Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenornena penduduk miskin yang tinggal di pemukiman kumuh merupakan persoalan global yang terjadi di berbagai belahan dunia terutama di negara - negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari menyatakan sampai pada tahun 2005 di Indonesia terdapat sekitar 4.750 hektar perumahan kumuh yang menjadi tempat tinggal 17,2 juta kepala keluarga (Tempo, 21/07/2005. Sebagai upaya dilakukan untuk mengatasi persoalan ini seperti program perbaikan kampung, pembuatan Rumah Sederhana/ Rumah Sangat Sederhana (RS/RSS), pendirian rumah susun dan sebagairtya. Namun hingga saat ini pemukiman kumuh masih menjadi salah satu persoalan krusial di perkotaan dan ironisnya praktek penggusuran tanah diikuti dengan solusi yang memadai masih sering dilakukan untuk mengatasi permasalahan Hasil studi Bandung Institute Governance Studies menyimpulkan terdapat tujuh faktor yang membuat pemukiman kumuh menjadi persoalan yang pelik di Indonesia, yaitu : sulitnya mewujudkan tingkat penyediaan rumah yang layak dan terjangkau; penurunan kualitas lingkungan pemukiman yang signifikan di perkotaan, rendahnya kemampuan -kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi- kebutulian perumahan; kelompok masyaxakat miskin seringkali hanya mampu mengakses lingkungan kumuh atau pemukiman liar di kota; tingginya harga tanah di perkotaan; sistem pembiayaan perumahan belum memberikan ruang bagi kelompok miskin dan kualitas kelembagaan bidang perumahan yang belum tertata baik (http:/ /www.bigs.or.id).Salah satu pemukiman kumuh yang bermasalah di Jakarta adalah pemukiman Penastanggul di bantaran kali Cipinang. Institut Sosial Jakarta (ISJ) sejak tahun 1989 mencoba melakukan pemberdayaan komunitas (community development) untuk meningkatkan kualitas kehidupan komunitas. Selain itu kegiatan ini juga berangkat dari pemikiran bahwa komunitas tersebut sangat rentan terhadap penggusuran dan berpotensi kehilangan akses terhadap hak- hak dasarnya sebagai warga negara. Dari gambaran di atas, studi ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif ini untuk dapat menangkap berbagai fenomena yang terjadi kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori dan konsep yang relevan. Pada bagian akhir penulis mencoba mengelaborasi apa saja rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan komunitas tersebut.Warga yang tinggal di Penastanggul sebagian besar merupakan pendatang dari luar Jakarta dengan pola migrasi bertingkat yang memanfaatkan hubungan kerabat atau rekan satu daerah yang telah tinggal di kawasan tersebut lebih dulu. Mereka umumnya bekerja pada sektor informal dan karena keterbatasan kempuan ekonomi mereka akhirnya mereka tinggal di kawasan tersebut. Akibat status tanah kawasan pemukiman mereka yang "ilegal" mereka dianggap oleh peraerintah sebagai pemukim liar sehingga tidak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik seperti KTP, akses terhadap listrik, air bersih dan sebagainya. Metode yang dilakukan oleh ISJ dalam proses pemberdayaan di Penastanggul meliputimelakukan integrasi sosial dengan komunitas; melakukan studi komunitas; pembentukan kelompok inti; melakukan pendidikan komunitas untuk mengembangkan kesadaran kritis masyarakat; pengorganisasian komunitas dengan melakukan pertemuan rutin warga untuk mendiskusikan masalah dan mencoba mencari solusinya serta membentuk forum warga; advokasi untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan pemukiman mereka.Pala pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ di Penastanggul menggunakan kombinasi model development of community yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dan menekankan pada pengembangan kekuatan warga melalui proses pendidikan dan pengorganisasian dan development with community yang menekankan kolaborasi warga dengan aktor luar melalui berbagai kegiatan. Secara umum proses pemberdayaan komunitas yang difasilitasi ISJ telah berhasil membawa capaian sesuai dengan rencana awal, kehidupan komunitas Penastanggul jauh lebih baik dibandingkan ketika ISJ pertama kali masuk. Hal ini tampak dalam berkembangnya kesadaran warga alas hak - hak dasar mereka, solidaritas dan aktivitas kolektif untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi seperti ketika melakukan advokasi rencana penggusuran pada tahun 1991 serta mengupayakan pengakuan keberadaan pemuidman mereka maupun dalam pembangunan sarana fisik komunitas. Selain itu capain ini juga tercermin dari peningkatan kualitas kondisi fisik pemukiman seperti tata letak bangunan yang lebih teratur dengan sarana dan prasarana publik yang lebih memadai seperti aliran listrik, saluran air bersih, jalan lingkungan beraspal, dan MCK."

"Health insurance program for poor began since 1998 namely Social Safety Net and 2005 chabged be Health maintanance Assurance Program for Poor (PJK MM) and since 2007 become Healty Insurance for Poor (Askeskin)...."

"Penelitian ini membahas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia sebagai bentuk reaksi sosial atas viktimisasi struktural dari sistem peradilan dengan menggunakan teori Viktimologi Kritis dari Mawby dan Walklate. Data yang diambil merupakan data-data sekunder dari LBH di Indonesia, wawancara singkat dengan narasumber, serta dokumen-dokumen dari institusi lain. Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin ketika berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana adalah ketidakadilan yang muncul selama menjalani proses peradilan yang kemudian muncul reaksi sosial berupa adanya pemberian bantuan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bantuan hukum dapat secara signifikan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan. Hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pemberian bantuan hukum pada saat yang sama dapat menyebabkan bantuan hukum menjadi bagian dari viktimisasi struktural bagi masyarakat miskin.

