Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah penanggulangan kemiskinan adalah masalah yang membutuhkan penanganan dan perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena masalah kemiskinan adalah masalah multidimensi yang mencakup diantaranya masalah penentuan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Disamping pembagian kewenangan dalam penentuan kebijakan yang menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, masalah anggaran sangat menentukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan pendekatan success approximation, maka penelitian ini mencoba menghubungkan antara data dan teori yang menjelaskan kesenjangan. Dari kesenjangan tersebut maka dapat dirumuskan suatu generalisasi dari proposisi agar dapat memperoleh refleksi realitas sosial. Sedangkan teknik analisa perhitungan sendiri menggunakan analisa yang menggambarkan trend belanja anggaran melalui perhitungan public expenditure analysis (PEA). Perubahan kebijakan dan perilaku penganggaran serta penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu potret penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah. Tesis ini mencoba memberikan gambaran perilaku anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan tahun 2005-2008. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data yang diperoleh selain wawancara mendalam, juga dengan serangkaian pengumpulan dokumen perencanaan, penganggaran dan program-program penanggulangan kemiskinan baik ditingkat nasional maupun di pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Hasil temuan menjelaskan bahwa perilaku pemenuhan anggaran penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dengan meningkatnya alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan, tetapi pemenuhan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku target penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian diantaranya menyarankan perlunya evaluasi dan koordinasi program serta kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang lebih terpadu ditingkat daerah serta perlunya masukan dari masyarakat miskin dalam rangka berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan di daerah.

---

Problems of poverty reduction are a problem that requires special handling and attention. Because the problem of poverty is a multidimensional problem that includes issues such as policy determination and implementation of policies that affect people's lives. Besides the division of authority in determining policy concerning the relationship between central and local government, budget issues are critical for poverty reduction efforts. With the success approximation approach, this research tries to connect between the data and theories that explain the gap. From this gap, it can formulate a generalization of the proposition in order to obtain a reflection of social reality. While the analysis techniques using its own calculation that illustrates a trend analysis through the calculation of the budget expenditure of public expenditure analysis (PEA) Changes in policies and behavior of budgeting and organizing programs to reduce poverty became one of the existing portraits of poverty in the region. This thesis attempts to describe the behavior of the poverty reduction budget years 2005 to 2008 in Pekalongan City. The research is descriptive qualitative research design. The data obtained in addition to in-depth interview, also with a series of planning documents collection, budgeting and poverty reduction programs at both national and in the government's own Pekalongan City. The findings explain that the behavior of the fulfillment of the budget of poverty reduction has been done by increasing budgetary allocations for poverty reduction, but compliance does not significantly influence the behavior of the poverty reduction targets. The results suggest the need for such research, evaluation and coordination of poverty reduction programs and institutions more coherent regional level and the need for input from the poor in order to participate in poverty reduction programs in the area.

Abstrak :
This study examines the impacts of fiscal capacity on the acceleration of poverty alleviation through a dynamic simultaneous equations model using empirical data of 23 provinces and conducting historical simulation. The increasing of fiscal capacity from local taxes and tax-revenue sharing have signicant impact on poverty reduction, particularly in agricultural household, which has the largest share in number of poor in Indonesia indicated by larger decline of agricultural headcount index than industrial and trade headcount index. However, the increasing of General Allocator Fund/Dana Alokasi Umum (DAU) has negative impact on agricultural headcount index. The policy implication is to increase revenue from taxation by local governments as the impact is more effective in accelerating poverty reduction.

Abstrak Studi ini menganalisis dampak kapasitas fiskal dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui jalur pertumbuhan pro-poor melalui model persamaan simultan dinamis atas data empiris 23 provinsi dan simulasi historis. Peningkatan kapasitas fiskal dari pajak daerah dan bagi hasil pajak berdampak paling besar dalam menurunkan kemiskinan terutama di rumah tangga pertanian yang mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia di mana headcount index pertanian turun lebih besar dibandingkan headcount index industri dan perdagangan. Sebaliknya, peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak negatif pada kemiskinan pertanian. Implikasinya adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan dari perpajakan karena dampaknya lebih efektif mempercepat pengentasan kemiskinan.

