Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perlawanan rakyat Indonesia menentang kolonialisme tidak hanya dilakukan secara kolektif dengan kontak bersenjata tetapi juga melalui perjuangan individual yang bersilat sporadis dan tidak langsung. Representasi tema perlawanan terhadap penerapan politik identitas dan praktik pernyaian yang berlangsung pada abad awal ke-18 hingga akhir abad ke-19 menjadi titik tolak pembahasan tesis ini. Tiga karya tiksi yang menjadi sarnpel penelitian adalah 71erilu si liana/ (1900) karya F.D.J Pangemanann, Pieter Elberveld (1924) karya Tio le Soci dan 7 jerita A,ji Puma (1900) karya Herman Kommer. Dua masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana tema perlawanan terhadap politik identitas dan praktik pernyaian direpresentasikan dalam ketiga cerita, (2) bagaimana posisi dan sikap teks dalam mencerminkan ideologi di baliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa representasi tema perlawanan terhadap politik identitas dan praktik pernyaian dalam ketiga cerita ditampilkan masing-masing pengarang dengan cara yang variatif. Tokoh Paina melawan aturan Briot yang ingin menjadikannva sebagai nyai, sementara sang ayah Niti Atmodjo melewati batas dan aturan kolonial karena memiliki gaji yang setara dengan tokoh¬tokoh kulit putih. Tjonat menjadi pelanggar batas dan aturan yang sepanjang hidupnya mengacaukan rust en orde kolonial. Tjonat mendobrak dan mempermainkan batas dan aturan yang telah ditetapkan untuknya sebagai seorang pribumi. Perlawanan Tjonat merupakan perlawanan tidak langsung dan paling kreatif dibandingkan dengan dua tokoh utama yang lain. Sedangkan Pieter Elberveld melawan politik identitas yang menempatkan posisi Indo sebagai "warga kelas dua" di bawah Eropa tolok. Latar belakang pengarang yang memiliki identitas golongan berbeda juga menarik untuk dianalisa. Kommer sebagai lndo-Belanda memperlihatkan keberpihakannya pada perlawanan menentang kostruksi kolonial. Sedangkan Pangemanann sebagai pribumi justru ambivalen dalam menyikapi kolonialisme. Pendidikan yang ditempuhnya di sekolah I3clanda dapat menjadi salah satu sebab ideologis dari ambivalensi tersebut. Tio Ic Soci sebagai penulis Cina peranakan herpihak scpenuhnya pada kolonialisme. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana kolonialisme sebagai sebuah ideologi adalah sistem yang aktif, hidup, Berta berkelanjutan terjalin dalam interaksi sosial melalui bcrbagai institusi dalam masyarakat itu sendiri. Karya sastra dalam hal ini menjadi bagian dari penyebaran sebuah ideologi melalui fungsi mimetiknya.

Abstrak :

Arsitek modernis menganggap ornamen harus dihapuskan dari karya arsitektur karena ornamen nihil dari sisi fungsional. Postmodernisme datang mengkritik Modernisme dengan mengangkat kembali ornamen dari masa lampau. Arsitek kontemporer yang juga mencoba memunculkan ornamen cenderung menghapuskan aspek politik dalam produksi ornamen, dengan tujuan lebih mampu menggapai pengguna ruang kota yang lebih luas karena latar belakang masyarakat kota cenderung semakin heterogen dan beragam yang tidak menjadi pertimbangan arsitek postmodernis. Masyarakat Indonesia yang masih mengagumi simbolisme dan figurisme menjadikan ornamen arsitektural memiliki posisi strategis dalam perkembangan arsitektur di Indonesia terutama dalam aspek politik. Karena itu skripsi ini bertujuan membahas politik ornamen yang terjadi dalam perkembangan sejarah arsitektur di Indonesia pasca kemerdekaan dan melihat relevansinya di masa sekarang.

 

---

Modernist architects stated that ornament must be omitted from the architectural work because of its absence of functionality. Postmodernism came to criticize Modernism by resurrecting ornament from the past. Contemporary architects who also try to bring back ornament tend to erase political aspect in the production of ornament, aiming to reach wider users in an urban space where its citizen tend to diverse in background and become more heterogeneous which is not a consideration by postmodernist architects. The people of Indonesia who are still admiring simbolism and figurism make architectural ornament have strategic position in the development of architecture in the country especially in political aspect. Hence, this undergraduate thesis aims to explain how politic of ornament occured during the development of architecture in Indonesia after independence and sees its relevance with today’s context.

