Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini tentang Corak Kejahatan Dalam Masyarakat Miskin di Permukiman Kumuh Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat. Perhatian utama tesis ini adalah kejahatan yang dilakukan masyarakat miskin yang tergambar dalam hubungan antara kejahatan, kemiskinan, dan kesempatan kerja. Dengan fokus penelitian tentang corak kejahatan yang dilakukan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman untuk mengungkapkan corak kejahatan yang dilakukan warga masyarakat miskin tersebut. Tesis ini menunjukkan bahwa corak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat miskin di Kelurahan Cengkareng Timur, terutama yang bertempat tinggal di RW 06 yang sering disebut "warga bedeng" atau Pedongkelan, dilakukan dengan cara berhubungan, berkomunikasi, dan pembelajaran dalam berinteraksi sosial dengan para pelaku kriminalitas warga setempat. Corak kejahatan yang dilakukan meliputi pencurian kendaraan bermotor, pencurian ringan, pencurian dengan pemeratan, pemalakan, penyalahgunaan narkoba, dan pencurian dengan kekerasan. Kejahatan yang dilakukan itu berkaitan dengan kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja dalam kehidupan mereka. Kondisi ini diperparah lagi dengan kondisi permukiman warga masyarakat yang bertempat tinggal di bedeng-bedeng atau rumah-rumah kontrakan yang kumuh dan berdempet-dempetan, sehingga jalinan emosional yang terbentuk sangat tinggi. Polsek Metro Cengkareng dan Kelurahan Cengkareng Timur menjalankan peran dan. fungsinya dalam menangani kejahatan yang dilakukan warga masyarakat kumuh tersebut melalui pemberdayaan kehidupan warga dan kegiatan penegakan hukum, di samping langkah-langkah warga masyarakat setempat untuk menghilangkan citra sebagai tempat pelaku kejahatan melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan.

Abstrak :
Hak atas keberadaan dan keberlanjutan perumahan merupakan Hak Asasi Manusia yang paling dasar, disamping hak atas pangan dan sandang. Kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin di perkotaan semakin meningkat seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan tingginya tingkat urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Berbagai kebijakan dan program yang berhubungan dengan penanganan masalah perumahan telah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun hasil pencapaiannya belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Kebutuhan akan perumahan sangat dirasakan oleh masyarakat miskin yang hidup di perkotaan. Pemanfaatan dan penggunaan lahan secara tidak sah untuk membangun pemukiman oleh masyarakat miskin perkotaan, sering menimbulkan permasalahan dikota-kota besar. Keberadaan perumahan atas peran serta masyarakat miskin perkotaan memang sulit untuk diharapkan, mengingat kemampuan ekonomi mereka yang sangat terbatas. Keberadaan perumahan bagi masyarakat miskin perkotaan di Tepi Kali Code Yogyakarta, yang dibangun, dibina dan dipelihara keberlanjutannya sebuah fenomena yang cukup menarik untuk penulis teliti sebagai bahan penyusunan tesis ini. Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategi dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, untuk itu perlu dibina dan dikembangkan demi keberlanjutan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pola dan program pembinaan dan pengembangan yang ditetapkan dalam rangka keberlanjutan keberadaan perumahan masyarakat miskin di Tepi Kali Code ini disebut dengan TRIBINA yang mengangkut aspek manusia, usaha dan lingkungan. Untuk memperoleh deskripsi tentang kegiatan tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini telah diperoleh data kualitatif dari beberapa informan yang terdiri dari penduduk setempat, Aparat Pemerintah Daerah (Kelurahan, Bapeda, Tata Kota, dan Bangunan), LSM, Swasta, Tokoh Agama, Sukarelawan, dan Masyarakat disekitar permukiman. Kegiatan tersebut telah penulis lakukan dengan wawancara, observasi, maupun studi dokurentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keberlanjutan keberadaan perumahan bagi masyarakat miskin di Tepi Kali Code ini tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan Program TRIBINA dan faktor-faktor yang mendorong lainnya seperti penduduk, lembaga swadaya masyarakat, swasta, sukarelawan, media masa, tokoh agama dan pemerintahan daerah.

