Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan reklamasi Teluk Jakarta adalah isu yang saat ini menjadi perdebatan publik. Perdebatan ini diperkuat oleh isu-isu lingkungan, marginalisasi kelompok-kelompok tertentu, pengaturan otoritas dan juga korupsi dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Beberapa lembaga pemerintah pusat dan provinsi mengambil sikap berbeda tentang masalah ini. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan lingkungan dalam reklamasi Teluk Jakarta dengan pendekatan ekologi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan lingkungan reklamasi Teluk Jakarta dan studi literatur. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan reklamasi Teluk Jakarta menciptakan konflik antara pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih peraturan otoritas reklamasi Teluk Jakarta serta perbedaan dalam sikap dan kepentingan di antara para pemangku kepentingan. Dalam pendekatan ekologi politik, kebijakan reklamasi Teluk Jakarta telah gagal mengakomodasi ketiga kepentingan tersebut, yaitu kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan. Konflik yang terjadi juga menyebabkan kelalaian yang tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga memperburuk dampak sosial dan ekonomi.

---

ABSTRACT
The Jakarta Bay reclamation policy is an issue that is currently a public debate. This debate is strengthened by environmental issues, the marginalization of certain groups, the regulation of authority and also corruption in the Jakarta Bay Reclamation project. Some central and provincial government institutions take different stances on the issue. The first objective of this research is to analyse environmental policy in reclamation of Jakarta Bay with the approach of political ecology. This research uses a qualitative approach. The data were obtained from in depth interviews with stakeholders involved in the policy making of the Jakarta Bay reclamation environment and the literature study. This study concludes that the Jakarta Bay reclamation policy creates a conflict between the central and provincial governments. This is due to the overlapping regulation of Jakarta Bay reclamation authority as well as differences in attitude and interests among stakeholders. In the approach of political ecology, the Jakarta Bay reclamation policy has failed to accommodate the three interests, are social, economic and environmental interests. The conflicts that occur also cause an omission that not only harms the economy but worsens the social and economic impact.

Abstrak :
Kerangka kerja ekologi politik feminis bisa digunakan untuk melihat konstruksi ruang dan gender dalam suatu wilayah terkait penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pertanian dan hutan. Pada masyarakat yang memiliki pola ladang gilir balik, fungsi dan pemanfaatan ruang sumber daya pertaniannya bisa berbeda pada waktu-waktu tertentu dan ini tidak mudah untuk digambarkan dalam kartografi karena itu perlu narasi untuk menjelaskannya. Berdasarkan aturan adat masyarakat Meratus, tidak ada perbedaan hak antara perempuan dan laki-laki terkait dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya pertanian dan hutan. Terkait pembagian peran dan kerja dalam keluarga dan masyarakat, posisi perempuan bisa berbeda. Di dalam keluarga, perempuan berperan untuk mengurus rumah dan anak, sementara untuk laki-laki adalah mencari nafkah. Di dalam kegiatan bersama di dalam balai adat, saat pelaksaan aruh, posisi perempuan dan laki-laki adalah sama. Mereka bekerja sama untuk mempersiapkan semua keperluan perlengkapan aruh dan sajian yang akan dimakan bersama-sama. Domestikasi peran perempuan dalam keluarga membuat perempuan sulit menjadi pemimpin atau menempati posisi penting dalam kelembagaan adat. ......The feminist political ecology framework can be used to look at the spatial and gender constructions in an area related to the control, use, and management of agricultural and forest resources. In a society that has a pattern of shifting cultivation, the function and spatial use of agricultural resources can be different at certain times and this is not easy to describe in cartography therefore it needs a narrative to explain it. Based on the customary rules or the adat law of the Meratus community, there is no difference in rights between women and men regarding the control, utilization, and management of agricultural and forest resources. Regarding the division of roles and work in the family and society, the position of women can be different. In the family, women have a role to take care of the house and children, while for men it is to earn a living. In joint activities in the traditional hall, during the implementation of aruh, the position of women and men is the same. They work together to prepare all the necessities of spirit equipment and dishes that will be eaten together. Domestication of women's roles in the family has made it difficult for women to become leaders or occupy important positions in customary institutions