 

Abstrak :
Pakaian merupakan kategori konkrit penggambaran sebuah kebudayaan pakaian mampu menghubungkan apa yang ada dalam diri seseorangdengan dunia luar. Pakaian merupakan bahasa. Pakaian batik tidak hanya memiliki fungsi layaknya pakaian biasa. Berbagai motif batik tidak hanya memiliki pakem-pakem tersendiri, namun dalam perkembangannya muncul batik modern yang tak lagi berpedoman pada pakem-pakem tersebut. Pakaian batik memiliki fungsi membangun rasa kepemilikan dalam ikatan kelompok, etnisitas politik. Penggunaan batik sebagai identitas politik terus digalakkan untuk membangun jati diri bangsa.

Abstrak :
Maraknya illegal logging di Indonesia dari tahun 1999-2005, oleh berbagai kalangan diduga sebagai akibat dari aparatus negara yang korup, keterlibatan polisi dan militer, lemahnya penegakan hukum, tingginya kebutuhan kayu dunia, peraturan yang tumpah tindih, krisis ekonomi, industri perkayuan yang kelebihan kapasitas, dan otonomi daerah dan desentralisasi. Pada banyak kejadian illegal logging di Indonesia, berbagai penyebab diatas memiliki bukti-bukti yang kuat. Namun aktivitas illegal logging menjadi unik jika menengoknya di daerah Badau dan Lanjak yang berbatasan dengan Serawak ? Malaysia. Kecamatan Badau dan Lanjak merupakan daerah yang mayoritas warganegara Indonesia di sini ialah Orang Iban atau Dayak Iban yang secara etnis merupakan bagian dari etnis yang sama dengan warga negara Malaysia di Serawak yang keduanya hanya dipisahkan oleh garis di peta ketika Indonesia dan Malaysia menjadi negara modern sejak jaman kolonialisme Belanda dan Inggris hingga sekarang ini. Dalam dugaan saya aspek sentimen identitas etnis dan sentimen identitas lainnya memiliki peran yang cukup besar dalam fenomena illegal logging di dua kecamatan ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui tesis ini saya mengungkap bagaimana identitas warganegara Indonesia dari etnis Iban di Badau dan Lanjak dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam menjalankan praktik illegal logging. Identitas dalam tesis ini utamanya mengacu pada keibanan, namun kedayakan, ke Indonesiaan, kemalaysiaan dan kekatolikan mereka tidak bisa dihindari dalam pembahasannya. Semua digunakan secara bergantian, cair dan cerdik dalam berbagai relasi kepentingan, tergantung situasi dan konteks dari relasi tersebut. Sedangkan illegal logging mengacu pada praktik ekstraksi sumber daya hutan yang menurut definisi negara melanggar peraturan perundangan. Illegal logging di perbatasan Indonesia- Malaysia bersifat frontiers yang berlangsung tidak saja dalam kondisi pengaburan hukum [deregulated] yang menghasilkan pembingungan [confused], tapi juga ada situasi dimana orang tahu bahwa itu salah dan melanggar hukum, namun tidak ada yang melihat dan mampu menyelesaikan dan tidak juga mempunyai solusinya sehingga seolah semua membiarkan itu terjadi [complicity]. Illegal logging tidak cukup dijelaskan dan diselesaikan dengan pendekatan hukum negara yang menyeragamkan problem perbatasan negara dengan daerah Indonesia lainnya dengan menggunakan sisi represif dan koersif negara semata, tapi dia juga menyangkut soal the art of governing dan relasi etnis dan nasionalisme orang perbatasan. Di Perbatasan, negara sebagai the art of governing ini lemah kehadirannya yang tercermin dari keberadaan nya dalam bentuk basic services menyangkut kesejahteraan warga negaranya. Keindonesiaan menjadi lemah posisinya dalam kehidupan Orang Iban di perbatasan. Kekosongan ini yang kemudian ditingkahi oleh kehadiran Malaysia melalui relasi ekonomi dasar, relasi sejarah etnisitas, dan cukong kayu. Pertautan kepentingan ini yang dimanfaatkan dengan cerdik dan sangat strategis oleh cukong kayu untuk menjalankan dan melanggengkan praktik illegal logging di Badau dan Lanjak. Namun tidak berarti Orang Iban di perbatasan adalah bodoh, tertipu oleh kelabaan dari relasi dengan cukong kayu, tidak patuh hukum, tidak cinta Indonesia, atau mereka secara bulat telah menjadi Malaysia. Keterlibatan mereka dalam illegal logging merupakan pilihan strategis atas berbagai pertimbangan masak, melalui proses kreatif dan cerdik. Meski dalam idealnya ?hutan merupakan ibu bagi Orang Iban? namun dalam situasi kongkrit yang dihadapi sehari- hari, hutan sebagai identitas keibanan ini untuk sementara menjadi kurang strategis bagi masa depan mereka. Keindonesiaan untuk berbagai alasan terpaksa dikebelakangkan untuk sementara waktu demi kelangsungan dan eksistensi kemanusiaan yang mereka inginkan.

