Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK


Konflik Laut China Selatan merupakan salah satu bentuk baru ancaman keamanan pasca perang dingin di wilayah Asia Tenggara. Konflik ini melibatkan enam negara sebagai pengklaim secara Iangsung dan menyangkut kepentingannya besar negara lainnya. Hal ini disebabkan lokasi strategis Laut China Selatan dan potensi yang terkandung didalamnya. Bila konflik ini dibiarkan memuncak akan menimbulkan perang terbuka yang merugikan banyak pihak Mengingat langkah untuk menyelesaikan konflik ini perlu waktu panjang karena rumitnya permasalahan, maka diperlukan upaya yang bisa tetap menjaga kawasan tetap aman hingga terselesaikannya permasalahan klaim wilayah ini yaitu dengan meningkatkan rasa saling percaya (confidence building measures) antara pihak yang bertikai. Langkah ini merupakan salah satu langkah awal diplomasi preventif.

ASEAN sebagai organisasi regional merasa perlu melakukan langkah diplomasi khusus sebagai upaya mengurangi ketegangan yang muncul akibat konflik yang berpotensi timbul yaitu dengan diplomasi preventif dua jalur, pertama dan kedua. Hal ini mengingat sebagian pengklaim adalah negara-negara anggota ASEAN dan keamanan kawasan sangat penting untuk dipertahankan demi menjaga stabilitas kawasan agar tetap kondusif bagi perkembangan perekonomian. Masalah yang ingin dibahas adalah bagaimana upaya ASEAN dengan diplomasi preventif dua jalur dalam mengurangi ancaman keamanan akibat ketegangan konflik yang timbul. Lingkup pennasalahan meliputi pelaksanaan diplomasi preventif jalur pertama melalui pembicaraan bilateral, ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum, ASEAN-China Dialogue, ASEAN-China SOM dan diplomasi jalur kedua melalui Lokakarya PengeloIaan Potensi Konflik Laut China Selatan atas inisiatif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran tentang penggunaan sinergi diplomasi dua jalur tersebut untuk mengurangi ketegangan konflik di Laut China Selatan secara aman dan damai.

Untuk itu, penulis menggunakan kerangka teori untuk menganalisis permasalahan dengan pendekatan konstruktif dari Bruce Andrews (1975) untuk melihat perilaku ASEAN dalam menanggapi konflik, pendekatan diplomasi dari Hedley Bull (1981) dan diplomasi preventif dan Boutros-Boutros Ghali (1992) dan konsep kerja sama dalam mengatasi konflik dan K.J. Holsti (1988) dan Robert O'Keohane (1994), konsep fungsionalisme dari David Mitrany (1981) serta konsep spill over dan Ernst Haas (1993). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan erat antara diplomasi jalur pertama dan kedua yang berpengaruh positif pada upaya pengurangan ketegangan konflik di Laut China Selatan.

Kesimpulan dari tesis ini adalah pelaksanaan diplomasi preventif dua jalur ternyata mempunyai peran positif dan akan lebih efektif bila didukung oleh komitmen masing-masing pihak yang bertikai untuk menjalankan hasil-hasil yang dicapai dalam diplomasi preventif baik jalur pertama maupun kedua secara konsisten.

Abstrak :
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memetakan potensi konflik sosial maupun konflik sosial yang sudah terjadi karena adanya Dana Desa di wilayah Kecamatan Hitam Putih Provinsi Kalimantan Selatan dan melihat upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi konflik sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan, konsep dana desa, teori konflik sosial beserta bentuk konflik dan penyebab konflik, teori intelijen, preventif, konsep resolusi konflik dan teori ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa potensi konflik sosial maupun konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Hitam Putih Provinsi Kalimantan Selatan ini melibatkan hamper seluruh aktor diperdesaan, dari Pemerintah Desa sampai pada masyarakat desa. Potensi konflik sosial terjadi diinternal Pemerintah Desa, antara Kepala Desa dan perangkatnya. Potensi konflik sosial terjadi diluar Pemerintahan Desa, dimana konflik sosial terjadi diantara masyarakat desa itu sendiri. Upaya yang dilakukan stakeholder dalam hal ini seperti menjadi mediator dalam mediasi yang dilakukan ketika konflik sosial terjadi, aktif dalam mengikuti musrenbang desa dan rapat-rapat yang diselenggarakan Pemerintah Desa tujuannya untuk mendeteksi secara dini kemungkinan gesekan yang berpotensi menjadi konflik sosial, dan seminar peningkatan kapasitas untuk perangkat desa. Upaya yang dilakukan oleh stakeholder dalam hal ini belum maksimal karena belum menyentuh kepada dasar permasalahannya.  Saran untuk upaya yang dilakukan yaitu upaya yang dilakukan difokuskan kepada meningkatkan kesiapan Pemerintah Desa untuk mengelola Dana Desa baik dari segi teknis maupun non-teknis, pemberian informasi tentang Dana Desa kepada masyarakat desa juga dilakukan secara berkelanjutan, dan disinergikan upaya-upaya yang dilakukan oleh para stakeholder agar fokus kepada sumber permasalahannya.

