Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tokoh K.H. Sjam'un dari Banten yang dikaji di sini, melanjutkan perjuangan masyarakat dengan damai yang berorientasi pada keseimbangan hidup melalui pendidikan kader pejuang yang patriotis. Perjuangan dalam bidang pendidikan yang dipilih oleh tokoh K.H. Sjam'un. Memfokuskan sejarah pada seorang tokoh pemimpin perjuangan lokal di Banten tentang gagasan dan perjuangannya dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk membina kesadaran masyarakatnya tentang arti kemerdekaan maupun dalam mempertahankan kemerdekaan. Bertitik tolak mengenai persoalan di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana latar belakang kehidupan K.H. Sjam'un?, Bagaimana gagasan pembaharuan keagamaan di pesantren yang ia dirikan pada tahun 1916? Dan bagaimana aktifitas perjuangan politiknya pada periode 1916-1949? Dalam peneltian ini, penulis mempunyai lingkup permasalahan yang hendak di capai, yaitu: Untuk mengetahui latar belakang kehidupan K.H. Sjam'un. Untuk mengetahui gagasan pembaharuan keagamaan di pesantren yang dirintisnya sejak tahun 1916. Untuk mengetahui aktifitas kiprah politik K.H. Sjam'un pada tahun 1916-1949. Kerangka teori yang digunakan dalam peneltian ini, adalah metodologi teori strukturis dan teori colective action yang dijelaskan oleh Charles Tilly. Untuk mencapai penulisan K.H. Sjam'un dengan melalui metode sejarah. Langkah-langkah itu adalah tahapan pengumpulan data atau sumber. Sebagai langkah awal untuk mengumpulkan sumber-sumber di sekitar objek maupun informasi langsung mengenai K.H. Sjam'un, kemudian sumber-sumber dikritik melalui kritik sumber. Tahapan berikutnya adalah penulisan sebagai tahap akhir dari prosedur penelitian ini. Dari peneltian ini dapat penulis simpulkan bahwa K.H. Sjam'un merupakan cucu K.H. Wasjid yang berhasil diselamatkan dari kejaran pemerintahan Hindia Belanda sehingga masih dapat meneruskan ide perjuangannya. Gagasan pembaharuan yang dinginkannya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan berpikir yang melatar belakangi perlawanannya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jejak politiknya dapat ditandai pada jabatan-jabatan penting yang pernah didudukinya sejak pendudukan Jepang adalah sebagai tentara Peta, masa revolusi sebagai Ketua BKR Karesidenan Banten, sebagai Panglima Divisi 100011 pada Tentara Keamanan Rakyat (TKR), sebagai komandan Brigade I Tirtayasa pada Tentara Republik Indonesia dan posisi terakhirnya adalah menjadi Bupati Serang.

Abstrak :
Dalam sejarah politik di Indonesia, Oei Tjoe Tat tercatat sebagai kelompok "integrasionis", yang memiliki konsep kebangsaan Indonesia non-rasial. Kegiatan politiknya bermula di kalangan peranakan Tionghoa yang ditandai dengan keterlibatan dirinya dalam berbagai organisasi peranakan. Sebutlah misalnya, Sin Ming Hui, Partai Politik Tionghoa (PPT), Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI), dan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI).

Pada permulaan demokrasi terpimpin (1959), Oei Tjoe Tat bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo). Sejak saat ini kegiatan politik Oei Tjoe Tat meluas dan mulai meninggalkan politik etnis. Kegiatannya tidak saja lagi untuk kalangan peranakan Tionghoa, tetapi sudah pada persoalan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan karenanya Oei Tjoe Tat pantas mendapat respek Presiden, sehingga diangkat sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora {1965-1966).

Tampilnya Del Tjoe Tat dalam jajaran elite politik Indonesia tentu saja punya keunikan tersendiri. ia bukanlah seorang yang dikenal sebagai politikus sebagaimana peranakan lainnya (Siauw Giok Tjhan, Thio Thiam Tjong, Tan Po Goan, dan lain-lain). Kegiatannya justru lebih banyak dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi rupanya Presiden punya pertimbangan khusus. Oei Tjoe Tat dinilai telah mengindonesia dan aktif menyumbang demi perjalanan revolusi (baca kepentingan pemerintah Soekarno). Perilaku politiknya di Konstituante yang pro pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945 adalah contohnya. Kemudian setelah terjadi peristiwa kerusuhan Mei 1963, Oei Tjoe Tat termasuk orang yang bersuara keras menentang kontra revolusi. Di samping itu, faktor pendidikan kesarjanaan hukumnya turut memperkuat pilihan Presiden. Keteguhan pendirian dan konsisten dengan sikap membuat Presiden mempercayainya, bahkan O.G. Roeder menyebut Oei Tjoe Tat sebagai "fellow traveller Soekarno". Dari sini pula Oei Tjoe Tat dipercaya mengemban tugas-tugas kenegaraan yang bersifat rahasia (peka).

Meskipun demikian, Oei Tjoe Tat tidaklah luput dari berbagai persoalan rumit, baik politis atau pun sosial. Apa yang popular dengan masalah Tionghoa adalah salah satu yang harus dicarikan pemecahannya oleh Oei Tjoe Tat. Oei ditugaskan dalam bidang hubungan masyarakat, imigrasi, kewarganegaraan, lembaga tinggi negara, kebijakan dalam negeri dan keamanan. Adakalanya Oei Tjoe Tat terpaksa mengorbankan prinsip dasarnya sebagai pejuang hak azasi manusia, demi kepentingan politik pemerintah yang mengangkatnya. Apakah hal ini disebabkan oleh kesadaran sebagai minoritas yang cendrung selalu mendukung pemerintah yang berkuasa, atau karena memang seorang menteri harus seperti itu (sudah menjadi tugas) ? Belum lagi berbagai tindakan politis yang tidak selalu nenghargai hak azasi dan menjurus diskriminasi. Kesemua itu membawa diri Oei Tjoe Tat dalam posisi yang penuh dilema.

Dalam tesis ini akan dicoba menggambarkan perkembangan sikap politik Oei Tjoe Tat pada khususnya, dan politik peranakan Tionghoa pada umumnya, dari awal keterlibatannya dalam organisasi peranakan tahun 1946 sampai Oei Tjoe Tat ditahan pada tahun 1966 karena dituduh "subversi". Selama periode tersebut dapat diperoleh gambaran tentang masalah-masalah atau aspek-aspek tertentu dari masyarakat Tionghoa Indonesia di pentas politik Indonesia melalui kisah kehidupan seorang peranakannya (Oei Tjoe Tat).