Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan praktek siklus anggaran politik pada pemilihan langsung kepala daerah tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia melalui perbedaan jumlah guru honorer pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Dengan menggunakan data jumlah guru honorer di seluruh kabupaten/kota di Indonesia kecuali Jakarta (pemilihan tidak langsung) selang tahun 2014-2018, didapati bahwa terdapat perbedaan dalam jumlah guru honorer khususnya di tingkat SD dan SMP antara Kabupaten/Kota yang berada pada tahun politik dengan yang tidak berada pada tahun politik, dimana perbedaan ini membuktikan adanya praktek siklus anggaran politik seperti pada teori Rogoff (1990) dan hasil yang ditemukan oleh Sjahrir et al (2013) serta Coelho et al (2006)."

"Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan fiskal dalam rangka membantu melaksanakan otonomi daerah. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini memengaruhi tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Namun, ada pola political budget cycle cenderung mendistrupsi kebijakan desentralisasi fiskal yang tercermin dari alokasi yang berlebihan pada jenis anggaran tertentu menjelang masa pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap efisiensi anggaran dengan turut mempertimbangkan faktor political budget cycle (PBC) sebagai salah satu indikator yang dapat melemahkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan data dari 490 kabupaten dan kota dalam kurun waktu 2010 hingga 2018 dan melakukan estimasi efisiensi menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), serta metode Fixed Effect Model (FEM) sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan adanya kehadiran pola PBC pada pemerintah daerah akan melemahkan dampak positif dari desentralisasi fiskal sisi penerimaan dan memperparah dampak negatif dari desentralisasi fiskal sisi pengeluaran terhadap efisiensi anggaran.

---

The decentralization fiscal policy is one fiscal policy that shifts responsibility to local government to encourage regional autonomy. In implementation, this policy might affect local budget efficiency in allocating fiscal budgets to boost local development. However, the presence of political budget cycle (PBC) tends to disrupt fiscal decentralization policy with excessive budget allocation on certain budget during local election. This study examines the effect of decentralization policy on budget efficiency by considering the presence of the political budget cycle (PBC) as one of the indicators that can interfere with the policy. Furthermore, to assess the research question, this study utilizes data from 490 cities during 2010-2018. It estimates efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA) Model and Fixed Effect Model (FEM) for the main estimation. The result shows that PBC presence will weaken the positive effect of the revenue side and exacerbate the negative effect of the spending-side of fiscal decentralization on budget efficiency."

"ABSTRACTThis study examines the existence of local budget utilization behaviour by incumbents who have politically interested policies, since they have motive to attract prospective voters. this study focuses on 254 provincial and districts/cities in Indonesia which held simultaneous regional head election in 2015. it analyses targeted expenditures that have highly visible to please voters, and allegedly affect vote-share results, such as budget deficits, total spending, investment spending, discretionary funds include its sub components: grants, social aids, and financial aids. according to the results obtained, there is no indication of politically driven fiscal policy by incumbent candidates in almost all spending categories. However, there is a positive and significant relationship between the regions that have incumbents and grant expenditure subcategory behaviour. This finding indicates that this category expenditure is still popular among incumbents to stimulate citizens and gain sufficient vote-share later on."

