Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pasca reformasi 1998, terjadi pertambahan jumlah partai politik yang signifikan di Indonesia, diikuti juga dengan pertambahan jumlah gerakan underbow nya. Termasuk disini Kelompok Pergerakan Mahasiswa UI yang meliputi ; Kelompok Tarbiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang cukup dominan. Tahun 2012, terjadi fenomena calon tunggal dalam Pemira IKM UI 2012 yang mengindikasikan terjadinya dominasi oleh salah satu kelompok dalam persaingan politik yang terjadi. Penelitian ini membahas perubahan teritorial persaingan politik antar kelompok pergerakan mahasiswa di UI yang terjadi pada Tahun 2012. Dengan menggunakan pendekatan territoality (upaya menguasai wilayah) dan teritorial yang meliputi Heartland (Wilayah jantung pergerakan) dan Rimland (Wilayah gerak pergerakan) tiap-tiap kelompok. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis isi, meaning, dan life history dari perspektif spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teritorial persaingan politik didominasi oleh kelompok yang berhasil memiliki territoality lebih besar sehingga mampu menguasai teritorial heartland dan rimland lebih luas. Territoality lebih besar dapat dicapai dengan menguasai organisasi intra kampus. Teritorial persaingan politik terkuat berada di wilayah yang heartland antar kelompoknya berada di area yang sama, hal ini terjadi di wilayah Fakultas Hukum (FH). Pemira 2012 menghasilkan fakta bahwa kemenangannya masih didominasi oleh salah satu kelompok sehingga membuat perubahan teritorial persaingan yang terjadi tergolong rendah. Hal ini berdampak terhadap dua kelompok lainnya yang mengalami stagnasi sehingga menyebabkan pola keruangan heartland-rimland mereka tidak berubah sama sekali.

---

After The Reform of 1998, there was added a significant number of political parties in Indonesia, followed by the increase of its underbow movement. Included here, Group of UI Student Movement; Tarbiyah Group, The Muslim Students Association, and The Indonesian Islamic Students Movement, which is quite dominant. In 2012, there was a phenomenon of single candidates in The Student Election of UI in 2012, which indicates domination by one group in a political competition going on. This study discusses the territotial change of political competition among a group of UI students movement that occurred in 2012. By using the approach territoality (effort control of the territory) and territories that include Heartland (area of main movement) and Rimland (regional motion movement) of each group. This study use qualitative method whose content, meaning, and life history analysis with a spatial perspective. The results showed that the territorial of political competition is dominated by the groups which have a greater territoality so as to master the wider territorial heartland and rimland. Greater territoality can be achieved with master intra-campus organization. The territorial of strongest political competition is located in region whose each of group's heartland areas are in the same area, this is the case in the Faculty of Law (FH). UI Student Election 2012 resulted in the fact that the victory is still dominated by one group, it makes the territotial change of political competition is going low. This has implications for the other two groups that have stagnated, causing spatial patterns of their heartland-Rimland have not changed at all.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetisi politik, dalam hal ini konsentrasi partai politik dan fragmentasi pemerintahan, terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD. Penelitian ini menggunakan data panel tahunan dari 509 pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2009-2017 yang kemudian dianalisa dengan regresi logistik biner dan OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetisi politik, dalam hal ini fragmentasi pemerintahan, secara signifikan meningkatkan peluang keterlambatan penetapan APBD. Sedangkan pengujian tambahan atas pengaruh kompetisi politik terhadap lamanya hari keterlambatan APBD menunjukkan bahwa kompetisi politik memiliki pengaruh yang tidak konsisten terhadap lamanya hari keterlambatan APBD. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi lamanya keterlambatan penetapan APBD dibawah 120 hari adalah konsentrasi partai politik, opini BPK, anggaran belanja dan kemandirian keuangan daerah. Sedangkan keterlambatan penetapan APBD yang lebih dari 120 hari dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang ada. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk membentuk perundang-undangan secara khusus mengenai keterlambatan penetapan APBD, yang mengatur mekanisme check and balances dalam proses penganggaran di daerah, serta menetapkan reward and punishment yang lebih tegas terkait ketepatan waktu penetapan APBD. ......This study aims to find out how the effect of political competition, in this case the concentration of political parties and government fragmentation, on the probability of regional budget delays. This study uses annual panel data from 509 local governments for the period 2009-2017 which is then analyzed with binary logistic regression. The results show that political competition, in this case the fragmentation of government, significantly increases the opportunity of regional budget delays. An additional examination held on the effect of political competition on the duration of regional budget delays shows that political competition has an inconsistent effect on duration of delays. Factors predicted to influence the duration of regional budget delays that is less than 120 days are the concentration of political parties, BPK opinion, budgetary expenditures and regional independence. Meanwhile, the regional budget delays that is more than 120 days is influenced by factors other than the existing variables. This study recommends the government to establish specific regulation about regional budget delays, which regulates the check and balance mechanism in the regional budgeting process, as well as implements reward and punishment regarding the timeliness of regional budget.

