Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi awal dekade sembilan puluhan terjadi pergeseran buruh atau angkatan kerja. Jumlah buruh yang bekerja di sektor industri makin bertambah jumlahnya. Dengan bertambahnya buruh yang bekerja di industri dan mempunyai hubungan kerja, maka masalah hubungan buruh dengan manajemen atau hubungan industrial yang dikenal dengan istilah labour manajement relations atau industrial relations makin penting. Dunlop mengemukakan ada tiga pelaku hubungan industrial yaitu : buruh, manajemen dan pemerintah. Interaksi dari ketiga pelaku hubungan industrial dapat mempertahankan, mengubah atau membuat baru dari the rules of the workplace (aturan di tempat kerja). Dahrendorf berpendapat bahwa adanya dekomposisi buruh, dekomposisi modal dan kelas menengah baru menyebabkan perubahan di masyarakat industri. Studi ini mau menjelaskan aspek politik dari perubahan aturan di tempat kerja selama dekade sembilan puluhan sampai awal dua ribuan di tingkat nasional dan dampaknya ke daerah tingkat Kabupaten/Kotamadya dan tingkat perusahaan. Studi ini mau menjelaskan berapa jauh teori Dunlop dan Dahrendorf terwujud selama masa waktu tersebut di atas. Perkembangan ekonomi Indonesia dari industri subtitusi import masuk ke orientasi export. Dengan berorientasi export berarti produk-produk industri Indonesia akan masuk ke pasar internasional. Dalam rangka perkembangan industri tersebut, Indonesia mendapat kemudahan mengeksport produknya ke Amerika Serikat. Posisi seperti ini menyebabkan Indonesia harus mempertimbangkan tuntutan dari internasional agar masalah-masalah hubungan industrial di Indonesia memenuhi standard perburuhan internasional. Studi ini mau menjelaskan kaitan tuntutan standard perburuhan internasional dari luar negeri dengan perubahan dari aturan di tempat kerja. Sejak awal pemerintahan Soeharto ada kelompok yang masuk dalam aliran pemikiran kritis pluralis. Kelonipok ini menuntut pelaksanaan hukum, mengurangi peran pemerintah dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Pembangunan selama dua puluh lima tahun melahirkan lebih banyak orang yang kritis dan menuntut hak-haknya. Studi ini mau melihat kaitan budaya politik buruh dan perubahan aturan di tempat kerja."

"Fenomena konflik elit menjelang SI MPR 2001 yang tajam dan mendalam merupakan daya tarik tersendiri bagi media massa. Pengamatan awal memperlihatkan, pemberitaan beberapa media berkaitan dengan konflik elit tersebut cenderung memihak. Media menampilkan realitas sesuai dengan bingkai yang dikonstruksi, sehingga terdapat aspek yang ditekankan, dibesarkan, disamarkan atau bahkan dihilangkan. Dampaknya, terdapat pihak yang diuntungkan atau dirugikan oleh pemberitaan media tersebut.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dikaji adalah: "Bagaimanakah konstruksi realitas tentang konflik elit politik menjelang SI MPR 2001 ditampilkan dalam bentuk berita oleh dua media nasional, Kompas dan Republika? Tujuan penelitiannya adalah: (1) menganalisis bingkai pemberitaan yang ditampilkan Kompas dan Repubiika, tentang konflik elit politik menjelang SI MPR 2001; (2) Mengetahui dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang menjadi konteks dari berita pada periode tersebut; (3) Melihat kecenderungan pemberitaan Kompas dan Republika, dengan mengungkap, isu, individu, atau kelompok yang lebih diberi akses, dan diuntungkan dengan pemberitaan mereka yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertarungan wacana pada tataran publik.Perspektif metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah perspektif konstruktivis