Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesian Police ( POLRI ) is one of some other institutions which is responsible for The Rule of Law. The other institutions which have the same duties as the police are Attorney Office, Court of Justice, and Prison. The four institutions are expected to cooperate to form the so-called "Integrated Criminal Justice Administration".The Implementation of national police duties, both preventive and repressive, must be done according to the strict law and regulation in order to avoid the human right violation. There are some regulations among others KUHAP ( Act. No. 8 in 1981 ), Police Act ( Act. No. 2 in 2002 ), Human Right Act ( Act. No. 39 in 1999 ) that protect human right.The rule of law carried out by the police is very risky because the people, both criminals and victims are often in a state of anarchy. The police often become the victim of a crime that results in a problematic situation. In one hand, the police have to protect the people is human right, on the other hand, they don?t get enough law protection.The writer thinks that the police can get the protection from the police Act (UU KEPOLISIAN) that includes general criminal law. This Act (UU No.2 in 2002) must be applied in the basis of "Lex Specialist Derogat Lex Generalis", but it is not fully implemented. The writer suggests to amendment it, both material and formal law."

"Sejarah panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membentuk sikap dan perilaku anggota Polri cenderung militeristik dan merugikan masyarakat. Integrasi Polri dengan ABRI selama Orde Baru ternyata membawa dampak buruk terhadap kineija Polri di masyarakat. Polri cenderung bertindak sebagai aparat penguasa yang melindungi kepentingan pemerintah dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Pada tanggal 1 April 1999 Polri resmi berpisah dari ABRI dan kemudian pada tanggal 1 Juli 2000 Polri benar-benar menjadi lembaga independen dibawah Presiden (Polri Mandiri). Perubahan ini kemudian membawa dampak kepada perubahan paradigma Polri dari kecenderungan mengabdi pada kepentingan penguasa menjadi institusi sipil yang mengabdi kepada masyarakat (civilian police). Berbagai kebijakan dan strategi Polri Mandiri yang gencar digalakkan Polri merupakan salah satu upaya Polri dalam memaksimalkan peran, fungsi dan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan sikap anggota Polri dan masyarakat terhadap Polri Mandiri. Sampel diambil menggunakan metode non probability sampling dengan teknik Occidental sampling, dengan jumlah sampel 200 orang yang terdiri dari 100 anggota Polri dan 100 masyarakat. Untuk melihat perbedaan sikap tersebut dilakukan perhitungan t-test for independent sample pada skor rata-rata sikap masing-masing kelompok. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan perbedaan sikap yang signifikan antara anggota Polri dan masyarakat terhadap Polri Mandiri.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa anggota Polri mempunyai kecenderungan sikap yang favorable terhadap Polri Mandiri, sedangkan masyarakat mempunyai kecenderungan sikap yang unfavorable terhadap Polri Mandiri. Perbedaan ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh dalam pembentukan sikap seperti pengalaman langsung masyarakat ketika berurusan dengan polisi, pengaruh orang lain, media massa dan juga faktor-faktor emosional. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan sikap antara anggota Polri dan masyarakat terhadap Polri Mandiri adalah indentitas sosial, faktor ingroupoutgroup, dan juga prasangka kelompok."

"Akhir-akhir ini, berbagai kejahatan yang menggunakan bahan peledak sebagai sarananya, banyak terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Karena itu, setiap negara berupaya meningkatkan kemampuan aparatnya dalam menghadapi setiap kejahatan yang menggunakan bahan peledak. Di Indonesia terdapat satuan yang memiliki kemampuan khusus tentang bahan peledak yaitu "tim gegana polri" yang di dalamnya terdapat "tim penjinak bom (tim jihandak)".Penelitian yang dilakukan berhubungan dengan eksistensi tim jihandak gegana polri dalam menghadapi setiap ancaman bom. Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang keberadaan tim jihandak Polri. Berbagai hal yang dibahas di sini mencakup, landasan formal dan nonformal pembentukan tim jihandak, keberadaan tim dibandingkan dengan hasil yang dicapai, serta operasionalisasi tim jihandak yang mencakup prosedur, teknik, kerja sama, sarana, dan kegiatan tim. Dengan mengetahui gambaran tersebut akan bermanfaat dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penanganan bom yang lebih efektif di masa yang akan datang.Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan, wawancara, dan kajian dokumen. Hasil penelitian lapangan menunjukkan belum efektifnya penanganan born yang disebabkan berbagai hal seperti belum tersosialisasinya prosedur penanganan baik yang mencakup teknik, kerja sama intern/ekstern dan sarana, maupun karena keterbatasan personal baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.Melihat semakin maraknya ancaman yang terjadi, keberadaan tim jihandak mutlak diperlukan. Tim ini harus ada dalam setiap kesatuan Polri terutama di tingkat Polres. Hal ini perlu karena ancaman yang terjadi tidak mengenal batas waktu, tempat, maupun pelaku.Daftar Kepustakaan: 32 (1980 -2003)"