---

This research discusses the implementation of legal aid for the poor in Indonesia as a form of social reaction to the structural victimization of the judicial system using Critical Victimology Theories from Mawby and Walklate. The data taken are secondary data from LBH in Indonesia, short interviews with resource persons, and documents from other institutions. Problems faced by the poor when dealing with the Criminal Justice System is the injustice that arises during the judicial process which then emerged a social reaction in the form of providing legal assistance. The result of this research is that the implementation of legal aid can significantly assist the poor in obtaining justice. The constraints that occur during the process of providing legal aid at the same time can lead to legal aid being part of the structural victimization for the poor. "

"Urbanisasi, baik dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota maupun dalam bentuk pemekaran wilayah administrasi yang mengubah dari status desa luar kota menjadi bagian wilayah kota, mempercepat pertambahan penduduk kota. Semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya lahan untuk permukiman dan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, lokasi yang dianggap strategis adalah daerah pinggir sungai. Penduduk yang tergolong relatif miskin dan kurang berpendidikan banyak yang mendirikan gubug-gubug liar dan kumuh di tanah kosong di daerah bantaran Sungai Code yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Mereka umumnya tidak mengetahui bahwa Peraturan Daerah menetapkan daerah bantaran sungai itu sebagai lahan yang berstatus kawasan lindung sempadan sungai dan direncanakan sebagai jalur hijau kota.Pada tahun 1983, Alm. Roma Mangun seorang arsitek, budayawan, dan juga sebagai rokhaniawan telah memprakarsai upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan martabat manusia, dan pembangunan lingkungan dengan merancang dan mendirikan rumah-rumah sederhana yang artistik bagi kaum marginal di Ledok Gondolayu. Hasil dari kegiatan ini telah memperoleh penghargaan internasional di bidang arsitektur tata ruang kota, yaitu Aga Khan Award.Setelah mengalami bencana banjir besar pada tahun 1984, Pemerintah Daerah menyetujui untuk dilaksanakan program rasionalisasi Sungai Code. Program utamanya meliputi pembangunan secara fisik yaitu proyek pembuatan talud dan yang nonfisik yaitu program TRIBINA, yang terdiri dari Bina Manusia, Bina Ekonomi dan Bina Lingkungan.Secara tidak langsung, program itu dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai suatu bentuk legalisasi terhadap keberadaan permukiman di daerah bantaran Sungai Code, sehingga mereka yang telah tinggal lama di permukimam tersebut enggan untuk relokasi ke kawasan di luar daerah jalur hijau kota.Perkembangan permukiman di daerah bantaran Sungai Code itu selanjutnya cenderung menyimpang dari kebijakan rencana jalur hijau kota, sehingga mengakibatkan terjadinya dilema antara realita dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RUTRK dan RDTRK yang berlaku saat ini.Berdasarkan pada latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka timbul pemikiran untuk melakukan suatu penelitian, yaitu untuk mengevaluasi Kebijakan Jalur Hijau di Permukiman Sungai Code.Perumusan masalah peneitian ini adalah sebagai berikut:1. Apakah keberadaan permukiman di kawasan sepanjang koridor Sungai Code masih dapat diterima, mengingat bahwa arah perkembangannya cenderung menyimpang dari kebijakan rencana menjadikan kawasan itu sebagai jalur hijau kota?2. Apakah peraturan RUTRK dan RDTRK yang ada masih dapat diberlakukan terus; atau perlu disempurnakan; atau harus diganti dengan yang baru sama sekali?Tujuan dari penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Jalur Hijau di Permukiman Sungai Code Yogyakarta, sebagai berikut:1. Untuk meneliti keberadaan permukiman di sepanjang tepi Sungai Code pada saat ini masih dapat diterima atau tidak 2. Untuk meneliti kebijakan rencana tata ruang kota yang berlaku sekarang masih relevan apa tidak,Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan pada saat melakukan peninjauan kembali Kebijakan Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta.Penelitian ini merupakan penelitian 'terapan' yang termasuk pada jenis `penelitian kualitatif atau 'penelitian naturalistik'. Keadaan obyek penelitian ini digambarkan dengan cara pendekatan 'metode deskriptif.Untuk mewakili semua kawasan permukiman di kawasan sepanjang koridor Sungai Code, dipilih dua lokasi penelitian yaitu Ledok Ratmakan dan Ledok Gondolayu.Data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara langsung dengan penduduk setempat maupun pejabat-pejabat Pemda Yogyakarta. Data sekunder diperoleh dari buku literatur, makalah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Data tersebut meliputi indikator atau kriteria yang menyangkut aspek-aspek perekonomian masyarakat, keterpaduan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, berikut sub-indikator atau sub-kriterianya.Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:1. Hasil penilaian terhadap kondisi masing-masing aspek adalah sebagai berikut:Kondisi ekonomi masyarakat di Ledok Ratmakan dan di Ledok Gondolayu pada saat ini dinilai baik Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat di lokasi penelitian pada saat ini sudah tidak termasuk golongan masyarakat yang relatif miskin. Kondisi keterpaduan lingkungan di Ledok Ratmakan dan di Ledok Gondolayu pada saat ini dinilai sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat ini daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kawasan penelitian itu masih ada dalam batas kemampuannya. Kondisi pemberdayaan masyarakat di Ledok Ratmakan dan di Ledok Gondolayu pada saat ini dinilai sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat ini masyarakatnya sudah mulai mampu untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Hasil penilaian terhadap kondisi ketiga aspek tersebut di atas secara menyeluruh nilainya termasuk sedang (dalam interval baik, sedang, dan buruk).Menurut Agenda 21 Indonesia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997) dan menurut Sustainable Community Indicators (Kline, 1997), aspek-aspek ekonomi masyarakat, keterpaduan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakatnya berpengaruh terhadap baik buruknya kualitas manusia dan kualitas lingkungannya, sehingga hasil penilaian terhadap ketiga aspek tersebut diatas dapat menggambarkan bahwa kualitas manusia dan kualitas lingkungan di Ledok Ratmakan dan Ledok Gondolayu adalah tidak buruk.Menurut R. Malthus Meadows dick. (dalam Soetaryono, 1998), kualitas manusia dan kualitas lingkungan dapat mempengaruhi baik buruknya hubungan antara manusia dengan lingkungannya, sehingga daiam studi kasus ini dapat dikatakan bahwa pada saat ini belum sampai terjadi hubungan buruk antara manusia dan lingkungan permukiman di Ledok Ratmakan dan Ledok Gondolayu.2. Hasil pemilihan alternatif tindakan terbaik dengan menggunakan metode PHA menunjukkan, bahwa tindakan terbaik yang harus dilakukan adaiah 'menyempurnakan' RUTRK dan RDTRK yang sekarang berlaku.Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:1. Pada saat ini belum sampai terjadi hubungan buruk antara manusia dengan lingkungan permukiman di kawasan sepanjang koridor Sungal Code, sehingga keberadaan permukiman seperti yang ada pada saat ini masih dapat diterima. Meskipun begitu, untuk selanjutnya harus tetap diupayakan agar hubungan itu mencapai ke tingkat yang baik, supaya terjamin adanya 'keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidupnya yang berkelanjutan. Untuk itu, dengan tegas harus mulai adanya larangan memperluas lahan permukiman melebihi luas lahan permukiman yang ada sekarang, dan rencana pembentukan jalur hijau kota harus segera direalisir.2. Pemilihan altematif tindakan terbaik yang diproses melalui komputer dengan menggunakan perangkat lunak Expert Choise, hasilnya menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tentang RUTRK dan RDTRK itu masih perlu disempurnakan agar lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan lingkungan hidup yang semakin berkembang.Berdasarkan hasil penyempurnaan itu, diharapkan akan dapat diperoleh suatu peraturan tentang rencana tata ruang kota yang lebih ditaati, dan dapat dilaksanakan secara efektif dalam upaya membangun komunitas masyarakat berkelanjutan di kawasan sepanjang koridor Sungai Code.Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Untuk mencegah terjadinya pengangguran, pemerintah atau perusahaan swasta di sekitar kawasan itu harus terus membuka peluang kerja yang diprioritaskan kepada penduduk setempat.2. Untuk memperluas peluang kerja, pihak pemerintah harus mempercepat realisasi pembentukan kawasan wisata sungai.Pemerintah perlu membangun instalasi pengolahan limbah cair (IPLC) khusus untuk perrukiman bantaran Sungai Code yang ada sekarang. Pemerintah bersama masyarakat harus segera memulai gerakan penghijauan di daerah pinggir Sungai Code, dengan jenis tanaman vertikal dan pot-pot tanaman untuk daerah permukiman yang sudah terianjur padat. Pemerintah dan perusahaan swasta disarankan agar menghimpun dana bantuan untuk pemugaran rumah-rumah artistik yang pemah dianugrahi Aga Khan Award.3. Untuk memberdayakan penduduk, perlu diberikan pelatihan keterampilan di bidang industri kecil seperti kerajinan kulit, keramik, daur ulang kertas bekas.4. Untuk pemberdayaan wanita, perlu adanya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender. Di dalam RUTRK dan/atau RUTRK, perlu penetapan alokasi lahan atau blok-blok peruntukan permukiman masyarakat strata bawah. Penyempurnaan kebijakan, terutama pada pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah kependudukan, rencana tata guna lahan yang baru. Di dalam melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum, perlu memberdayakan fungsi kontrol atau pengawasan dari lembaga masyarakat paling depan yaitu RT dan RW di kawasan yang bersangkutan. Di dalam Pasal tentang Rencana Penanganan Lingkungan dan Pasal tentang Ketentuan Pidana harus dimuat ketentuan dan sanksi yang tegas untuk melarang perluasan permukiman lebih lanjut di sepanjang koridor Sungal Code.5. Untuk mengembangkan pemahaman pihak legislator (DPRD) terhadap materi perencanaan tata ruang kota, perlu ditingkatkan kerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi sebagai cumber masukan yang independent.Daftar Kepustakaan : 97 (1983-2001)

