Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama dalam perekonomian negara-negara di dunia terrnasuk Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya pendapat adanya pengaruh variabel makro terhadap kemiskinan, penelitian yang dilakukan melihat bagaimana sifat dan signifikansi dari inflasi dan pengangguran terhaddap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu juga akan dilihat adanya pengaruh variabel ekonomi lainnya yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel demografis yaitu pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.Sejumlah penelitian terkait di berbagai negara seperti Cutler&Katz (1991), Powers (1995a), dan Powers (1995b) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yang terdiri dari Head Count Index, Poverty Gap Index, dan Distributionally Sensitive Index. Ini merupakan pengukuran kemiskinan yang digunakan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian dengan model ekonometri dilakukan dengan menggunakan data 23 provinsi pada tahun 2001-2003.Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh searah dan signifikan terhadap Head Count Index, Poverty Gap Index, dan Distributionally Sensitive Index. Pengangguran berpengaruh searah terhadap Head Count Index dan Poverty Gap Index, tetapi berpengaruh tidak searah terhadap Distributionally Sensitive Index. Variabel lainnya yaitu pertumbuhan PDRB berpengaruh searah terhadap Head Count Index, tetapi berpengaruh tidak searah terhadap Poverty Gap Index dan Distributionally Sensitive Index. Sementara pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dapat mengurangi Head Count Index dan Poverty Gap Index, tetapi tidak cukup berpengaruh terhadap Distributionally Sensitive Index."

"ABSTRAKSejak diperkenalkan pada tahun 2010 secara internasional oleh UNDP, Indeks Kemiskinan Multidimensional dipandang sebagai alat ukur kemiskinan yang dapat menjadi pelengkap alat ukur kemiskinan moneter yang berbasis kebutuhan dasar manusia, yang secara umum dipergunakan di berbagai negara. Berbagai penelitian telah menunjukkan pengaruh positif belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan moneter, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan kapabilitas yang diukur melalui indeks kemiskinan multi dimensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi belanja pemerintah daerah untuk urusan layanan dasar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah pada fungsi kesehatan dan fungsi sosial memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan kapabilitas di kabupaten/kota di indonesia.

---

ABSTRACTSince its introduction in 2010 internationally by UNDP, the Multidimensional Poverty Index is seen as a measure of poverty that can complement basic needs based poverty measurement tools, commonly used in many countries. Various studies have shown a positive effect of government spending on reducing monetary poverty, this study is intended to complement previous research by providing an overview of the impact of local government spending on poverty capability as measured by multi dimensional poverty indices. The data used in this study is data on realization of local government expenditures for basic service affairs in all districts cities in Indonesia in period between 2010-2015. The results show that government spending on health functions and social function has a significant effect on reducing poverty levels in districts in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan energi rumah tangga di Indonesia. Studi ini menggunakan data Susenas dan Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018. Variabel kemiskinan energi diukur menggunakan konsep deprivasi serta pendekatan multidimensional yang disusun dari lima dimensi dan enam indikator, yaitu: bahan bakar utama memasak, polusi udara dalam ruangan, penerangan, kepemilikian peralatan rumah tangga, dan perangkat penunjang layanan dasar seperti pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Variabel inklusi keuangan juga diukur menggunakan pendekatan multidimensional berdasarkan aksesbilitas rumah tangga terhadap layanan keuangan meliputi akses ke lembaga keuangan seperti bank, kredit, dan asuransi. Estimasi pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan energi dilakukan dengan metode Two Stage Least Square (2SLS), menggunakan jarak rumah tangga ke fasilitas keuangan terdekat sebagai variabel instrumen untuk mengatasi masalah endogenitas dalam menjelaskan hubungan kausal antara inklusi keuangan dan kemiskinan energi rumah tangga. Dalam studi ini, salah satu mekanisme potensial yang digunakan adalah melalui pendapatan perkapita rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum inklusi keuangan berdampak negatif terhadap kemiskinan energi. Aksesbilitas rumah tangga terhadap layanan keuangan berkontribusi dalam mengurangi kecenderungan rumah tangga mengalami kondisi miskin energi.

