explanation on nationalism."

"Tesis ini membahas teori pembangunan Dunia Ketiga yang dikaitkan dengan isu transformasi agraria di Indonesia secara kritis melalui interpretive method dalam penelitian kualitatif. Alur penelitian dalam tesis ini memadukan pemikiran dari Escobar (1985, 1988) dan Fakih (2009) mengenai mekanisme pendistribusian power/knowledge Blok Kapitalis dalam proyek pembangunan secara lokal di Indonesia. Temuan studi menunjukkan bahwa proyek pembangunan Dunia Ketiga merupakan strategi Blok Kapitalis untuk mempertahankan dominasinya dalam rezim internasional. Strategi tersebut mendukung penetrasi model produksi kapitalis, sehingga dapat eksis dan bertahan dalam transformasi agraria di Indonesia. Eksistensi kapitalisme dimanifestasikan dalam rekayasa sosial berupa Revolusi Hijau dan Pasar Tanah yang mengesampingkan visi kesejahteraan yang adil dan beradab karena senantiasa mengutamakan target akumulasi kapital yang hanya berorientasi pada hasil dan pendapatan dalam setiap proyek pembangunan pada era neokolonialisme.

---

This thesis discusses the Third World Development theory which is critically associated with the agrarian transformation issue in Indonesia through interpretive methods in qualitative research. Escobar (1985, 1988) and Fakih (2009) thinking about the mechanism for distributing the Capitalist?s ?local centers of power knowledge? in Indonesia became the main approach in analyzing. This research found and indicated that the Third World development projects are the Capitalists strategy to stabilizing their hegemonic discourse in international regime. This strategy supports the penetration of capitalist mode of production, so it can exist and persist in the agrarian transformation which becomes one of many social realities of development projects in Indonesia. Capitalism existence embodied in social engineering as in Green Revolution and Land Markets which ruled out the vision of Just and Civilized Humanity is because it consistently prioritizes the capital accumulated target of every development project in neocolonialism era."

"Masalah puncak dalam hal kesehatan di seluruh dunia, masih tentang penggunaan tembakau dan kecanduan rokok. Jumlah pengguna rokok elektrik di dunia masih terus meningkat. Hasil riset menunjukkan bahwa mayoritas perokok tetap tidak mengurangi konsumsi rokok di masa pandemi Covid-19. Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Indonesia merupakan lembaga swadaya masayarakat di bidang kesehatan yang melakukan kampanye tentang rokok elektrik melalui akun Instagram @ypkpindonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permainan kebenaran dari kampanye rokok elektrik menggunakan relasi kuasa pengetahuan pada akun Instagram @ypkpindonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma kritis menggunakan analisis wacana genealogi Foucault. Metode analisis data menggunakan analisis wacana genealogi Foucault yang mencakup empat bahan analitis, yaitu: analisis linguistik struktural, analisis arsip, analisis arkeologi pengetahuan, dan analisis pembentukan diskursif. Penelitian mengungkap bahwa YPKP melakukan permainan kebenaran dalam wacana rokok elektrik sehat dengan memanfaatkan kekuasaan dan pengetahuan di bidang kesehatan. YPKP memperluas kekuasaan dengan melibatkan pihak yang berpengaruh di Indonesia dan jaringan internasionalnya. Istilah dan pernyataan dalam kampanye YPKP sama dengan istilah yang digunakan industri rokok dalam mempromosikan rokok elektrik, seperti: alternatif produk tembakau, rokok elektrik sebagai solusi berhenti merokok, pengurangan bahaya, rendah resiko, beralih ke rokok elektrik untuk berhenti merokok, dan lainnya. Pewacanaan rokok elektrik sehat dibangun oleh YPKP melalui beberapa wacana, sebagai berikut: wacana solusi berhenti merokok melalui rokok elektik; wacana uap vs asap; wacana regulasi vs pelarangan; wacana sentralisasi "tembakau alternatif" dan marginalisasi rokok komvensional. Wacana rokok elektrik sehat dimanfaatkan untuk mendukung industri rokok elektrik, yaitu rokok elektrik menggantikan rokok konvensional. Sementara itu, wacana ‘berhenti merokok’ dipinggirkan.