---

Corrupted state apparatus, militairy and policeman involvement, the raise of world market demand on ; , the weak of law enforcement, economic crises, over capacity of timber industries, and decentralization always used to explain on how and why illegal logging sustained in Indonesia from 1999-2005. It is easy to proved that this explanation have their own evidence. But it may be very different if we explained illegal logging phenomenon in Indonesia-Malaysia borderland area at Badau and Lanjak District. At this two-district inhabitant by Iban ethnic, which is also inhabitant Serawak in Malaysia. This ethnic life their live at the same area but separated by the only a line on the map and by the modern state since British and Dutch colonialism. In my point of view, identity sentiment such as ethnicity, language, religiousity, and nationalism play important role in continuity of illegal logging at this area. From my point of view and according my own work experience in illegal logging issues, the aspect of identity play an important role. Through these theses, I tried to cover up and explain on how the illegal logging actors used and manipulated the aspect of identity in conducting their activity at Indonesia-Malaysia borderland areas. This research conducted based on qualitative approach. Identity refers to Ibanesse in terms of ethnicity as an aspect of identity. But in fact I cannot avoid their indonesianess as nationalism, their language, and catholicism as part of their identity and ibanesse. All aspect of its identity used and played inter-changebly, fluid and in a strategic way to represent their interest, by borderlanders inter-changebly, depend on contemporary situation and context. However, illegal logging refers to timber logging practices in the forest that is against the state law and regulation. Illegal logging is a frontiers not just a situation where law and regulation are deregulated and it?s create confused, but also complicity where people sound like have no choices and solution to solve the problem exist in society, even their know it is against the law and regulation. Illegal logging can not be stopped by the presentation of the coercive and repressive aspect of state through its regulation and militairy apparatus, but also by representation of the state as the art of governing, where the state have an obligation to provide their citizen not just in term of sovereignty, but also in term of prosperity [basic services]. In this senses, Indonesia at the borderland area sound like stateless representation. This statelessness fulfill by Malaysia and illegal loggers and timber baron. In conducting their illegal logging practices and its sustainability, timber baron consider the aspect of identity and its sentiment seriously. At the other site Indonesia as the state who tried to construct Indonesia amongst borderlanders considered it unseriously. That is the why illegal logging still exist and sustained.

Abstrak :

Salah satu ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi adalah segala keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan dibuat semata-mata dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan negara yang menganut sistem demokrasi jelas terlihat bertumpu kepada rakyat. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakan nya pemilu sebagai bentuk pesta demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia bersifat langsung, termasuk juga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, yang pada praktik nya masih berlangsung hingga tahun 2019 ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara komperhensif adanya komodifikasi terhadap aktor politik yang memiliki brand dan karakteristik yang kuat di masyarakat pada masa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, yang dalam hal ini adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan K.H Maruf Amin. Metode analisis teks dan semiotika teks, digunakan pada penelitian ini untuk membongkar adanya praktik komodifikasi aktor politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik identitas pada kontestasi politik di Indonesia masih relevan, dengan adanya praktik komodifikasi aktor politik sebagai salah satu upaya untuk membentuk branding politik.

