Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Longsor merupakan salah satu kejadian yang dianggap berbahaya yang sering kali terjadi di wilayah Indonesia, khususnya Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini dianggap merugikan baik dari segi ekonomi dan keamanan masyarakat setempat. Untuk itu dibutuhkan kajian pemodelan potensi bahaya longsor sebagai suatu bentuk evaluasi RTRW yang sesuai dalam menciptakan bentuk mitigasi dan pertimbangan perencanaan sebuah wilayah dalam  mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta keamanan penduduk sekitar. Metode  yang digunakan dalam prediksi ini adalah metode regresi linear dengan jenis data rasio yang  kemudian menghasilkan seberapa besar pengaruh faktor fisik alam terhadap banyaknya  jumlah kejadian longsor pada tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Faktor  fisik alam yang dijadikan sebagai parameter adalah kondisi lereng, curah hujan, jenis tanah dan keberadaaan sesar. Adapun kesesuain dan ketidaksesuaian hasil akan dianalisis dengan faktor pendukung. Hasil dari keseluruhan penelitian kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi rencata tata ruang wilayah di wilayah penelitian.

---

Landslide is one of the events that are considered dangerous that often occurs in the territory of Indonesia, especially the North Tapanuli Regency. This is considered detrimental both in terms of the economy and security of the local community. For this reason, it is necessary to study the modeling of potential landslide hazards as an appropriate form of RTRW evaluation in creating a form of mitigation and consideration of planning an area in support of sustainable development and the safety of the surrounding population. The method used in this prediction is a linear regression method with the type of ratio data which then produces how much influence the natural physical factors have on the number of landslide events in each district area in the North Tapanuli Regency. Natural physical factors used as parameters are slope conditions, rainfall, soil type, and fault. The suitability and nonconformity of the results will be analyzed by supporting factors. The results of the entire study are then used as an evaluation material for the regional spatial plan in the study area.

Abstrak :
Korupsi di Indonesia sudah sangat serius dengan rendahnya Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Studi ini menguji pengaruh tekanan kerja terhadap potensi korupsi pada panitia pengada barang/jasa di Propinsi X. Disain studi ini adalah cross sectional yang meliputi semua panitia pengadaan barang/jasa periode pengadaan tahun 2009-2014. Sampel yang diamati berjumlah 513 individu pengada barang/jasa. Pengumpulan data sekunder untuk mendapatkan 2 kelompok berpotensi korupsi dan tidak berpotensi korupsi. Untuk mendapatkan model yang parsimonious dan robbus digunakan analisis multilevel regresi logistic untuk melihat pengaruh variabel tingkat individu dan tingkat instansi terhadap potensi korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panitia yang mengalami tekanan kerja di tingkat individu mempunyai probabilitas 2,495 (POR 2,495; 95%, 0,901- 6,906). Pada model-0 nilai MORinstansi =33,79 dan pada model-2 nilai MORinstansi =51,13, meningkat sebesar 51,6%. Interval Odds Ratio (IOR) variabel nilai PBJ memiliki rentang yang sangat lebar 0,006 ? 34184 melewati angka 1, artinya efek variasi tempat bekerja panitia PBJ sangat besar mempengaruhi potensi korupsi. Prevalensi tekanan kerja terhadap potensi korupsi sangat tinggi yaitu 93,4%. Setelah dikontrol oleh beberapa variabel konfonder, pada tingkat instansi yaitu nilai PBJ ≥ 5 Milyar signifikan mempengaruhi potensi korupsi. Dari hasil analisis epidemiologi, dapat dilakukan upaya pencegahan potensi korupsi dalam PBJ melalui jaring penyebab dengan metode ANNA (Alur Pengendalian Antikorupsi Pengadaan Barang/Jasa). Generalisasi dapat dilakukan pada populasi yang mempunyai karakteristik yang sama, prevalensi stress kerja yang sama dan jumlah angkatan kerja besar seperti propinsi X.