Abstrak :
Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana perempuan Kamoro beradaptasi terhadap perubahan lingkungan berdasarkan kajian terhadap pengalaman individu perempuan Kamoro dengan budayanya yang matriarkhal dalam interaksiya dengan kondisi ekologisnya yang rusak. Kerangka analisis yang dipakai adalah politik ekologi feminis. Metode penelitian ini adalah studi kasus feminis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan observasi. Hasil analisis memberikan kesimpulan tiga hal yakni: pertama, perempuan Kamoro memiliki cara beradaptasi tertentu terhadap perubahan ekosistimnya. Cara beradaptasi itu mengacu pada gendered knowledge, gendered environmental rigths and responsibilities dan gendered environmental grass roots political activism. Kedua, cara pandang tentang dan memperlakukan alam dan perempuan sebagai objek telah mengganggu relasi dan peran laki-laki, perempuan, dan alam. Akibatnya adalah kerusakan ekologi dan ketidakberdayaan perempuan. Ketiga, relasi perempuan dan alam adalah sebuah relasi yang penting. Penelitian ini menyarankan: pertama, pemerintah perlu kaji kembali paradigma pembangunan, pemerintahan yang demokratis dan transparansi sehingga memungkinkan kontrol masyarakat, dalam era otonomi ada bagi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Kedua, PTFI perlu mempertimbangkan prinsip keadilan gender yang proposional dan berperspektif gender dalam program pemberdayaan masyarakat dan mengacu pada cara perempuan Kamoro melakukan adaptasi atas perubahan ekosistimnya. Ketiga, perempuan Kamoro berhenti melakukan internalisasi nilai sebagai pencari nafkah, mengkaji kembali bentuk-bentuk penindasan bagi perempuan Kamoro dalam budaya, untuk melahirkan kembali cara pandang baru tentang relasi perempuan, alam, dan laki-laki yang lebih harmonis, serta perempuan Kamoro membangun kekuatan kolektif yang independen dan mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak. ......The focus of the research is to explain how Kamoro women adapt to the environmental changes based on a study on the individual daily life experiences of Kamoro women with their matriarchal culture in interaction with the damaged ecological condition. The research method used is a Feminist Political Ecology. The data are collected by conducting in-depth interview, involved supervision, and observation. The result of the analysis suggests three conclusions. First, Kamoro women possess a certain method of condition to face the changes in the ecosystem. This method of adaptation refers to the gender knowledge, gendered environmental rights and responsibilities as well as gendered environmental grassroots political activism. Second, the view point on and the treatment toward nature and women as the subject have disrupted the relation and the role of men, women, and nature. It results in the damaged ecology and powerlessness in women. Third, relation between women and nature is an important relation. The research proposes a number of suggestions: First, the government needs to review the paradigm of development, the democratic and transparent government, so that the community control can be carried out, and in the area of regional autonomy the local wisdom is considered in the management of environment. Second, PTFI needs to consider the principle of gender justice which is proportional and has gender perspective in the community development program and which refers to the method used by Kamoro women to adapt to the changes in the ecosystem. Third, Kamoro women cease to do the value internalization as a financial provider, review the kinds of oppression against Kamoro women in the area of culture, in order to relive a new viewpoint on a more harmonious relation among women, nature, and men, and Kamoro women should build an independent, collective power and develop their network with various parties.