Abstrak :
Indonesia as the 16th largest economy in the world, the 4th in Asia-after China, Japan and India as well as Southeast Asia?s largest-has the potential to be the seventh biggest by 2030, due to the increasing economic. Indonesia also has many potential natural resources that can be utilized to support development in order to increase the nation welfare. However, the number of poor people still has not been significantly reduced, reaching 28.07 million or 11.37% of the total population in 2013. The Government has tried to reduce poverty with some programs such as BLT (Bantuan Langsung Tunai/Direct Cash Assistance) and Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Community Health Protection Scheme). However, the programs are considered not effective and do not make poor people become financially independent. Ironically, in inadequate evaluation, the Government continues to runs the programs. By using a qualitative approach, researchers will provide policy alternatives that can be implemented by Government.

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi ke-16 terbesar di dunia, ke-4 di Asiasetelah Cina, Jepang dan India serta memiliki potensi menjadi yang terbesar ketujuh di Asia Tenggara pada tahun 2030 sesuai dengan peningkatan ekonominya. Indonesia juga memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin masih belum berkurang secara signifikan, pada tahun 2013 mencapai 28.070.000 atau 11,37% dari total penduduk. Pemerintah telah mencoba untuk mengurangi kemiskinan dengan beberapa program seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Namun, program-program tersebut dianggap tidak efektif dan tidak membuat orang miskin menjadi mandiri secara finansial. Ironisnya, dalam evaluasi yang tidak memadai, Pemerintah tetap menjalankan program-program tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan memberikan alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah.