---

The culmination problem in terms of health worldwide, is still about tobacco use and cigarette addiction. Nowadays, the number of electric cigarettes users in the world continues to increase. Research show that the majority of smokers still do not reduce cigarette consumption during the Covid-19 pandemic.Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) is a health-based NGO that conducted electric cigarettes campaign using Instagram account @ypkpindonesia. This research aims to reveal the ‘games of the truth’ of electric cigarettes campaign based on the relation of power-knowledge on @ypkpindonesia Instagram account. This is a qualitative research with a critical paradigm using Foucault's genealogy discourse analysis. The data analysis’ method using Foucault's genealogy discourse analysis which includes four analytical materials, namely: structural linguistic analysis, archive analysis, archeology of knowledge analysis, and discursive formation analysis. The result revealed that YPKP conducted the games of truth in healthy electric cigarettes discourse by utilizing the power and knowledge in health science. YPKP expands power by involving influential parties in Indonesia and their international network. The terms in the YPKP campaign are the same as the terms and sentences used by the cigarette industry in promoting e-cigarettes, such as: alternative tobacco products, e-cigarettes as a solution to quitting smoking, reducing harm, low risk, switching to e-cigarettes to quit smoking, etc. The discourse on healthy e-cigarettes was developed by YPKP through some discourses, as follow: discourse on solutions to quitting through smoking e-cigarettes, discourse on steam vs. smoke, discourse on prohibition vs. regulation, and discourse on the centralization of "alternative tobacco" and marginalization of conventional cigarettes. The discourse of healthy electric cigarettes is used to support the electric cigarettes industry. Meanwhile, the discourse of ‘smoking cessation’ was marginalized."

"Proyek ambisius dari Visi Saudi 2030 telah mengubah wajah konservatif Arab Saudi ke arah yang lebih moderat dalam versi Muhammad b. Salman. Teks-teks keagamaan yang selama ini dipegang sebagai dalil dalam konsitutsi dan fatwa memerlukan interpretasi ulang agar dapat menyesuaikan dengan konsep moderat yang diusung oleh MBS. Fenomena tersebut disebut sebagai post-Salafisme sebagaimana yang diistilahkan oleh Sinani, Lacoroix dan Razavian. Penelitian ini melihat perubahan pemahaman terhadap teks keagamaan serta membandingkannya dengan kebijakan dalam proyek Visi Saudi 2030. Dengan menggunakan teori relasi kuasa-pengetahuan (Foucault) serta hermeneutika (Abou El Fadl), objek penelitian dapat dianalisis dari teks keagamaan dan konteks kebijakan yang berlaku di Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visi Saudi 2030 memengaruhi wacana keagamaan di Arab Saudi yang mengarah kepada post-Salafisme. MBS sebagai pemegang kuasa (power) menggunakan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam mengembangkan wacana keagamaan. Penelitian ini menyorot tiga isu untuk membandingkan fatwa yang berlandaskan hadis. Pertama, isu demokrasi serta ketaatan kepada pemimpin menjadi kontroversi di antara kalangan ulama pasca peristiwa Musim Semi-Arab. Kedua, isu hiburan berupa musik, pertandingan tinju/sepak bola yang selama ini difatwakan haram oleh ulama Saudi. Ketiga, isu perempuan—yang selama ini cenderung bernuansa misoginis dari fatwa CRLO—dengan kebijakan yang baru, seperti memberikan izin untuk mengemudikan mobil.