Abstrak :
Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia, yang memiliki ratusan, bahkan ribuan, sungai dan anak sungai. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, dengan panjang 1.143 kilometer, merupakan sungai terpanjang di Indonesia, yang selama berabad-abad telah membentuk masyarakat yang berkebudayaan sungai, dalam wujud kota-kota tepi sungai dari hulu hingga hilir sungai-sungainya. Dengan mengangkat 'lanting', salah satu bentuk permukiman tepi sungai di Kalimantan, penelitian ini ingin mengungkap fenomena kehadiran permukiman tepi sungai dalam konstitusi masyarakat perkotaan di Kalimantan. Ekologi politik digunakan sebagai pendekatan untuk mengungkap proses-proses sosial, ekonomi dan politik serta lingkungan pada permukiman lanting, untuk memberikan makna yang lebih mendalam terhadap hubungan kota dan sungai, yang merupakan representasi hubungan manusia dan alam yang kompleks. Lokasi studi adalah Kota Sintang, Kalimantan Barat. Penelitian di lapangan dilaksanakan dalam rentang waktu Oktober 2016 hingga Januari 2018. Partisipan berjumlah 25 orang, dengan penentuan partisipan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling, untuk menghasilkan sampel ilustratif. Data-data diolah dengan mengikuti kaidah teori beralas klasik (classic grounded theory), yang meliputi tahapan pengodean terbuka, penyusunan kategori dan properti (sub kategori) serta kategori inti, yang dijalin oleh proses penulisan memo dan perbandingan konstan hingga mencapai tahap saturasi. Penelitian ini menghasilkan usulan teori substantif baru yaitu 'urbanisme jejaring berbasis sungai' atau 'urbanisme dendritik' yang menawarkan cara pandang baru dalam memahami permukiman tepi air perkotaan sebagai manifestasi dari 'nexus' sosial-ekonomi-politik-lingkungan yang kompleks. ......Borneo is the third-largest island in the world, boasting hundreds, if not thousands, of rivers and tributaries. The Kapuas River in West Kalimantan, with a length of 1,143 kilometers, is the longest river in Indonesia, which for centuries has shaped the culture of the community. By using 'lanting', a form of a river settlement in Kalimantan, this study aims to reveal the phenomenon of the river settlements in the constitution of urban society. Political ecology is used as an approach to reveal social, economic, and political as well as environmental processes in the lanting settlement, to give a deeper understanding of the relationship between the city and the river, which represents a complex relationship between human and nature. The study was conducted in Sintang City, West Kalimantan. In carrying out this research, the Glaserian grounded theory method is used. Field research was carried out in the period from October 2016 to January 2018, at two lanting settlements in Sintang City: Pasar Durian and Tanjung Puri, with 25 participants, which were chosen following the purposive and snowball sampling. This research produces a new substantive theory, 'river-based network urbanism' or 'dendritic urbanism' which offers a new perspective in understanding urban waterfront settlements as a manifestation of a complex socio-economic-political-environmental 'nexus'. The political ecology itself can be seen as a novelty to fill the methodological gap in architectural research and urban settlement studies.

Abstrak :
Tropical forest management (TFM) has become increasingly globalized since the end of the Cold War. This article examines how Cambodian forest management, long supported by international organizations, has failed. The focus here is on complicit mechanisms of international efforts in the failure of Cambodia’s forest management, rather than on well-clarified domestic politico-economic structures. Paradoxical facets of international support for Cambodia’s forest management are also elucidated. Major efforts by international stakeholders to introduce sustainable forest management (SFM) in Cambodia included projects and programs supported by the World Bank and other organizations from the 1990s to the 2000s. These included the reform of commercial logging concessions based on international standards and the introduction of community forestry based on different models. However, Cambodia continued to undergo severe deforestation in the 2010s, due to destructive timber harvesting and monoculture plantation development by groups connected with the ruling party and authoritarian states, and cash crop cultivation by local farmers, as a result of failed international efforts. Those unsuccessful efforts stemmed from dissonance among international stakeholders on how to support SFM in Cambodia and other developing countries. The failure suggests two paradoxical facets of the current globalized, pluralized TFM, particularly in developing countries like Cambodia. First, forest management in developing countries is difficult to improve as there are many stakeholders with different interests to be coordinated. Second, authoritarian political parties and states can benefit from unsuccessful TFM

Abstrak :
Banda adalah cerminan wilayah yang mengalami proses penguasaan sumber daya alam pada masa kolonial. Setelah kolonialisasi berakhir, penguasaan sumber daya tidak hanya terletak pada konteks sumber daya alam yang dikategorikan sebagai komoditi. Muncul heritage tourism sebagai subyek kontestasi baru pada kehidupan Banda saat ini. Melalui fenomena tersebut, tesis ini berargumen bahwa proses penguasaan sumber daya heritage tourism memunculkan model kepemimpinan yang dapat dikategorikan sebagai “big man”. Selanjutnya, konsep political ecology yang lazim dipahami sebagai sebentuk proses atau keputusan politik yang dapat berpengaruh pada lingkungan, juga dapat diterapkan pada konteks heritage tourism di Banda yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kondisi ekologis yang terdampak dari adanya proses politik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, serta didukung studi literatur dan studi berbasis internet. ......Banda is an area that experienced the process of dominating natural resources during the colonial period. After the era of colonialism ended, the form of control is not only about natural resources, which categorized as commodities. Heritage tourism emerged as a new form of control in Banda. This thesis argue, heritage tourism construct new leadership model that called “big man”. To elaborate heritage tourism, this thesis use the concept of political ecology which is understood as political process or decision that affect to the environment. Data collection uses field research method, literature studies, and internet-based studies.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses terbentuknya aktivisme perempuan tani dalam gerakan perlawanan petani lokal terhadap pembangunan pabrik semen dan eksploitasi karst di Pegunungan Karst Kendeng Utara, Jawa Tengah. Tulisan ini berargumen bahwa pengalaman lokal berbasis gender dalam bentuk pengetahuan untuk bertahan hidup dan pengelolaan sumber daya ekonomi dalam rumah tangga membentuk kepentingan berbasis gender yang berpengaruh pada terbentuknya kesadaran kritis mengenai krisis sosial-ekologi yang terjadi di Pegunungan Kendeng Utara. Kesadaran kritis tersebut berperan untuk mendorong perempuan terlibat dan mengartikulasikan kepentingannya melalui gerakan perlawanan. Untuk melihat permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep Politik Ekologi Feminis untuk meninjau dimensi gender dalam gerakan perlawanan petani, dan bagaimana pengalaman lokal berbasis gender membentuk perspektif pengelolaan sumber daya alam yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Identitas organik tersebut dimobilisasi melalui simbol Ibu Bumi yang digunakan untuk melegitimasi gerakan perlawanan mereka. Untuk memahami bagaimana gerakan tolak semen memobilisasi simbol dan narasi untuk mengartikulasikan identitas dan kepentingan mereka, penelitian ini menggunakan pendekatan gerakan sosial baru GSB dan struktur kesempatan politik.

