Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis dengan judul "Penyelesaian Sengketa Partai Politik : Studi kasus terhadap sengketa partai politik setelah pemilu Tahun 2004" ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris dengan titik berat pada penelitian normatif. Seperti kita ketahui pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga Negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas dalam hal ini. Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Namun, apa yang terjadi di Indonesia, keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi ini belum dapat terwujudkan secara benar-benar. Hal ini karena banyak partai politik yang masih saja bersengketa demi mempertahankan dan melanggengkan "kekuasaan" mereka. Semenjak diberlakukan Undang-undang Nomor 31 tahun 2002' tentang Partai Politik, telah ada pengaturan mengenai peradilan perkara partai politik dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam intern kepengurusan partai politik. Sengketa partai politik yang terjadi ini antara lain bisa mengenai sengketa yang terjadi intern partai politik, sengketa antara partai politik dan sengketa antara partai politik dengan pemerintah yang terkait dengan Tata Usaha Negara karena berobyek pada Keputusan Tata Usaha Negara yang konkret, individual dan final. Setelah pemilu tahun 2004 ternyata menyisakan beberapa permasalahan yaitu mengenai sengketa partai politik. Ada beberapa partai politik yang sampai saat ini masih terus ribut dan belum menyelesaikan sengketanya. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa partai politik ini yaitu dengan cara litigasi dan non-litigas. Melalui litigasi ini dilakukan melalui pengadilan. Kompetensi pengadilan untuk menyelesaikan sengketa partai politik dalam hal sengketanya tidak berobyek Keputusan Tata Usaha Negara maka akan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri tetapi apabila sengketanya berobyek Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final maka menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian melalui cara non-litigasi adalah melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa(MAPS) atau ADR (Alternatif Dispute Resolution) seperti negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa partai politik ini adalah partai politik dalam hal sengketanya merupakan sengketa intern partai sendiri, pengadilan apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam intern partai mereka sehingga diajukan ke pengadilan. Pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM RI (d/h} Departemen Kehakiman dan HAM RI tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa intern partai politik karena Departemen Hukum dan HAM hanya mempunyai kewenangan pengawasan saja sesuai Pasal 23 huruf a,b,c dan d Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002. Adanya sengketa partai politik yang berlarut-larut akan berakibat tidak berjalannya fungsi-fungsi partai politik sehingga dapat menghambat jalannya proses demokrasi di Indonesia. Diperlukan kesadaran masing-masing pihak yang bersengketa agar tidak mementingkan egonya sendiri tetapi hendaknya memikirkan kepentingan lain yang lebih luas, yaitu berlangsungnya demokrasi di negara ini.

Abstrak :
Assumsi yang mendasari studi ini adalah masalah politik yang menonjol di negara berkembang, termasuk Indonesia, pads umumnya menyangkut soal hubungan lembaga birokrasi dengan proses politik. Dalam kenyataan birokrasi telah memainkan peran yang "menentukan" dalam berbagai segi kehidupan, termasuk segi kehidupan politik. Dalam beberapa hal birokrasi memang telah berhasil mengejar keterbelakangan sosial dan ekonomi, tetapi kontras dengan itu membawa akibat penting pula bagi perkembangan kehidupan politik. Karena, bersamaan dengan itu, peranan lembaga-lembaga politik di luar birokrasi semakin melemah, massa terisolir dari kehidupan politik. Dengan demikian partisipasi anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dalam pemerintahan cenderung terbatas sekali. Ini berarti posisi birokrasi (atau birokrat) dalam proses Penentuan kebijaksanaan politik sangat dominan sekali. Kenyataan yang terjadi demikian, sangat kontras dengan analisis Weber yang melihat birokratisasi berarti diterapkannya prinsip-prinsip legal-rasional ke dalam masyarakat modern. Bagi Weber, birokratisasi adalah berkurangnya (kalau tidak hilang) sifat-sifat hubungan personal dan ilegal dalam pemerintahan. Tetapi gagasan ideal itu, untuk melihat pada kasus birokrasi di Indonesia tidak terjadi. Perilaku birokrasi yang berkembang justru semakin menunjukkan ciri-ciri sebuah birokrasi patrimonial, yang menurut Weber merupakan potensi untuk "merong-rong" perkembangan suatu negara. Dalam mengkaji peranan birokrasi dalam politik, studi ini ingin mencari jawab seberapa jauh kebenaran anggapan bahwa birokrasi telah berpengaruh dalam menentukan kemenangan Golkar dalam pemilihan umum (pemilu). Dengan mengambil kasus Kecamatan Ciledug, Kodya Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hasil penelitian membuktikan bahwa birokrasi mempunyai peranan yang menentukan dalam kemenangan Golkar. Peranannya yang menentukan terhadap kemenangan Golkar tersebut, dapat pula dipandang sebagai cerminan dari kuatnya proses birokratisasi politik dalam kehidupan politik. Artinya, birokrasi memiliki peranan sentral dalam mengatur jalannya negara atau pemerintah. Sebagaimana yang ditemukan juga dalam penelitian ini, pada kasus kecamatan, kemenangan Golkar itu sendiri : ternyata semakin memperkuat "kedudukan" birokrasi, terutama pejabat Pemerintahan seperti; Camat, Kepala Desa atau Lurah, dan sebaliknya melemahkan peranan Komcam Golkar dalam mengembangkan pengaruhnya di kalangan anggota masyarakat luas. Ini dapat pula diartikan bahwa birokratisasi dapat pula menghalangi kemandirian.