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara berkembang yang telah lama menerapkan sistem demokrasi, namun masih relatif baru dalam menerapkan pemilihan langsung terutama pada tingkat pemerintah daerah. Hal ini memberikan peluang bagi munculnya motif dan perilaku politikus yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan golongannya melalui kebijakan fiskal jangka pendek. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Berdasarkan hasil analisis terhadap 34 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2006 s.d 2017, belanja hibah secara umum naik pada tahun Pilkada dan hanya naik pada satu tahun sebelumnya ketika petahana kembali maju dalam Pilkada berikutnya, serta kondisi ini tidak terjadi pada alokasi belanja bantuan sosial dan belanja modal. Hal ini dapat terjadi pada petahana dengan kompetensi yang baik maupun buruk dan tidak terdapat kecenderungan pada wilayah tertentu di Indonesia. Selisih antara rata-rata rasio belanja hibah terhadap realisasi total belanja selama periode 2006-2017 dengan tahun Pilkada sebesar 2,2 dan satu tahun sebelumnya sebesar 0,6. Belanja hibah memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dengan pengaruh yang lebih cepat dan mudah dirasakan oleh masyarakat serta dapat ditargetkan kepada kelompok pemilih tertentu. Alokasi belanja hibah memiliki pengaruh kausal positif signifikan terhadap PDRB. Namun, tingkat partisipasi pemilih berkorelasi negatif signifikan terhadap belanja hibah terutama pada tahun Pilkada dan satu tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki informasi terhadap performa petahana kurang memiliki ketertarikan terhadap belanja hibah khususnya pada tahun menjelang Pilkada. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan peningkatan pengawasan alokasi Belanja Hibah agar lebih selektif dengan peruntukan khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan pembatasan jenis penggunaan dan golongan penerima belanja hibah dengan tidak lagi diperuntukan bagi organisasi kemasyarakatan.

---

ABSTRACTIndonesia is a developing country that has long implemented a democratic system but is still relatively new in its application especially at the local level. This condition provides an opportunity for the emergence of motives and behaviors of politicians aimed at maintaining the power or interests of his group through short term fiscal policy. These actions can be done through increased allocation of grant, social assistance, and capital expenditure. Based on the results of the analysis on 34 provinces in Indonesia during 2006 2017, the allocation of grants generally increase in the election year and only increased one year earlier if the incumbent runs again for the next election, and this condition did not occur in social assistance and capital expenditure. This can happen to the incumbent with good or bad competencies and there is no tendency in certain regions in Indonesia. The difference between the average ratio of grant to total expenditure realization during the period 2006 2017 with elections year was 2.2 and one year earlier by 0.6 . Grant has more flexible characteristics with a more immediate and easily perceived influence by the community and can be targeted to a specific group of voters. The allocation of the grant has a significant positive causal effect on GRDP. However, voters turnout significantly negatively correlated to grant, especially in the election years and one year earlier. This result shows that informed voters have less interest in grant especially in the year leading up to elections. Therefore, the authors recommend the central government for improving the supervision of grant allocation to be more selective with specific designations for the welfare of the community and limit the types of usage and recipient by no longer given to community organizations."

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan dan mengukur Political Budget Cycles di Tingkat Provinsi, PBC diproksikan dengan adanya pengaruh positif dummy petahana terhadap peningkatan komponen Belanja Tertentu BT yang merupakan akumulasi belanja hibah, bansos dan bantuan keuangan, menjelang tahun pemilihan. Guna mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan estimasi fixed effect model dengan data panel, dengan periode mulai dari tahun 2010 s.d. 2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi Politcal Budget Cycles pada Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi. Variabel PAD, DAU dan Government Size, menunjukan pengaruh positif terhadap peningkatan komponen BT, sedangkan tingkat demokratisasi yang ditunjukan oleh Ideks Demokrasi Indonesia IDI Provinsi dan Kemiskinan menunjukan hubungan negatif terhadap komponen BT, namun untuk variabel kemiskinan hubungannya tidak signifikan. Penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Pusat menyempurnakan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan belanja daerah yang berpotensi digunakan sebagai instrumen oportunistik Petahana guna memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus lebih ketat lagi dalam melakukan review Rancangan Perda RAPBD Provinsi khususnya menjelang tahun politik. Pemerintah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan kualitas demokratisasi ditingkat lokal agar penyelenggaraan Pilkada semakin berkualitas kedepannya.