---

Greenbelt Policy Evaluation in Settlement Areas along the Code River: A Case Study of Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu, Yogyakarta)Urbanization, covering both the movement of some people from rural area to urban area and the expansion of the city territory has changed the village's status from rural territory to become a part of urban area, which will increase the population rapidly. Increasing the population rapidly will cause increasing land resources problems for human settlement areas and water resources for daily needs. To meet the demands, the most strategic locations are the riverbank areas. Therefore, the majority of the incoming people prefer to make a choice to live on the abandoned land at the Code riverbank areas belong to the state. The same case also to be doing by the old residential from the riverbank area, in the form as expansion of the settlement area to the riverside.The most of them who choose to live on the riverside areas are minim on knowledge and classified as poor people. Generally, they don't know that the local regulation stipulates that the riverbank as river's protectorate areas and planed as a greenbelt of the city in the long run.In 1983, Romo Mangun as an architect and a pastor have taken the initiative to empower society through increasing quality of live of the human being and to developed the environment by designing and making artistic houses for the poor in Gondolayu river basin. The results of those activities have got the international Aga Khan award for the best in architectural town's design.After the big flood in 1984, the local government agreed to realize the Program of Code River's Rationalization. The main programs are consist of physical development that is `riverside dike project' and non physic development that is `TRIBINA (three guidance plan) programs which consist of guidance to improve the social status, guidance to develop the economic security, and guidance to manage the ecological integrity.Indirectly, some people believe that those program activities are a form of legalization for the human settlements at the riverside areas. So that more people settle in this strategically areas. But, as time goes on they are reluctant to relocates to the areas as planned in the regulation.The settlement's development at Code Riverbank tend to deviates from policy of the city's greenbelt plan, it caused a dilemma between the reality and the policy of RUTRK and RDTRK regulations.Based on the background has been described in above, there is an idea to make a study, to evaluate the policy of greenbelt city plan at the Code Riverside settlement areas.The problem statement of this study can be formulated as follows:Are there the settlement at the Code Riverside can be accepted, because of the development has tend to deviates from the long run policy of greenbelt city plan?Are the policies of the Spatial City Plan still valid; needs to be completed; or have to be totally changed with the new one?The goal of the Evaluation policy of the greenbelt city plan at Code Riverside settlement areas are described below:1. To study the status of the Code Riverside settlement areas at the moment, still can be accepted or not.2. To study the policy of the City Spatial Plan, which is now, exist, still relevant or not.The advantage of this study is used as an in put for the policy makers on the continuation of the review on the policy of the Cities Spatial Plan.This study is an applied research and can be mentioned as a qualitative research or naturalistic research, with employs a descriptive method approach.To represent the whole settlement area along the Code River, there are two case study areas, Ratmakan Valley and Gondolayu Valley.The primary data are collected by using a questionnaire and by discussion approach to the resident on the site and to the government officials from Pemda Yogyakarta. The secondary data are collected from the literatures, seminar reports, articles, article of the law regulations, and the other official documents. The data have been collected from this study are consist of two data items. First, the data indicate the quality of the human life and quality of the environment in the case study area. Secondly, data can to be used, as the criteria to choose the best alternative must be done to the policy of the Cities Spatial Plan.Based on analysis result toward that indication can be estimated whether the relation between human being and its environment are in bad condition or still bad yet. So that we get the result whether the nowadays settlement is still can be accepted or not. Besides based on synthesis result toward the criteria by using Analysis Hierarchy Process (PHA), will be chosen the best action toward RUTRK and RDTRK which exist right now.The data covers indicator or criteria, which connects with Economic Society aspect, Integrated Ecology aspect, Empowerment Society aspect, and its sub indicator or in sub criteria.The data of analysis result of the study shows that:1. The result of the condition of each aspect is as follows:The society economic condition in Ledok Gondolayu and Ledok Ratmakan now is in a good condition. This shows that the society in that location nowadays is not including in poor society.Integrated Ecology condition in Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu nowadays is in medium level condition. This indicates that nowadays, carrying capacity and absorbing capacity still in the range of their capability. Empowerment society condition in Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu is in medium level condition. This indicated that nowadays, the society have been able to decide what they to do in condition of their ability to solve their own problems Looking at the result toward those three aspects, shows that the overall condition is in the moderate ranges (from the interval point of view, it is good, moderate, or bad).Based on Agenda 21 Indonesia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997) and, based on `Sustainable Community Indicator (Kline, 1997), the Economic Security Aspect, Ecological Integrity, and Empowerment with Responsibility influence to the human quality and environmental quality. So, the judgment?s result toward the overall condition had shown that the human quality and environmental quality at Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu are not bad.Based on R. Malthus Meadows (in Soetaryono, 1998), the human quality and environmental quality influence to the bad relation between the human and the environment- So, in this case study relatively the relation between the human and the environment at Ledok Ratmakan and Ledok Gondolayu are not bad.2. The best-chosen alternative action using the PHA method shows, that the best action must be done to complete RUTRK and RDTRK, which is now, exist.Based on the result of above mention study, the study gets the result:1. The relationship between human being and the environment-along the Code River, now has not reached bad range, so the settlement nowadays still can accepted. Although the relation ship has to be reached in better range in the future, and the harmony and balance between human being and the life environment can be continued. Therefore the strict prohibition and the plan to develop the greenbelt of the city must be soon realized.2. The best action alternatives, has been processed through the computer using software Expert Choice. The result shows, that local government policy in RUTRK and RDTRK still need to be completed to get better and more suitable with the life environment needs. From which is a getting increased from general city plan which more be obeyed and can be effectively be done in getting sustainable community society along the Code river.The suggestion to be given from the case study is as follows:1. To prevent unemployed, local government and private company in that area must open employment chance for local resident priority.2. To enlarge the employment chance, the government must soon realize the river eco tourism. Local government must to develop IPLC especially for the .riverbank settlement at Code River. The local government together with the society must soon start to make greenery in the Code River area for crowded settlement area.. The local government and private company are suggested to collect the funds to renovate the artistic houses, which are given by Agha Khan Award.3. To empower the people, needs to train their ability in small industry like leather industry, ceramic industry and recycle industry4. To empower the women, needs to give information to increase their consciousness towards the issue of gender equity. In RUTRK and RDTRK needs to allocate the land or to block the settlement of the poor. To complete the policy, especially in the articles, which connects with population problem, a land use plan and the steps of law enforcement. In the implementation of the law enforcement, the function of the RT and the RW as the institute of society in front line should be empowered. So, they can act to control the implementation in field. In the article of the Implementations of the Environment Plan and the article of the Legal must cover the regulations and the strict sanction to forbid the settlement enlargement along the Code River.5. To get the input and to improve the knowledge of the matter's content for review the City Spatial Plan, the member of legislator must work together with the expert from the university as an independent institution.References : 97 (1983 - 2001)"

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menunjukkan corak keteraturan kehidupan sosial dalam masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh RT 05 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat.Sebagai satu satuan sosial, masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh, terdapat pula keteraturan sosial dimana dalam hubungan antar sesama warga masyarakatnya, perilaku anggota masyarakat tadi sesuai dengan norma dan pedoman yang adaptif dengan lingkungan mereka tinggal. Demikian pula halnya masyarakat yang tinggal di RT 05 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Bans Jakarta Pusat, terdapat norma dan pedoman dalam hubungan sosial antar sesama warganya sesuai peran dan statusnya. Hubungan sosial tadi tercakup dalam jaringan sosial yang terwujud dalam keteraturan sosial. Dan dalam keteraturan sosial tersebut, tercermin aturan dan norma yang berupa pola hubungan sosial antar peran-peran anggota masyarakatnya yang menentukan corak keteraturan sosial di lingkungan masyarakat tersebut.Penulisan tesis tentang kehidupan masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh RT 05 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat, metodologi yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, yaitu mendiskripsikan suatu kebudayaan masyarakat dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Dengan cara mengkaji prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut.Sebagai masyarakat miskin di lingkungan RT 05 tadi, kebanyakan warga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja di sektor informal, dengan sejumlah pekerjaan sampingan. Hal ini dikarenakan apabila hanya menyandarkan kepada I (satu) jenis mata pencaharian saja, kebutuhan rumah tangga tidak dapat tertanggulangi. Dalam usaha mendapatkan penghasilan keluarga tadi, penduduk setempat ada yang melibatkan anggota keluarganya dalam membantu kehidupan ekonomi rumah tangganya dan disamping ada yang meminjam uang ke rentenir.Kehidupan sosial masyarakat, dapat terlihat dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat setempat, misalnya hubungan antara aparat pengurus RT dengan masyarakat atau hubungan antar tetangga. Bagi masyarakat RT 05 hubungan antara tetangga dapat dijadikan sebagai sandaran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti adanya pinjam-meminjam uang dan pinjam meminjam barang. Disamping itu dalam hubungan antar tetangga terlihat ada kegiatan arisan, ngobrol bersama dan melakukan kegiatan hiburan.Dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat tadi, sering pula timbul konflik. Penyelesaian konflik ini dilakukan dengan berbagai cara seperti mendiamkan, mempermalukan, melibatkan pihak lain seperti tokoh masyarakat, dan juga melibatkan aparat keamanan. Peran yang menonjol dalam kehidupan masyarakat tersebut dalam menciptakan keteraturan sosial adalah peran Pak Rohim selaku tokoh masyarakat yang diperlakukan sebagai patron.Dari peran tokoh tadi, terlihat bahwa corak keteraturan sosial di RT 05 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat, dipengaruhi oleh tokoh informal yang diperlakukan sebagai patron. Dan dalam kaitannya dengan implikasi kamtibmas di wilayah tadi, maka seyogyanya aparat kepolisian memanfaatkan peran tokoh informal tersebut."