---

Corruption in Indonesia has become a very serious problem as shown by the low Corruption Perception Index in Indonesia. This study examines the effect of working pressure to the potency of corruption among procurement staff in Province X. This cross sectional study involved all procurement committee in the year of 2009-2014. About 513 procurement staff were recruited as study samples. The secondary data was obtained in order to determine whether the project, which samples were involved, was categorized as potentially having corruption or not. In order to acquire both parsimonious and robbust, multilevel reggression logistic analysis was used to analys the effect of each variables at the level of individual and agency toward corruption potency. The result shows that working pressure in the level of individual has a probability 2,495 times higher having potency of corruption (POR 2,495; 95%, 0,901- 6,906). In model-0 value of MORagency =33,79 and in model-2 value MORagency =51,13, it improved for 51,6%. Interval Odds Ratio (IOR) of procurement value variable had very wide span of 0,006 - 34184 passed number 1, this means the effect of variation of procurement committee's working place highly affected the potency of corruption. The prevalens of working pressure is 93.4%. After controlled by some of potential confounders, in contextual level (working agency), value of procurement more than Rp. 5 billion was significantly associated with potency of corruption. From the epidemiological view, potency of corruption can be prevented through ANNA method (Alur Pengendalian Antikorupsi dalam Pengadaan Barang & Jasa/ Anti-Corruption Controlling Flow in procurement). The finding is generalized to other population with the similar characteristic, prevalens of working presure and number of employed population as province.

Abstrak :
Backgraound dandruff considers to be related to malassezia sp. ....

Abstrak :
Perguruan tinggi (PT) sebagai pusat penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan akan berperan sangat penting di era milenium baru, Di Indonesia peran perguruan tinggi mulai ditunjukkan sejak kebangkitan nasional pertama sampai jaman revolusi kemerdekaan, dan berlanjut terus di masa orde baru hingga saat ini yang juga ikut menentukan perjalanan hidup bangsa dan negara kita. Sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa bidang pendidikan merupakan tugas dan kewenangan daerah, maka trend pendidikan tinggi semakin mengarah pada dcmokratisasi dan desentralisasi yang setanjutnya akan membawa PT ke arah yang lebih serius untuk menjadikan masyarakat perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan potensi diri dan wilayahnya. Terkait dengan kemandirian PT yang sering disebut dengan otonomi perguruan tinggi, maka Fokus permasalahan dua tahun terakhir ini adalah masalah manajemen. Paradigma haru pendidikan tinggi menghendaki otonomi pendidikan tinggi dalam arti pengelolaan yang seluas-luasnya atas segala potensi sumber daya yang dimiliki secara manajerial. Permasalahan utama yang terkait erat dengan otonomi PT adalah pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sejak tahun 2000 empat PTN (UI, UGM, IPB dan 1TB) dinyatakan sebagai perguruan tinggi berbadan hukum atau Pergurun Tinggi Badan Hukum Negara (P 4311....1 berdasarkan PP No. 152-155/2000. Finis 2001 adalah awal masa h'ansisi bagi 4 PT-131-IMN lcrsehut untuk menerapkan PP tersebut-yang direncanakan sampai 2005 karcna banyak hal yang harus dilakukan dan untuk kemandirian PT tersebut terutama dalam penataan pegawai termasuk dosen, dan pengelolaan keuangan. Atas dasar hal-hal tersebut maka tesis ini ingin menganalisa potensi otonomi PT BHMN dalam menyongsong pcnerapan paradigma baru pendidikan tinggi yaitu menganalisa struktur/sumber anggaran/pembiayaan PT-BHMN; mengkaji potensi PTBHMN berdasarkan model alokasi anggarannya terhadap struktur/sumber pembiayaannya; dan memberikan rekomendasi untuk mengantisipasi dampak pengurangan atau bahkan penghapusan subsidi terhadap kinerja PTN. Total pembiayaan/annggaran 4 PT-BHMN selama 12 tahun anggaran (1990/91-2001) menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi dan fluktuasi antar komponennya bervariasi antara D1K dan DIKS di masing-masing perguruan tinggi. Hasil pendataan model alokasi di 4 (empat) PT-BHMN kurang memuaskan karena tidak signifikannya beberapa variabel yang mempengaruhi alokasi anggarnn baik DIP, DIK maupun DIKS. Namun demikian hasil analisis dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan otonomi di pendidikan tinggi dengan adanya signifikansi antara penurunan alokasi DIP di tahun-tahun mendatang dengan kebijakan pemerintah sesuai PP No 152 - 155 Tabun 2000 Tentang Penerapan 4 PT-BHMN tersebut, dimana secara bertahap alokasi DIP yang merupakan subsidi bagi keempat PT-BHMN tersebut akan berkurang untuk mempersiapkan kemandirian PT-BHMN. Di sisi lain, DIKS yang merupakan sumber dana "asli" PT, tahun-tahun mendatang akan terus meningkat penerimaannya, sesuai dengan kebijakan otonomi yang akan diterapkan untuk mendukung kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan karena DIKS diharapkan akan menutup pengurangan alokasi DIP atau pengurangan subsidi pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sesuai status dan tujuan otominya PTBHMN tidak bisa lagi mengandalkan sumber pembiayaan dari DIP dan D1K yang berasal dari pemerintah. DIP secara berlahap harus dikurangi yang pada akhirnya tidak disediakan lagi. Oleh karena itu sumber pembiayaan yang harus dipacu penerimaannya adalah DIKS yang bersumber dari masyarakat. SPP merupakan yang merupakan sumber utama selain subsidi pemerintah sebagai salah satu komponen DIKS kenaikannya tidak dapat dihindarkan apabila terjadi peningkatan kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan. Selain itu PT-BHMN perlu mengembangkan sistem yang mengarah kepada subsidi silang, dimana yang kaya/berlebih atau lebih mampu membayar lebih banyak/mahal sedangkan yang tidak mampu akan mendapat subsidi baik dari pemerintah maupun masyarakat peserta didik yang lebih mampu. Pala subsidi silang ini harus ditingkatkan dengan sistem pendataan yang lebih baik dan akurat. Penerimaan anggaran DIKS juga dapat ditingkatkan dengan kerjasama atau kemitraan dengan lembaga-Iembaga yang relevan misalnya : kerjasama dengan industri dan kalangan bisnis dengan asas saling menguntungkan; kerjasama dengan pemerintah daerah (PropinsilKabupaten/Kota) sekaligus turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah di era otonomi; bermitra dengan lembaga/institusi di dalam dan di luar negeri dalam upaya pengembangan kawasan seta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pergeseran peran pemerintah, maka mekanisme pendanaan PT oleh pemerintah juga hendaknya mengalami perubahan. Mekanisme baru ini diharapkan diterapkan dengan mekanisme pendanaan berbasis block finding yang besarnya tergantung pada jumlah lulusan yang dihasilkan dengan mutu yang tcrjamin. tidak hanya didasarkan kepada jumlah peserta didik/mahasiswa yang terdaftar, disamping juga dengan sistem kompetisi berdasarkan pengelompokan PT.

