Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai wacana Currywurst dalam Novel "Die Entdeckungder Currywurst", Artikel "Die Vorbild-Politiker: Die Wurst und die Wähler", danLagu "Currywurst". Skripsi ini menggunakan teori wacana Foucault dan konsepanalisis wacana Sara Mills dalam menganalisis wacana-wacana yang dibentuk daritema Currywurst. Penelitian ini membuktikan bahwa Currywurst telah dibentukmenjadi wacana feminis dan wacana politis. Wacana feminis dalam Currywurstterlihat dari representasi gender yang digambarkan dalam novel. Wacana feministersebut dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap sejarah resmi Jerman yangsebagian besar tidak menampilkan peranan perempuan sesudah perang danmempermasalahkan "kepahlawanan" yang selalu dikaitkan dengan laki-laki. Sebagaiwacana politis, Currywurst telah menjadi alat pencitraan politisi dan media kritikterkait kesejahteraan kaum buruh. Wacana Currywurst dan konteksnyamemperlihatkan bahwa Currywurst telah menjadi media kritik terhadap suatufenomena yang terjadi dalam masyarakat. Currywurst tidak hanya sebatas makanankhas Jerman, tetapi juga telah menjadi tema suatu wacana.

---

ABSTRACTThis thesis examines Currywurst discourse which is embedded in the "Die

Entdeckung der Currywurst? novel, the "Die-Politiker Vorbild: Die Wurst und die

Wähler" article, and the "Currywurst" song. This paper uses the discourse theory of

Foucault and the concept of discourse analysis of Sara Mills to analyze discourses

that are formed in Currywurst. This research proves that feminist discourse and

political discourse could be formed in Currywurst. The feminist discourse in

Currywurst is depicted by the gender representation described in the novel. Such

feminist discourse is perceived as a form of protest against official German history

most of which does not expose the role of women after war yet disputes men-related

heroism. As a political discourse, Currywurst has become a tool of forming

politician's image and as a critic related to the prosperity of worker. Currywurst

discourse and its context sign the role of Currywurst as a media to convey critic

regarding social phenomenon. Eventually, Currywurst is not only the symbol of

German's culinary, but also becomes a theme of discourse."

"Ernesto Laclau membuka cakrawala baru dalam memahami yang-politis, saat politik dipahami semata-mata sebagai perkara administrasi, birokrasi dan teknokrasi. “Politik” direduksi menjadi sekadar “politik kepentingan”, artinya pencapaian kepentingan berbeda-beda yang ditentukan sebelumnya dan terpisah dari kemungkinan artikulasinya dalam diskursus-diskursus alternatif yang berkompetisi satu sama lain. Dengan cara berpikir demikian, maka konflik, antagonisme, relasi kekuasaan, bentuk-bentuk subordinasi, dan represi yang menjadi kekhasan wilayah politik menjadi hilang. Menurut Laclau, yang-politis hanya bisa dipahami di dalam logika populisme. Laclau memosisikan populisme justru sebagai jalan paling baik untuk memahami pembentukan ontologis dari yang-politik. Yang-politis hanya bisa dipahami dalam logika populisme. Laclau memahami populisme sebagai usaha unifikasi simbolik kelompok di seputar individu bagai suatu yang inheren untuk membentuk kesatuan “orang-orang”. 

---

Ernesto Laclau has opened up a new horizon in understanding the concept of the political in a system that understood politics merely as administrative, bureaucratic and technocratic issues. The term “politics” has been reduced merely to ‘political interest’, which means that achieving these interests is different and determined in advance and separated from its possible articulation among competing discourses. Therefore, according to this reasoning, the specific characteristics of the political arena, namely conflicts, antagonisms, power relations, forms of subordination and repression, disappear from the equation. According to Laclau, the political can be understood only through the logic of populism. Laclau viewed populism as the best way to understand the ontological formation of the political. For Laclau, the symbolic unification of the group around an individuality is inherent to the formation of a “people”."