---

The ambitious Saudi Vision 2030 project has changed Saudi Arabia’s conservative towards a more moderate one in the version of Muḥammad b. Salman. Religious texts that have been held as postulates in constitutions and fatwas require reinterpretation to adapt to the moderate concept promoted by MBS. This phenomenon is called post-Salafism as mentioned by Sinani, Lacroix, and Razavian. This research looks at changes in the understanding of religious texts and compares them with policies in the Saudi Vision 2030. There were two theories used in this styudy, i.e, Foucault’s theory of power-knowledge relations and Abou El Fadl’s hermeneutics. The object of this research can be analyzed from religious texts and the policy context that applies in Saudi Arabia. The research results show that Saudi Vision 2030 influences religious discourse in Saudi Arabia which leads to post-Salafism. MBS as the holder of power uses institutions that have authority to develop religious discourse. This research highlights three issues to compare fatwas based on hadith. First, the issue of democracy and obedience to leaders became controversial among the ulama after the events of the Arab Spring. Second, the issue of entertainment, i.e., boxing/football matches which have been declared haram by Saudi clerics. Third, women’s issues—which have so far tended to be misogynistic from CRLO fatwas—with new policies, such as permitting them to drive a car."

"ABSTRAKPada 21 Januari 1995 Soeharto mewacanakan konsep lsquo;pengendalian diri rsquo; sebagai sarana internalisasi Pancasila melalui wayang kulit purwa. Persatuan Pedalangan Indonesia menafsirkan konsep lsquo;pengendalian diri rsquo; Soeharto dengan menggubah lakon ldquo;Semar Mbabar Jatidiri rdquo;. Produksi naskah pakem pedalangan dan pergelaran wayang kulit purwa lakon Semar Mbabar Jatidiri berkaitan dengan wacana kekuasaan Soeharto. Sanggit dipergunakan dalang untuk menanggapi wacana kekuasaan Soeharto. Penelitian ini mengkaji konsep lsquo;pengendalian diri rsquo; Soeharto yang beroperasi dan berkelindan dalam lakon Semar Mbabar Jatidiri, sanggit dalang untuk menghadapi wacana kekuasaan Soeharto, dan alih wahana pergelaran lakon Semar Mbabar Jatidiri. Untuk membahas permasalahan dipergunakan metode kualitatif dan kerangka konseptual teoritis tentang sanggit, strategi naratif, alih wahana, wacana kekuasaan-pengetahuan, dan konsep kekuasaan dalam kebudayaan Jawa. Temuan pada penelitian adalah: Wacana kekuasaan Soeharto melalui produksi konsep lsquo;pengendalian diri rsquo; telah menggerakkan dalang PEPADI untuk mengikuti kehendaknya melakukan tindakan menggubah lakon Semar Mbabar Jatidiri. Sanggit dalang memosisikan Soeharto sebagai manusia paripurna peran sosial politiknya menjadi manusia biasa pada akhir zaman purwa sebagai gambaran akhir masa Orde Baru. Sanggit dalang mampu bernegosiasi dan mengadakan lsquo;posisi tawar rsquo; terhadap wacana kekuasaan Soeharto. Transformasi teks konsep lsquo;pengendalian diri rsquo; Soeharto ke naskah lakon dan pergelaran mengalami perubahan tokoh-penokohan, pengadegan, latar, ekspresi ginem, janturan; pocapan, gendhing, sulukan, dan sabet.