Abstrak :
Pembiayaan operasional Puskesmas di kota Palembang masih mengalami kendala, dimana dana yang ada belum mencukupi kebutuhan. Salah satu cara untuk mengatasi pembiayaan tersebut, maka dikembangkan Puskesmas unit uji coba swakelola di kota Palembang. Puskesmas Plaju sebagai salah satu unit uji coba swakelola, bila dibandingkan 4 puskesmas unit uji coba yang lain mempunyai pendapatan yang paling kecil, jumlah kunjungan sedikit, yang datang kebanyakan dari kalangan ekonomi kurang mampu. Untuk mengetahui apakah Puskesmas Plaju dapat mandiri di masa yang akan datang, make perlu dilakukan penelitian atau analisis potensi kemandiriannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk mengetahui pendapatan dan biaya, sumber daya manusia, kebijakan tarif Berta potensi provider. Data primer diperoleh dari indepth interview, observasi dan wawancara dengan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan CRR (Cost Recovery Rate) Puskesmas Plaju untuk pendapatan fungsional dibagi biaya total tanpa AFC, gaji, alat dan vaksin sudah cukup tinggi (117,0%). Tinggi rendahnya CRR dipengaruhi pendapatan dan biaya. Pendapatan fungsional Puskesmas Plaju tahun 2003 sebesar Rp 116.661.106, yang bersumber dari PT Askes (41,4%), pelayanan dasar PKPS-8BM BIDKES (27,8%), retribusi (21%) dan Jamsostek (9,8%). Biaya yang digunakan adalah untuk biaya operasional (76,6%) dan biaya tetap atau AFC (23,4%). Penggunaan biaya yang terbesar digunakan untuk gaji 35,7%, biaya obat dan vaksin 31,3%, kemudian AFC gedung (18,8%). Sedangkan biaya yang terkecil dikeluarkan adalah biaya untuk pemeliharaan (0,1%). Kebijakan tarif mendapat dukungan dari pengambil keputusan, pola tarif yang baru sudah diusulkan Dinas Kesehatan Kota Palembang ke Walikota Penyesuaian tarif ini sudah sampai pada tahap adopsi kebijakan, tetapi belum sampai pada implementasi kebijakan. Untuk potensi Provider, kebersihan gedung 80% bersih, 20% cukup bersih. Kenyamanan gedung, 60% nyaman, 40% cukup nyaman. Terdapat penambahan jenis pelayanan dari 13 jenis menjadi 19 jenis. Untuk sumber daya manusia, jumlah dan jenis tenaga sudah sesuai standar, umur dan masa kerja hampir berimbang. Sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan terjadi penurunan pads tahun 2003 (38,5%) dibandingkan tahun 2002 (76,9%). Tingkat kepuasan pelanggan terhadap waktu tunggu yang diteliti yaitu di unit pendaftaran (85,4%), pemeriksaan (92,7%), pemeriksaan penunjang (74,2%) dan apotik (31,3%). Kepuasan pelanggan terhadap keramahan petugas yang diteliti yaitu di pendaftaran (86,5%), pemeriksaan (98,0%), pemeriksaan penunjang (98,4%) dan apotik (97,9%). Sedangkan kepuasan pelanggan terhadap biaya yang diteliti yaitu biaya karcis (96,9%), tindakan medis (93,5%) dan pemeriksaan penunjang (92,0%). Rata-rata ATP3 (Rp 20.391,67) dan WTP (Rp 4.660) pelanggan lebih tinggi dari tarif yang berlaku saat ini (Rp 1.000). Kondisi yang mendukung potensi kemandirian, selain CRR adalah kebijakan tarif, potensi provider, somber daya manusia (pendidikan, umur dan masa kerj a), persepsi pelanggan terhadap waktu tunggu (di ruang pendaftaran dan pemeriksaan), keramahan petugas (di ruang pendaftaran, pemeriksaan, pemeriksaan penunjang dan apotik) dan biaya (karcis, tindakan medic dan pemeriksaan penunjang) sera ATPIWTP pelanggan. Kondisi yang kurang mendukung adalah sumber daya manusia (pendidikan dan pelatihan) dan persepsi pelanggan (terhadap waktu tunggu di ruang pemeriksaan penunjang dan apotik). Bila dilihat dan hasil penelitian, maka Puskesmas Plaju mempunyai potensi untuk dapat mandiri di masa yang akan datang. Asalkan kondisi yang kurang mendukung potensi kemandirian segera diatasi.

