Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asas fiktif positif merupakan asas yang menerapkan pemberian otorisasi diam-diam dalam hal otoritas gagal merespons aplikasi dalam batas waktu yang diizinkan. Kehadiran asas ini diharapkan menjadi pendobrak atas birokrasi pengambilan keputusan/tindakan oleh badan/pejabat pemerintahan yang bertele-tele. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini antara lain: bagaimana pengaturan asas fiktif positif di Indonesia, jenis permohonan fiktif positif apa saja yang dimintakan ke  PTUN, dan bagaimana penerapan aturan tentang asas fiktif positif dalam putusan-putusan PTUN di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaturan mengenai asas fiktif positif di Indonesia tidak hanya terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu jenis-jenis permohonan fiktif positif yang dimintakan dalam putusan penerimaan permohonan kepada PTUN sangatlah beragam. Mengenai penerapan aturan tentang asas fiktif positif dalam putusan-putusan PTUN dapat dilihat dalam pertimbangan putusannya yang menghasilkan putusan dikabulkan, tidak diterima/NO atau ditolak. Saran dari penelitian ini antara lain adalah perlu dilakukan perubahan aturan terhadap pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 dan penambahan aturan berupa pembatasan penerapan asas fiktif positif pada bidang-bidang tertentu, perlu dibuatnya semacam Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerapan aturan mengenai asas fiktif positif, serta perlu dilakukannya upaya-upaya untuk meningkatan pemahaman masyarakat umum, para praktisi hukum serta hakim terkait penerapan aturan mengenai asas fiktif positif.

---

The positive fictitious principle applies the granting of authorization when the authority fails to respond to the application within the permissible time limit. The presence of this principle is expected to be a battering ram on bureaucratic decision making/action by long-winded government agencies/officials. The problems raised in this thesis are: how is the regulation of positive fictitious principles in Indonesia, what kinds of positive fictitious application are requested in PTUN, and how the rule practice of positive fictional principles in PTUN decisions in Indonesia. The research form used in this paper is normative legal research or literature conducted by examining library materials or secondary data. From the research, it is known that the regulation of positive fictitious principles in Indonesia is not only contained in Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration. In addition, the types of positive fictional applications requested in PTUN are very diverse. The practice of positive fictitious principles rules in PTUN  can be seen in its consideration that result in accepted, not accepted / NO or rejected decisions. Recommendation from this research include the necessary to make changes to the rules of article 3 of Law No.5 of 1986 and to add rules limiting the application of positive fictitious principles in certain fields, the necessary to make a Standard Operating Procedure (SOP) in using positive fictitious principles, and the necessary to improve the knowledge about the rule of positive fictitious principles to the general public, legal practitioners and judges."

"Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk menyukseskan amanat Undang-Undang Cipta Kerja terutama pada sektor percepatan perizinan berusaha. Pada implementasinya, respon terhadap permohonan perizinan usaha berbasis risiko sepenuhnya menggunakan portal daring Online Single Submission (OSS). Permasalahan terjadi ketika pejabat/lembaga administrasi publik terkait tidak kunjung memproses permohonan izin usaha milik pelaku usaha. Ditambah lagi ketika hadir jenis usaha yang tidak memiliki pengaturan mengenai jangka waktu proses permohonan izin usaha dalam Standar Pelayanan atau Service Level Agreement (SLA). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian masalah pada tingkatan kebijakan perizinan usaha berisiko tanpa batas waktu melalui mekanisme fiktif positif. Penelitian ini menggunakan teori good governance yang dikemukakan oleh Henk Addink (2019). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah illustrative method. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance pada proses permohonan izin usaha berisiko tanpa batas waktu terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan indikator yang ada. Penerapan fiktif positif sebagai konsekuensi dari keadaan administrative silence dalam praktik perizinan usaha telah diatur dengan sedemikian rupa lewat peraturan umum dan peraturan sektor.

---

Risk-based business licensing is one of the government's programs which aims to make the mandate of the Job Creation Law a success, especially in the sector of accelerating business licensing. In its implementation, responses to requests for risk-based business licensing completely use the Online Single Submission (OSS) online portal. Problems occur when relevant government officials/institutions fail to process business permit applications. What's more, when there are types of businesses that do not have regulations regarding the time period for the business permit application process in the Service Standards or Service Level Agreement (SLA). Therefore, this research aims to analyze problem solving at the risky business licensing policy level without time limits through positive fictitious mechanisms. This research uses the good governance theory put forward by Henk Addink (2019). The research approach used is a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data. The data analysis used is an illustrative method. The results of this research show that the implementation of good governance indicators in the application process for risky business permits without time limits was carried out well. The application of positive fiction as a consequence of administrative silence in business licensing practices has been regulated in such a way through general regulations and sector regulations."

"Penelitian ini membahas mengenai Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang memberikan pembinaan dan menjamin perlindungan hukum bagi notaris. Namun terdapat permasalahan yang memperlihatkan bahwasanya Majelis Kehormatan Notaris tidak melaksanakan fungsi tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sikap diam yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Notaris Ev merupakan notaris yang dirugikan atas sikap diam yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris beserta upaya hukum atas sikap diam yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris yang terdapat dalam kasus Notaris Ev. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil analisa menjelaskan bahwasanya harmonisasi antara Majelis Kehormatan Notaris dengan aparat penegak hukum masih belum terlaksana dengan baik. Sehingga perlindungan hukum terhadap jabatan notaris belum terlaksana secara seksama. Penelitian ini mencoba menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak berfungsi sebagai semestinya dalam memberikan perlindungan hukum bagi jabatan notaris. Upaya hukum yang dimaksud yaitu melalui gugatan fiktif positif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan penerapan asas fiktif positif yang dianut pemerintah semenjak penerapan perubahan Undang-Undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014.

---

This study discusses the existence of the Notary Honorary Council. The Notary Honorary Council is an institution that provides guidance and guarantees legal protection for notaries. However, there are problems that show that the Notary Honorary Council does not carry out this function. The problem in this research is regarding the silence carried out by the Notary Honorary Council towards the request for a summons to a notary submitted by investigators, public prosecutors, or judges. Notary Ev is a notary who is harmed by the silence carried out by the Notary Honorary Council in the cases discussed in this study. This study will discuss the existence of the Notary Honorary Council along with legal remedies for the silence carried out by the Notary Honorary Council in the case of Notary Ev. The data used in this study are primary and secondary data. The data analysis was carried out qualitatively. Data collection tools in the form of document studies and interviews. The results of the analysis explain that the harmonization between the Notary Honorary Council and law enforcement officers has not been carried out properly. So that the legal protection of the position of a notary has not been carried out thoroughly. This study will try to analyze the legal remedies that can be taken if the Notary Honorary Council does not function properly in providing legal protection for the position of a notary. The legal remedy in question is through a positive fictitious lawsuit to the State Administrative Court. Based on the application of the positive fictitious principle adopted by the government since the implementation of the amendment to the State Administration Law Number 30 of 2014."