Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, baru kemudian disusul oleh negara-negara lainnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Indonesia memiliki hubungan tradisional dengan Mesir dan Timur Tengah pada umumnya, yaitu hubungan keagamaan (Islam) dan pendidikan, sejak lama. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari peranan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang melakukan aktifitas politik dalam rangka mencari dukungan bagi perjuangan rakyat Indonesia melawan kaum penjajah. Setelah Proklamasi 17 Agustus1945, aktifitas para pelajar dan mahasiswa tersebut ditujukan untuk mendapatkan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia. Berkat peranan pelajar dan mahasiswa tersebut, serta dengan adanya kebijaksanaan Solidaritas Islam yang dianut Pemerintah Mesir waktu itu, maka pada tahun 1947, secara resmi Mesir mengakui Indonesia. Dalam beberapa hal, terdapat persamaan antara Indonesia dan Mesir, seperti persamaan sebagai negara jajahan, mayoritas rakyatnya beragama Islamdan persamaan dalam prinsip kebijaksanaan Luar Negeri, yaitu membenci kolonialisme dan imperialisme. Liga Arab sebagai badan perwakilan dari negara-negara Arab, memiliki peranan yang sangat besar bagi terlaksananya pengakuan kedaulatan tersebut. Sekjen Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasha-lah yang memberikan usul pada Pemerintah Mesir untuk membantu dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang sedang menghadapi penjajah. Usul tersebut didambut dengan positif, maka dari sinilah langkah awal keterlibatan Pemerintah Mesir dalam perjuangan bangsa Indonesia."

"ABSTRACTAnalisis kebijakan luar negeri seringkali mengetengahkan bahwakebijakan merupakan konsekuensi logis dari faktor-faktor material, sepertikapabilitas militer dan ekonomi, maupun ideasional, seperti visi, identitas, danideologi negara. Namun demikian, bagaimana kedua hal ini bergabungmembentuk praktik kebijakan luar negeri di suatu negara tetap menjadipertanyaan, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Penelitian ini akanmencoba menawarkan diskusi khusus terhadap pertanyaan tersebut dengan caramemperhatikan kontinuitas agenda di dalam kebijakan luar negeri suatu negarayang dihasilkan oleh praktik sehari-hari yang mengombinasikan kedua faktor diatas. Dengan menggunakan kasus kontinuitas agenda ASEAN di dalam kebijakanluar negeri Indonesia, penelitian ini akan menunjukkan bahwa diplomat berperanpenting dalam mengombinasikan kedua pandangan tersebut sehingga membentukkebijakan luar negeri suatu negara. Secara lebih spesifik penelitian ini akanmenggunakan pemikiran Bourdieu yang diaplikasikan melalui gabungan metodeinduktif, interpretivis, dan historis untuk menggali pemahaman dan pertimbangandiplomat Indonesia dalam melanggengkan agenda ASEAN di dalam kebijakanluar negeri Indonesia.

---

ABSTRACTOver time, the Foreign Policy Analysis (FPA) has been setting forth theidea that foreign policy is a logical consequence from material factors, such asmilitary capability and economy, as well as ideational factors, such as country?svision, identity, transparancy making process. More specifically, this research will beusing Bourdieu's thoughts through the mixture of several methods, such asinductive, interpretive, and historical, to further scrutinize the Indonesiandiplomat's understanding and reasoning in perpetuating ASEAN position as thecornerstone in Indonesia's foreign policy."