---

Analysis of Self-Reliance Potency of the Try Out Unit of Self-management at Plaju Pusks mas, Palembang 2003/2004Operational financing of Puskesmas in the City of Palembang still has constraint where the existing fund falls short requirement. To overcome the problem, the try out unit of self-management Puskesmas had been developed in the City of Palembang. Plaju Puskesmas as one of the try out unit of self-management, when compared to four other Puskesmas try out units whose the smallest revenue, amount of patient was little, and the indigent economic background at most. Therefore the research or independence potency analysis was conducted to assess whether Plaju Puskesmas could earn self-reliance in the future. The research was a descriptive research with qualitative approach. It used secondary data to assess the revenue and expense, human resource, pricing policy, as well as provider potency. Primary data was obtained from in depth interview, observation and interview with customers. The Result of research showed that CRR (cost recovery rate) of Plaju Puskesmas have been high enough (117%). The CRR was influenced by the cost and revenue. The functional revenue at Plaju Puskesmas in 2003 was Rp 116.661.106 which supplied from PT Askes (41,4%), the service of PKPS-BBM BIDKES (27,8%), retribution (21%), and Jamsostek (9,8%). The cost of Puskesmas included operational cost (76,6%) and fixed cost or AFC (23,4%). The highest cost was used for salary (35,7%), vaccine and drug (31,3%), and AFC for building (18,8%). While the most little cost was purposed to the maintenance (0,1%). The pricing policy got support from decision maker which the new pricing pattern have been proposed by the Health Office of the City of Palembang to the Mayor. The adjustment of the pricing have come up with the phase of policy adoption, but not yet come up with the policy implementation. For the potency of provider, the hygiene of building showed 80% was clean, 20% was enough clean. The comfort of building showed 60% was comfortable; the rest (40%) was comfortable enough. There was addition of services from 13 become 19 services. For human resource, its amount and capacity had been appropriate to the standard, however age and duration of work span were almost proportional. While for the education and training showed degradation in the year 2003 (38,5%) compared to year 2002 (76,9%). Level satisfaction of customer in every service was showed as follows; waiting time at the admission unit was 85,4%, examination (92,7%), ancillary unit (74,2%), and drug store (31,3%). The customer satisfaction to the sociability of officer at every unit of service resulted as follow; admission (86,5%), examination (98%), ancillary examination (74,2%), and drug store (97,9%). While the satisfaction of customer to the cost that was observed shoed as follow; ticket fee (96,9%), medical examination (93,5%), and ancillary examination (92%). The average of ATP 3 was Rp 20.391,67 and the average of WTP was Rp 4.660 of which higher than the current tariff. The condition in which supported the self-reliance potency, besides CRR was the tariff policy, potency of provider, human resource (education, age, and duration of work span), perception of customer to the waiting time at admission unit and duration of work span, sociability of officer (at admission unit, examination, ancillary examination, and drug store) and the cost (ticket fee, medical examination, and ancillary examination), and ATP1WTP customer. The condition that was included less supporting; human resource (education and training), and perception of customer to the waiting lime (at ancillary examination and drug store). From the result of research that mentioned before, Plaju Puskesmas have a potency to be self-reliance Puskesmas in the future. So long as the condition that less supporting of self-reliance potency will be immediately overcome.

Abstrak :
Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan besar pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu sebagian besar fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya difaksanakan oleh pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah otonom. Kendala ketersediaan dana yang bergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia ditunjang oleh penerimaan dari Dana Perimbangan. Salah satu sumber dana perimbangan adalah penerimaan bagi hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan pasal 21). Harapan adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri akan membawa implikasi terhadap bertambahnya bagi hasil pajak kepada daerah. Sampai saat ini, secara umum perhitungan potensi penerimaan pajak khususnya penerimaan PPh OP dan PPh pasal 21 yang terkait dengan penerimaan bagi hasil daerah belum pernah secara khusus dilakukan penghitungan dengan menggunakan metode seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung estimasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan pasa! 21) dan estimasi penerimaan bagi hasilnya bagi APBD Kota Bogor. Penelitian bersifat verifikasi hipotesis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah 1) menghitung potensi dan kapasitas penerimaan PPh Orang pribad! dan penerimaan bagi hasilnya, serta 2) menghitung potensi dan kapasitas penerimaan PPh pasal 21 dan bagi hasilnya. Keterbatasan studi dan metodologi pada penelitian ini adalah data penghasilan per Rumah Tangga; rata-rata jumlah individu per Rumah Tangga (RT); data penerimaan pajak dan bagi hasi) pajak; data WP OP sebagai karyawan dan bekerja di kota Bogor; rata-rata PPh pasal 21 per pemotong pajak; dan tingkat kapasitas. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah potensi dan kapasitas penerimaan PPh orang pribadi, PPh Pasal 21 dari rumah tangga yang berdomisili di wilayah Kota Bogor dan perusahaan (pemotong PPh Pasal 21) yang berlokasi usaha di wilayah Kota Bogor terus meningkat dan implikasinya terhadap potensi dan kapasitas penerimaan bagi hasil dari kedua pajak penghasilan tersebut (disebut Bagi Hasil PPh OP DN) bagi Kota Bogor juga akan terus meningkat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan WP masih rendah yaitu dibuktikan dengan rendahnya jumlah WP yang telah terdaftar dibandingkan yang belum terdaftar dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh yang juga masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian diketahui terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor dalam melakukan ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan intensifikasi penerimaan pajak antara lain : a) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perpajakan; b) sulitnya mendapatkan data dari instansi terkait yang berkaitan dengan kegiatan/ aktivitas usaha masyarakat; c) keterbatasan sumberdaya yang dimillki; dan d) kekurangakuratan data (masalah koordinasi antar instansi pemerintah daerah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terbukti dari hasil penelitian potensi dan kapasitas penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 .-memang tinggi. Hal inl juga akan membawa implikasi terhadap potensi bagi hasil PPh pada APBD Kota Bogor akan semakin besar. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah menjadi faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21. Implikasinya, realisasi bagi hasil PPh OPDN yang baru mulai diterima pada tahun 2001 juga masih rendah dibandingkan dengan potensinya yang baru mencapai 36,92% sampai 44,28%. Upaya-upaya telah dilakukan oleh KPP Bogor tetapi hasilnya belum optimal. Mengingat penelitian ini apabila dapat diterapkan akan memberikan manfaat bagi kedua pihak yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor dan Pemerintah Kota Bogor sebagai bahan perencanaan yang terukur, maka disarankan untuk melakukan: 1) peningkatan kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kantor Pelayanan Pajak Bogor balk formal maupun informal dalam membangun sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha yang ada di wilayah Kota Bogor dan membentuk tim gabungan untuk melakukan pendataan; 2) penyuluhan yang intensif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak; 3) kerja sama dalam pendistribusian SPT Kempos, re-registrasi, dan canvassing 4) pemberian konseling kepada Wajib Pajak melalui Account Representative dan yang terpenting adalah 5) seluruh pihak agar terus menerus meningkatkan reformasi di bidang moral, etika dan integritas menuju good governance.

