Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The district of Lumajang in the year 2005 has launched a policy which was named halty community development movement (GERBANGMAS) and implementated throught integrated health post...."

"ABSTRAKMeskipun peranannya semakin strategis dalam lansekap global maupun nasional, dinamika internal dalam manajemen Non Governmental Organization (NGO) masih sangat sedikit diteliti. Melalui data kuantitatif dari 64 responden yang dianalisa dengan metode Structural Equation Modelling (SEM), penelitian ini menganalisa efek moderasi perception of organization politic dalam hubungan antara political skill dan career success. Sebagai temuannya, political skill tidak secara signifikan berhubungan dengan career success dan bahwa perception of organization politic memoderasi hubungan kedua variabel tersebut dalam tingkat yang tidak signifikan. Temuan ini dapat menjadi panduan bagi praktisi yang terlibat dalam aktivitas manajemen sebuah LSM serta sebagai penelitian awalan telah membuka ruang bagi munculnya penelitian-penelitian lain dengan tema sejenis pada area yang meskipun demikian penting, belum banyak diekplorasi ini.

---

ABSTRACTDespite of the emergence of its strategic role in both, globally and in Indonesia?s context, very little known about the internal dynamics of Non Governmental Organization (NGO) management. Through quantitative data obtained from 64 respondent analyzed with Structural Equation Modelling (SEM) method, this study has examined the moderating effect of perception of organization politic in political skill-career success relationship. As the outputs, political skill and career success relationship was insignificant and perception of organization politic insignificantly moderated the relationship. The findings of this study can be utilize by practitioners involving in NGO management and as a pilot research, has open the possibilities of further researchs in this area which event though important, yet still under examined."

"Health problems in districts can be caused by political dynamics in a decentralized era. This study analyzes the political dimension in health policy making in districts in East Java. Phenomenological qualitative approach is used with case study design. The results showed that political interests affect planning-budgeting, selection of executive officers, and procurement of goods and services in the health sector. Head of the health district office and director of the district hospital act as the agent whereas the district mayor and the legislature act as the principles. Not only principle-agent relationship is influenced by relationship between institutions and interpersonal relationship, it is also inflenced by personal values of the political elite and actor concerning health issue. Those three factors influence and intervene the decision space in health policy making. Non-political elites such as business people and invisible hand also influence the decision space. Political skill, a term which has no relation whatsoever in practical politics behavior that refers to a package of specific strategies and skills which in this case assists health policy actor in achieving public health main goals, directs policy making in accordance with health normative goal. Political skill should be adopted as a prerequisite competence for district-level structural officials in health sector.

---

Masalah kesehatan kabupaten/kota dapat disebabkan oleh dinamika politik di era desentralisasi. Penelitian ini menganalisis dimensi politik dalam penentuan kebijakan kesehatan kabupaten/kota di Jawa Timur. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan dengan rancangan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan politik mewarnai perencanaan-penganggaran, penentuan pejabat dan pengadaan barang-jasa di sektor kesehatan. Kepala dinas kesehatan dan direktur RSUD merupakan agen sedangkan kepala daerah dan DPRD adalah prinsipal. Selain dipengaruhi oleh hubungan antarkelembagaan dan hubungan interpersonal, pola hubungan prinsipal-agen yang ada juga dipengaruhi oleh personal values elit dan aktor politik tentang kesehatan. Ketiga hal tersebut secara bersama dapat memengaruhi dan mengganggu decision space pada proses penentuan kebijakan kesehatan. Kehadiran elit nonpolitik yaitu pelaku bisnis dan the invisible hand juga mempengaruhi decision space tersebut. Political skill sebagai sebuah paket strategi dan ketrampilan yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan demi tercapainya tujuan utama kesehatan masyarakat dan tidak berkaitan sama sekali dengan perilaku politik praktis yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan mengarahkan penentuan kebijakan sesuai tujuan normatif kesehatan. Parameter political skill hendaknya diadopsi sebagai syarat kompetensi bagi pejabat struktural di kabupaten/kota, khususnya di sektor kesehatan."