Abstrak :
Studi tentang Sektor Informal Perkotaan yang membahas mengenai masalah kemiskinan pada kelompok masyarakat strata bawah, termasuk sektor informal, telah banyak dilakukan. Studi tentang kemiskinan, sektor informal, dan sejenisnya yang dilakukan secara komprehensif baru berhasil mengidentifikasikan permasalahan secara umum, sehingga sangatlah sulit untuk mendapatkan suatu kebijakan yang cocok untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Kemiskinan sangat beragam, begitu pula dengan sektor informal yang sangat luas cakupannya. Sehingga perlu dilakukan studi dengan subyek yang lebih khusus dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil, agar permasalahan yang lebih spesifik (unique) dapat terindentifikasi dan mempermudah pengambil kebijakan untuk merman jalan keluar dengan kebijakan yang tepat sasaran. Keterbatasan dan kesenjangan akses atas sumber pembiayaan dalam bentuk kredit dan jasa keuangan lainnya bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha informal (financial exclusion), dipandang sebagai faktor dominan yang menyebabkan usaha dan tingkat perekonomian mereka sulit berkembang. Usaha microbanking dengan model "Grameen Bank" sebagai sebuah konsep kebijakan yang bertujuan menghilangkan kesenjangan, telah terbukti sukses di Bangladesh dan dapat dijadikan contoh untuk diterapkan di Indonesia sebagai sebuah bentuk kebijakan pembangunan atau intervensi dalam memerangi kemiskinan (poverty reduction). Pedagang Keliling yang merupakan kelompok kecil dan begitu juga dan beraganmya masyarakat sektor informal, menurut pengamatan penulis cukup homogen dan banyak dijumpai di berbagai kawasan perkotaan. Berdasarkan hal inilah, penulis mengambil pedagang keliling sebagai subyek penelitian yang dikaitkan dengan Konsep Usaha Microbanking sebagai instrumen pemberdayaan yang menjadi topik pembahasan dalam tesis ini. Selain itu, bila hasil uji-coba pemberdayaan (pilotting) terhadap pedagang keliling ini berhasil, kebijakan pemebrdayaan yang sama dapat dilakukan di daerah-daerah lainnya. Untuk mempermudah penjabaran profil, potensi dan kendala subyek penelitian - agar dapat digunakan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk mendapatkan instrumen pemberdayaan yang sesuai - penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengamatan, wawancara terhadap 50 pedagangan keliling sebagai responden dan wawancara mendalam dengan 9 informan terpilih (pedagang keliling, aparat pemerintah, dan tokoh masyarakat seternpat). Data sekunder yang relevan diperoleh dari dokumen desa, literatur, dan berbagai jenis laporan yang khususnya berkaitan dengan konsep dan aplikasi usaha microbanking, Kombinasi data kuantitatif dan kualitatif digunakan dengan harapan dapat mempertajam analisis dan diperoleh interpretasi yang sahib dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pamulang Barat merupakan daerah yang kondusif dan potensial oleh pendatang untuk berdagang. Fasilitas dan sarana yang dibutuhkan cukup tersedia dengan harga yang terjangkau oleh para pedagang keliling. Banyaknya komplek-komplek perumahan dan permukiman memberikan peluang pasar yang sangat besar bagi usaha mereka. Aparat desa dan penduduk asli di perkampungan pun dapat menerima mereka dengan baik. Perbedaan etnis, adat, dan budaya tidak menjadi halangan bagi pedagang keliling untuk berinteraksi sosial. Intensitas interaksi antara pedagang keliling dan masyarakat sekitarnya telah memungkinkan terbentuknya sebuah sinergi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Modal yang dibutuhkan oleh pedagang keliling relatif tidak besar dan untuk kekurangan dana dan pemodalan selama ini diperoleh dari kredit atau sumber pembiayaan rentenir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi adanya hambatan dalam pembiayaan bagi pedagang keliling tidak sepenuhnya benar. Yang sebetulnya terjadi adalah tidak adanya komunikasi, informasi, dan kebijakan pemerintah yang memberikan akses bagi mereka untuk bisa mendapatkan sumber dana dan pembiayaan yang berasal dari sektor keuangan formal. Padahal, 90% responden mengharapkan kredit perbankan dapat menggantikan posisi rentenir karena selama ini mereka harus membayar bunga yang tinggi. Temuan lain adalah bahwa secara individu pedagang keliling cukup layak secara ekonomi maupun sosial untuk memdapatkan kredit, apalagi bila kemudian digabungkan menjadi beberapa kelompok berskala kecil ataupun besar (organisasi), yang membuat tingkat kepercayaan pihak perbankan yang telah menerapkan kosep microbanking menjadi lebih tinggi. Namun sangat disayangkan, sampai dengan sekarang ini belum ada organisasi yang dapat bertahan, sehingga secara teori banyaknya kelompok dan jenis pedagang keliling di lokasi tertentu, belum dapat disebut sebagai suatu komunitas. Konsep microbanking yang bertujuan untuk