Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Robby Yustisio Adhyaksono
"Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 439/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst tertanggal 09 Februari 2021 (Putusan PKPU), melalui dalil Tanggapan dari Termohon PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) yang menyatakan bahwa terjadi kondisi force majeure akibat penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung sehingga menimbulkan konflik yang terkesan tidak acuh terhadap kewajibannya sebagai perusahaan asuransi yang menanggung pertanggungan asuransi kepada nasabahnya dengan alasan adanya keadaan memaksa atau force majeure akibat penyitaan SRE milik Wanaartha Life oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Oktober 2020 dengan Terdakwa Benny Tjokrosaputro (Putusan Tipikor). Diketahui hal tersebut diawali dengan permasalahan hukum antara Wanaartha Life dengan Benny Tjokrosaputro sebagai pemilik PT. Hanson International Tbk (Hanson), yang dimana Wanaartha Life melakukan transaksi jual-beli saham Hanson sebesar Rp45.000.000.000.- (Empat Puluh Lima Miliar Rupiah) sebanyak 2.277.221.900 lembar saham atau sekitar 2 % (dua persen) komposisi kepemilikan saham Hanson. Transaksi jual-beli saham tersebut dilakukan menggunakan dana polis asuransi nasabahnya, hal ini dilakukan untuk mencari return kepada nasabahnya sebagaimana fungsi dan tujuan dari produk asuransi Unit Link. Dalam Putusan Tipikor, sebelum adanya transaksi jual-beli saham telah dilakukan Nominee Arrangement antara Benny Tjokrosaputro dan menunjuk Wanaartha Life sebagai pembeli saham, praktik tersebut dilarang untuk dilakukan dalam hukum positif Indonesia, dikarenakan pembelian saham hanya mengenal praktik jual-beli saham atas nama (aan opname) bukanlah saham atas tunjuk (aan toonder). Sehingga dalam thesis ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan Wanaartha Life telah diawali dengan itikad buruk (bad faith) yang mengakibatkan gagal bayarnya Wanaartha Life terhadap nasabahnya.
The court’s decision Number: 439 .Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst dated 09 February 2021 (PKPU Decision) has been used to delay a legal obligation to pay consumers by PT. Adisarana Wanaartha Life Insurance (Wanaartha Life) by arguing that the confiscation of its securities sub-accounts ("SRE") as the subject of the Corruption Crime case Number: 29/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Jkt.Pst dated October 23, 2020 with the Defendant Benny Tjokrosaputro (Corruption Verdict) creates compelling circumstances namely force majeures. The case began with legal dispute between Wanaartha Life and Benny Tjokrosaputro as the owner of PT. Hanson International Tbk (Hanson), in which Wanaartha Life made transactions for buying and selling Hanson shares of Rp45,000,000,000.- (Forty Five Billion Rupiah) totaling 2,277,221,900 shares or approximately 2% (two percent) of the composition of Hanson's share ownership. The share buying and selling transactions are carried out using the customer's insurance policy funds, this is to seek returns to the customers according to the function and purpose of the Unit Link insurance product. In the Corruption Judgment as concerned, prior to the sale and purchase of shares, there was an agreement on a share upon appointment between a Nominee Arrangement between Benny Tjokrosaputro and appointed Wanaartha Life as the purchaser of shares. This practice is prohibited under the Indonesian positive law, because the purchase of shares only recognizes the practice of buying and selling shares on behalf (aanopname) is not a share upon appointment (aan toonder). Hence, this thesis argued that Wanaartha Life's actions started with bad faith which resulted in Wanaartha Life's failure to pay its customers."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kezia Shevania Therina Paenden
"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu tindakan hukum yang memberikan hak kepada debitor yang menghadapi kesulitan dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana tersebut memungkinkan debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Awalnya, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK & PKPU), tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan PKPU. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran dalam aturan terkait upaya hukum terhadap putusan PKPU. Semula tidak diizinkannya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU, namun kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 mengubah hal tersebut. Putusan ini memungkinkan pengajuan upaya hukum kasasi terbatas terhadap putusan PKPU. Adapun perubahan ini berlaku ke depan (prospektif) dan tidak berlaku surut (retroaktif), hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat timbul jika putusan tersebut diterapkan secara retroaktif. Lebih lanjut, meskipun Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 memberikan izin untuk kasasi terbatas, namun belum ada regulasi yang secara khusus mengatur prosedur dan proses pengajuan kasasi terhadap permohonan PKPU. Hingga saat ini, pelaksanaan kasasi terhadap putusan PKPU juga belum diatur secara spesifik atau khusus oleh UUK & PKPU. Oleh karena itu, peraturan mengenai kedudukan hukum kreditor di luar perkara dalam mengajukan kasasi terhadap putusan PKPU juga masih berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pengajuan kasasi atas putusan pailit.
Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU)is alegal action that gives debtors who are facing difficulties in paying debts that are due and collectible the right to submit a peace plan. This plan allows debtors to restructure their debts. Initially, according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (UUK & PKPU), no legal action could be filed against PKPU decisions. However, over time, there has been a shift in the rules regarding legal action against PKPU decisions. Initially no legal action was permitted against the PKPU decision, but then the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 changed this. This decision allows the filing of limited cassation efforts against PKPU decisions. This change applies in the future (prospective) and does not apply retroactively, this aims to avoid legal uncertainty that could arise if the decision is applied retroactively. Furthermore, even though MK Decision no. 23/PUU-XIX/2021 provides permission for limited cassation, but there are no regulations that specifically regulate the procedure and process for submitting cassation against PKPU applications. Until now, the implementation of cassation against PKPU rulings has also not been specifically regulated or specifically by UUK & PKPU. Therefore, the regulation regarding the legal position of creditors outside the case in filing cassation against the PKPU decision also still applies mutatis mutandis to the provisions for filing cassation for bankruptcy decisions."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sarah Jamila Satria
"Skripsi ini membahas hasil penelitian atas penerapan tag-along rights dan drag-along rights kepada para pemegang saham perusahaan ditinjau dari hukum perseroan terbatas di Indonesia dan membandingkannya dengan penerapan di yurisdiksi Inggris dan Amerika Serikat. Analisis yang mendalam pada penerapan di Indonesia dilakukan oleh PT. A yang menempatkan klausul drag-along rights dan tag-along rights mulai dari rencana perdamaian dan kemudian berhasil ditempatkan dalam Anggaran Dasar perusahaan, setelah PT. A dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU). Penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa para pemegang saham, sebagai pemilik hak atas saham di perusahaan, memiliki hak dan kewajiban yang dapat dan harus diterapkan. Hak pemegang saham yang dibahas secara mendalam pada skripsi ini, yang dimiliki oleh pemegang saham guna melindungi mereka dalam pengalihan saham yaitu merupakan tag-along rights dan drag-along rights. Ditemukan bahwa penerapan drag-along rights di Inggris telah diuji dengan banyak kasus yang telah ditetapkan oleh pengadilan diantaranya pada kasus, yang terkenal yaitu Kasus Arbuthnott v Bonnyman and others. Kasus lain yaitu pada negara bagian Delaware, Amerika Serikat, adalah Kasus Manti v. Authentix. Keputusan pengadilan di Inggris dan Amerika Serikat pada kedua kasus tersebut, menolak permohonan pemegang saham minoritas untuk membatalkan drag-along rights karena persyaratan-persyaratan untuk sahnya pembuatan perjanjian pemegang saham atau anggaran dasar yang memuat drag-along rights telah terpenuhi menurut hakim. Penerapan drag-along rights dan tag-along rights akan banyak dibutuhkan dan telah dilakukan di Indonesia pada perusahaan-perusahaan rintisan, modal ventura, joint venture, dan lain-lain. Untuk itu, peraturan perundangan dan pedoman dasar di Indonesia menjadi penting diatur, maupun sebab-akibat digunakannya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.
This thesis discusses the results of research on the implementation of tag-along rights and drag-along rights to shareholders in the company in the context of limited liability company law in Indonesia and, then also, compares them with the implementation in the jurisdictions of the United Kingdom and the United States. An in-depth analysis of the implementation in Indonesia was carried out as to PT A which put drag-along rights and tag-along rights clauses first in the reconciliation plan and, then articles of association after PT. A was declared in Temporary Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Research in this thesis show that the shareholders who own rights based on their shares in the company, has a regulatory and proprietary rights to be implemented. The rights deeply discussed in this thesis in relation to transfer of shares or in case of acquisition are tag-along and drag-along rights. It was found that the application of drag-along rights in the UK has been trialed with many cases that have been affirmed by the court, including on the famous case of Arbuthnott v Bonnyman and others. Another case that became a milestone in Delaware, United States, was the Manti v. Authentix case. The court decisions, in the UK and the United States in both cases were the same, rejected the petition of minority shareholders to rectificate drag-along rights of the major shareholders for the reasons that the requirements for the validity of making the shareholders agreement and/or articles of association in which the drag-along rights hold had been fulfilled. The implementation of drag-along and tag-along rights will be much needed and has been carried out in Indonesia for start-up companies, venture capital, joint ventures, etc. For this reason, it is important to regulate the laws and regulations to serve as the basis and guidelines for the rights in Indonesia, as well as the cause and effect of its use so as to provide legal certainty for the parties and foster a conducive business climate."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library