Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini disusun menggunakan perspektif feminisme poskolonial untuk menganalisa dokumen Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325. Penulis melihat bahwa Resolusi 1325 merupakan solusi yang tidak tepat dalam menangani dampak dari konflik bersenjata terhadap perempuan. Resolusi 1325 diadopsi pada tahun 2000 dan dilihat sebagai suatu perangkat yang lebih mengakomodasi Barat dan perempuan kulit putih untuk berpartisipasi dalam pembangunan perdamaian dibandingkan untuk mengikutsertakan semua perempuan dari berbagai macam latar belakang dan identitas dalam pembangunan perdamaian pasca konflik. Terdapat 1,322 kata dalam dokumen ini, namun tidak ada satu katapun yang menggambarkan nuansa ras etnisitas, agama, maupun latar belakang sejarah. Konflik bersenjata memberikan dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan dampak ini yang kemudian akan menghasilkan diskriminasi terhadap perempuan. Resolusi 1325 hanya melihat diskiriminasi seksual sebagai bentuk diskriminasi yang paling buruk yang didapatkan perempuan saat konflik. Banyaknya bentuk diskriminasi yang didapatkan perempuan pasca konflik bersenjata menjadikan Resolusi 1325 menjadi alat yang kontraproduktif dalam mendorong perempuan untuk mendapatkan haknya pasca konflik. Hilangnya unsur interseksionalitas dalam Resolusi 1325 ini juga menjadikan Resolusi ini sebagai sesuatu yang hanya bersifat solutif sehingga akan memungkinkan kembali terjadinya konflik dan diskriminasi terhadap perempuan, terutama perempuan negara Dunia Ketiga dimana konflik rentan terjadi. ......This Graduate Thesis is developed using a postcolonial feminist perspective to conduct an interpretative document analysis on the United Nations Security Council Resolution UNSCR 1325. The author argues that Resolution 1325 is not an appropriate solution to address the impacts of armed conflicts on women and girls. This Graduate Thesis finds that Resolution 1325 accommodates the Western and white women perspective to participate in peace building table. Therefore, it fails to include all women in peace building. There are 1,322 words contained in this document, not even one of them reflected the nuances of race, ethnicity, religion, and or historical background. Armed conflicts give different impacts to women and men. These differences result in the discrimination against women. Resolution 1325 acknowledged that sexual discrimination is the worst form of discrimination against women. However, many other forms of discrimination against women are missing from the narrative of Resolution 1325, making it counter productive in achieving women's rights in the aftermath of armed conflicts. The lack of intersectionality renders Resolution 1325 as a solution but not a prevention to armed conflict and discrimination against women, especially women in Third World countries where conflicts are prone to happen.

Abstrak :
Disertasi ini membahas konteks komodifikasi ruang poskolonial dengan mengambil studi kasus yang terjadi pada PG Colomadu (1861) yang mengalami alih fungsi menjadi De Tjolomadoe (2018). Komodifikasi ruang yang terjadi di Kawasan peri urban Colomadu- Karanganyar ini melibatkan kepentingan aktor-aktor yang saling berkelindan dalam memaknai perubahan sebuah situs industri mejadi situs komersial. Tujuan penulisan disertasi ini untuk mengetahui pemaknaan alih fungsi tersebut yang diduga merupakan kelanjutan dari praktik relasi kuasa yang pernah berlangsung sejak masa kolonial. Untuk itu diperlukan analisis dengan membongkar keterlibatan para aktor dalam relasi kekuasaan sejak situs ini pertama kali didirikan hingga dalam proses alih fungsinya, dan juga untuk melihat respon masyarakat sekitar dengan kehadiran situs komersial De Tjolomadoe. Metode sejarah dan etnografi digunakan untuk mengolah data dan temuan yang digunakan untuk menjawab hipotesis dari disertasi ini. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pemanfaatan ruang poskolonial yang terjadi saat ini merupakan keberlanjutan dari praktik yang berlangsung sejak masa kolonial, meskipun memiliki pola dan strategi yang berbeda, tergantung pada relasi kekuasaan antara para aktor di masanya. ......This dissertation discusses the context of the commodification of postcolonial space by taking a case study that occurred in PG Colomadu (1861), which underwent adaptive reuse to De Tjolomadoe (2018). The transfer of functions in the Colomadu- Karanganyar peri-urban area involved the interests of intertwined actors in interpreting the change of an industrial site into a commercial site. This dissertation aims to find out the meaning of this transfer of function, which is thought to be a continuation of the practice of power relations that has been going on since the colonial period. For this reason, an analysis is needed to dismantle the involvement of actors in power relations since this site was first established to transfer its functions and to see the response of the surrounding community to the presence of the De Tjolomadoe commercial site. Historical and ethnographic methods were used to process the data and findings used to answer the hypothesis of this dissertation. From the analysis results, it can be concluded that the current practice of using postcolonial space is a continuation of the practices going on since the colonial period. However, they have different patterns and strategies, depending on the power relations between the actors at that time.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk poskolonial yang ada pada buku ajar keterampilan Bahasa Inggris yang digunakan di universitas di Indonesia. Objek dari penelitian ini adalah buku-buku ajar keterampilan Bahasa Inggris tersebut. Terdapat empat universitas yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Negeri Surabaya. Analisis data dilakukan dengan menerapkan analisis konten, metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara sembilan bentuk poskolonial yang dikaji dalam penelititan ini, yaitu superioritas Barat, subordinasi Timur, praktik penjajahan, mimikri, hibriditas, diaspora, politik tubuh, nasionalisme, serta abrogasi dan apropriasi, tujuh bentuk poskolonial ditemukan dalam tulisan ini.