memformalkan sistem keuangan di kalangan bawah belum diminati oleh lembaga perbankan yang ada, terbukti lebih dari 11 kantor cabang yang ada di Desa Pamulang Barat tidak satupun menyalurkan kredit. Mereka hanya berfungsi untuk menghimpun dana dan sebagai kasir bagi para penabung. Sebuah catatan bagi lembaga perbankan khususnya adalah harus lebih proaktif untuk menjemput bola. Hancurnya nasabah besar adalah momentum yang sangat tepat untuk beralih pada nasabah mikro. Memang tidak mudah karena perlu ada kemauan dan perubahan cara kerja. Selain itu, spirit untuk melayani segmen mikro adalah kombinasi dari praktek rentenir, pegadaian dan perbankan itu sendiri. sehingga akan muncul gaya pelayanan yang baru (street-banker). Proses pemilihan dan pengelolaan nasabah yang balk akan dapat menekan resiko bisnis dan dapat menghapus keraguan untuk masuk dan melayani segmen mikro. Bagi Pemerintah sebagai regulator hendaknya menyusun rambu-rambu untuk melindungi kepentingan nasabah maupun mengurangi resiko yang mungkin di alami oleh lembaga keuangan yang berkecimpung dalam usaha microbanking. Regulasi sangat diperlukan baik sebagai acuan bisnis, maupun sebagai acuan untuk supervisi kelembagaan.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai analisis raskin dan dampaknya terhadap kesejahteraan RTS-PM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen dan metode survey. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tepat sasaran dan tepat jumlah raskin serta mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan RTS-PM dengan path analysis. Penelitian dilakukan terhadap 103 orang dengan populasi sensus. Hasil penelitian ini menunjukkan tepat sasaran yang sedang dan tepat jumlah yang tinggi di desa Toliba dan desa Sumoli. Struktur analisis jalur raskin menunjukkan dampak raskin terhadap kesejahteraan RTS-PM sebesar 10,7 persen dan pengaruh error varian sebesar 89 persen.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the analysis of rice for the poor (raskin) and its impact on the welfare of the RTS-PM. With the quantitative approach, data collection through literature study, document and survey methods. The purpose of this study was to determine the right target and the right amount of raskin and measure their impact on the welfare of RTS-PM with path analysis. Research conducted on 103 people with a population census. The results showed the right target it's in the power middle and the right number it's in the power high in the village Toliba and Sumoli. Path analysis structures raskin shows raskin impact on the welfare of the RTS-PM by 10.7 percent and the influence of error variance by 89 percent.;This thesis discusses the analysis of rice for the poor (raskin) and its impact on the welfare of the RTS-PM. With the quantitative approach, data collection through literature study, document and survey methods. The purpose of this study was to determine the right target and the right amount of raskin and measure their impact on the welfare of RTS-PM with path analysis. Research conducted on 103 people with a population census. The results showed the right target it?s in the power middle and the right number it?s in the power high in the village Toliba and Sumoli. Path analysis structures raskin shows raskin impact on the welfare of the RTS-PM by 10.7 percent and the influence of error variance by 89 percent;This thesis discusses the analysis of rice for the poor (raskin) and its impact on the welfare of the RTS-PM. With the quantitative approach, data collection through literature study, document and survey methods. The purpose of this study was to determine the right target and the right amount of raskin and measure their impact on the welfare of RTS-PM with path analysis. Research conducted on 103 people with a population census. The results showed the right target it?s in the power middle and the right number it?s in the power high in the village Toliba and Sumoli. Path analysis structures raskin shows raskin impact on the welfare of the RTS-PM by 10.7 percent and the influence of error variance by 89 percent, This thesis discusses the analysis of rice for the poor (raskin) and its impact on the welfare of the RTS-PM. With the quantitative approach, data collection through literature study, document and survey methods. The purpose of this study was to determine the right target and the right amount of raskin and measure their impact on the welfare of RTS-PM with path analysis. Research conducted on 103 people with a population census. The results showed the right target it’s in the power middle and the right number it’s in the power high in the village Toliba and Sumoli. Path analysis structures raskin shows raskin impact on the welfare of the RTS-PM by 10.7 percent and the influence of error variance by 89 percent]