Abstrak :
Bagi kebanyakan negara, penerimaan pajak masih merupakan sumber penerimaan yang besar bagi suatu negara. Indonesia juga masih mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan membiayai kegiatan negara. Beberapa kinerja perpajakan menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk domestik Bruto yang menunjukkan prosentase yang masih rndah dibanding negara-negara ASIA Iainnya. Dari hasil perhitungan Tax Coverage Ratio atau perbandingan besarnya pajak yang dapat dipungut dengan besarnya potensl pajak yang semestinya dapat dipungut menunjukkan bahwa tax coverage ratio kita dalam kurun waktu 5 tahun, sejak 1995-2000 sebesar 50%. Artinya, masih ada potensi untuk memungut pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan besarnya penerimaan pajak penghasilan ps 21 orang/pribadi sebagai dampak perubahan permintaan akhir. Alat analisis yang digunakan adalah tabel I-O Indonesia tahun 2000. Tabel I-O dapat memberikan gambaran tentang keterkaitan antar suatu sektor yang digunakan sebagai input untuk menghasiikan output sektor itu sendiri maupun sektor Iainnya. Salah satu manfaat tabel I-O adalah dapat memperkirakan dampak permintaan akhir dan perubahannya terhadap penerimaan pajak. Untuk itu, digunakan data pekerja dan upah pekerja untuk semua sektor yang disurvey dalam Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Tabel I-O tahun 2000 dan data Produk Domestik Bruto (PDB). Dari upah pekerja dalam SAKERNAS, dapat dihitung upah per pekerja pada masing-masing sektor. Langkah selanjutnya menghitung koefisien pajak dan mengalikan hasil perhitungan koefisien pajak dengan pengganda output serta permintaan akhir. Dari perhitungan ini akan diperoleh besarnya potensi penerimaan pajak. Dalam perhitungan selanjutnya dilakukan pula perhitungan potensi penerimaan pajak tahun 2001 hingga 2004, dengan nilai PDB yang telah di share pada sektor yang ada. Hasil perhitungan ini dapat dibandingkan dengan data realisasi penerimaan pajak PPh ps.21 orang/pribadi. Dilakukan pula perhitungan proyéksi penerimaan pajak tahun 2005 hingga tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak PPh ps 21 besar. Hasil perhitungan potensi penerimaan pajak tahun 2000-2004 dengan realisasi tidak jauh berbeda, artinya model ini dapat digunakan untuk menghitung potensi penerimaan pajak, disisi lain, menujukkan bahwa potensi penerimaan pajak masih mungkin diperoleh, karena dengan model yang penuh keterbatasan datanya diperoleh hasil yang tidak jauh beda dengan realisasinya. SAKERNAS hanya merupakan suatu survey, bukan suatu sensus, sehingga data yang diperoleh belum maksimal dan belum dapat mewakili semua pekerja pada semua Iapangan usaha yang ada. Dengan demikian, data-data dalam SAKERNAS under estimate.