---

ABSTRACT
This study aims to explain the formation of peasant women activism in a collective resistance against the construction of cement factory and karst exploitation in North Kendeng Mountains, Central Java. This paper argues that the resistance is gendered and there are two factor that influences the process the form of local knowledge for survival and economic resource management that shapes critical awareness about socio ecological crisis in North Kendeng Mountains. These awareness encourages peasant women to be involved in and articulate their interests through the resistance movement. This research uses the concept of Feminist Political Ecology to understand the gendered response in social and ecological change, and how gendered local experiences shapes gender differentiated perspective in natural resource management. These organic identities are mobilized through feminine notion of Mother Earth which they uses to legitimise their resistance against environmental destruction. To understand how the movement mobilize symbol and narrative to articulate their identities and interests mdash rather than struggle over social and economic factor mdash this research uses New Social Movement NSM framework and political opportunity structure.

Abstrak :
The aim of this paper is to understand the political aspects of environmental degradation in developing countries. The data was collected through library and internet research.

Abstrak :
The thesis explores the actual processes of interaction between global and local actors regarding marine conservation and aquaculture development. The objective of the thesis is to analyse the collaboration, friction, and the cultural-historical, social, political, and economic contestations of the value and meaning of conservation from the perspectives of the district governmental agencies, the district head, local entrepreneurs and industry, and the international NGO. Concentrating on the dynamics of this global-local interface this thesis adds to existing literature because it helps us to understand why global environmental networks often face contention and even fail to be effective in their attempts to implement regulations or standards for a more sustainable production of coastal resources. The data were gathered during long-term anthropological fieldwork combining a political-ecology approach with environmental anthropology.

Abstrak :
Meningkatnya kebutuhan berbagai negara di dunia akan CPO berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap produksi buah kelapa sawit. Konflik yang terjadi antara Korporasi dan masyarakat adat Suku Anak Dalam di Batang Hari merupakan konflik yang terjadi akibat perebutan akses terhadap sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis hubungan pemerintah, korporasi dan masyarakat dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara PT. Asiatic Persada dan masyarakat adat suku anak dalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam perspektif ekologi politik, konflik yang terjadi merupakan konflik dalam memperebutkan akses terhadap sumber daya yang membuat masyarakat menjadi landless dan termarjinalkan secara ekonomi dan sosial. Hubungan antara tiga aktor yang terlibat langsung dalam konflik memperlihatkan perusahaan lebih mendominasi dan berkuasa atas pemerintah dan masyarakat. ...... With the growing number of demands from nations across the globe for Crude Palm Oil is bringing result on the increase of pressure to the production of palm fruit. The conflict happened between corporation and indigenous people, suku anak dalam, in Batang Hari is a contest for the access to natural resource. This research was conducted by using qualitative method which inted to analyze the relation among government, corporation and society in resolving conflict between PT. Asiatic Persada and indigenous people, suku anak dalam. The result of research reveals that in ecological politic perspective, the conflict occurred as the result of the contest for the access to natural resource which made suku anak dalam become landless dan marginalized economically and socially. The relation among the three stakeholders involved in conflict shows that corporation is more dominating and become more powerful than government and society.