---

This study aims to explain and measure the Political Budget Cycles at the Provincial Level during the perion of 2010 s.d. 2016. PBC is proxied by the positive influence of dummy incumbent on the BT Expenditure accumulation of grant, social assistance, and financial aid in the local election year. This research is a quantitative research with panel data regression aproach,. The results showed that we find significant political budget cycles PBC for Indonesian local direct election at provincial level. The PAD, DAU and Government Size variables positively and significant influence to BT Expenditure, while the Poverty and democratization level index IDI shows negative relation to the BT Expenditure. This paper recommends the central government to improve the regulation on local financial management and regional expenditure policy which has potential to be used as an opportunistic political instrument in order to win the local election. Central Government Ministry of Home Affairs should be more strict in reviewing the draft of local regulation on local income and expenditure budgets, especially before the political year."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik hubungan antara perencanaan terhadap praktek political budget cycle pada anggaran pemerintah daerah peserta Pilkada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Dengan menggunakan fixed effect metode least square dummy variables, penelitian ini menganalisis hubungan pengeluaran pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi, anggaran fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur dengan perilaku political budget cycle setelah mempertimbangkan peran perencanaan. Hasil studi menemukan bahwa terdapat konsistensi perencanaan dengan penganggaran dapat mengendalikan diskresi kepala daerah terhadap peningkatan maupun penurunan pengeluaran anggaran baik pada dua tahun sebelum pemilu, satu tahun sebelum pemilu maupun pada tahun penyelenggaraan pemilu. Besaran penurunan dan peningkatan tersebut berbeda antar jenis pengeluaran. Pada tahun penyelenggaraan pilkada dan satu tahun sebelum pelaksanaan pilkada, terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja modal, sedangkan pada dua tahun sebelum pelaksanaan pilkada terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja pegawai. Hubungan perencanaan dengan political budget cycle signifikan pada dua tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja berikut yaitu fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi infrastuktur sedangkan hubungan perencanaan dengan political budget cycle signifikan pada satu tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja modal dan belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi

---

This study aims to find empirical evidence of the relationship between planning and the practice of political budget cycles in local government which held simultaneous regional head election in 2017 and 2018. By using the fixed-effect method of least square dummy variables, this study analyzes the relationship between local government spending including personnel expenditure, capital expenditure, spending on social assistance, grants and subsidies, budgeting for education functions, health functions and infrastructure functions with the behaviour of the political budget cycle after considering the role of planning. The results found that consistency between planning and budgeting can control regional heads' discretion on the increase and decrease in budget expenditures both in the two years before the election, one year before the election and election year. The magnitude of the reduction and increase differs between types of expenditure. In an election year and one year before, there was a significant increase in the allocation of capital expenditures, while in the two years before election there was a significant increase in the allocation of personnel expenditure. The relationship between planning and the political budget cycle is significant in two years before the election for the following expenditure allocations, namely the education function, health function, and infrastructure function, while the relationship between planning and the political budget cycle is significant in one year before the election for the allocation of capital expenditure and social assistance expenditure, grants and subsidy"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori political budget cycle (PBC) di Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Selain itu juga dianalisis bagaimana pengaruh perubahan komposisi belanja dalam political budget cycle tersebut terhadap kerugian daerah. Kerugian daerah merupakan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan dalam hasil audit oleh BPK RI. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan tingkat kabupaten dan kota periode tahun 2014 s.d. 2019. Spesifikasi model panel data fixed effect digunakan untuk menguji keberadaan fenomena political budget cycle di Indonesia. Selanjutnya, model tobit digunakan untuk mengestimasi dampak perubahan komposisi belanja dalam PBC terhadap kerugian daerah. Berdasarkan hasil empiris, ditemukan bukti sebagai berikut: (1) fenomena PBC terjadi di Indonesia terutama pada belanja hibah, belanja barang, dan belanja modal; (2) tidak ditemukan perbedaan perilaku PBC antara kepala daerah petahana yang kembali mengikuti pilkada dengan kepala daerah petahana yang tidak mengikuti pilkada; (3) PBC menjelang pilkada dapat meningkatkan kerugian daerah; (4) kerugian daerah yang rendah dapat meningkatkan peluang petahana memenangkan pilkada.