Abstrak :
Pengungkapan informasi disclosure merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah incumbent kepada publik. Salah satu bentuk pengungkapan informasi yang disampaikan oleh kepala daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintah daerah ILPPD yang disampaikan melalui website/internet. Hubungan yang terjadi antara kepala daerah incumbent dan publik merupakan hubungan agensi politik. Implikasinya muncul permasalahan insentif dalam pemberian informasi kepada publik. Tujuan penelitian ini adalah mengindentifikasi faktor-faktor yang menjadi insentif kepala daerah kepala daerah incumbent dalam mengungkapkan ILPPD pada periode pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan kepala daerah incumbent untuk mengungkapkan ILPPD melalui website/internet dipengaruhi secara positif dengan kompetisi politik dan elektabilitas kepala daerah incumbent.Insentif kepala daerah incumbent tersebut juga dipengaruhi secara positif dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengungkapan sukarela ILPPD melalui website/internet memberikan tambahan informasi bahwa incumbent mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan peyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya tingkat legitimasi dan tekanan monitoring/pengawasan lembaga legislatif daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ILPPD. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya efek moderasi kompetisi politik terhadap hubungan antara kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan kemungkinan mengungkapkan ILPPD. Ketika kompetisi politik meningkat, kemungkinan kepala daerah incumbent untuk mempublikasikan ILPPD melalui website/internet sebagai sinyal bahwa pengelolaan keuangannya baik, cenderung melemah karena kepala daerah incumbent dihadapkan pada risiko informasi yang diungkapkan tersebut dinilai untuk menutupi kelemahan kepala daerah incumbent atau informasi tambahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kandidat kepala daerah lainnya. Kontribusi penelitian ini adalah pengungkapan informasi tidak hanya dibutuhkan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kepala daerah incumbent, tetapi juga memberikan sinyal atas kemampuan incumbent kepada pemilih. Faktor politik berpengaruh terhadap kemungkinan pengungkapan informasi, disisi lain faktor tersebut juga dapat mendisiplinkan kepala daerah incumbent dalam mengungkapkan informasi kepada publik sebagai voters.

---

Disclosure is a form of accountability to the public by incumbent of the local government. One form of disclosure submitted by the incumbent of local government is performance information of administration delivered through the website. The relationship between the regional head of the incumbent and the public is a political agency relationships. The implication appears incentive problems in the provision of information to the public. The purpose of this study is to identify factors that give incentives for incumbents to publish performance information on administration of local government on the website during the local government election period. The results show that the chances of incumbents to reveal performance information on administration of local government on the website is positively influenced by political competition and electability of incumbents. Incentives are also positively influenced by the quality of the accountability of financial management and the quality of the performance of local government processes. Performance information on administration of local government on the website provides additional information that the incumbent has the ability in financial management and administration areas. On the other hands, level of legitimacy and pressure of monitoring supervision of regional legislative bodies do not affect the disclosure of performances information on administration of local government on the website. The study also showed that the moderating effect of political competition on the relationship between the quality of accountability in financial management with the possibility to disclose performance information on administration of local government on the website. When political competition increased, the possibility of incumbents to publish performance information on administration of local government on the website as a signal that its financial management is good, tends to weaken as incumbents exposed to the risk of the information disclosed is considered to cover the weaknesses of incumbent or additional information can be utilized by other candidates. The contribution of this study is that disclosure is not only needed in order to meet the accountability of the incumbent, but also provide a signal on the ability of the incumbent to the electorate. Political competition affects the likelihood of disclosure, on the other hand that factor can also discipline the incumbent in disclosing information to the public as voters.

Abstrak :
Penyusunan Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris peran BPK dan DPRD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengusulkan pengukuran secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan karakteristik kualitatif. Penelitian ini menggunakan sampel LKPD pada periode 2016-2017 yang telah memenuhi kriteria, dengan total akhir observasi 984 LKPD. Kualitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan konten analisis berdasarkan karakteristik kualitatif dan pemberian skor untuk setiap item. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa BPK berperan dalam membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pemberian rekomendasi yang tepat dan dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Untuk kompetisi politik, penelitian ini tidak menemukan hasil yang signifikan. Namun, pengujian tambahan menunjukkan bahwa kompetisi politik pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada berhubungan positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. ......This study aims to empirically examine the role of BPK and DPRD in improving the quality of financial reports by proposing direct measurements quality of financial reports based on the qualitative characteristics. This study used LKPD as a samples in 2016-2017 that met the criteria, with a total observation of 984 LKPD. Quality of local government financial reports measure with content analysis based on the qualitative characteristics and each item will be given score. The results of this study also indicate that the BPK has a role in assisting local governments to improve the quality of their financial reports through the appropriate recommendations and can be followed up by local governments. For political competition, this study did not find significant results. However, additional testing shows that political competition in local governments that organize election (pilkada) is significantly positive related to the quality of financial.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja pemerintah daerah dan political budget belanja bantuan sosial (bansos) berpengaruh terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Juga untuk membuktikan apakah kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kinerja dan political budget bansos terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja terutama kinerja pendidikan dan political budget belanja bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh langsung (direct effect)  terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil ini sesuai dengan temuan Brender (2003), Happy (1992) juga James dan John  (2006) serta Boyne (2009). Kompetisi politik berperan signifikan bagi perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja pendidikan dan kesehatan serta political budget bansos. Kapasitas keuangan daerah yang menunjukkan ragam program yang dapat dilakukan oleh kepala daerah juga berperan meningkatkan perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja. Tetapi ketika kapasitas keuangan daerah diuji bersama political budget bansos tidak berpengaruh signifikan meningkatkan perolehan suara incumbent.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence whether the local governments' performance and the political budget for social assistance spending affect the incumbents' regional heads votes in the local election. Also to prove whether political competition and municipal financial capacity are factors moderate the influence of performance and political budget. Research results show that hat educational performance and social assistance spending directly influence the incumbents' votes. These results are consistent with  Brender (2003), Happy (1992), James & John (2006) and Boyne (2009). Political competition plays a significant role in incumbent votes when tested along with educational and health performance and social assistance spending. municipal financial capacity and performance also plays a role in increasing incumbents' votes, but not with the political budget.