---

This study aims to examines the effect of financial inclusion on household energy poverty in Indonesia. This study uses data from the Susenas and Village Potential Data Collection (Podes) in 2018. The energy poverty variable is measured using deprivation concept and multidimensional approached with five dimensions and six indicators. These five dimensions are cooking, lighting, connected household appliance, entertainment/education and communication. Financial inclusion also be measured using multidimensional approached based on household acces to financial institution like acces to bank, loans, and insurance. Estimation of financial inclusion effect on energy poverty using Two Stage Least Square (2SLS) method with distance to nearest financial institutions as instrument variable (IV) to overcome endogenity issue in causal relationship between financial inclusion and energy poverty . In this study, income per capita is employed as potential channel through which financial inclusion can influence energy poverty. Overall, we find that financial inclusion has a negative effect on household energy poverty. Household’s accesbility to financial institution services contribute to reduce household vulnerability to energy poverty."

"

Kemiskinan energi merupakan masalah bagi negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, menyelidiki kondisi kemiskinan energi menjadi keniscayaan bagi setiap negara, mengingat akses energi memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Namun, terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah orang yang terpapar kemiskinan. Sehingga muncul dugaan bahwa pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi kemiskinan energi pada level rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pandemi COVID-19 beserta variabel-variabel determinan kemiskinan energi, yaitu tingkat pengeluaran, wilayah tempat tinggal, jenis kelamin dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan energi multidimensi. Adapun pengukuran kemiskinan energi menggunakan Multidimensional Energy Poverty Index (MEPI) yang didasarkan pada data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional di tahun 2014, 2019, 2021 dan 2022. Tujuan lain penelitian ini ialah melihat dan membandingkan kondisi kemiskinan energi antar rezim pemerintahan, berdasarkan kelompok pengeluaran dan wilayah tempat tinggal. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memperburuk kondisi kemiskinan energi multidimensi. Semua kelompok pengeluaran dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan tempat tinggal dan jenis kelamin memiliki pengaruf positif dan signifikan.

---

Energy poverty is a problem for both developed and developing countries. Therefore, investigating the state of energy poverty is a necessity for every country, considering that energy access plays a significant role in human resource development and economic growth. However, the COVID-19 pandemic has adversely affected economic growth and increased unemployment, which in turn will increase the number of people exposed to poverty. Therefore, there is a suspicion that the COVID-19 pandemic has also worsened the condition of energy poverty at the household level. This study aims to look at the impact of the COVID-19 pandemic and the variables that determine energy poverty, namely expenditure level, region of residence, gender, and education level, on multidimensional energy poverty. The measurement of energy poverty uses the Multidimensional Energy Poverty Index (MEPI), which is based on secondary data from the National Socio-Economic Survey in 2014, 2019, 2021, and 2022. Another objective of this research is to see and compare the condition of energy poverty between government regimes based on expenditure groups and regions of residence. The results of multiple linear regression analyses show that the COVID-19 pandemic has worsened multidimensional energy poverty. All expenditure groups and educational levels have a negative and significant effect. Meanwile, place of residence and gender have a positive and significant effect."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan absolut di 25 kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara selama periode 2005-2007. Data yang digunakan adalah data panel kabupaten/kota. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yang terdiri dari Head Count Index (P0), Poverty Gap Index (P1) dan Distributionally Sensitive Index (P2) sebagai variabel terikat dan lima variabel bebas yang mewakili varabel kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel angka melek huruf, usia harapan hidup dan pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan terbukti mengurangi P0, P1 dan P2. Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka penduduk umur 15 tahun keatas hanya terbukti mengurangi P0. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta pengeluaran dan konsumsi rumah tangga oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan absolut.