---

ABSTRACT

 

---

The aims of this research are to map both the potency and the past of social conflict occurred in Hitam Putih Sub-district of South Kalimantan Province because of the Dana Desa program and to figure out the efforts taken on this case. As for, the theoritical frameworks of this research are policy theory, concept of Dana Desa, social conflict theory along with the form and the cause of the conflict, intelligence theory, preventive, conflict resolution theory, and national endurance theory. Qualitative method and descriptive-analysis approach are used to analyse the subject in this research. In order to gather the data, in-depth interview, field observation, and literature study have been done. The results of this research show that almost all of the actors have been involved in the potency and the past of social conflict in the region. The potency is going to happen both in the internal of Sub-district administration, between the chief and his staff, and in the society itself. The efforts in dealing with this situation have been taken by the stakeholders, for instance being a mediator, joining actively the Musrenbang Desa and any other meetings to early detect the potency of conflict, and holding a capacity building seminar targeting the administration. However, the efforts did not bring the best impact to the case due to the incapability of solving it to the core. Thus, the suggestions are to increase the technical and non-technical capability of the administration to manage Dana Desa effectively, to give a sustainable knowledge regarding Dana Desa, and to synergize all of the efforts taken to this case in order to reach the root of the problem.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas potensi konflik antara Masyarakat Pribumi Indonesia (MPI) dengan etnis Tionghoa di Kota Medan, serta mengajukan konsep pencegahan potensi konflik dan penanganan paska konflik. Penelitian ini menggunakan qualitative method, diawali pendekatan deskriptif menganalisis potensi konflik, dilanjutkan analisa penanganan intelijen dengan pendekatan trend analysist untuk menganalisis jaringan dan kecenderungan potensi konflik dimasa depan. Hasil penelitian menunjukkan potensi konflik yang terjadi antara MPI dan etnis Tionghoa cukup besar dan kerawanannya tinggi, hal ini dipicu oleh faktor ekonomi, budaya dan juga politik. Pencegahan potensi konflik inipun dapat dilakukan dengan strategi penguatan institusi kelembagaan dan sistem deteksi dini sementara penanganan konflik dapat dilakukan dengan strategi kolaborasi dan strategi kompromi-negosiasi

---

ABSTRACT
This thesis discusses the potential conflict between the Indonesian Indigenous Peoples (MPI) with ethnic Chinese in Medan, and proposed the concept of the potential for conflict prevention and post-conflict management. This study uses a qualitative method, starting descriptive approach to analyze the potential for conflict,continued handling of intelligence analysist with analysist approach to analyze network trends and tendencies of potential conflict in the future. The results show the potential for conflict between MPI and the ethnic Chinese are quite large and high vulnerability, it is triggered by economic factors, culture and politics. Preventing potential conflict has to do with the institutional strengthening of institutional strategies and early warning systems while handling the conflict to do with the strategy of collaboration and compromise-negotiation strategy

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini akan menjawab pertanyaan, ldquo;potensi konflik apa yang berkembang antara pencari suaka dan pengungsi dengan masyarakat Desa Batulayang, Cisarua, Bogor? rdquo;. Sebelumnya, Desa Batulayang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konsentrasi dan jumlah imigran asing yang cukup tinggi ditengah derasnya arus migran yang terus terjadi sampai saat ini. Menurut penulis, keberadaan pencari suaka dan pengungsi tersebut di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan implikasi tertentu, salah satu nya adalah keberadaan potensi konflik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori eskalasi konflik menurut Friedrich Glasl yang memaparkan bawa terdapat tahap-tahap tertentu dalam sebuah eskalasi konflik, dari sebuah potensi hingga menjadi konflik yang menimbulkan korban. Selain itu, dalam usaha penulis mencari data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan wawancara pada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, penulis mendapatkan temuan-temuan yang menunjukkan terdapat potensi konflik dalam tingkatan tertentu yang sesuai dengan teori eskalasi konflik di Desa Batulayang.