---

This study aims to test the theory of political budget cycle (PBC) in Indonesia as one of the largest democracies in the world. It is also analyzed the effect of changes in the composition of expenditure in the PBC on regional losses. Regional losses are irregularities in regional finance management found in the results of an audit by BPK RI. In this study, the data used are at the municipalities levels for the period 2014 to 2019. Fixed effect panel data specification model is used to test existence of political budget cycle phenomenon in Indonesia. Furthermore, the tobit model is used to estimate the impact of changes in the composition of expenditure in PBC on regional losses. Based on empirical results, the following evidence is found: (1) PBC phenomenon occurs in Indonesia, especially in donation, goods, and capital expenditure; (2) There was no difference in PBC behavior between region having re-running incumbent and regions that have last-period incumbent; (3) The existence of PBC tends to increase regional losses; (4) A low level of regional losses can increase the chances of the incumbent winning the elections."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti praktek politisasi anggaran di Indonesia dengan menguji hubungan antara keberadaan petahana pada pilkada serentak tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terhadap bantuan keuangan di pedesaan. Berdasarkan data bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota bagi desa. Dengan menggunakan data bantuan keuangan desa yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2013 hingga 2021, penelitian ini melakukan analisis regresi dengan menggunakan model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa politisasi anggaran justru terjadi pada tahun-tahun menjelang pilkada serentak. Keberadaan petahana tingkat kabupaten/kota secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya proporsi bantuan keuangan pada satu tahun dan dua tahun sebelum pilkada. Sebaliknya, pada tahun pilkada, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara adanya petahana dan alokasi bantuan keuangan bagi desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bantuan keuangan bagi desa justru terjadi di tahun-tahun sebelum pilkada.

---

This study aims to inquire the existence of the political budget cycle in Indonesia by examining the relationship between the presence of an incumbent during the simultaneous district/city level elections in 2015, 2017, 2018 and 2020 and district governments financial assistant towards villages. Using the village financial assistant data at the district/city level for the period of the year of 2013 to 2021, this study conducts a regression analysis with a random effect model. The results showed that the political budget cycle occured before the election year. The existence of an incumbent at district/city level is significantly correlated with an increase in village financial assistant in one or two years prior to the election. Meanwhile, in the election year, there is no significant relationship between the presence of an incumbent and the allocation of village financial assistant. The finding shows that the political budget cycle on village financial assistant took place in the years prior to election."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja pemerintah daerah dan political budget belanja bantuan sosial (bansos) berpengaruh terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Juga untuk membuktikan apakah kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kinerja dan political budget bansos terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja terutama kinerja pendidikan dan political budget belanja bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh langsung (direct effect)  terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil ini sesuai dengan temuan Brender (2003), Happy (1992) juga James dan John  (2006) serta Boyne (2009). Kompetisi politik berperan signifikan bagi perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja pendidikan dan kesehatan serta political budget bansos. Kapasitas keuangan daerah yang menunjukkan ragam program yang dapat dilakukan oleh kepala daerah juga berperan meningkatkan perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja. Tetapi ketika kapasitas keuangan daerah diuji bersama political budget bansos tidak berpengaruh signifikan meningkatkan perolehan suara incumbent.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence whether the local governments' performance and the political budget for social assistance spending affect the incumbents' regional heads votes in the local election. Also to prove whether political competition and municipal financial capacity are factors moderate the influence of performance and political budget.Research results show that hat educational performance and social assistance spending directly influence the incumbents' votes. These results are consistent with  Brender (2003), Happy (1992), James & John (2006) and Boyne (2009). Political competition plays a significant role in incumbent votes when tested along with educational and health performance and social assistance spending. municipal financial capacity and performance also plays a role in increasing incumbents' votes, but not with the political budget."

"This study aims to test the Political Budget Cycle (PBC) in Indonesia as one of the world's largest democracies, specifically testing the presence of PBC across types of local government expenditures. This study further analyzed the effect of changes in expenditure composition during election years on financial local government losses. The financial losses are defined as irregularities in regional finance management found in the Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK) audit report. This study uses the data at the district and city levels (local expenditures and financial losses) from 2014 to 2019 and adopts a fixed-effect panel data specification. The empirical estimations show the following evidence: (1) PBC phenomenon occurs in Indonesia, especially on government grants (belanja hibah), expenditure on goods and services, and capital expenditures; (2) There was no difference in PBC behavior between a region having an incumbent running for re-election and a region with incumbents from the previous election; (3) The existence of PBC tend to increase local government (financial) losses."