"ABSTRAKPembahasan skripsi ini ditujukan untuk melihat kenapa Indonesia berusaha mengaktifkan kembali politik luar negerinya dengan negara-negara sosialis dalam tahun 1980-an. Kemudian juga untuk melihat bagaimana Indonesia menempatkan posisinya tersebut apabila kepentingan nasional yang diperjuangkannya sedang dalam keadaan terancam. Akhirnya penulis berusaha untuk memberikan penilaian dari semua gejala di atas sesuai dengan prinsip bebas dan aktif. Apakah perkembangan yang timbul mengarah kepada politik luar negeri bebas aktif yang lebih murni atau sebaliknya. Dalam tulisan ini sengaja penulis memilih periode 1984-1985 dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, karena pada periode tersebut kelihatan Indonesia sangat aktif meningkatkan hubungannya dengan negara-negara sosialis. Dari sudut politik luar negeri yang bebas dan aktif, hal itu merupakan suatu gejala yang menarik untuk diamati, karena selama ini politik luar negeri Indonesia boleh dikatakan pro-Barat. Pendekatan yang Indonesia lakukan dengan negara-negara sosialis tentu akan menimbulkan suatu pengaruh terhadap politiknya yang pro-Barat itu. Pendekatan yang Indonesia lakukan terhadap blok Timur sebagai akibat kekecewaannya dengan blok Barat khususnya Jepang dan Amerika Serikat, karena hubungan Indonesia yang mengandalkan negara tersebut tidak mampu lagi memenuhi kepentingan nasional (pembangunan ekonomi) negaranya. Disaat Indonesia lagi gencar-gencarnya menjalin kerjasama dengan blok-Timur, timbul kekhatiran bagi negara-negara Barat, dengan adanya pendekatan Indonesia ke blok Timur dikhawatirkan kebijaksanaaan Indonesia tersebut akan menjadi berbalik arah. Sehingga negara-negara Barat terpaksa meninjau kembali kebijaksanaan-kebijaksanaannya terhadap lndonesia dan berusaha untuk memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi Indonesia akhir-akhir ini. Bila dikaitkan dengan prinsip bebas aktif, pendekatan Indonesia terhadap blok Timur juga merupakan suatu langkah yang sangat positif. Pendekatan tersebut akan bergerak ke arah posisi yang lebih ke tengah di antara blok Barat dan Timur sehingga ketergantungan terhadap blok Barat akan menjadi berkurang. Hal ini akan meningkatkan posisi tawar menawar Indonesia terhadap blok Barat yang selama ini dini"

"Penelitian ini menempatkan Indonesia di antara hubungannya dengan kedua Korea sebagai fokus utama. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan kedua Korea sekaligus, terkhusus pada masa Perang Dingin. Posisi diplomatiknya yang strategis tersebut membawa Indonesia dapat memainkan kepentingan nasionalnya terhadap kedua Korea. Hal itu terlihat dari banyak kebijakan diplomatiknya dalam kurun Perang Dingin. Kebijakan dan arah politik luar negeri Indonesia terhadap kedua Korea itu diejawantahkan dengan baik oleh para aktor utama dalam negeri. Para aktor tersebut di antaranya Soeharto, Adam Malik, Soedjono Hoemardani, Benny Moerdani, Ali Moertopo, dan Slamet Danusudirjo. Penelitian ini mengunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam proses interpretasi, penelitian ini menggunakan konsep sejarah transnasional yang diperkenalkan oleh Akira Iriye. Sedangkan dalam tahap historiografi penelitian ini meminjam konsep struktur dari Anthony Giddens, konsep aktor dari Mochtar Masoed dan teori pengambilan keputusan dari Richard Snyder. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia selama kurun Perang Dingin telah menjadi negara yang mampu memanfaatkan konflik Semenanjung Korea sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia ibarat bandul yang berdiri di antara dua bandul lainnya dalam sebuah pendulum. Indonesia bergerak condong ke salah satu Korea mengikuti kepentingan nasionalnya.

---

This study places Indonesia in the middle of its relations with the two Koreas as the primary focus. Its also examining Indonesia's role as one of the few countries in the world that recognises and establishes diplomatic relations with both Koreas at once, especially during the Cold War. This study explores Indonesia's strategic diplomatic position, which enables it to pursue its national interests towards the two Koreas. It was evidenced by its numerous diplomatic policies during the Cold War. The Indonesian government's approach towards the two Koreas is characterised by the actions of prominent domestic actors, including Soeharto, Adam Malik, Soedjono Hoemardani, Benny Moerdani, Ali Moertopo, and Slamet Danusudirjo. This study used a historical method consisting of four stages: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The interpretation process employs the concept of transnational history, as introduced by Akira Iriye, while the historiography stage draws upon the concept of structure from Anthony Giddens, the concept of actors from Mochtar Masoed, and the decision making theory from Richard Snyder.The study's findings indicate that during the Cold War, Indonesia utilised the Korean Peninsula conflict as a means to pursue its national interests. Indonesia finds itself in a position that could be likened to that of a pendulum, oscillating between two other pendulums. It appears that Indonesia is pursuing a course that aligns with its national interests, moving closer to one of the Koreas."