---

ABSTRACTOn January 21, 1995 Soeharto discouraged the concept of 39 self control 39 as a means of internalizing Pancasila through wayang kulit purwa. The Indonesian Pedalangan Union interpreted Soeharto 39 s concept of 39 self control 39 by composing the play Semar Mbabar Jatidiri . The production of manuscripts of pedalangan and performances of wayang kulit purwa plays Semar Mbabar Jatidiri related to the discourse of Soeharto 39 s power. Sanggit used dalang to respond to the discourse of Soeharto 39 s power. This study examines Soeharto 39 s concept of 39 self control 39 which operates and connects in Semar Mbabar Jatidiri, a dalang2mastermind to face the discourse of Soeharto 39 s power, and over the play of Semar Mbabar Jatidiri. To discuss the problems used the qualitative method and theoretical conceptual framework of sanggit, narrative strategy, intertextuality, power knowledge discourse, and power concept in Javanese culture. The findings of the research are The discourse of Soeharto 39 s power through the production of the concept of 39 self control 39 has driven the puppeteer The Indonesian Pedalangan Union to follow his will to do the composing act of Semar Mbabar Jatidiri. Sanggit dalang positioned Soeharto as a plenary man of his social political role to become an ordinary human at the end of the purwa era as a picture of the end of the New Order period. Sanggit dalang able to negotiate and hold 39 bargaining position 39 to the discourse of Soeharto 39 s power. The transformation of Soeharto 39 s concept of 39 self control 39 into play script and performances undergoes character change, characterization, series of events on the scene, setting, ginem expression, janturan pocapan, gendhing, sulukan, and sabet."

"Hak Asasi Manusia Internasional atau kerap disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) termasuk ke dalam dokumen International Bills of Rights, bersama dengan dua perjanjian lainnya yang turut mendukung visi kemanusiaan. Hak Asasi Manusia dapat memberikan kekuasaan pada negara-negara berdaulat yang menandatangani International Bills of Rights untuk menyebarkan dan mempromosikan HAM kepada masyarakatnya. Namun, tidak sedikit yang menganggap bahwa HAM kurang relevan untuk diterapkan pada wilayah, masyarakat, atau budaya-nya. Michel Foucault menyediakan sudut pandang filosofis untuk melihat pembentukkan pengetahuan, dimulai dari konsepsi kekuasaan produktif yang membentuk jejaring di dunia modern. Foucault memaparkan berbagai perubahan bentuk hukuman, bagaimana proses strukturisasi pengetahuan modern akan berakhir menjadi berbagai hal yang bersifat menormalisasi dalam masyarakat modern. Konsep relasi kekuasaan dan pengetahuan ini kemudian akan menganalisis bagaimana dunia modern membentuk suatu pemahaman bersama atau common knowledge, dalam konteks ini, bagaimana relasi tersebut menciptakan sebuah ideologi HAM Internasional yang menyatakan bahwa ia memayungi keseluruhan manusia di dunia. Sebuah ideologi yang bersifat menormalisasi ini perlu dikaji secara filosofis. Tulisan ini hendak menawarkan sebuah pandangan lain dalam memahami Hak Asasi Manusia Internasional, tidak hanya dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang semerta-merta diberikan. Dengan menggunakan perspektif power-knowledge Michel Foucault, akan dilihat bagaimana suatu common knowledge yakni Hak Asasi Manusia Internasional dan Ideologi HAM yang mengklaim dirinya sebagai sesuatu yang universal, kemudian dapat dipandang secara partikular.

---

International Human Rights or often referred as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is included in the International Bills of Rights, along with two other agreements that support the humanitarian vision. Human Rights can give sovereign states who signed the International Bills of Rights the power to disseminate and promote human rights to their citizens. However, not only a few considered, that human rights are less relevant to be applied to their region, society, or culture. Michel Foucault provides a philosophical point of view to see the formation of knowledge, starting from the conception of productive power that forms networks in the modern world. Foucault describes various changes in the form of punishment, how the process of structuring modern knowledge will end up becoming various things that tend to be normalizing in modern society. The concept of the relation of power and knowledge will then analyze how the modern world forms a common understanding or common knowledge, in this context, how this relation creates an international human rights ideology which states that, it is the umbrella for all human beings in the world. This normalizing ideology needs to be studied philosophically. This paper would like to offer a different perspective in understanding International Human Rights, not only by considering it as something that is immediately given. Using Michel Foucault's power-knowledge perspective, it will be seen how common knowledge, namely International Human Rights and Human Rights Ideology, which claims to be universal, can then be viewed in a particular way."