---

The main characteristic from democracy country is all decisions and policies in the government are made solely from the people, by the people, and for the people. The sovereignty of democracy country are clearly seen is in the people, that shown by general election as a democracy party that held by the country itself. General elections in Indonesia are direct to the people, including the presidential elections, which in practice are still ongoing until 2019. This research reveals comprehensively the commodification of political actors who have strong brand and characteristics in society during the 2019 presidential election, which in this case are Joko Widodo and K.H Maruf Amin. Text analysis and text semiotics, are used in this research to dismantle the practice of commodification of political actors. This research shows that the practice of identity politics in political contestation in Indonesia is still relevant, with the practice of political actor commodification as a form of political branding.

 

Abstrak :
Penelitian ini membahas dinamika politik identitas dan persepsi sense of place masyarakat di Kelurahan Petamburan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengelaborasi landasan teori sense of place, konsep sistem religi dan kategorisasi politik identitas. Hasil penelitian ditemukan politik identitas di Petamburan dipengaruhi oleh sistem religi masyarakat terkait sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan dan penganut keagamaan yang kuat. Kultur masyarakat yang religius membuat pimpinan keagamaan mendapatkan peran dominan dalam penyebaran pandangan politik keagamaan di Petamburan. Faktor pendukung lainnya persepsi sebagai pihak yang terdampak secara langsung dari kebijakan BP terkait aturan hewan kurban dan digencarkannya program pembangunan rumah susun yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Dua faktor tersebut menumbuhkan emosi keagamaan yang mengarah ke politik identitas. Selanjutnya, dimensi sense of place masyarakat di Kelurahan Petamburan merasakan adanya sense of place dengan faktor yang paling dominan adalah place attachment, place dependence dan place identity. Sense of place yang dirasakan para informan sangat kuat yang membuat mereka memilih untuk tetap bermukim di Petamburan. ...... This research discusses the dynamics of identity politics and perceptions of the sense of place community in Petamburan Village. The research method used is descriptive qualitative by elaborating the theoretical basis sense of place, the concept of a religious system, and the categorization of identity politics. The results of the study found that identity politics in Petamburan was influenced by the community's religious system related to belief systems, religious ceremonial systems, and strong religious adherents. The religious culture of society makes religious leaders get a dominant role in spreading religious-political views in Petamburan. Another supporting factor is the perception of being a party directly affected by BP's policy regarding the rules for sacrificial animals and the intensification of the apartment development program which has raised public concern. These two factors foster religious emotions that lead to identity politics. Next, dimensions of sense of place The people in the Petamburan Village feel this sense of place with the most dominant factor being place attachment, place dependence, and place identity. The sense of place that the informants felt was very strong which made them choose to stay in Petamburan.

Abstrak :
Tesis ini menganalisa tentang proses media membingkai sebuah isu terkait politik identitas, dikaitkan dengan pernyataan Anies Baswedan dalam forum diskusi dengan pemimpin redaksi media massa di Surabaya, Jawa Timur yang menyatakan bahwa politik identitas merupakan praktik yang tak terhindarkan. Metode analisis menggunakan analisis framing Robert N Entman pada tayangan program Dua Arah Kompas Tv :  Episode “Politik Identitas, Jadi Jalan Pintas?” yang disiarkan secara live streaming melalui kanal Youtube Kompas TV. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Unit observasi  yang telah dipilih diteliti  dengan menggunakan Analisis Framing Robert N Entman sebagai pisau analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan pembingkaian yang dilakukan oleh Kompas TV pada channel Youtube telah sesuai dengan ideologi yang dianut, serta isu politik identitas dikonstruksi dengan nada negatif dan membentuk persepsi negatif kepada audiens. Dibentuk opini sebagai solusi dari isu tersebut, yaitu didorong untuk berkomitmen pada adu gagasan antar aktor politik yang mengikuti kontestasi politik. ......The thesis analyzes the media process of framing an issue related to identity politics, linked to Anies Baswedan's statement in a discussion forum with the chief editor of mass media in Surabaya, East Java, which stated that identity politics is an unavoidable practice. The analysis method uses Robert N Entman's framing analysis on Dua Arah Kompas Tv : Episode "Politik Identitas, Jadi Jalan Pintas?" which was broadcast via live streaming on the Kompas TV YouTube channel. Researchers used a qualitative research approach with descriptive methods. The selected observation units were examined using Robert N Entman's Framing Analysis as an analytical tool. The results of this research show that the framing carried out by Kompas TV’s YouTube channel is in accordance with the ideology adhered to, and the issue of identity politics is constructed in a negative tone and creates negative perceptions for the audience. Opinions are formed as a solution to the issue, namely being encouraged to commit to a battle of ideas between political actors participating in political contestation.

