Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jurnal berkala yang menyajikan tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. Analisis CSIS sendiri adalah suatu formu terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri.

Abstrak :
Untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, Indonesia menarik non-tariff trade barrier-nya atau hambatan investasi, dengan membuka akses pasar terhadap perusahaan asing untuk berinvestasi pada Industri Pertahanan Indonesia, melalui diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sebelumnya, entitas asing tidak diperbolehkan memiliki saham dalam sektor pertahanan Indonesia. Hal ini menjadi sebuah anomali, karena Indonesia memiliki opsi lain yang lebih lumrah, seperti (1) tetap menutup pasar sektor pertahanannya, dan (2) mencapai kemandirian industri pertahanan, yang merupakan antitesis dari defense investment untuk pemain asing di Indonesia. Berangkat dari anomali kebijakan yang dijelaskan di atas, penelitian ini akan mengajukan pertanyaan penelitian: “Mengapa Indonesia melakukan liberalisasi industri pertahanan dengan membuka akses pemain asing dalam industri tersebut?”. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap literatur akademis Ilmu Hubungan Internasional, karena hampir keseluruhan literatur yang membahas terkait liberalisasi industri pertahanannya dikaji menurut perspektif teori liberalisme semata. Padahal, sebagai sebuah kebijakan yang memiliki komponen internasional didalamnya, kebijakan liberalisasi menjadi perlu untuk dikaji sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Sehingga, dalam penelitian yang menggunakan analisis Foreign Policy Analysis, skripsi ini akan mengkaji bagaimana keputusan Indonesia untuk membuka pasar sektor pertahanannya kepada asing dipengaruhi oleh dua faktor utama; (1) faktor level sistemik yang ditunjukkan oleh perubahan sistemik dari unipolaritas AS menjadi multipolar, dan (2) level domestik dengan mengkaji kepentingan militer dari industri pertahanan dalam negeri, kapasitas ekonomi untuk meningkatkan skala alih teknologi, serta preferensi kebijakan Presiden Joko Widodo yang berpihak pada liberalisasi dan investasi asing. ......For the first time since the New Order era, Indonesia has lifted its non-tariff trade barrier on investment restrictions, by opening market access to foreign companies to invest in the Indonesian defense industry, through the issuance of the Job Creation Law (Omnibus Law). Previously, foreign entities were not allowed to own shares in Indonesia’s defense sectors, and only SOEs were allowed to be the lead integrator in defense procurement. This then births an anomaly in Indonesia’s policy, because Joko Widodo’s administration has other options other than liberalize the industry; such as (1) preserving the protectionism nature of its defense sector, and (2) the policy goes unaligned with the interest to achieve self-reliance in the defense industry. Based on the aforementioned policy anomaly, this research poses the research question of “Why did Indonesia liberalize its defense industry by opening access to foreign investment in the industry?”. This research will be expected to contribute to the academic literature of International Relations, since it provides a new angle of analysis. Almost all existing literature discussing the liberalization of the defense industry is examined solely from the perspective of liberal economic theory, while as a policy that has international components in it; liberalization policy needs to be examined as a part of foreign policy. By utilizing the Foreign Policy Analysis, this thesis will analyse how Indonesia’s decision to open up its defense sectors to foreigners is influenced by two main factors: (1) systemic level indicated by the systemic change of U.S. Unipolarity to multipolarity, and (2) domestic-level factors by examining the military interests of the domestic defense industry, economic capacity to enhance technology transfer, and policy preferences of President Joko Widodo who is in favor of liberalization and foreign investment.