---

ABSTRACT This research will answer the question of conflict escalation between asylum seekers and refugees with the local communities of Batulayang Village, Cisarua, Bogor. Previously, Batulayang Village was one of the areas with high levels of concentration and high number of foreign immigrant. In my assumption, the existence of asylum seekers and refugees in the midst of society will lead to certain implications, one of which is the potential existence of conflict. In this study, the author uses the theory of conflict escalation by Friedrich Glasl which describes that there are certain stages in an escalation of conflict, from a potential to a conflict that caused the victim. In addition, in the authors attempt to find data, the authors use qualitative methods with interviews on certain parties. Furthermore, the authors find findings that indicate the potential for conflict in a certain degree that is compatible with conflict escalation theory in Batulayang Village.

Abstrak :
ABSTRAK
Konflik itu selalu ada dalam kehidupan manusia?. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah mengelola (managing) konflik yang terjadi, sehingga tidak menjadi konflik kekerasan massal yang menghancurkan peradaban manusia. (Ichsan Malik, 2006).

Latar belakang etnik dengan budaya, bahasa, dan agama yang beragam dari narapidana adalah salah satu faktor yang menimbulkan konflik di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu, diperlukan pemahaman dari para narapidana itu sendiri maupun petugas bahwa perbedaan adalah hal yang sangat manusiawi.

Untuk menjamin terlaksananya proses pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana, diperlukan kondisi Lapas yang kondusif. Salah satu faktor yang dapat menjaga kondisi Lapas tetap kondusif adalah adanya petugas yang mampu memahami dan menanani bila konilik antar narapidana terjadi. Untuk melakukan antisipasi dan mernbekali petugas dalam menangani konflik, rancangan program pelatihan strategi menangani konflik merupakan salah satu alternatif yang dapat dilaksanakan.

Selanjutnya, perlu diciptakan juga nuansa kedamaian di antara para WBP. Untuk memotivasi mereka dalam menciptakan dan memelihara suasana perdamaian tersebut dilakukan upaya kampanye hari tanpa kekerasan melalui lomba poster antar kelompok narapidana.

Penulis berharap rancangan program yang penulis buat dapat dijadikan sebagai acuan untuk penanganan konflik, baik konilik yang terjarli di Lapas Kelas I Sukamiskin pada khususnya, dan Iembaga pemasyarakatan pada umumnya.

Abstrak :
Penelitian ini merumuskan wilayah potensi konflik berdasarkan identifikasi persepsi wilayah pelayanan usaha dari masing-masing individu, Komponen Peta Mental Dalam proses pemetaan gambaran secara umum yang ditampilkan merupakan bentuk-bentuk geometris yang berupa titik, garis, area, dan permukaan, dari pemodelan mental map spasial Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ditemukan adanya wilayah territorial yang  kuat dari pedagang baik jenis pedagang sate Madura baik yang mangkal/menetap maupun pedagang sate Madura keliling. Titik lokasi pedagang sate Madura mangkal membentuk pola yang teratur dan tidak terdapat posisi yang berhimpitan antara mereka namun titik lokasi tersebut memiliki radius wilayah, radius wilayah tersebut merupakan bentuk territorial yang di anggap sebagai suatu kepemilikan. Wilayah pedagang sate Madura keliling berbentuk mengikuti bentuk jalan dan juga merupakan bentuk territorial dan di anggap sebagai suatu kepemilikan pedagang. Wilayah territorial tersebut tidak dapat terlihat oleh kasat mata dari pengolahan data terjadi tumpang tindih yang menjadi potensi konflik. Penelitian mengungkapkan bahwa Pedagang sate Madura baik yang mangkal maupun yang keliling  dari sebaran lokasinya mengikuti pola jaringan jalan sebaran pedagang sate Madura tersebut menunjukkan konsentrasi tinggi pada wilayah pemukiman padat tidak teratur namun memiliki banyak jaringan jalan. ......This research formulates conflict potential areas based on the identification of the perception of the business service area of ​​each individual, Mental Map Components In the mapping process the general picture displayed is geometric shapes in the form of points, lines, areas, and surfaces, from mental map spatial modeling Pancoran District, South Jakarta, found a strong territorial area of ​​traders, both types of Madura satay traders, both resident and traveling Madura satay traders. The location points of the Madura satay traders hang out in an orderly pattern and there is no overlapping position between them, but the location points have an area radius, the radius of the area is a territorial form which is considered as ownership. The area of ​​the traveling Madura satay traders is shaped to follow the shape of the road and is also a territorial form and is considered as a trader's ownership. The territorial area cannot be seen by the naked eye from data processing, there is an overlap which becomes a potential conflict. The study revealed that Madura satay traders, both those who hung out and who traveled from their locations, followed the pattern of the road network distribution of the Madura satay traders, showing high concentrations in densely irregular residential areas but with many road networks.