---

A Sustainability Of Housing Establishment For The Poor Community City (Case Study Of Settlement For The Poor Community City At Tepi Kali Code Yogyakarta)The right of supply and sustainability housing is very basic human rights beside right to food and clothing as well. The necessity of housing especially for the poor communities at city increases along with economic crisis and the higher of migration level at the city. The Government has made some policy and programs related to handling this problem. However, the results have not been maximized yet as is expected. The poor communities who lives at the city are really need the housing especially below the economic level. The benefit and utilizing of the land against the law to build the settlement by these communities, become an issue at the big cities. In regard to their economic condition it is difficult to ask them to join in supplying the house. The settlement housing to the poor communities city at Tepi Kali Code Yogyakarta, which has built, established and maintained is an interested phenomena for the writer to search and compiled it in his thesis. The settlement for housing is basically needed for human and a part of strategy in build nation character, thus we need to build and develop the life style for continuation to increase their life. TRIBINA is the pattern and program that have been stated for train and develop in sustainability of establishment housing for poor communities at Tepi Kali Code Yogyakarta which included human aspect effort and environment. To get description for this activity, the researches have the quality of descriptive and use qualitative approach. In this research we get qualitative data from some source of this communities, local government, (village chief, Organization Research Area, Planning City and Building), the Local Society Institution, private, religion figure, volunteer, and people around the place. The writer has interviewed, observed and made documentation study for all activities. Based on this research the conclusion has founded that sustainability of housing establishment for this communities at Tepi Kali Code Yogyakarta is a part of the success program from TRIBINA supporting by the other factors such as community, the local society institution, private, volunteers, news paper, religion figure, and local government.

Abstrak :
Teori justifikasi sistem mengklaim bahwa anggota kelompok tak beruntung cenderung lebih menjustifikasi status quo dibandingkan kelompok beruntung terutama pada situasi yang kesenjangannya sosial ekonominya sangat ekstrem. Ini terjadi karena anggota kelompok tak beruntung mengalami disonansi ideologis. Melalui metode eksperimen, penelitian ini melihat apakah klaim tersebut berlaku di Indonesia. Berefleksi terhadap situasi yang terjadi di Indonesia, peneliti menempatkan perempuan sebagai kelompok tak beruntung dalam domain agama dan mereka yang memiliki tingkat ekonomi rendah sebagai kelompok takberuntung dalam domain ekonomi. Hipotesis yang diajukan adalah pada domain agama, perempuan cenderung lebih menjustifikasi aturan berpoligami dibandingkan laki-laki sebagai upaya untuk mereduksi disonansi ideologis mereka. Sementara hipotesis kedua, dalam domain ekonomi, kelompok dengan tingkat ekonomi rendah cenderung lebih tidak menjustifikasi kebanyakan pemerintah dibandingkan kelompok dengan tingkat ekonomi tinggi sebagai upaya mereduksi disonansi ideologis mereka. Hasilnya, hipotesa pertama dan hipotesa kedua terbukti. Khusus domain agama, penelitian ini menemukan hubungan negatif yang cukup kuat antara disonansi ideologis dengan justifikasi terhadap status quo. Saran untuk penelitian selanjutnya, manipulasi disonansi pada kelompok eksperimen harus lebih diperkuat agar mendapatkan hasil yang lebih signifikan.