"ABSTRAKDi Indonesia, program pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual. Upaya ini dilaksanakan secara sistemis melalui kegiatan yang disebut Pelita, yang merupakan agenda formal pembangunan, disamping langkah non formal untuk mempercepat tercapainya tujuan pemerataan sebagaimana peran yang dijalankan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada dekade 1970-an, berdasarkan kondisi ketimpangan pemerataan yang ada, muncul kesadaran perlunya perbaikan dan perhatian khusus terhadap kondisi kemiskinan masyarakat, terutama menyangkut persepsi pemerintah dan swasta dalam menangani masalah kemiskinan. Implementasi konsepsi tersebut teraktualisasi dalam program IDT. Secara konseptual, program IDT dapat dikatakan bukanlah program yang baru, bila dilihat dari program fungsional yang dilaksanakan oleh berbagai instansi, khususnya Departemen Sosial yang aksinya lebih menekankan pada visi pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai potensi pembangunan. Program ini menjadi fokus dan aktual manakala berbagai pihak diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan dan metode pemberdayaan masyarakat miskin itu sendiri. Konsepsi ini telah mendorong subjek untuk melakukan penelitian Hubungan Persepsi Masyarakat Miskin Dengan Pengetahuan Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan: (1) Melihat intensitas hubungan kausalitas persepsi masyarakat miskin dengan pengetahuan penanggulangan kemiskinan dan berupaya menarik kesimpulan hubungan yang bagaimanakah yang dapat menunjang program penangulangan kemiskinan (2) Melihat signifikansi hubungan kausalitas dimaksud, apabila dikontrol oleh sub variabel penelitian dengan cara "mengesampingkan" dan "mengaktifkan" beberapa variabel (3) Melihat signifikansi hubungan persepsi masyarakat dengan pengetahuan penanggulangan kemiskinan sebelum dan setelah dikontrol partisipasi masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Daerah Khusus lbukota Jakarta. Objek penelitian adalah warga masyarakat penerima IDT yang bermukim pada 7 (tujuh) Rukun Warga (RW), dari 90 Pokmas yang aria, melalui teknik penarikan sampel stratifikasi maka ditetapkan 50 Kepala Keluarga sebagai sampel dengan perbandingan untuk masing-masing strata (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota) adalah 1:1:1:17. Pengurnpulan data primer diiakukan dengan kuesioner sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai literatur umum, khusus dan dinas instansi terkait. Data yang telah dihimpun selanjutnya ditabulasi untuk dianalisis dengan formula product moment maupun korelasi parsial dengan varians test signifikansi. Hasil analisis baik dengan teknik univariate, bivariate dan multivariate menunjukkan hasil yang cukup signifikan dengan hipotesis dan asumsi dasar, artinya seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan utama dan sampingan sangat berpengaruh dalam proses pembentukan persepsi penanggulangan kemiskinan, masyarakat miskin. Dilihat dari intensitas nilai korelasi, baik bivariate dan multi variate menunjukkan nilai yang sangat signifikan yaitu rid = 0,7512 dan 18 responden atau 36 persen berada pada strata "sedang" bila dianalisis dengan tabel silang, untuk pesepsi dengan pengetahuan serta = 0,6429 untuk persepsi, pengetahuan dan partisipasi. Besarnya nilai r dan kecilnya nilai p merupakan indikasi hubungan yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya nilai F test daripada nilai kritik F pada tabel product moment. Artinya bahwa apabila terjadi peningkatan bobot satu diantara tiga variabel, maka akan memberikan dampak positif pada dua variabel lainnya. Berdasarkan kenyataan diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat korelasi yang sangat menyakinkan Hubungan Persepsi Masyarakat Miskin dengan Pengetahuan Penanggulangan Kemiskinan baik "dengan" dan "tanpa" mengikutsertakan Partisipasi Masyarakat Miskin."

"Di Indonesia, keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan, tidak diragukan lagi, khususnya selama PJP I. Sjahrir menyatakan bahwa dari tahun 1969 hingga tahun 1988 telah terjadi peningkatan yang nyaris fantastis dari persediaan perkapita dari jumlah barang dan jasa yang ada dalam masyarakat Indonesia. Peningkatan itu dapat dilihat pada Tabel 1 (Lampiran .2).Zulkarnain Djamin menyatakan, pada waktu kita mulai membangun dahulu, penghasilan rata-rata per jiwa rakyat Indonesia hanya sekitar 70 dollar Amerika setahun. Sekarang penghasilannya sudah diatas 600 dollar Amerika. Diukur dari produksi nasional pada harga konstan, selama 25 tahun terakhir ini perekonomian kita telah tumbuh dengan rata-rata lebih dari 6 % setiap tahun. Tidak banyak negara yang berhasil mencapai pertumbuhan (ekonomi) dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pada tahun 1970 ada 60 orang diantara kita yang hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Jumlah penduduk miskin ini sangat besar, yaitu : sekitar 70 juta jiwa. Saudara-saudara kita yang miskin ini terus bertambah kecil jumlahnya dari tahun ketahun. Pada tahun 1990 tinggal 15 orang yang masih hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Namun, karena penduduk kita besar jumlahnya maka jumlah penduduk yang masih hidup miskin itu masih besar juga jumlahnya sekitar 27 juta jiwa.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama Indonesia melaksanakan pembangunan, sejak diletakkannya landasan yang kuat dalam pembangunan dengan dimulainya pelaksanaan Repelita I (1969/70-1973/74) hingga Repelita V (1989/90-1993/94), banyak sudah hasil-hasil yang telah di capai dan telah dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Namun disamping-itu masih banyak juga ditemukan dampak negatif atau kekurangan-kekurangan, sehingga merupakan tantangan atau kendala untuk tahapan pembangunan selanjutnya.Beberapa diantara kekurangan-kekurangan atau dampak negatif dari pembangunan yang telah dilakukan (dengan Trilogi Pembangunan sebagai Strategi, Dasar atau Landasan Pembangunan sejak Repelita I), yang terlihat saat ini adalah kesenjangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penduduk miskin di Indonesia hingga tahun 1993 sebanyak 25,9 juta jiwa, Dimana diantaranya 8,7 juta di perkotaan dan 17,2 juta di pedesaan. Namun terlihat bahwa persentase penduduk miskin di perkotaan hampir sama dengan di pedesaan (13,4% kota dan 13,8% desa), tetapi penurunan jumlah penduduk miskin di desa lebih cepat daripada di kota.Dari lima faktor atau penyebab kemiskinan yang dinyatakan oleh Robert Chamber, salah satu diantaranya adalah : Isolasi. Isolasi (karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil atau diluar jangkauan komunikasi) menopang kemiskinan, pelayanan dan bantuan pemerintah tidak sampai menjangkau mereka, serta menutup kemungkinan masuk dalam daftar penerima kredit. lsolasi memperkuat kerentanan. Isolasi berarti kurang hubungan dengan para pemimpin politik atau bantuan hukum, serta tidak tahu apa yang dilakukan penguasa."