Abstrak :

---

ABSTRAK
The growth of inter cities trip demands the needs of toll road, especially inter cities toll road. With the volume of the vehicle increasing steadily, the toll gate should be redesign for a better services. The limitation of space makes the management need to improving the toll gate design like in Cikarang Utama Toll Gate. The not proper design of the toll gate may lead the potential conflict. The potential conflict in this study is defined as condition where vehicle performing braking as a result of movement of other vehicle. Delays in the driver to perform braking can cause the conflict. To evaluate the potental conflict that may occur, a survey has conducted to recording the flow of vehicle that through the toll gate. This study also review the toll gate design by the standard. This study shows that the taper design that used is not in accordance with the standard, such 1:3.6 where the standard used in Bina Marga is 1:5. The length of recovery zone are still not aduate enough where the existing is 40 meter while the standard is at least 50 meter length. This study defined 9 potential conflicts that occur in the toll gate. Potential conflict type 1 is the most dominant that have 45.7% of all potential conflict that happen. In addition, increasing volume of vehicles affects the intensity conflicts with correlation value above 0.5 is type 1 , 3 , 4 , and 6 .Improving tapers maybe an alternative to minimize potential conflicts and identified the potential conflict that is ongoing can increase the rate of safety .

Abstrak :
ABSTRAKk
Wacana pemekaran Kota Sofifi merupakan kasus yang berujung pada potensi konflik pengelolaan sumber daya alam. Di lihat dari dana perimbangan dengan visi misi pemerintah daerah yang memprioritaskan peningkatan perekonomian berbasis pertanian dan kurang optimalnya tenaga penyuluh merupakan kesenjangan yang mengarah pada potensi konflik pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai metode yang mengetahui potensi pendapatan asli daerah dari sumber daya alam wacana Pemekaran Kota Sofifi, dengan melakukan perbandingan besar potensi sumber daya alam wilayah 4 (empat) Kecamatan Pulau Halmahera. Hasil penelitian ditemukan 4 (empat) kecamatan wacana pemekaran Kota Sofifi memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai tinggi dengan wilayah daratan yang luas dimungkinkan pengembangan jangka panjang daerah tersebut berkembang dengan cepat. Konsep pemecahan sudah dilakukan akan tetapi pemecahan hanya bersifat kesepakatan antara pemerintah induk Kota Tidore Kepulauan dan pemerintah Provinsi. Kesepakatan yang dilakukan menghasilkan solusi dan menetapkan 1 (satu) kecamatan Oba Utara sebagai daerah secara administrasi layak dimekarkan. Dengan melihat titik permasalahan baru di 3 (tiga) kecamatan dimungkinkan berdampak pada potensi konflik pengelolaan SDA wacana pemekaran Kota Sofifi. Dari hasil observasi lapangan, penulis menawarkan formulasi model sebagai langkah pemecahan masalah potensi konflik pengelolaan SDA yang didalamnya menjelaskan pembangunan kapasitas, transformasi, negosiasi dan solusi sebagai rumusan langkah-langkah kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat wacana pemekaran.