Abstrak :
This paper is written based on the riview of some studies, literatures and secondary data from some sources. For more than three decades, some efforts have been done and succesfully reduced the number of poverty, from 40 percent in 1970s to 11 percent in 1996.....

Abstrak :
Abstract. In order to effectively align corporate social responsibility (CSR) with the poverty reduction agenda, corporations need to be more inclusive and collaborative with other actors. Cross-sector partnerships in the implementation of CSR have been an emerging approach and practice, as promoted by public administration scholars. Key actors in the partnerships may come from the government, civil society represented by non-governmental organizations (NGOs), and corporations. However, designing successful effective partnerships that are relevant to cross-sector dynamics and political contexts has been proven to be particularly challenging, especially in emerging economies and new democracies, such as Indonesia. This paper provides key characteristics of effective cross-sector partnerships that have been derived from an examination of three case studies in Indonesia and Tanzania. They represent cross-sector partnerships with differing scope and depth. Throughout this paper, one can observe and extract key characteristics of effective partnerships based on three case studies of which a model for each is described. In particular, characteristics utilized for assessing the effectiveness of the models include ownership, alignment and synchronization, accountability, reduced dependency, resource sharing, along with representation and legitimacy.

Abstrak. Agar tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan semakin relevan dengan agenda pengurangan kemiskinan, perusahaan perlu lebih inklusif dan kolaboratif dengan aktor-aktor lain. Kemitraan lintas-pihak (cross-sector partnership) dewasa ini telah menjadi tren pendekatan dan praktik TJSL, sebagaimana dipromosikan para ahli administrasi publik. Aktor-aktor kunci yang potensial sebagai mitra perusahaan bisa berasal dari elemen pemerintah, dan masyarakat sipil yang dalam hal ini organisasi non-pemerintah. Meski demikian, mendesain kemitraan yang efektif dan relevan bagi suatu konteks dan dinamika politik ternyata merupakan tantangan tersendiri, khususnya bagi Negara seperti Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan demokrasi baru. Sebagai upaya menjawab tantangan itu, artikel ini membahas karakteristik kunci kemitraan lintas sektor yang efektif, yang dielaborasi dari dua studi kasus di Indonesia dan satu kasus di Tanzania. Ketiganya mewakili model kemitraan dengan jangkauan lingkup dan kedalaman keterlibatan yang berbeda. Dalam tulisan ini, karakteristik kunci dari kemitraan yang efektif ditelaah dan diperas dari pembahasan tiga studi kasus tersebut. Hasilnya adalah karakteristik-karakteristik kunci yang meliputi rasa kepemilikan, keterkaitan dan sinkronisasi, akuntabilitas, berkurangnya ketergantungan, pembagian sumber daya, serta representasi dan legitimasi.