"Salah satu alternatif untuk memecahkan kebutuhan rumah di perkotaan yang hannya terbatas adalah dengan mengembangkan model hunian secara vertikal berupa bangunan rumah susun. Untuk kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan rendah disediakan rumah susun sederhana (Rusuna). Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 -2009 mengamanatkan pembangunan Rumah Baru Layak Huni sebesar 1.350.000 unit yang antara lain terdiri dari 25.000 unit Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dengan mengundang peran serta swasta. Kesesuaian lahan yang menjadi lokasi pembangunan rusunami merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen untuk membeli rusunami. Variabel terkait lokasi lahan inilah yang akan diidentifikasi untuk mendapatkan gambaran tentang ekspektasi konsumen.Identifikasi variabel dominan terkait lokasi lahan yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli rusunami merupakan topik penelitian yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mencari dan memutuskan lokasi lahan yang tepat untuk dibangun rusunami. Teknik Delphi digunakan untuk memperoleh konsensus pakar berkenaan dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lahan rusunami. Sedangkan pembobotan faktorfaktor untuk mendapatkan kriteria pemilihan lahan rusunami dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).Dari hasil pembobotan diambil 10 (sepuluh) peringkat teratas untuk dijadikan kriteria pemilihan lahan rusunami sekaligus digunakan sebagai alat penilaian lokasi lahan yang ditetapkan pemerintah untuk pembangunan rusunami dengan sampel lokasi di kotamadya Jakarta Timur. Dari hasil penilaian dapat diambil kesimpulan tentang peringkat lahan yang layak untuk dibangun rusunami dari sudut pandang konsumen. Adapun skoring penilaian lahan perlu ditindaklanjuti melalui penelitian yang lebih tajam pada masa pasca konstruksi untuk mendapatkan batas minimum skor lahan yang mewakili kelayakan lahan untuk dijadikan investasi.

---

One alternative to solve the housing needs in the big city with limited land and high density is to develop a vertical living model such as apartments or flats. For the poor, the government tend to facilitate the construction of low-cost apartments. Through the Housing Constuction Middle Plan Year 2004-2009, the Government announce 1,350,000 units low-cost housing construction including 25,000 low-cost privat-apartment in cooperation with private developers. The land suitability where the low-cost privat-apartment buildings located will become one point of attraction for consumer to buy. These variables related to land will be identificate to perceive the consumer expectation about an ideal land for their property.The identification of dominant variables related land that affect consumer decision to buy low-cost privat-apartment is the research topics which could be a suggestion for the government to acquire the suitable land for low-cost privatapartment. Delphi technique is used to get the expert consensus related to factors that should be consider in selecting low-cost privat-apartment land. Followed by using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to weighting those factors.The 10 (ten) upper ranks from the weighting result then being used as a land selection criteria also as an evaluation tool which can be adopted in some location, for example in East Jakarta. These land evaluation using scoring system need to have further deep research after construction phase to get the minimum land score representing the feasibility for investment."

"Masalah kemiskinan tidak terlepas dari masalah kesehatan, keduanya memiliki hubungan yang timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi angka kemiskinan akan semakin menciptakan kondisi kesehatan yang semakin buruk pula. Salah satu upaya Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui program jaminan kesehatan guna mengatasi ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan.Namun pada kenyataannya, masih terdapat ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan antara masyarakat miskin dan kaya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui determinan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2013 dan 2017 dengan unit analisis individu pada kuintil 1 dan 2 yang memiliki jaminan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kunjungan rawat jalan pada masyarakat miskin mengalami penurunan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun2017, dengan rasio kunjungan tertinggi yaitu 1-3 kali. Sedangkan proporsi kunjungan rawat inap mengalami peningkatan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun 2017, dengan rasio hari rawat inap tertinggi yaitu 1-10 hari. Faktor predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat periode pra dan pasca JKN Tahun 2013 dan 2017. Faktor yang paling dominan terhadap pemanfaatan rawat jalan dan rawat inap periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017 adalah keluhan kesehatan.

---

The problem of poverty is inseparable from health problems, related to reciprocal relationships that cannot be resolved. The higher the poverty rate the more it will create health conditions that are getting worse. One of the governments efforts in tackling poverty is through the Health Insurance program to overcome inequality inaccess to health services. But in reality, there is still an inequality in access to health services between the poor and the rich. The purpose of this study was to determine the determinants of the utilization of health services in the poor pre and post JKN period in 2013 and 2017. The study used secondary data from the results of the 2013 and 2017 National Socio-Economic Survey with individual analysis units in quintiles 1 and 2 that had health insurance. The results showed that the proportion of outpatient visits in the poor had decreased from pre JKN in 2013 to post JKN in 2017, with the highest visit ratio of 1-3 times. While the proportion of inpatient visits has increased from pre JKN in 2013 to post JKN in 2017, with the highest hospitalization ratio of 1-10 days. Predisposing, enabling, and need factors have a significant relationship with the utilization of healthservices in the community before and after JKN in 2013 and 2017. The most dominant factor in the use of outpatient care and hospitalization for the pre and post JKN periods in 2013 and 2017 is health complaints."

