Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini dilatarbelakangi dengan seringnya terjadi pemasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia yang sangat menganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Ketertinggalan pembangunan perbatasan Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), negara mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengusulkan pembangunan jalan, dermaga, listrik, sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya sesuai RPJMD tahun 2012-2016 kepada Pemerintah Pusat untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan pembangunan pada 12 wilayah kecamatan perbatasan. Pertanyaan penelitian ini bagaimana peran BNPP dan power interplay antar lembaga, mengapa terjadi perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mengapa anggaran minim dan bagaimana respon dan nasionalisme masyarakat perbatasan? Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teori Miliband tentang negara memiliki otoritas sebagai teori utama. Teori Distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah oleh B.C.Smith, Rondinelli dan Cheema serta teori nasionalisme sebagai teori pendukung dalam kajian ini. Temuan penelitian menunjukkan peran BNPP sebagai lembaga koordinasi. Keanggotaan BNPP di dominasi oleh kementerian dan lembaga negara sehingga terjadi ego sektoral dan power interplay antar lembaga dan pemerintah daerah mengakibatkan BNPP tidak efektif. Perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan program pembangunan infrasruktur perbatasan terjadi, karena kepentingan nasional Pemerintah meliputi aspek politik, keamanan dan strategis geografi. Kepentingan Daerah meliputi membuka isolasi wilayah, pelayanan masyarakat, membangun kawasan ekonomi dan nasionalisme. Anggaran perbatasan minim, dan masyarakat mengalami pergeseran orientasi nasionalisme. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa hubungan (distribusi) kekuasaan dan kewenangan Pemerintah Pusat pada Daerah dalam pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Nunukan masih dominasi Pusat. Sesuai dengan teori negara oleh Miliband dan Skocpol, dan Smith tentang distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah, sehingga belum memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Perlu penguatan regulasi dan institusi BNPP serta keberpihakan pemerintah pusat (negara) pada percepatan pembangunan perbatasan

---

ABSTRACT
The background of this study is often happen problems in Indonesian-Malaysian borders which very threatened security and sovereignty of NKRI. Underdevelopment in Indonesian border were one of cause Indonesian border problems in Nunukan Regency of North Borneo Province. According State Territorial Policy Number 43, year of 2008 and Presiden Policy Number 12 year of 2010 about National State Institution of Border Management (BNPP), state have outhority in border developments for society prosperity and security. Nunukan Local Goverment had to proposed road developments, port, electric construction, education and health facilities according RPJMD 2012-2016 policy for central Government to opens territorial isolation and underdevelopment in 12 border districs. This research questios, how was the rule of BNPP and power interplay with other institutions, why happen differences of policy priority and Central-Local Goverment intersts. Why were budgets and nationalism border society. This research used kualitatif methods and the case study, data collecting by library studi and interview. State theory by Miliband as main theory, Central-Local Governments Relations by B.C.Smith, Rondinelli and Cheema and nationalism were supports theories in this research. The result of reserch showed that BNPP rule as coordinatif institution, members of BNPP dominant by departements and state institutions so that ego sectoral happen and power interplays with anathor institutions and local government so that BNPP was not efectif. Policy priority defferences and national interests of Central Goverment consists politic aspec, security and strategic geografic. Local Government including to opens isolation territorial, public service, economics development territorial and nationalism. Theoritical implications showed that outhority distributions relations Central Government for Local Government in border infrastructur developments in Nunukan Regency of North Borneo Provinci dominated by Central Government. So that relevants by State theory about authority of Miliband and Skocpol and Central-Local Government distribution theory by Smith. Thus border infrastructur developments by Central Government were not give impacts for society prosperity and local development of Nunukan Regency of North Borneo Provinci. So that must to sthreengtness for regulations and institution of BNPP and aligmants Central Government (state) for border developments accelerations.

Abstrak :

Penelitian ini berfokus pada segregasi permukiman kota di Indonesia di era Pasca-Reformasi yang menghasilkan ketimpangan akses pada masyarakat kota. Penelitian ini bertujuan menelaah dampak perencanaan kota yang timpang terhadap produksi ruang kota yang segregatif. Penelitian ini menemukan bahwa segregasi permukiman kota menghasilkan masalah ketimpangan akses, marjinalisasi penghuni kota, hingga absennya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kota. Metode yang digunakan adalah Neo-Marxisme, dengan produksi ruang sebagai basis teori. Artikel ini berargumen bahwa perencanaan kota memproduksi permukiman segregatif yang bertendensi mengawasi dan mendisiplinkan masyarakat kota. Perencanaan kota yang bertumpu pada kepentingan pemodal dan pemerintah menyebabkan permukiman kota dibangun dengan motif-motif kapital yang membentuk representasi kota yang ideal. Perencanaan tersebut memunculkan berbagai permukiman elit bagi masyarakat kelas atas yang diproduksi dengan gentrifikasi. Segregasi dikukuhkan dengan pendisiplinan dalam kota lewat berbagai bangunan dan pengawasan dari aparatus. Akibatnya, terjadi ketimpangan akses terhadap fasilitas, ruang publik, dan hak yang dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Untuk mengatasinya, hak atas kota dapat digunakan untuk memaksimalkan hak partisipasi masyarakat kota tanpa memandang status sosial dan ekonomi mereka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh perencanaan kota dalam memproduksi permukiman segregatif yang dapat diatasi dengan pengupayaan hak atas kota.

---

This study focuses on the unequal access to urban communities caused by the segregation of urban settlements in Indonesia during the Post-Reformation era. The purpose of this study is to investigate how unequal urban planning contributes to the creation of segregated urban space. This study found that the segregation of urban settlement resulted in problems of access inequality, citizen marginalization, to the absence of community involvement in urban planning and development. Neo-Marxism, with space production as its theoretical underpinning, is the methodology applied. According to this article, urban planning results in segregated communities that tend to monitor and control urban communities. Urban settlements are constructed with capital themes that create an ideal picture of the city when urban planning is based on the interests of investors and the government. The plan resulted in the creation of a number of elite communities for upper class society, which were segregated by gentrification. Discipline in the city with enforced by numerous buildings and apparatuses, emphasized segregation. As a result, the lower class experiences a disparity in access to resources, public areas, and rights. This problem can be solved by maximizing the participation rights to the city, despite their socioeconomic standing. The findings of this study show how urban design influences the development of segregated communities, which can be overcome by pursuing the right to the city