Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas konsep Politik Perbedaan Iris Marion Young sebagai alternatif terhadap demokrasi liberal untuk mewujudkan keadilan sosial dalam keadaan heterogentitas masyarakat. Demokrasi liberal dalam kerangka universalitas humanisme mengkonsepsikan dunia politik terbatas dalam pembahasan hal publik. Sayangnya, karakteristik publik dalam politik dikonstitusi seturut budaya kelompok dominan. Akibatnya, pengalaman ketidakadilan yang nyata secara sosio-historis namun hanya dialami oleh grup sosial minoritas tidak dapat diangkat dalam perbincangan politik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain argumentatif terhadap keterbatasan konsep publik tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengalaman ketidakadilan tersebut membutuhkan rekognisi oleh negara dalam kerangka Politik Perbedaan agar dapat dientaskan melalui differentiated citizenship. ......The focus of this study is Iris Marion Young’s concept of Politics of Difference as an alternative to liberal democracy in order to establish justice in a heterogenic society. Liberal democracy in accordance to universal humanism defines that only public things matter in political discussion. Unfortunately, the public things characteristics are constituted by the dominant social group. This cause the tangible injustice experiences of the minorities can’t be discussed in political realm. This research is qualitative argumentative to confront the narrow conception of public. This research shows that minorities’ injustice experiences need to be recognized by the government in accordance to Politics of Difference to be solved through differentiated citizenship.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kepentingan aktor politik Kamboja dan Thailand hingga memunculkan konflik perbatasan kuil Preah Vihear 2008-2011. Penelitian dengan metode kualitatif memiliki fokus kepada perbedaan kepentingan dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bersama Cambodian 39;s People Party CPP dengan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva bersama Democracy Party PD yang kemudian digantikan oleh Yingluck Shinawatra bersama Partai Pheu Thai dalam mempengaruhi konflik. Mengacu pada teori konflik Pruit dan Rubin, penelitian ini membuktikan dengan adanya perbedaan kepentingan dari perdana menteri dan partai politik mampu menimbulkan konflik perbatasan diantara Kamboja dan Thailand. Konflik perbatasan ini didasari kepentingan aktor politik yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di negara masing-masing. ......This bachelor thesis discussed about the interests of both Cambodia 39 s and Thailand 39 s political actors which became the cause of border conflicts around it from 2008 to 2011. This research, used qualitative method and focused difference of interests between Hun Sen, Prime Minister of Cambodia from Cambodian 39 s People Party CPP , and Prime Minister of Thailand, Abhisit Vejjajiva from Democracy Party PD , which in turn was succeeded by Yingluck Shinawatra from Pheu Thai Party. Their interests undoubtedly determines the course of conflict. By using Pruit and Rubin 39 s theory of conflict, this research proved that the existence of difference of interests between Cambodia 39 s and Thailand 39 s Prime Ministers caused border conflicts between Cambodia and Thailand. This conflicts were based on the interests of political actors who had the same goal to gain power in each of their countries.

Abstrak :
ABSTRAK
Keunikan dari manusia adalah alteritas, dan hanya dengan memahaminya kita dapat memahami konsep tentang keadilan dan kemanusiaan. Pada tesis ini, saya berpendapat bahwa pluralisme radikal tidak hanya kritisisme terhadap pluralitas dan melampaui pluralisasi, tetapi juga mempunyai kecenderungan untuk membangun ketidakmungkinan untuk landasan bagi keduanya. Jadi, saya sepakat dengan Jaques Derrida ketika dia menulis, keadilan adalah dekontruksi, yang mana ditujukan untuk kemajuan kemanusiaan itu sendiri.

---

ABSTRACT
The uniqueness of human is alterity, and only through such understanding we can grasp the concept of justice and humanity. In this thesis, I argue that radical pluralism is not only a criticism towards plurality and beyond plularization, but also have the tendencies to build the impossibility of the ground for them. So, I agree with Jaques Derrida when he wrote justice is deconstruction, which is for the betterment of humanity.

Abstrak :
Identitas merupakan salah satu tema utama dalam filsafat. Pada pemikiran modern, identitas didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat tunggal, absolut, dan closure. Amartya Sen mengkonscpkan identitas modern sebagai ilusi identitas tunggal. Ilusi identitas tunggal merupakan reduksionisme atas adanya afiliasi Inajemuk, peran nalar dan pilihan manusia tentang identitas yang memicu tei jadinya kekerasan. Pemikir kontemporer melihat kekerasan berakar dari problem identitas. Identitas yang closure mendapat tantangan dari para pemikir kontcmporer. Kwame Anthony Appiah menjelaskan bat-ma identitas bukanlah sesuatu yang melekat pada subjek atau terdeterminasi oleh komunitas melainkan terfragmentasi dalam identitas-identitas lokal yang bersifat partikular. Identitas merupakan sumber nilai yang dimiliki subjek. Berangkat dari pemahaman ini, Appiah menekankan bahwa masyarakat kontemporer membutuhkan aturan hidup beisama yang baru yaitu etika kosmopolitan. Etika kosmopolitan menjelaskan bahwa benturan nilai etis dan nilai moral tidak selalu berujung pada kontlik. Konflik yang berujung pada kekerasan sering terjadi di Indonesia. Berangkat dari konflik SARA di Indonesia belakangan ini, analisa pemikiran Iilsafat kontemporer rasanya sesuai dengan situasi yang terjadi. Kekerasan merupakan salah satu N vajah Opresi. Opresi dan dominasi dalam masyarakat kontemporer adalah tanda ketidakadilan. Masyarakat kontemporer merupakan masyarakat mutikultur yang terdiri dari berbagai nilai budaya, etnis, agama dan kultural membutuhkan sistem politik yang mampu mengakomodasi seluruh elemen kelompok sosial sehingga menjamin tegaknya keadilan. Iris Marion Young menawarkan politik perbedaan sebagai sistem politik yang mampu mengakomodasi perbedaan sekaligus mengemansipasi kelompok subaltern. Politik perbedaan mendefinisikan ulang perbedaan sebagai sesuatu yang relasional dan fugsional. Politik perbedaan berangkat dari konsep identitas diskursif. Identitas diskursif bersifat fluid, kontekstual, dan fragmented. Sistem politik yang sesuai dengan masyarakat multikultur adalah politik perbedaan. Politik perbedaan menawarkan keherpihakan negara terhadap kelompok tertentu yaitu kelompok subaltern. Keherpihakan negara menjamin suara-suara minoritas muncul dalam sirkulasi diskusi publik