---

This research aims to analyze determinant factor of absolute poverty in 25 regency/city North Sumatera Provinces from 2005 untuil 2007. It used panel data of regency/city. In this research, poverty measurement used Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Index of Poverty Head Count Index (P0), Poverty Gap Index (P1) and Distributionally Sensitive Index (P2) as the dependent variable and five independent variables representing welfare indicators. By using a fixed effect model, the results showed that the variable rates of literacy, life expectancy and per capita expenditure for food are proven to reduce the P0, P1 and P2. While the open unemployment rate population aged 15 years or older only been shown to reduce P0. Therefore important to improve the quality of education, health and household consumption expenditure by government to eliminate absolut poverty."

"This study investigates the impact of fiscal spending on social welfare, particularly on healthcare, education, and social expenditure to multidimensional poverty. Employing multidimensional poverty as a measure beyond income underscore the importance of understanding poverty in a multifaceted context. The study employs data from the World Bank Development Indicators and Multidimensional Poverty Index (MPI) by using multiple regression analysis. The findings of this study reveal that increased government spending in healthcare and social expenditure has a significant impact to multidimensional poverty, with healthcare affects negatively and social expenditure affects positively. This study also looks more specifically to Sub-Saharan Africa region, reveals that both healthcare and social expenditure has a more negative significant effect to multidimensional poverty compared to the global data level regression. This study highlights the necessity of targeted and sustained investments in social services to achieve meaningful poverty reduction.

---

Studi ini menginvestigasi dampak dari pengeluaran fiskal terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk kesejahteraan sosial. Mengunakan pengukuran kemiskinan multidimensi sebagai alat ukur selain kemiskinan berdasarkan pendapatan menekankan pentingnya untuk memahami konteks kemiskinan yang berdimensi. Studi ini menggunakan data dari World Bank Development Indicators dan Multidimensional Poverty Index (MPI) dengan analisis regresi berganda. Hasil dari studi ini menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan sosial memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, dengan bidang kesehatan memiliki dampak negatif, sementara bidang sosial memiliki dampak positif. Studi ini juga melihat secara spesifik terhadap Sub-Saharan Africa, mendapat bahwa baik bidang kesehatan maupun sosial memiliki dampak yang lebih negatif yang signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, bila dibandingkan dengan hasil regresi tingkat global. Penelitian ini menekankan pentingnya investasi yang berkelanjutan dan tepat sasaran dalam layanan publik untuk mencapai pemberantasan kemiskinan.

"

"Tesis ini bertujuan untuk melacak pengaruh alokasi belanja daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2012. Dengan menggunakan regresi data panel ditemukan bahwa alokasi belanja pendidikan, kesehatan, alokasi raskin, jamkesmas dan BLM PNPM Mandiri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks kemiskinan(P0). Belanja-belanja perlindungan sosial berturut-turut alokasi raskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas mempunyai pengaruh paling signifikan menurunkan indeks kemiskinan, disusul belanja daerah bidang pendidikan dan belanja daerah bidang kesehatan. Setiap kenaikan 1 persen belanja pendidikan menurunkan 0,014 persen tingkat kemiskinan pada signifikansi α=0,01dan setiap kenaikan 1 persen belanja kesehatan menurunkan 0,050 tingkat kemiskinan pada signifikasi α =0,1. Kabupaten/kota di Kepulauan Nias memiliki karakteristik kemiskinan yang tinggi sehingga memerlukan peningkatan anggaran pemerintah yang lebih besar untuk menurunkan indeks kemiskinannya.

---

This study aims to find the enfluence of local government expenditures on health and education to poverty index in North Sumatera Province during period 2010-2012. By quantitative Panel Data Regression model, results show that expenditures on health, education, poor rice subsidi (raskin), public health care insurance (jamkesmas) and PNPM Mandiri empowerment program have significant effect in reducing poverty index (P0). Poor rice subsidi, PNPM Mandiri empowerment program and public health care insurance (jamkesmas) were most significant to reduce poverty followed by local expenditure on education and health. Increasingly 1 persen local expenditure on education reduce 0,014 poverty index and increasingly 1 persen local expenditure on health reduce 0,050 poverty index. There are 8 region with high poverty characteristic, most of them in Nias Island need increasing government spending to reduce their cronic poverty."