Abstrak :
[ABSTRAK
Telah diakukan penelitian guna mendelineasi zona prospek sistem panasbumi Daerah „P‟ menggunakan pemodelan multi dimensi data magnetotelurik terintegrasi data geologi dan geokimia. Daerah panasbumi „P‟ secara fisiografi termasuk pada Busur Banda Dalam tak bergunungapi disusun oleh komplek batuan malihan sekis berumur Perm-Trias. Gejala adanya sistem panasbumi pada daerah penelitian ditandai dengan kemunculan manifestasi permukaan berupa enam mata air panas bersuhu (37-67oC), pH (6-7) dan bertipe klorida-bikarbonat. Pembentukan sistem panasbumi diduga berkaitan dengan aktivitas tektonik kuat akibat tumbukan lempeng Pulau Seram dengan Lempeng Benua Australia (Plate Collision) yang memicu pembentukan batuan intrusi di kedalaman sebagai sumber panas. Guna mengetahui informasi subsurface daerah penelitian, dilakukan survei magnetotelurik. Selanjutnya hasil dari data MT akan diintegrasikan data geologi dan geokimia. Pengolahan data MT dimulai dari time-series data hingga mendapatkan kurva resistivitas-frekuensi dan fase, lalu dilakukan filtering noise, rotasi arah strike dan koreksi static shift untuk mendapatkan kualitas kurva MT baik. Selanjutnya dilakukan pemodelan inversi 1D, 2D dan 3D. Temperatur reservoir diduga sekitar 160-180oC termasuk temperatur sedang. Hasil penelitian ini memperlihatkan lapisan konduktif (<15 Ωm) dengan ketebalan ± 500-1000 m diindikasikan sebagai Clay Cap dari sistem panasbumi. Zona resistivitas tinggi (>300 Ωm) dan berbentuk updome, berada di bawah area kemunculan manifestasi (MAP1, MAP2, MAP3, MAP4, dan MAP5) mengindikasikan heat source berada di utara kemudian menerus ke arah tenggara membentuk updome. Model konseptual terpadu sistem panasbumi dibentuk dari integrasi data geologi, geokimia, dan geofisika. Sistem panasbumi daerah penelitian merupakan hidrotermal heat sweep plate collision dengan temperatur sedang, luas area prospek dan rekomendasi titik pemboran diperkirakan ± 3 km2 di sekitar zona Upflow, potensi sumber daya hipotetik dengan metode volume lump parameter menggunakan binary cycle ± 34 MWe.