Abstrak :
Tesis ini akan memfokuskan pada implikasi kebijakan suaka atau keimigrasian Perdana Menteri John Howard dan Tony Abbott yang berasal dari Partai Liberal di Australia terhadap Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk memahami variabel dominan yang mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan suaka atau keimigrasian di Australia, kecenderungan umum perilaku politik keimigrasian di negeri kangguru tersebut, dan implikasinya terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia dalam kurun waktu pemerintahan kedua Perdana Menteri diatas melalui beberapa kasus politik, yaitu Tampa (2001), Papua (2006), dan Operasi Kedaulatan Perbatasan (2013-sekarang). Berbicara masalah politik keimigrasian di Australia, terdapat beberapa variabel terkait masalah tersebut. Bob Birrell (2001), salah satu pakar terkemuka mengenai masalah politik keimigrasian di Australia mengatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu masalah kepentingan, masalah hak-hak migran dan masalah kekuasaan negara. Ketiganya merupakan variabel dominan yang dapat digunakan untuk memahami politik keimigrasian diAustralia. Isu keimigrasian di Australia sangat rentan terhadap masalah politisasi, khususnya kepentingan politik domestik di negara tersebut. Politik internasional merupakan kelanjutan dari politik domestik. Politik domestik menjadi latar belakang kebijakan luar negeri suatu negara. Salah satu aspek politik domestik yang sering terkait dengan kasus internasional adalah dinamika berupa pertarungan atau konflik politik. Penanganan kasus Tampa dan Papua oleh John Howard, maupun kasus kebijakan Operasi Kedaulatan Perbatasannya Tony Abbott adalah contoh konkrit hasil dinamika politik domestik Australia tersebut. Politik keimigrasian di Australia adalah kombinasi antara kepentingan politik domestik serta kepentingan Internasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian atau Migration Act 1958 dengan beberapa amandemen parsialnya. Selain itu, momentum pemilihan umum kiranya dapat menjadi faktor determinan dalam melihat konsistensi kepemimpinan liberal Howard atau Abbott dalam menerapkan kebijakan keimigrasian atau suaka melalui referensi beberapa kasus diatas, serta implikasinya terhadap Indonesia. Australia cenderung melihat lingkungan sekitarnya dengan mata orang asing, merasa superioritas dan melihat negara-tetangga di kawasannya dengan ketakutan dan kecurigaan. Sebaliknya negara-negara sekitarnya memandang Australia bertindak seperti kekuatan kolonial. Peningkatan hubungan baik dengan Indonesia sangat diperlukan karena pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan meskipun dalam kondisi konflik.

---

This thesis will focus on the policy implications of asylum or immigration Prime Minister John Howard and Tony Abbott from the Liberal Party in Australia against Indonesia. This research aims to understand the dominant variables that affect the process of formulation and implementation of asylum or immigration policies in Australia, general trend of political behavior immigration in the kangaroo country, and the implications for bilateral relations with the Indonesian government within both the Prime Minister on through several political cases, the Tampa (2001), Papua (2006), Operation Sovereignty and Border (2013-present). Talking about immigration politics in Australia, there are several variables related to the problem. Bob Birrell (2001), one of the leading experts on the issue of immigration politics in Australia said that there are at least three (3) main elements that must be considered, that is a matter of interest, issues of migrant rights and issues of state power. All three are the dominant variables that can be used to understand the politics of immigration in Australia's immigration Australia. The issues highly vulnerable to politicization, particularly domestic political interests in the country. International politics is a continuation of domestic politics. Domestic politics into the background of a country's foreign policy. One aspect that is often related to domestic politics with international cases is the dynamic form of battle or political conflict. Handling cases of Tampa and Papua by John Howard, as well as the case of Operation Sovereignty borders policy Tony Abbott is a concrete example of the results of the Australian domestic political dynamics. Immigration politics in Australia is a combination of domestic political interests and international interests outlined in the legislation on immigration or the Migration Act 1958 with some amendments partial. In addition, the momentum seems to be a general election determinant factor in seeing consistency Howard or Abbott's liberal leadership in implementing immigration or asylum policy by reference some cases above, and the implications for Indonesia. Australia tend to look at the surrounding environment with the eyes of strangers, feeling of superiority and see neighboring countries in the region with fear and suspicion. Instead surrounding states saw Australia acting like a colonial power. Improved relations with Indonesia are very necessary because basically every country need each other even in conditions of conflict.