yang beranggapan bahwa realitas adalah hasil konstruksi. Metode penelitiannya adalah analisis isi kualitatif. Sementara, metode analisis yang dipergunakan adalah analisis pembingkaian (framing analyis) dengan model analisis framing dari Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki (1993), meliputi perangkat: struktur sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Satuan analisisnya adalah berita (hard news), meliputi: (1) memorandum l DPR; (2) Jawaban Presiden terhadap memorandum 1; (3) Memorandum II DPR; (4) Gagalnya pertemuan Presiden dan Pimpinan Parpol; (5) Percepatan SI MPR; (6) Penolakan Presiden hadiri SI; (7) Dekrit Presiden.Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini dipayungi oleh perspektif konstruktivisme. Teori konstruksi sosial atas realitas, dan teori komunikasi politik merupakan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini.Hasil penelitian pertama, berkaitan dengan bingkai pemberitaan. (1) Pemberian memorandum 1 dibingkai Kompas: "upaya proses pelanggaran hukum", bingkai Republika: "saran agar Presiden non aktif"; (2) Jawaban Presiden terhadap memorandum I, dibingkai Kompas: "perlunya Presiden melakukan kompromi poiltik", Republika membingkainya: "jawaban Presiden tidak komprehensif karena menghindari soal Bulog"; (3) Memorandum II, dibingkai Kompas: "waktu Presiden satu bulan untuk memperbaiki kinerjanya oleh Republika dibingkai: "memorandum II merupakan kesempatan terakhir untuk Presiden; (4) Gagalnya pertemuan Bogor, dimaknai Kompas: "gagalnya upaya rekonsiliasi Presiden", oleh Republika dimaknai: "pimpinan parpol segan bertemu presiden"; (5) Percepatan SI, dibingkai Kompas: "SI jadi dilaksanakan oleh Republika dimaknai: "MPR bersidang menentukan pelaksanaan SI MPR (6) Penolakan Presiden hadiri SI MPR, dibingkai Kompas: "sikap Presiden dan PKB hadapi percepatan SI", Republika membingkai: "sikap lawan politik Presiden hadapi penolakan Presiden hadiri SI MPR"; (7). Isu dekrit dimaknai Kompas: "Presiden berlakukan dekrit", bingkai Republika: ?sikap konfrontatif Presiden direspon dengan rencana pengangkatan Mega jadi Presiden?.Kedua: Peristiwa-peristiwa yang menjadi konteks dari berita pada periode tersebut adalah kebebasan pers era reformasi, fenomena konflik elit, dan hubungan elit politik (Presiden) dengan NU juga PKB.Ketiga, Kecenderungan pemberitaan Kompas dan Republika berkaitan dengan beberapa isu yang diteliti, Kompas berusaha menampilkan pemberitaan yang netral dan tidak berpihak. Kompas lebih banyak mengkomodasi pernyataan Presiden, mereka yang tidak berlawanan dengan Presiden atau yang netral. Isu yang ditekankan adalah penyelesaian konflik baik dengan kompromi maupun rekonsiliasi. Sementara Republika, lebih menekankan aspek kesalahan Presiden. Isu yang ditekankan dalam adalah Presiden sebaiknya non aktif dan mengundurkan diri karena legitimasinya sudah habis. Yang Iebih diberi akses oleh Republika adalah Amien Rais sebagai sumber berita dan beberapa pernyataan dari lawan politik Presiden. Sumber berita dapat memberikan legitimasi dan delegitimasi terhadap seorang komunikator politik tertentu. Sumber berita yang diakses Republika cenderung memberikan delegitimasi pada Presiden Abdurrahman Wahid.Bagi studi mendatang, untuk mengungkap konflik politik di media massa, secara metodologis direkomendasikan menggunakan analisis wacana kritis. Asumsinya adalah karena analisis wacana kritis dengan analisis yang holistik (bukan hanya pada level teks) diharapkan dapat mengungkap realitas konflik beserta ideologi yang tersembunyi di baliknya secara lebih tajam dan mendalam."