Abstrak :
Pengentasan kemiskinan hendaknya dilakukan melalui program yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan/partisipasi masyarakat. Agar terjadinya distorsi akibat ketidaksesuaian program dengan kebutuhan di dalam masyarakat dalam pelaksanaan program tidak terjadi. Salah satu program pembangunan yang didesain dengan menitikberatkan pengentasan kemiskinan masyarakat adalah program PMM/P yang dilaksanakan untuk memberi kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pemukiman/ hunian, kesehatan dan pendidikan yang bertujuan agar program tersebut dapat mengangkat derajat hldup keluarga miskin/ prasejahtera baik akibat krisis ekonomi maupun faktor lain, dan mengurangi beban sosial ekonomi keluarga miskin/ prasejahtera. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program PMM/P di Kecamatan Ujung sebagai upaya pengentasan kemiskinan, melalui ditinjau dari karakteristik fnput aktifitas dan output dad program tersebut sehingga dapat diketahui basil (outcomes) dan gambaran mengenai hal-hal yang menjadi kelemahan dan kekuatan dad program yang telah dilaksanakan dan dapat dibuat penilaian dari Identifikasi ukuran-ukuran yang sesual untuk digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat melalui pelaksanaan program PMM/P tersebut. Serta rekomendasi untuk keglatan program selanjutnya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian evaluatif. Model evaluasi, Ruang lingkup dan Logical Frame Work mengacu pada model yang dikemukakan oleh Bank Dunia dan menggunakan tipe evaluasi sumatif. Pada teknik pengambilan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan inforrnan yang memahami topik penelitian yaitu Ketua program, staf Dinas Kesehatan, staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Camat Ujung, Kasi Pemkes Kecamat ujung, tenaga pendamping Kecamatan, para lurah, Fasilitator/ panitia Keci1 Kelurahan (staf, LPMK, PLKB kelurahan), serta Masyarakat penerima bantuan yang semuanya berjumlah 17 informan. Lokasi Penelitian yaitu di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Hasil pemberian bantuan pada masyarakat yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan program PMM/P meliputi tiga bidang yaitu pemukirnan/ hunian, kesehatan dan pendidikan. Dan temuan lapangan menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan hasil pemberian bantuan tersebut telah mulai tampak pada setiap tahapan pelaksanaan program PMM/P, mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisai, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Berdasarkan keseluruhan analisa yang dilaksanakan dapat dibuat penilaian tentang pencapalan program dan penilaian tentang desain program. Dimana berdasarkan temuan lapangan program ini tidak berhasil karena tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Parepare temyata tidak memberikan dampak/ basil sesual dengan harapan pemerintah. Karena hasil yang dicapai bukannya mengangkat derajat hidup masyarakat miskin/ prasejahtera, malah sebaliknya masyarakat menjadi semakin lemah, tidak berdaya, manja bahkan telah menjadi ketergantungan terhadap Pemerintah. Selain itu, jumlah masyarakat miskin/prasejahtera semakin membengkak dari tahun ketahun, hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang semakin bangga dan senang apabila di masukkan kedalam kategori °miskin'. Hal ini disebabkan oleh sistem perencanaan yang bersifat top down yang diterapkan sehingga masyarakat tidak mempunyai peranan sama sekali dalam pengambilan keputusan, Kapasitas pelaksana program (personal capacity) yang terbatas dalam jumlah maupun kualitas, menyangkut serial sense atau peka sosial yang masih kurang sehingga mengakibatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin/ Prasejahtera tersebut terindikasi KKN. dan lebih kepada dana yang dialokasikan oleh Pemda masih sangat terbatas. Selain itu, terjadinya distorsi, dimana ketidaksesuaian program dengan kebutuhan di dalam masyarakat. Jadi pemerintah dalam hal ini belum bisa melihat dengan jelas mana kebutuhan (needs) masyarakat yang mendesak untuk dipenuhi dan yang mana hanya merupakan keinginan (wants) masyarakat yang tidak mendesak untuk dipenuhi. Oleh sebab itu diharapkan kepada Pemda Kota Parepare bahwa berdasarkan keseluruhan kegiatan tentang input, proses, output dan outcomes pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program PMM/P dapat dibuat penilaian terhadap muatan desain program PMM/P yang akan dilaksanakan selanjutnya agar iebih bisa menyentuh dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat miskin. Upaya pengentasan kemiskinan yang meliputi program PMM/P sebagai sarana atau wadah pembelajaran, sehinggga diharapkan agar di tahun yang akan dating pelaksanaannya bisa lebih menyentuh permasalahan yang dialami oleh masyarakat miskin, karena pada dasamya program PMM/P yang dilaksanakan oleh Pemda Kota Parepare ini hanyalah merupakan kegiatan pemberian bantuan dan bukan mengimplementasikan mekanisme pemberdayaan masyarakat seperti yang ada pada tema program. Maka dad itu selayaknya Pemda Kota Parepare membentuk suatu program yang betul-betul menerapkan mekanisme pemberdayaan masyarakat sebagai aitematif proses pembangunan partisipatif. Aspek tersebut merupakan masukan yang perlu dipeitimbangkan dalam mengambil keputusan tentang program pembangunan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan kekuatan pada masyarakat yang kurang berdaya dengan iebih menekankan kepada potensi-potensi yang ada disekitar masyarakat ataupun potensi yang rnereka miliki sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

Abstrak :
This article gives a picture of a pictureof a poor community in Depok : povertyas something given, their problem with poverty, how poverty is given meaning, how poverty can by analysed using certain models of social analyses and what kind of social intervention is apropriate related to the problem and need of this poor community who is experiencing the so-called powerlessness.

Abstrak :
Terjadinya krisis moneter yang terus berkepanjangan hingga saat ini, telah menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Krisis tersebut selain berdampak pada perubahan tatanan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Badan Pusat Statistik (2000) mencatat, dalam kurun waktu 1997-1999 angka pengangguran terbuka naik dari 4,79% menjadi 6,4%, suatu gambaran kenaikan yang relatif tajam. Kondisi ini telah membuat jumlah kelompok miskin semakin bertambah seperti pada tahun 1998 jumlah kelompok miskin sebanyak 34,5 juta menjadi 49,5 juta jiwa pada tahun 1999. Bahkan diprediksikan pada tahun 2001 penduduk miskin meningkat menjadi 80 juta-an jiwa (30%). Sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai program pembangunan yang bertujuan menanggulangi kemiskinan seperti program TAKESRA, KUKESRA, KUT, IDT, dengan pendekatan sentralistik dan top-down yang kurang memperhatikan kondisi daerah.

Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi tersebut terhadap masyarakat miskin, maka pemerintah melakukan berbagai program seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDMKE), maupun bantuan sembako melalui pasar murah. Semuanya lebih bersifat darurat dan mengarah pada pola konsumtif. Berkaitan dengan masalah kemiskinan tadi, pemerintah melakukan perubahan pendekatan dengan menganut pendekatan "pemberdayaan" yang lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin dengan penguatan institusi lokal. Salah satu program yang dimunculkan adalah "Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan" (P2KP) sebagai program pemberdayaan masyarakat miskin, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri (self-help).

Proses pemberdayaan ini menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kewenangan, kekuatan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar mereka lebih berdaya. Dengan kata lain proses pemberdayaan ini harus mampu menyerap aspek-aspek pemberdayaan dalam setiap kegiatan pelaksanaan P2KP seperti (1) perencanaan program tumbuh dari KSM; (2) KSM sebagai aktor utama pelaksana program ; (3) adanya partisipasi dan swadaya KSM; dan; (4) Implementasi program lebih mengutamakan proses daripada hasil.

Bila dikaitkan dengan konsep pemberdayaan tadi, maka permasalahan dalam pelaksanaan P2KP sebagai pemberdayaan masyarakat miskin adalah "apakah sudah terserap aspek-aspek pemberdayaan dan sasaran program adalah orang miskin?. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan penelitian yaitu: (1) Aspek-aspek pemberdayaan apa yang diserap dalam pelaksanaan P2KP; (2) Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin; (3) Peranan fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin; (4) Hambatan apa yang dijumpai dan usaha mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan informasi-informasi tentang data-data proses pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui P2KP. Pemilihan informan dilakukan ,dengan metode "purposive sampling" yang meliputi Kabid.Pemberdayaan Ekonomi Bapade, Kasi Kesos, Sekretaris kelurahan, Faskel, Ketua BKM, Ketua KSM Cemara V dan anggota maupun Ketua KSM Papaya dan anggota. Untuk mendapatkan informasi dari informan penelitian ini melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek pemberdayaan dalam P2KP sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tetapi pada tataran implementasi di lapangan penerapan aspek-aspek pemberdayaan dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Margahayu masih rendah. Ini dapat dilihat dari dominannya fasilitator, RW/RT maupun pengurus BKM dalam pembentukan dan pemilihan pengurus kelompok, perencanaan program/pembuatan proposal usaha serta perguliran dana. Dalam tataran ini KSM hanya pelaksana pasif tanpa ikut terlibat. Sasaran program belum mengakses kelompok miskin yang mengalami kerentanan sosial dan ketidakberdayaan, karena 90 % dari anggota KSM adalah warga masyarakat yang telah memiliki usaha awal walaupun masih disebut "warga miskin".

Dalam tataran pelaksanaan P2KP yang terjadi adalah pemberdayaan program pada tingkat BKM. Ini dilihat dari upaya-upaya pencapaian target ekonomis saja yang selalu mengutamakan hasil daripada proses. Pada hal dalam kebijakan makronya, kegiatan P2KP tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat sosial seperti peningkatan SDM masyarakat miskin.

Berdasarkan temuan lapangan yang direkomendasikan adalah: BKM dalam perguliran dana P2KP lebih memberdayakan masyarakat miskin dengan cara merubah kebijakannya yang lebih memprioritaskan warga yang telah memiliki usaha awal ke arah masyarakat miskin yang memerlukan bantuan usaha modal. Hal ini agar sasaran program P2KP sebagai upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Selain orientasi ekonomi, proses perguliran dana juga dapat diarahkan pada kegiatan sosial seperti upaya peningkatan SDM serta pemberian beasiswa SD terhadap anak-anak dari keluarga miskin. Untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam pengembangan masyarakat perlu upaya peningkatan pengetahuan tentang teknik-teknik pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknik pendampingan masyarakat serta dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.

Abstrak :
The general objective of this research is to determine the primary motivation of the poor in the use of mobile telephone. The data collection was conducted by selecting 300 respondents which have income below minimum regional wage (or Upah Minimum Regional/UMR), living in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,or Bekasi, and have at least one person as dependants.This study found that in general, the impact of mobile phone use on overall life quality is affected by perception of mobile phone impact on social life, love life, and financial life.There are different impact of mobile phone use, affected by perception of benefits and costs of mobile phone use in social life, leisure life, family life, health and safety life, love life, work life, and financial life.