"Pergolakan yang terjadi dalam percaturan politik internasional Pasca Perang Dunia II atau yang lebih dikenal sebagai era Perang Dingin didominasi oleh pertentangan-pertentangan kepentingan antara blok kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dengan blok komunis yang dikomandoi Uni Soviet. Kedua blok senantiasa mengeksploitasi benih-benih pertentangan dalam kerangka kepentingan ideologis-politis maupun kepentingan ekonomis. Era perang dingin juga ditandai dengan runtuhnya fasisme dan kolonialisme, serta bangkitnya nasionalisme bangsa-bangsa Asia-Afrika di sisi lain. Bersamaan dengan itu muncul pertentangan Utara-Selatan, antara minoritas negara-negara industri maju yang kaya dan mapan di Utara melawan mayoritas negara-negara agraris yang miskin, lemah, dan terbelakang di Selatan.

---

The upheavals that occurred in the post-World War II international political arena or better known as the Cold War era were dominated by conflicts of interest between the capitalist bloc led by the United States (US) and the communist bloc commanded by the Soviet Union. The two blocs have always exploited the seeds of conflict within the framework of ideological-political interests as well as economic interests. The Cold War era was also marked by the collapse of fascism and colonialism, as well as the rise of Asian-African nationalism on the other hand. Along with this came the North-South conflict, between a minority of rich and established advanced industrial countries in the North versus the majority of poor, weak, and backward agrarian countries in the South."

"ABSTRAKGlobalisasi adalah suatu konsep yang memungkinkan percepatan mengalirnya modal, balk ekonomi, kultur,maupun informasi antar negara-negara di dunia. Arus globalisasi juga masuk ke Cina, negara dengan penduduk terbesar di dunia. Cina telah memiliki akar budaya politik sejak ribuan tahun yang lalu. Kekuatan filsafat Cina mendasari pola dan ragam tingkah-laku masyarakat Cina hingga kini. Masyarakat Cina mulai mengonsumsi produk-produk budaya populer dengan kehadiran fasilitas internet, TV kabel, keleluasaan transaksi antar benua, dan sebagainya. Penelitian ini menyoroti dinamika budaya politik Cina Iewat artefak budaya, yaitu badges dan suvenir Mao Zedong dalam konteks ideologi sampai dengan negara, masyarakat, Mao, dan globalisasi. Suvenir Mao dilihat sebagai salah satu fenomena dan entry untuk melihat konteks budaya politik Cina dan masyarakat Cina dari dulu sampai sekarang, sebagai suatu evolusi dari badges ke suvenir. Jadi, budaya menjadi alat politis dan suvenir Mao menjadi budaya, atau hegemoni ideologis."

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana iklan politik partai pada pemilu legislative 2014 berperan sebagai ruang publik pemilu. Dalam hal ini akan dibahas bagaimana struktur kepemilikan televisi dan iklan politik komersial televisi berpengaruh terhadap pembentukan ruang publik pemilu. Tesis ini menggunakan konsep ruang publik dan analisis diskursus menurut teori tindakan komunikasi Habermas, serta pendekatan ekonomi politik komunikasi untuk mengetahui faktor-faktor struktural yang mempengaruhi ruang publik pemilu. Hasil studi ini menunjukkan bahwa iklan politik partai pada pemilu legislatif gagal untuk membangun ruang publik pemilu karena didominasi oleh iklan pencitraan, adanya komersialisasi iklan politik dan konsentrasi kepemilikan media. Kelemahan dibidang peraturan hukum dan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu ikut menyumbang bagi kemungkinan terjadinya praktik keberpihakan politik media. Dalam hal ini telah terjadi kolonisasi ruang publik pemilu oleh koalisi antara elit politik dan elit media untuk kepentingan politik mereka. Media penyiaran telah gagal berperan sebagai ruang publik untuk membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas.

---

This thesis discusses the political discourse on party political advertising in the 2014 legislative election, to determine wheter the party political advertising can function as a public sphere of election according Habermas’s conception. In addition, it also discusses how the ownership structure of commercial television and commercial political advertising will influence the public sphere of election. The methodology in this thesis uses the concept of public sphere and discourse analysis according to Habermas's theory of communication action, as well as the political economy of communication approach to determine the structural factors that influence the public sphere of election.

The results of this study stated that the party political advertising in legislative election dominated by advertising imagery that failed to build a public sphere of election. Furthermore, the commercialization of political advertising and concentration of media ownership has resulted media bias to a particular political party. Weakness in the field of rule of law and law enforcement related to the election contributed to the political bias of media practices. In this case there has been a colonization of public sphere in the legislative election by a coalition between the party political elite and the media elite for their political interests. Broadcast media have failed to act as a public sphere to build the quality of democracy in Indonesia."