---

ABSTRAK
The public view of autonomus City of Sofifi is a case which potentially lead to natural resources management conflict. By comparing equalization centreregional fiscal transfer with regional government vision and mission which prioritize agricultural-based economic development and extension workers who did not work optimally made disparity and potentially led to natural resources management conflict. This research used descriptive qualitative method to know local income from natural resources by comparing the potential natural resources in four districts in Halmahera Island. The result of the study indicated that in four districts have great value of potential natural resouces and vast area of land which can hasten the long term regional development. A resolution concept had been made however this concept was temporary solution between the central government of Tidore Islands Regency and provincial government. The number of conflicts had been descended from the previous situation where each governments insisted on different interest. The settlement had been reached, one district, North Oba, is administratively passed as autonomous region. The people in three districts felt disappointed at government decision. As the result, this decision can lead to the new problem of natural resources management conflict in those three districts. Based on field observation, writer suggests a model of formulation to resolve the problem caused by the public view of natural resources management. The model also included capacity building, transformation, negotiation, and solution as formulation of settlement steps between govenment and society

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban bagaimana Potensi Konflik Pemanfaatan Lahan Tambang Emas Dan Galena Kawasan Gunung Bolang Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian dan pendekatan kualitatif dengan studi dokumen, observasi dan wawancara secara mendalam yang berkaitan dengan Potensi Konflik Pemanfaatan Lahan Tambang Emas Dan Galena Kawasan Gunung Bolang, antara tahun 2000 hingga tahun 2014, Berdasarkan temuan peneliti, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya konflik terjadi dikarenakan rasa tidak puas masyarakat lokal terhadap perusahaan yang disebabkan adanya perebutan lahan dari masyarakat, Pengerusakan Lingkungan, ganti rugi lahan yang belum tuntas, sistem perekrutan karyawan oleh perusahaan yang dinyatakan nepotisme, serta keberadaan PETI/Gurandil dikawasan tambang selalu memicu potensi konflik selama tidak ada aturan-aturan yang dapat mewadahi dan mengawasi kepentingan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kemudian Program community development atau CSR perusahan tambang yang tidak berjalan dengan semestinya, sehingga menambah sikap antipati dari masyarakat terhadap perusahaan. Sistem perundang-undangan yang tumpang tindih akan menimbulkan masalah-masalah baru diarea kawasan pertambangan. Penelitian ini telah dapat memetakan aktor yang berkonflik yaitu antara: (1). Masyarakat lokal versus perusahaan pertambangan yang mendapatkan KSO dan hak KP oleh Pihak perhutani KPH Bogor (2). Konflik antara PETI/Gurandil versus perusahaan pertambangan. (3). konflik antara sesama PETI/Gurandil yang terjadi karena gesekan yang diakibatkan perebutan urat emas, (4). Aparat Pemerintah Versus Walhi dan NGO. Penyelesaian konflik yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1)Kegiatan mediasi dengan mediator DPRD Bogor, (2)Pembayaran ganti rugi Lahan Masyarakat, (3)Reklamasi Lahan Tambang. Kegiatan tersebut masih menyisakan masalah dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak puas dan merasa dirugikan. Konflik yang terjadi berpotensi mengancam terhadap Ketahanan Lingkungan dan Daerah. ......This thesis aims to seek answers to how the Land Use Conflict Potential Gold Mine And Galena Mountain Region Bolang Cigudeg District of Bogor Regency. This research was conducted with qualitative research methods and approaches to the study of documents, observations and interviews relating to the Conflict Potential Gold Mine Land Use And Bolang Galena Mountain Region, between 2000 to 2014, Based on research findings, the factors that influence the presence of conflicts occur due to dissatisfaction with the local community against the company due to the seizure of land from the public, Environmental destruction, land compensation is not yet complete, the system of recruitment of employees by companies that declared nepotism, as well as the existence of illegal mining / mining region Gurandil always lead to a potential conflict is not there are rules that can facilitate and oversee their interests to meet the economic needs of their families. Then the CSR program of community development or mining company that is not running properly, thereby increasing antipathy of the public against the company. Statutory system that overlap will cause new problems diarea mining region. This study has been able to map the actors in the conflict is between: (1). Local communities versus mining companies get the KSO and the right of KP by Perhutani KPH Bogor Party (2). Conflict between illegal mining / Gurandil versus mining companies. (3). conflicts among PETI / Gurandil that occur due to friction caused by the seizure of gold veins, (4). Government officials and NGO Walhi Versus. Conflict resolution is implemented as follows: (1) The Parliament Bogor mediation with the mediator, (2) Public Land compensation fee, (3) Mine Land Reclamation. These activities still leaves problem because the number of people who are not satisfied and feel aggrieved. The conflict has the potential to threaten the Environment and Regional Resilience.