Abstrak :
Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (Brexit) menjadi salah satu kasus dari rentetan gelombang populisme global yang banyak dikaji oleh akademisi lintas disiplin, terutama ilmu sosial, politik dan budaya. Bila ditelaah melalui perspektif Ilmu Hubungan Internasional, Brexit menjadi salah satu studi kasus yang berhasil menunjukkan signifikansi berbagai bentuk wacana politik identitas dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Merujuk pada gambaran besar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur-literatur akademik yang membahas mengenai wacana politik identitas dalam Brexit. Adapun jenis literatur yang digunakan berupa berupa berupa artikel jurnal, buku dan bab dalam buku akademik. Tulisan ini adalah tinjauan literatur akademik yang menggunakan metode pengorganisasian taksonomi dengan cakupan 33 literatur akademik terakreditasi yang dikelompokkan ke dalam empat tema besar, yakni (1) Tinjauan Historis Hubungan Britania Raya dengan Eropa, (2) Aktor yang Berperan dalam Reproduksi Wacana Politik Identitas, (3) Ragam Bentuk Wacana Politik Identitas yang Muncul, dan (4) Interseksi Wacana Politik Identitas dengan Faktor Sosio-Ekonomi. Penulis menemukan bahwa faktor historis dan kejayaan masa lalu membuat independensi dan kepemimpinan yang kuat menjadi satu identitas yang berupaya dipertahankan dan Brexit merupakan upaya Britania Raya untuk dapat keluar dari tekanan Uni Eropa yang dianggap membahayakan dua hal tersebut. Pada akhirnya tulisan ini melahirkan sebuah kesimpulan, yakni ragam wacana politik identitas yang terus berkembang nantinya sangat didorong oleh kompleksitas domestik sebagai hasil dari interaksi antara aktor di tingkat elit dan di tingkat publik dalam menginterpretasikan tekanan di tingkat internasional. Kuatnya nuansa historis dalam mendorong praktik politik identitas dalam Brexit pada akhirnya membuat Brexit menjadi satu manifestasi tersendiri di mana faktor identitas mampu melampaui perhitungan rasional, terutama dalam aspek ekonomi. ......The exit of the United Kingdom from the European Union (Brexit) is one of the cases of a series of waves of global populism which has been widely studied by academics across disciplines, especially social, political and cultural sciences. When examined through the perspective of International Relations, Brexit is one of the case studies that successfully demonstrates the significance of various forms of identity political discourse in influencing a country's foreign policy. Referring to this big picture, this study aims to review academic literature that discusses the discourse of identity politics in Brexit. The type of literature used is in the form of journal articles, books and chapters in academic books. This paper is a review of academic literature that uses a taxonomic organization method covering 33 accredited academic literature which are grouped into four major themes, namely (1) Historical Review of the Relations between Great Britain and Europe, (2) Actors Playing a Role in the Reproduction of Identity Political Discourse, (3) Various Forms of Identity Political Discourse Appears, and (4) Intersection of Identity Political Discourse with Socio-Economic Factors. The author finds that historical factors and past glories have made the identity as a nation with independence and strong leadership is necessary to be maintained. Brexit is an attempt by the United Kingdom to get out of European Union pressure which is considered dangerous to these two elements. In the end, this paper gives birth to a conclusion, namely that the variety of identity politics discourse that continues to develop are strongly driven by domestic complexities as a result of interactions between actors at the elite level and at the public level in interpreting pressures at the international level. The strong historical overtones in encouraging the practice of identity politics in Brexit ultimately emphasize Brexit as a manifestation in which the identity factor was able to go beyond rational calculations, especially in the economic aspect.