---

ABSTRACT
A study for delineating geothermal system of prospect area “P” has been done by using multi-dimensional modeling of magnetotelluric data. Physiographycally, geothermal prospect of “P” area is located at non-volcanic Banda inner arc hosted by Malihan Sekis rock complex with Perm-Trias age. The existance of geothermal system in this area is indicated by the presence of thermal manifestations in form of 6 chloride-bicarbonate hot springs with temperature in the the range of 37 – 67oC, and pH of 6-7. The development of geothermal system is most probably associated with strong tectonic activity caused by the collision between Seram island plate and Australian plate that ignite the occurence of intrussive body as heat source. In order to know the subsurface information of prospect area, magnetotelluric (MT) survey has been done. The processing of MT data was started from time-series data, continued by noise filtering, rotation of strike orientation and static shift correction to obtain better MT curve. The data were then being inversed by means of 1-Dimensional, 2-Dimensional and 3-Dimensional inversion methods. Reservoir temperature is estimated to be around 160-180 oC and classified as moderate temperature. The result of MT data inversions shows the presence of conductive layer (<15 Ωm) with 500 – 1000 m thickness that is interpreted as clay cap og geothermal system. High resistivity zone (>300 Ωm) with updome shape appears underneath the manifestations occurence (MAP1, MAP2, MAP4, and MAP5), indicating that the heat source is located in northern part and elongate to souteast direction. The conceptual model of geothermal system was built based on integrated interpretation of geological, geochemical and geophysical data. The prospect area and recommendation of drilling location is estimated to be ± 5 km2 around upflow zone. Potential hypothetical resource with volume lump parameters method using binary cycle ± 34 MWe., A study for delineating geothermal system of prospect area “P” has been done by using multi-dimensional modeling of magnetotelluric data. Physiographycally, geothermal prospect of “P” area is located at non-volcanic Banda inner arc hosted by Malihan Sekis rock complex with Perm-Trias age. The existance of geothermal system in this area is indicated by the presence of thermal manifestations in form of 6 chloride-bicarbonate hot springs with temperature in the the range of 37 – 67oC, and pH of 6-7. The development of geothermal system is most probably associated with strong tectonic activity caused by the collision between Seram island plate and Australian plate that ignite the occurence of intrussive body as heat source. In order to know the subsurface information of prospect area, magnetotelluric (MT) survey has been done. The processing of MT data was started from time-series data, continued by noise filtering, rotation of strike orientation and static shift correction to obtain better MT curve. The data were then being inversed by means of 1-Dimensional, 2-Dimensional and 3-Dimensional inversion methods. Reservoir temperature is estimated to be around 160-180 oC and classified as moderate temperature. The result of MT data inversions shows the presence of conductive layer (<15 Ωm) with 500 – 1000 m thickness that is interpreted as clay cap og geothermal system. High resistivity zone (>300 Ωm) with updome shape appears underneath the manifestations occurence (MAP1, MAP2, MAP4, and MAP5), indicating that the heat source is located in northern part and elongate to souteast direction. The conceptual model of geothermal system was built based on integrated interpretation of geological, geochemical and geophysical data. The prospect area and recommendation of drilling location is estimated to be ± 5 km2 around upflow zone. Potential hypothetical resource with volume lump parameters method using binary cycle ± 34 MWe.]

Abstrak :
BNI Syariah telah memperluas jaringan layanan syariah dengan membuka layanan Syariah Chanelling Outlet (SCO) di cabang konvensional. Namun setelah setahun lebih berjalan tingkat perkembangan dana pihak ketiga yang dihimpun dari layanan BNI Syariah Chanelling Outlet (SCO) masih sangat rendah. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk melihat potensi, preferensi dan perilaku nasabah BNI terhadap Syariah Chanelling Outlet (SCO), diharapkan akan dapat meningkatkan market sharenya. Penelitian dilakukan di BNI Syariah Jakarta Selatan dan lima tempat di kantor cabang BNI Melawai, Mayestik, Margonda, Serang dan Cilegon, dengan sampel 260 responden. Metode yang digunakan untuk mengolah data adalah uji validitas dan readibilitas dengan metode alpha, factor analysis, binary logistic regression. Dari hasil analisis logit faktor pendidikan, lokasi dan aspek syariah dominan mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan layanan SCO faktor produk harga, promosi, pelayanan, sumber daya insani dan fisik tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini dapat digunakan manajemen BNI Syariah dalam menentukan kebijakan semegtasi, targeting dan positioning, yakni dengan lebih memperhatikan faktor-faktor dominan yang signifikan mempengaruhi keputusan nasabah, sehingga market share dapat ditingkatkan......BNI Syariah (Islamic Law based bank) had expanded its service by launching service product of SCO at conventional branch. Nevertheless, upon more one year it had been operated the growth rate of third party finance being saved there, it remains low. Hence, this research is aimed at observing. And it is wished may increase market segment. This research is conducted at BNI Syariah of south Jakarta and other five office branches of Melawai, Mayestik, Margonda, Serang and Cilegon by sampling 260 of respondents. The method used to proceed data is both validity and reability tests, as well ad alpha, analysis factors, and binary logistical regression methods. From analysis results of educational factor logic, location dan dominant syariah aspects which influence customers decision who use SCO services, price product factors, promotion, service, human resources, and physics, significantly, these have not impacts. This research results may be applied by BNI Syariah management to make policies regarding segmentation, targeting and positioning by observing both significant and dominant factors which influence customers decision. So that, it may increase market share.