"Masalah kemiskinan yang tetap muncul dipermukaan sesungguhnya merupakan refleksi dari keadaan faktual masyarakat pedesaan maupun di perkotaan. Kemiskinan tersebut tetap menarik dikaji sebab kondisi sosial ekonomi serta kondisi fisik lingkungan permukiman belum menunjukken perubahan kearah perbaikan, walaupun pemerintah telah berhasil mengurangi persentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kualitas penduduk yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pendapatan penduduk melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilaksanakan melalui Inpres RI No.5 Tahun 1993. Program IDT merupakan kebijaksanaan dan strategi untuk mengentaskan kemiskinan secara langsung di desa tertinggal yang penekanannya pada upaya terpadu untuk peningkatan dan dinamika ekonomi masyarakat lapisan bawah. Dana IDT merupakan modal usaha bagi masyarakat miskin di desa tertinggal untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Setiap desa tertinggal memperoleh bantuan modal kerja sebesar Rp.20 juta yang diberikan selama 3 tahun berturut-turut, dan penerimanya adalah masyarakat yang tergolong miskin. Dengan terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan saat ini (sejak pertengahan tahun 1997) mengakibatkan penduduk miskin meningkat jumlahnya. Hal Ini disebabkan karena banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama di perkotaan dan naiknya harga barang yang berdampak pada daya beli masyarakat menurun. Kondisi ini berdampak sampai ke pedesaan yang menyebabkan masyarakat miskin semakin banyak jumlahnya, karena banyak penduduk di kedua desa penelitian yang "nglaju" bekerja di daerah perkotaan. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui dampak pemberian bantuan modal dana IDT terhadap perbaikan kualitas hidup dan segi sosial- ekonomi-fisik lingkungan dibandingkan dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan modal desa IDT. Hipotesis yang diajukan adalah: pemberian dana IDT berpengaruh dan berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat penerima dana IDT. Kualitas hidup dalam penelitian ini mengacu pada variabel kualitas hidup dari Bianpoen dan Gondokusumo (1986) seperti kemiskinan yang dikonversikan dari besar pendapatan, penyediaan ruang dalam rumah setiap orang, pemakaian air bersih, kesehatan balita, dan tingkat pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan: (1) studi kasus yang ditujukan untuk memberikan gambaran secara rinci latar belakang, dan sifat yang khas dari kasus pemberian dana IDT di desa tertinggal; (2) studi melalui obsevasi dengan cara mengamati langsung kondisi fisik lapangan serta wawancara langsung dengan para responden; (3) studi melalui data sekunder yang terkait dengan mesalah ini diantaranya data statistik, peta dan laporanlaporan dari Instansi pemerintah. Penelitian dilaksanakan di desa Mekarjaya yang mewakili desa penerima bantuan dana IDT dan letaknya sangat dekat dengan pusat kegiatan ekonomi tetapi justru termasuk desa tertinggal: dan desa Lebakwangi yang dipilih sebagai desa pembanding yang tidak mendapat dana IDT. Sebagai responden ditentukan sebanyak 70 KK dari desa penerima dana IDT dan 50 KK dari penduduk desa yang tidak menerima dana IDT. Pengambilan sample dilakukan dengan metode roporsional stratified random sampling. Data yang diperoleh diedit kemudian dimasukkan ke tabel dan dilakukan analisis tabel secara tunggal maupun silang. Analisis kuantitatif dengan menggunakan program SPSS for Windows Release 6.0) yang terdiri dari : (a) dlstribusi frekuensi dan (b) tabulasi silang. Analisls kuantitatif juga dilakukan untuk menganalisis kemiskinan yang menggunakan kriteria Sajogyo dan BPS, sedangkan untuk melihat distribusi pendapatan dengan menggunakan formula Gini Ratio dari Soejono (1978 : 8). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria BPS, pemberian bantuan IDT pada masyarakat di desa IDT dalam Jangka pendek depat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 9,28%, yaitu dari 43,56% menjadi 34,28%. Angka tersebut tidak berarti karena kenaikan pendapatan rata-rata perkapita dari Rp34.253,37 menjadi Rp46.743,93, ternyata secara riel setelah dikurangi inflasi maka kenaikan pendapatan yang diperoleh hanya relatif kecil. Namun bila tingkat kemiskinan di desa IDT diukur dengan kriteria Sajogyo, pemberian dana IDT tidak mengurangi jumlah penduduk miskin sebaliknya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat jumlahnya dari 28,5% menjadi 37,14%, Sementara itu jumlah penduduk miskin di desa bukan IDT bila menggunakan kriteria BPS pada waktu yang sama meningkat sebesar 2,0%, dari 32,0% menjadi 34,0%. Demikian juga bila kriteria Sajogyo dipakai untuk mengukur kemiskinan maka jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 30%, dari 14,0% menjadi 44,0%. Ukuran Sajogyo teenyata lebih relevan digunakan karena mencerminkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat khususnya terhadap beras. Adapun variabel kualitas hidup yang diteliti adalah (1) tingkat kemiskinan, (2) pemilikan luas rumah perkapita (orang), (3) anak balita sehat, (4) pemakaian air bersih dan (5) pendidikan kepala rumah tangga (KK). Hasil penelitian menunjukkan adanya dana IDT yang telah dlmanfaatkan responden di desa IDT mempengaruhi beberapa variabel kualitas hidup. Variabel kualitas hidup yang mengalami perubahan positif adalah variabel anak balita sehat sebesar 6,4% dan variabel penggunaan air bersih sebesar 2,8%. Variabel yang tidak mengalami perubahan adalah variabel pendidikan KK dan variabel luas rumah per orang. Variabel yang mengalami perubahan negatif adalah variabel responden tidak miskin (ukuran sajogyo) Sementara Itu, di desa bukan IDT pada saat yang sama (1997) variabel kualitas hidup yang mengalami perubahan positif adalah variabel anak balita sehat dan variabel luas rumah per orang, masing-masing besarnya 2% dan 8%. Sedangkan variabel kualitas hidup yang perubahannya negatif adalah variable kemiskinan ukuran sajogyo sebesar 30%. Adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 di kedua desa penelitian telah berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat yang cukup drastis yaitu sebesar 40%. Demikian juga ditinjau dari kesehatan balita yang mengalami kekurangan gizi meningkat menjadi sebanyak 75%. Kondisi fisik perumahan setelah adanya pemberian dana IDT, jumlah rumah yang berdinding tembok meningkat sebesar 11,4% yaitu dari 40,0% menjadi 51,4%. Demikian juga di desa bukan IDT jumlah rumah yang berdinding tembok pada waktu yang sama meningkat sebanyak 10%, yaitu dari 84,0% menjadi 94,0%. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak bantuan dana IDT tidak meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan tidak meningkatkan kualitas hidup rumah tangga karena tidak semua variabel kualitas hidup meningkat. Hal ini diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi menyebabkan pendapatan masyarakat di kedua desa penelitian mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 40% dan balila yang kekurangan gizi meningkat mencapai 75%.

