Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This paper discusses about the phenomenon of mediation representation of political actors in media agenda. The focus is how and what issues the actor was mediated. Newspapers samples are Media Indonesia; Kompas; Rakyat Merdeka; and Republika. Data were collected through content analysis in the tradition of agenda setting. The findings show the communication process through media agenda by media organizations is based on the phenomenon showed a relatively complete communications process. Media seems trying to show who the communicator and who became a communicant in the communication process. Related to this, in the context of the political system, the political superstructure components communicator element is more dominant than communicators in infra component of the political structure. While the elements of the communicant, according the findings indicate that the component supra political structures that (the government) was also more than the infra component of the political structure (non-government). There are five types of predicate actors that were targeted communication by communicator earlier. However, it seems the level from the Ministry institutions to village became the most widely mediated editor. Academically, for the implementation of similar future studies should include a review of related phenomena involving the public agenda so that the relevance of the phenomenon of mediating between two actors can be known. Practically, the study's findings are expected to help increase media literacy among readers of the newspaper media.

Paper ini membahas fenomena representasi mediasi aktor politik dalam pengagendaan media. Fokusnya pada bagaimana dan pada isu apa saja para aktor itu dimediasikan. Suratkabar sampelnya adalah Media Indonesia ; Kompas; Rakyat Merdeka; dan Republika. Data dikumpulkan melalui metode content analysis dalam tradisi agenda setting. Temuan memperlihatkan proses komunikasi melalui pengagendaan media oleh organisasi media berdasarkan fenomenanya memperlihat sebuah proses komunikasi yang relatif lengkap. Media tampak berupaya menunjukkan siapa yang menjadi komunikator dan siapa yang menjadi komunikan dalam suatu proses komunikasi itu. Terkait dengan ini, maka dalam konteks sistem politik, unsur komunikator komponen suprastruktur politik itu lebih dominan ketimbang komunikator dalam komponen infra struktur politik. Sementara pada unsur komunikan, sesuai temuan menunjukkan bahwa komponen supra sruktur politik (pemerintah) itu juga lebih banyak dari pada komponen infra struktur politik (non pemerintah) . Ada lima jenis predikat aktor yang menjadi sasaran komunikasi komunikator tadi. Namun demikian tampaknya predikat Lembaga pemerintah setingkat Kementerian s/d Kelurahan) menjadi paling banyak dimediasi redaksi. Secara akademik, untuk pelaksanaan penelitian yang sejenis ke depannya hendaknya menyertakan telaah terkait fenomena agenda publik agar relevansi menyangkut fenomena mediasi aktor di antara keduanya dapat diketahui. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu peningkatan literasi media di kalangan pembaca media suratkabar.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menjabarkan mengenai peran dan fungsi information and communication technologies (ICTs) sebagai pemicu pemberontakan. Revolusi Mesir yang terjadi pada awal 2011 tidak jarang disebut sebagai ?The Social Media Revolution?. Dalam revolusi itu, masyarakat sipil Mesir berhasil melengserkan presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun. Dalam kurun waktu itu, Mubarak memberlakukan emergency law yang melegitimasi terjadinya tindakan-tindakan secara arbitrer oleh aparat keamanan negara, terutama kepolisian. Berbagai tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh kepolisian Mesir terdokumentasikan dan tersebarluaskan di ranah cyberspace melalui penggunaan ICTs. Sebelum lengser, Mubarak memutuskan untuk melakukan shutdown (mematikan jaringan internet dan komunikasi) untuk mengurangi political dissent. Melalui proliferasi penggunaan ICTs, masyarakat sipil Mesir mampu mentransformasikan dirinya sebagai aktor signifikan yang memiliki peran dalam perubahan politik negaranya (disebut sebagai meta power oleh J. P. Singh). Tidak hanya mereka, adapun berbagai aktor lainnya yang mengalami transformasi dalam ranah politik akibat adanya revolusi yang dipicu oleh ICTs. Melalui akses terhadap cyberspace, masyarakat Mesir terfasilitasi untuk melakukan interaksi dan juga persuasi. Sebagai salah satu bentuk soft power menurut Joseph S. Nye, persuasi yang berhasil ditingkatkan pada ranah cyberspace akhirnya mampu memobilisasi massa untuk turun ke Tahrir Square. Walau keluhan dan ketidakpuasan masyarakat kepada rezim Mubarak sangat beragam, penggunaan ICTs dan akses terhadap cyberspace membantu para aktivis untuk memfokuskan perhatian masyarakat luas pada isu tertentu yang mengandung unsur keakraban secara luas sehingga menggalang dukungan dalam jumlah yang semakin besar pula. Tindakan pemerintah untuk melakukan shutdown menunjukkan bahwa mereka sudah mengakui pentingnya peranan ICTs dalam memfasilitasi masyarakat sipil dalam mengorganisir dan melakukan pemberontakan. Walau begitu, tindakan itu justru memperkuat posisi masyarakat di dunia internasional sebagai pihak yang dirampas haknya untuk memperoleh akses dan informasi. Menjadi penting untuk melihat strategi yang digunakan oleh masyarakat Mesir dan faktor apa saja yang mendukung ataupun melemahkan posisi mereka dalam rangka melengserkan Hosni Mubarak sebagai presiden dan menuju pembentukan negara demokratis yang ideal.

---

ABSTRACT
This thesis outlines the role and functions of information and communication technologies (ICTs) as a driving force of an upheaval. The Egyptian Revolution that occured in early 2011 is often named ?The Social Media Revolution?. In the revolution, the Egyptian civil society succeeded in deposing President Hosni Mubarak who has been in power for 30 years. During that time, Mubarak imposed the emergency law, which legitimized arbitrary actions from state security apparatus, namely the national police. Various acts of violence and human right violations committed by the Egyptian police were documented and spread in cyberspace through the use of ICTs. Before stepping down as President, Mubarak decided to conduct a shutdown (turning off the internet and communication networks) to reduce political dissent. Through the proliferation of ICTs use, the Egyptian civil society were able to transform themselves to become a significant actor with a role in changing Egypt?s political situation (known as meta power by J. P. Singh). In addition to the civil society in general, there were other specific actors who transformed into having roles in the political realm as a result of the revolution driven by ICTs. By having access towards cyberspace, the Egyptian civil society were facilitated in interaction and persuasion. Known as one form of soft power by Joseph S. Nye, the improved level of persuasion in the realm of cyberspace succeeded in mobilizing the masses to Tahrir Square. Although there were very diverse grievances from the civil society aimed at the Mubarak regime, the use of ICTs and access towards cyberspace supported activists to focus society?s attention on a certain isu that contained elements of familiarity in order to gain support in even larger numbers. The Egyptian government?s decision to conduct a shutdown shows that they themselves recognize the importance of the role of ICTs in facilitating the civil society in organization and upheaval. Even so, the government?s action instead strengthened the civil society?s position in the international community since they were deprived of their rights towards access and information. It then becomes significant to view the strategy used by the Egyptian people and the factors that support and also undermine their position in order to overthrow Hosni Mubarak as President, and towards the establishment of an ideally democratic Egypt.