Abstrak :
Kesultanan Aceh adalah salah satu kerajaan makmur di Nusantara yang berlokasi sangat strategis. Mereka banyak berhubungan dengan bangsa-bangsa lainnya, termasuk Inggris. Namun, sejarah terkait Kesultanan Aceh dengan bangsa asing tidak begitu banyak terungkap, terutama mengenai hubungan politik yang sebenarnya. Naskah klasik yang merupakan bagian dari peninggalan suatu kerajaan dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap hal tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan salah satu naskah klasik, yakni Aceh, Cerita Asal Sultan, untuk mengetahui bagaimana hubungan kekuasaan antara Aceh dengan Inggris. Naskah dengan kode ML. 221 ini merupakan salah satu naskah koleksi Perpustakaan Nasional RI. Dari deskripsi yang terdapat di dalam  katalog, naskah ini menceritakan hubungan antara Kesultanan Aceh dan Pemerintah Kolonial Inggris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana hubungan kekuasaan di antara keduanya pada masa itu dengan menggunakan pendekatan poskolonial dan teori kekuasaan Foucault. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan metode kajian filologi. Hasil penelitian ini adalah naskah tersebut menunjukkan kekuasaan Inggris atas Aceh sangatlah kuat. Inggris menguasai Aceh melalui penguasaan minor, tidak melalui penindasan atau kekerasan, sesuai dengan teori hubungan kekuasaan Foucault. ......The Sultanate of Aceh is one of the prosperous kingdoms in Nusantara which was very strategically located. They had many contacts with other nations, including England. However, the history about relationship between Aceh Sultanate with other nation has not been extensively revealed, especially concerning the actual political relationship. Classic manuscripts, integral to the kingdom’s heritage, provide clues for this research. Therefore, this research will use one of the classic manuscripts, namely Aceh, Cerita Asal Sultan, to find out the power relationship between Aceh and England. The manuscript, coded as ML.221 is one of the manuscripts that collected by National Library of Indonesia. From the description inside the catalog, this manuscript discusses about the relations between the Sultanate of Aceh and the English colonial government. Therefore, this research aims to revealing the power relations between both of them using a postcolonial approach and Foucault’s power theory. This research utilizes a descriptive qualitative method and philological study approach. The conclusion of this research is the manuscript indicates England’s strong influence over Aceh, emphasizing minor domination rather than repression or violence, aligning with Foucault’s theory of power relations.

Abstrak :
Documentary maker Vincent Monnikendam compiled the film Mother Dao, the turtlelike (1995) from more than 200 titles of archived films of the Dutch-Indies, shot between 1912 to ca. 1933. This film is neither a remake nor an edited version, but a kind of collage from those hundreds of archival films, all were silent. Monnikendam re-arranged the images and provided them with a new sound frame, consisting of songs, chantings and poems, in Indonesian, Old Javanese, and Sundanese. This new composition is not just creative but also quite provocative. With this arrangement the cineast wanted to show that there was something not quite right with colonialism. Through the new composition of images and the sound framing we can observe the power relation between the colonizer and the colonized. There are contrasts between the colonial and the colonized, literally as well as metaphorically. These contrasts raised some questions about the colonial discourse.