---

Poverty problems remain attractive to be investigated because our social economic and physical settlement conditions do not show changes towards betterment. Even though, our government policy succeeded in reducing the percentage of Indonesian people living under the poverty line. In order to raise human quality, endeavors need to be done by way of reducing poverty through increasing the people's income. Therefore, the government felt the need to launch a special program for the poor known as : Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). This program was implemented by Government based on the Instruction of the President of the Republic of Indonesia No.5 Year 1993. Each lagged village would receive Rp.20.000.000.- as working capital for consecutive 3 years. Unfortunately the monetary crisis that occurred since media 1997 and extended to become a lengthened economic crisis has resulted In an Increase In the number of poor people. Recipients of IDT FUND from the government are lagged villages society, and would be selected among those having a score in social economic variables of 48 maximum.

The main objective of this research Is to know the Impact of IDT on households' income towards the quality of life improvement of households' income in the IDT fund recipient compared the other households' who doesn't receive it. The hypothesis : The IDT fund has Impact and had some positive effect on the households' income of the households who received IDT fund. The quality of life in this research is based on the quality of life variables of Bianpoen and Gondokusumo (1986) such as : Poverty converted that is from total income and expense, available rooms in the house for each person, the use of clean water, the health of baby under 5, and education level. This research was conducted on several approaches and steps : First : case study approach was directed presented toward providing a detailed background/description and special characteristics of receiving cases IDT fund in lagged fund villages. Second : study via observation by direct physical investigation in the field and direct interview to respondents. Third : study via Inter related secondary data related to this problem such as : statistical data, map, and reports from the government bureau. We selected Mekarjaya village as the locality of research to represent villages which received IDT Fund, its location Is close to economic activity center but categorized as lagged villages; and Lebakwangl village was chosen as a control village receiving no I DT Fund, but both villages had some similarities. The total selected samples were 70 families (21%) from IDT FUND recipients and 50 families (13 %) from villagers who did not receive the IDT fund. In selecting the sample, a proportional stratified random method was carried out because In each strata, the total selected sample was based on equilibrium or proportion.

The data obtained henceforth was edited and tabulated, and table analysis was conducted in single and cross table analysis. Quantitative analysis will be undertaken by using statistical technique with the help of a computer (SPSS program for Window Release 6.0) consisting of : (a) Frequency Distribution, and (b) Cross Tabulations. Quantitative analysis as undertaken to analyze poverty a : using In Sajogyo and BPS criteria, while in examining income distribution we used Gini Ratio Formula of Soejono (1978: 8).

The research showed that - based on BPS criteria - provision of IDT reduce fund to in IDT village society for a short term period, could reduce the number of poor people by 9.28%, viz from 43.56% to 34.28%. Thus, can be said that in the short term IDT fund has been functioned to increase households' Income, but in the long term there will not functioned on the households' Income in laggerd village. a society. But if poverty level In IDT village is measured using the Sajogyo criteria, then, IDT fund do not reduce the number of poor people. On the contrary, the population below the poverty line Increased from 28,5 96 to 37,14 %. The reason was respondent's purchasing power to buy rice In IDT village inclined to decline. The average income in 1993 could buy 57.09 kg/month, while In 1997, they could only buy 46.74 kg/month. Meanwhile, the number of poor people in non IDT village - if we apply BPS criteria, at the same period, the number would increase from 32.0 % to 34.0 %. Likewise If Sajogyo criteria were applied, then the total poor people Increased from 14.0 % to 44.0 %. The reason was respondent's purchasing power to buy rice declined, the average Income per capita per month In 1993 would buy 60.59 kg but in 1997 the average income per capita, per month could only buy 47.42 kg.

The quality of life variable component we surveyed were: (a) poverty level, (b) housing area ownership per capita, (c) the health of under 5 years old, (d) the use of clean water, and (e) education level of the head of family. The research showed that the availability of IDT fund used by the respondents of IDT, village influenced the quality of life variable. The positive changes the quality of life variable were poverty based on BPS criteria, as big as 9.3% , health of those under 5 years variable 6.4%, and the use of clean water 2.8%. But the poverty variable suffered negative change, based on the criteria of Sajogyo It was -8.5%, and head of family education variable did not change at all. While in non IDT village during the same period (1997) the positive change In the quality of life variable were health of those under 5 years old, housing area per capita variables as big as 2% and 6% respectively. The negative change in the quality of life was poverty based on the criteria of BPS and Sajogyo were -2% and -3% respectively. But the use of clean water and education for in normal conditions. The quality of life variable of IDT village showed some positive change compared with non IDT village. This fact showed the benefit of IDT program although it was conducted only in a short period.

When economic crisis hit both IDT and non IDT villages, their income declined by 40%. This fall also showed in the health of those under 5 years old, who suffered lack of nutrient as big as 75%. We noted that physical house conditions in IDT villages after IDT fund was released, the number of concrete brick wall houses increased by 11.4% viz from 40.0% to 51.4%. The same phenomenon happened In non IDT village; where the total concrete brick wall house during the same period, increased by 10% viz. from 84.0% to 94.0%. Sanitary facility as indicated by owning a toilet of their own in IDT fund village was less than 15%. There is a tendency that respondents defecated freely such as In gardens, ponds or rivers. But on the contrary, respondent's awareness to have their own toilets in non IDT village were bigger, namely 54.0%.

The result of the research can be summarized that Impact ofIDT aid had not been Increased of the poor households' income and the quality of life, because all of the of life had not been increased. It is supported by the economic crisis that causing income society in both villages as samples have decreased drastically to 40%, and balita's (less than five years child) deficiency leave increased to 75%."