Abstrak :
Banyaknya calon legislatif (caleg) perempuan gagal masuk ke lembaga legislatif (DPR RI) merupakan kenyataan yang memrihatinkan tentang perempuan di tampuk kekuasaan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjuangan caleg perempuan Indonesia menghadapi hambatan dalam partai dan sistem politik yang berlaku di negeri ini untuk menjadi anggota lembaga legislatif. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap implikasi negatif dari UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu terhadap perjuangan caleg perempuan, serta memaparkan sikap para caleg perempuan gagal dalam memaknai hambatan dan kegagalan yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melaiui wawancara mendalam (in-depth interview). Temuan penelitian ini adalah: (1) parpol yang seharusnya menjadi wadah pendukung ternyata tidak berperan efektif dan cenderung menghambat para caleg perempuan dalam perjalanan dan perjuangan menuju ke lembaga legislatif; (2) UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu telah berimplikasi negatif terhadap caleg perempuan dalam upaya mereka meraih posisi di lembaga legislatif; (3) kegagalan menjadi anggota lembaga legislatif akibat hambatan dalam parpol dan sistem politik yang diberlakukan, ternyata masih bisa dimaknai secara positif oleh para caleg perempuan subjek penelitian ini. Kegagalan pada pemilu 2004 lalu tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjuang lagi meraih posisi kekuasaan di dalam struktur kepengurusan parpol dan di lembaga legislatif pada pemilu mendatang.

---

There were many Indonesian woman candidates failed to legislative (parliament) was a fact that showed unlucky condition about woman in the hierarchy of power or the public policy. This research aimed to examine the struggle or the fight of Indonesian woman for legislative candidates who faced many obstacles in the politic party and the political system which was obtained in this country to become a member of parliament. This research aimed not only uncover negative implication of constitution No.31/2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election concerning the fight of woman candidates, but also to explain about the attitude of the failed woman candidates to explain their barriers and failures. This research was based on qualitative approach with woman's perspective and applied data collecting technique by means of in-depth interview. Finding of the research were: (1) the politic party which had to become a supporting institution exactly had not an effective role and was dispose restricting the efforts of woman candidates to gain their goal to parliament; (2) constitution No.31 /2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election had a negative implication to woman candidates; (3) the failure to become a member of parliament caused by politic party and political system apparently still could be positive meaning by woman informants of this research. The failure at the general election in 2004 had not sent down the spirit of the woman candidates to fight again and to obtain the leader position at the structure of politic party and the parliament in the next general election.