Abstrak :
Penelitian ini membahas teks Kangjeng Tuan Ingkang Wicaksana Gupernur Jendral Otto van Rees (KTIWGJO) salah satu teks yang berada di dalam naskah arsip Koepija Djendralan (KD) koleksi KHP Widya Budaya Keraton Yogyakarta. Teks KTIWGJO tertulis dalam bahasa Jawa dan berbentuk gancaran (prosa). Teks ini dikaji dengan langkah kerja filologi. Selanjutnya, analisis isi teks menggunakan teori poskolonialisme dan teori hegemoni. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan suntingan dan terjemahan teks KTIWGJO agar mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat kini dan menjelaskan prosesi penyambutan serta penghormatan tamu di Keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya pola relasi yang terjadi pada prosesi penyambutan dan penghormatan Kanjeng Tuan Ingkang Wicaksana Gubernur Jenderal Otto van Rees selama berada di Yogyakarta. Sebelum menuju pembahasan pola relasi, terdapat beberapa analisis isi teks KTIWGJO, antara lain mengenai latar belakang historis yang tercermin dalam teks KTIWGJO. Latar historis yang dibangun melalui teks ini adalah pada masa kolonialisme Belanda saat pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII. Selanjutnya terdapat analisis struktur naskah KD, kemudian analisis penyambutan dan penghormatan pada saat kedatangan Gubernur Jenderal Otto van Rees, dan analisis kegiatan Gubernur Jenderal Otto van Rees selama tujuh hari di Yogyakarta. Pola relasi yang dianalisis menggunakan teori poskolonialisme akan memunculkan relasi hegemoni di antara prosesi-prosesi yang terjadi. Penelitian tentang KTIWGJO ini membuka pengetahuan baru tentang naskah arsip Keraton Yogyakarta pada masa kolonialisme Belanda dan mengenai prosesi penyambutan serta penghormatan yang terjadi pada masa itu, sehingga dapat mengungkap nilai sosial dan budaya yang berlaku. Selain itu, penelitian pada teks KTIWGJO ini juga dapat menambah wawasan baru mengenai pola hegemoni yang dilakukan oleh pihak pribumi pada masa itu dan membuktikan bahwa pihak terjajah tidak semuanya adalah pihak terbelakang dan mudah dibodohi. ......This research was discussed the text of Kangjeng Tuan Ingkang Wicaksana Governor General Otto van Rees (KTIWGJO), it is one of the texts in the archive manuscript of Koepija Djendralan (KD) the collection of KHP Widya Budaya Keraton Yogyakarta. The text of KTIWGJO was written in Javanese and in the form of prose. This text was studied with philology analysis. Furthermore, the analysis of the content text used the theory of postcolonialism and the theory of hegemony. The purpose of this study was to present the edits and translations of the KTIWGJO text, so that it was easily to read and understood by today's society and to explain the procession of welcoming and honoring guests at the Yogyakarta Palace during the reign of Sultan Hamengku Buwana VII. This study was revealed that there is a pattern of relations that occurs in the procession of welcoming and respecting Kanjeng Tuan Ingkang Wicaksana Governor General Otto van Rees while in Yogyakarta. Before going to the discussion of relational patterns, there are several analyzes of the content of the KTIWGJO text, including the historical background reflected in the KTIWGJO text. The historical setting was built through this text was during the Dutch colonial period when the reign of Sultan Hamengku Buwana VII. Furthermore, there was an analysis of the structure of the KD manuscript, then an analysis of the welcome and respect at the arrival of the Governor General Otto van Rees, and an analysis of the activities of the Governor General Otto van Rees for seven days in Yogyakarta. The pattern of relations analyzed used the theory of postcolonialism was created a hegemonic relationship between the processions that occur. This research on KTIWGJO opens up new knowledge about the archives of the Yogyakarta Palace during the Dutch colonialism period and the welcoming and honoring processions that occurred at that time, so that it can reveal the prevailing social and cultural values. In addition, the research on the text of the KTIWGJO can also added new insight into the pattern of hegemony was carried out by the society at that time and proven that not all of the colonized were backward and easily fooled.

