Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Abstrak :
Desa memiliki wewenang untuk bertanggung jawab dalam membina kekuasaannya secara mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, hal ini didasari oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa disertai dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi penyelewengan anggaran, salah satu jenis anggaran yang menjadi fokus penelitian adalah dana desa. Berdasarkan teori elite capture oleh Diya Dutta yaitu dalam proses desentralisasi atas kuasa yang dimiliki seorang elit politik dapat melakukan penyelewengan anggaran dengan dorongan dari kondisi internal dan eksternal desa. Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan dengan metode kualitatif melalui teknik wawancara mendalam sejalan dengan teori elite capture bahwa kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Pasir Eurih pada tahun 2018 disebabkan oleh fungsi pengawasan BPD yang lemah, bentuk pengawasan dan partisipasi masyarakat yang tidak berjalan dengan baik dan tata kelola pemerintahan desa yang tidak didasarkan oleh penerapan prinsip good governance yaitu transparansi, responsif dan akuntabel. Beberapa penyebab tersebut membuka peluang terjadinya kasus korupsi yang masuk ke dalam fenomena elite capture. ......The village has the authority to be responsible for fostering its power independently which is carried out by the Village Government and BPD, this is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In running the government, village development and empowerment is accompanied by a budget provided by the Central Government. However, in practice there are still many budget irregularities. One type of budget that is the focus of research is village funds. Based on the theory of elite capture by Diya Dutta, namely in the process of decentralization of power owned by a political elite, they can commit budget fraud with encouragement from the internal and external conditions of the village. Based on the findings of researchers conducted using qualitative methods through in-depth interview techniques in line with the elite capture theory that the village fund corruption case committed by the Village Head of Pasir Eurih in 2018 was caused by a weak BPD supervisory function, forms of supervision and community participation that did not go well and village governance that is not based on the application of good governance principles, namely transparency, responsiveness and accountability. Some of these causes open opportunities for corruption cases to enter the elite capture phenomenon.

Abstrak :
ABSTRAK
Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Batuceper merupakan dua kecamatan yang berada di Kota Tangerang dengan karakteristik yang berbeda. Kecamatan Tangerang dikenal sebagai wilayah pusat Kota Tangerang yang diperuntukkan bagi perdagangan dan jasa. Sedangkan Kecamatan Batuceper terletak di pinggiran Kota Tangerang dan diperuntukkan sebagai kawasan industri. Perbedaan karakteristik wilayah ini mempengaruhi partisipasi masyarakatnya dalam pemungutan suara pada pilkada. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif keruangan. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan ketertarikan akan isu, baik pemilih di wilayah politik suasana pedesaan-perkotaan, maupun pemilih di wilayah politik dominasi pengusahakaryawan, cenderung lebih tertarik pada isu jangka pendek, yakni isu mengenai kesejahteraan masyarakat dan lapangan pekerjaan. Berkaitan dengan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota Tangerang 2013, terdapat persepsi pemilih bernada negatif terhadap salah satu kandidat di wilayah politik suasana perkotaan dan wilayah politik dominasi pengusaha, dimana wilayah tersebut tingkat partisipasinya hanya mencapai 60%. Sementara itu, di wilayah politik suasana pedesaan dan wilayah politik dominasi karyawan, tingkat partisipasi mencapai di atas 60%. Namun tidak ada persepsi negatif di wilayah politik tersebut.

---

ABSTRACT