Abstrak :
Kritik yang diarahkan kepada preskripsi kebijakan berbasis neoliberalisme pasca krisis ekonomi-politik menjadi katalis bagi institusi internasional neoliberal, salah satunya Bank Dunia, untuk beradaptasi terhadap tuntutan tersebut. Proses adaptasi diejawantahkan melalui diseminasi diskursus pembangunan sosial ke dalam preskripsi kebijakan neoliberal, melalui prinsip partisipatoris, agenda good governance, modal sosial, dan lainnya. Signifikansi peranan pembangunan sosial dalam kebijakan tersebut kemudian tertanam dalam gagasan yang kemudian disebut oleh Toby Carroll sebagai Socio-Institutional Neoliberalism SIN. Gagasan SIN menjadi materi hegemoni yang didiseminasikan oleh Bank Dunia kepada negara resipiennya, salah satunya melalui program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat atau Community-Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK menjadi program pionir CDD paska krisis finansial Asia dan keruntuhan rezim Orde Baru yang melibatkan kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Kesuksesan PPK selanjutnya menjadi pendorong untuk melakukan perluasan PPK menjadi Program Nasional Pengembangan Masyarakat PNPM Mandiri. Akan tetapi pada tahun 2015, melalui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mekanisme CDD yang mengacu kepada PNPM tidak dapat diterapkan kembali dan digantikan oleh penyaluran Dana Desa. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberlanjutan hegemoni SIN dalam mekanisme CDD sesuai dengan mandat UU Desa, khususnya terkait penyaluran Dana Desa. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan post-positivis kritis dan kerangka analisis hegemoni Gramscian guna menunjukkan diseminasi gagasan SIN dari Bank Dunia dalam program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengacu kepada empat program CDD di Indonesia dengan linimasa zaman Orde Baru dan pasca Orde Baru: Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, dan Dana Desa. Temuan dalam penelitian ini ialah terdapat resistensi terhadap gagasan SIN oleh aktor domestik, meskipun tidak menegasikan gagasan neoliberalisme secara menyeluruh. Resistensi tersebut terefleksikan dari minimnya peranan Bank Dunia, perdebatan di DPR dalam penyusunan RUU Desa, dan diskursus dalam UU Desa. ...... Criticism towards neoliberalism based policy prescriptions after economy and political crisis serves as a catalyst for neoliberal international institutions, e.g. World Bank, to adapt to these pretentions. These processes are manifested through dissemination of social development discourse into neoliberal policy prescription by means of participatory principles, good governance agenda, social capital, and etc. Significance of vital role of social development in their prescription is embedded into what Toby Carroll stated Socio Institutional Neoliberalism SIN. The notions of SIN then become hegemony material which is disseminated by the World Bank into their recipient country, through Community Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK is a pioneering CDD program post Asian financial crisis and the collapse of New Order regime which involving partnership between Government of Indonesia and the World Bank. The success of PPK leads the scaling up process of the next CDD program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Nevertheless, in 2015, through implementation of UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, CDD mechanism of PNPM Mandiri cannot be implemented anymore and is replaced by Dana Desa. Based on this explanation, this research aims to analyze continuity of SIN hegemony in CDD mechanism in accordance with UU Desa mandate, especially related to Dana Desa. This research utilizes critical post positivist approach and hegemony from Gramscian as framework for analysis in order to indicate the dissemination of SIN notions from the World Bank into Community Driven Development based poverty reduction program. Furthermore, this research refers to four CDD programmes in Indonesia from New Order regime to post New Order regime In Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, and Dana Desa. This research found a certain degree of resistance towards SIN notions from domestic actors, though not comprehensively negated the notions. Those resistances reflected from minimalization of World Bank's role, debate regarding the making of RUU Desa in DPR and discourse in UU Desa.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dimensi spasial dari pertumbuhan ekonomi, redistribusi, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia selama periode Susilo Bambang Yudhoyono (yaitu, dari 2004 hingga 2014 menggunakan metode   dekomposisi kemiskinan, growth incidence curve, dan beberapa indeks pertumbuhan yang pro-poor.  Data yang digunakan berasal  dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahunan yang diadakan di Indonesia antara tahun 2004 dan 2014. Tesis ini menyajikan tiga wawasan ekonomi utama selama periode Susilo Bambang Yudhoyono: 1) insiden kemiskinan menurun secara signifikan antara tahun 2004 dan 2014, 2 ) pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode ini umumnya tidak berpihak pada orang miskin, dibuktikan dengan kurva insiden pertumbuhan yang miring ke atas, dan 3) perbedaan regional ada dalam bentuk kurva insiden pertumbuhan; karena itu pro-poor pertumbuhan ekonomi bervariasi antar provinsi. Dengan menggunakan sistem klasifikasi yang dilakukan oleh Kakwani dan Pernia (2000), penulis mengklasifikasikan provinsi ke dalam lima kelompok berikut ini sehubungan dengan pro-poor growth index (PPGI). Hasil empiris  mendukung pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin. Namun, beberapa provinsi seperti Maluku Utara, Gorontalo dan Bengkulu mengalami pertumbuhan untuk non-pro-poor  dan  pro-poor yang lemah. Untuk mempromosikan pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin di semua provinsi, dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia sangat penting untuk provinsi-provinsi yang tertinggal tersebut.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis explores the spatial dimensions of economic growth, redistribution, and poverty reduction in Indonesia during the Susilo Bambang Yudhoyono period (i.e., from 2004 to 2014) using the poverty decomposition method, the growth incidence curve, and several pro-poor growth indices. I gathered my data from the annual National Socio-economic Surveys conducted in Indonesia between 2004 and 2014. Analyzing this data, my thesis presents three key economic insights about the Susilo Bambang Yudhoyono period:1) poverty incidence significantly declined between 2004 and 2014, 2) the economic growth that occurred during this period was generally not pro-poor, made evident by an upward sloping growth incidence curve, and 3) regional differences exist in the shape of the growth incidence curve; the pro-poorness of economic growth therefore varies between provinces. Using the classification system proposed by Kakwani and Pernia (2000), I classify provinces into the following five groups with respect to their pro-poor growth index (PPGI). Our empirical results support the pro-poor growth in a nation. However, some provinces such as North Maluku, Gorontalo and Bengkulu experienced non-pro-poor growth and weakly pro-poor. To promote the pro-poor growth in all provinces, the governmental supports in infrastructure and human capital development are essential for the above lagged provinces.