Abstrak :
Ilustrasi merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah buku bacaan untuk para anak-anak yang baru belajar membaca. Buku Pim en Mien (1925) karya Jan Ligthart dan Hindericus Scheepstra adalah salah satu buku yang digunakan sebagai bahan bacaan pada masa Hindia Belanda. Dalam buku tersebut terdapat ilustrasi-ilustrasi masyarakat pribumi yang digambar oleh Cornelis Jetses, seorang ilustrator terkenal di kalangan buku anak-anak pada masa Hindia Belanda. Penelitian ini membahas sosok pribumi dalam ilustrasi-ilustrasi karya Jetses dalam buku Pim en Mien (1925) dengan fokus pada peran dan posisi sosok pribumi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah dengan pendekatan poskolonial. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tujuh dikotomi oposisi biner yang terdapat pada ilustrasi-ilustrasi tersebut. Selain itu, peran pribumi yang digambarkan oleh Jetses adalah sebagai pembantu yang bekerja untuk keluarga Eropa. Sosok pribumi juga hanya dijadikan figuran dalam ilustrasi karya Cornelis Jetses dalam buku Pim en Mien (1925). Penelitian ini menyimpulkan meskipun buku belajar membaca ini untuk anak-anak namun melalui ilustrasi dan narasinya tidak lepas dari ideologi dan praktik kolonial. Selain itu, anak-anak juga diperkenalkan dengan sosok-sosok pribumi yang merupakan bagian dari rumah tangga bangsa Eropa (Belanda) di Hindia Belanda. ......An illustration is one of the essential elements in a reading book for children just learning to read. The book Pim en Mien (1925) by Jan Ligthart and Hindericus Scheepstra is one of the books used as reading material during the Dutch East Indies. The book contains illustrations of indigenous people drawn by Cornelis Jetses, a famous illustrator among children's books during the Dutch East Indies. This research discusses the figure of the native in the illustrations by Jetses in the book Pim en Mien (1925), focusing on the role and position of the native figure. This research is qualitative research using historical methods with a postcolonial approach. The result of this research is that there are seven binary opposition dichotomies contained in the illustrations. In addition, the role of natives depicted by Jetses is as servants who work for European families. The indigenous figure is also only used as an extra in the illustrations by Cornelis Jetses in the book Pim en Mien (1925). This research concludes that although this learning-to-read book is for children, through its illustrations and narrative, it cannot be separated from colonial ideologies and practices. In addition, children are also introduced to indigenous figures who are part of European (Dutch) households in the Dutch East Indies.

Abstrak :
Pada 2006 Pemerintah Belanda mengeluarkan Canon van Nederland mengenai para tokoh, benda-benda, dan peristiwa penting dalam sejarah dan budaya Belanda. Canon tersebut digunakan sebagai panduan pendikan sejarah dan kewarganegaraan bagi para guru sekolah dasar dan menengah. Oleh karena muncul kritik terhadap Canon tersebut, pada 2020 pemerintah Belanda merevisinya, termasuk venster (jendela) Indonesia mengenai Perang Kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini membahas perubahan wacana Perang Kemerdekaan Indonesia dalam Canon van Nederland sebelum dan sesudah revisi. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan pendekatan poskolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah direvisi, wacana Perang Kemerdekaan dalam Canon van Nederland merepresentasikan lebih banyak keberagaman gender dan etnis dibandingkan sebelumnya. Canon van Nederland revisi juga merepresentasikan orang kulit berwarna dengan agency atau keberdayaan yang lebih besar dari sebelumnya. Canon van Nederland revisi memperlihatkan upaya menghindari bias Eropa dengan menyajikan perspektif yang lebih beragam tentang Perang Kemerdekaan Indonesia dan memasukkan penelitian terbaru tentang kekerasan pasukan Belanda dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. ......In 2006 the Dutch Government launched the Canon van Nederland of important figures, objects and events in Dutch history and culture. The Canon is used as a guide for history and civics education for primary and secondary school teachers. Due to criticism of the Canon, in 2020 the Dutch government revised it, including the Indonesia venster (window) on the Indonesian War of Independence. This research discusses the changes in the discourse of the Indonesian War of Independence in Canon van Nederland before and after the revision. This research uses mixed methods, combining quantitative and qualitative methods, with a postcolonial approach. The results show that after the revision, the discourse of the War of Independence in Canon van Nederland represents more gender and ethnic diversity than before. The revised Canon van Nederland also represents people of colour with greater agency than before. The revised Canon van Nederland shows an attempt to avoid European bias by presenting a more diverse perspective on the Indonesian War of Independence and incorporating recent research on Dutch military violence in the Indonesian War of Independence.