Abstrak :
Informasi merupakan suatu hal yang sangat periling arti dan perannya bagi setiap manusia. Baik dalam konteksnya sebagai seorang individu ataupun individu yang merupakan bagian dari konteks yang Iebih luas Iagi seperti organisasi bahkan inter-organisasi.Seluruh tindakan manusia dalam semua tataran akan selalu didasarkan kepada informasi yang dimilikinya. Perubahan drastis yang terjadi sekarang inipun baik di dalam negeri maupun di luar negeri -dalam konteks yang lebih Iuas lagi- disebabkan oleh satu hal ini (informasi). Tanpa informasi bisa dibayangkan bagaimana keadaan yang terjadi, manusia akan berada dalam ketidakpastian. Jadi dengan kata lain, informasi adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu. Dalam konteks kenegaraan pun demikian Falsafah pembentukan suatu negara adalah untuk melindungi hak-hak setiap warganya terpenuhi, di mana pun dan kapan pun. Jadi hal inipun seharusnya juga menjadi sesuatu yang harus diatur dan dijamin oleh negara, karena segala sesuatu yang terjadi pada negara dan setiap warganya terkait dengan informasi yang dimiliki dan dipahami oleh setiap warga negara. Pemahaman setiap warga atas sesuatu yang disebut sebagai informasi merupakan sesuatu yang beragam, hal ini seperti juga yang telah banyak disinggung dan dijelaskan dalam berbagai sumber baik itu berupa buku teks, jurnal ataupun lainnya. Keberagaman ini memang terjadi pada setiap manusia karena setiap manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Informasi yang menjadi kebutuhan dasar dan hak setiap individu pada praktiknya diiapangan terkait dengan berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya. Informasi politik sangat terkait dengan hak-hak individu dalam konteksnya sebagai warga negara tak bisa dilepaskan dengan pengelolanya atau penyedianya, yang darinya ia mendapatkan dan memenuhi kebutuhan informasi tersebut, Bagairnana keadaan terkait dengan ketersediaan informasi dan Cara mendapatkan informasi -akses informasi- adalah prasyarat utarna bagi terpenuhinya kebutuhan informasi setiap warga. Untuk mengetahui dan memahami masalah informasi politik yang ada dimasyarakat sekarang ini yang paling mungkin dan tepat adalah dengan melihat dan perspektif para pelaku politik (human relations approach). Ada berbagai kekuatan politik di sekitar kehidupan masyarakat, salah satunya adalah partai politik. Apa informasi politik menurut mereka, bagaimana mereka mendapatkan informasi tersebut dan mengapa mereka menggunakan informasi tersebut. Konsep atau kerangka teoritis yang digunakan peneliti dalam mengeksplor masalah informasi politik ini adalah pola awal model komunikasi yang ada dalam konteks politik, pernahaman ientang informasi politik, akses dan ketersediaan informasi juga konsep organisasi (human relations atau interpretif approach: yang melihat informasi sebagai konstruk yang dibentuk melalui proses interaksi para pelakunya) terkait dengan komunikasi dan informasi yang bisa menggambarkan secara konseptual hubungan antara informasi politik dan individu/para pelakunya, yang tentunya tidak bisa dipisahkan dengan konteks pribadinya dan organisasinya. dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, ketepatan menentukan metodologi yang didalamnya tercakup asumsi-asumsi metodologi: ontology -informasi, akses informasi dan lainnya merupakan sesuatu yang terkait kuaat dengan nilai subyektif para pelakunya yang relevan dengan konteksnya masing-masing, epistemology: bagaimana peneliti mendekati dan mendapatkan pengetahuan tentang subjek penelitian, peneliti berusaha sedekat mungkin untuk memahami segala hal terkait informasi politik dari perspektif para pelakunya, secara metodologi peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, analisis dan interpretasi data yang sesuai dengan paradigma penelitian yang dipilih sesuai dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal terkait informasi politik maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data interview -mendapatkan informasi yang sifatnya personal-, observasi -mengamati langsung atau pun melalui yang ada di media khususnya terkait dengan tindakan dan hal-hal yang sifatnya urnum, dan studi dokumen atau data lainnya- untuk melengkapi informasi yang tidak didapatkan dan interview dan observasi. Sasaran penelitian ini adalah partai politik yang meliputi para pelakunya disetiap struktur partai (dari pusat hingga grassroots). Kemudian menganalisanya dengan kerangka teoritis dan konseptual terkait -analisis induktif dan analisis perbandingan-. Interpretasi yang dilakukan adalah interpretasi hermeneutic cycles yang merupakan lanjutan dan analisis induktif (lingakaran yang terus menerus). Dari Penelitian Akses Informasi Politik Publik Indonesia: Perspektif Partai Keadilan Sejahtera ini didapatkan bahwa pemahaman tentang informasi itu sendiri beragam, namun informasi politik yang urnumnya dipahami sebagai informasi politik adalah informasi yang terkait dengan pemerintahan dan partai politik. Melihat ketersediaan dan akses yang ada dari pandangan mereka, maka bisa kits lihat bahwa menurut kebanyakan mereka adalah masih kurang bahkan tidak ada ini tentunya didasarkan atas apa yang mereka alami sehari-hari khususnya dalam konteks politik. Selanjutnya peneliti rnerekomendasikan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masyarakat yang berbeda dengan memperhatikan konteks dan karakter-karakter penting terkait masalah informasi nasional. Untuk para pembuat kebijakan untuk memperhatikan segala kebutuhanlhak mereka yang tentunya dengan memahaminya dari kaca mata mereka. Khususnya bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem komunikasi dan informasi nasional yang sistematis dan ketersediaan saluran infonnasi (aksesnya) ada dan mudah dijangkau oleh semua warga dimanapun dan kapanpun.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagiamana format baru PDI Perjuangan dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Peran pemerintah (state) yang sebelumnya begitu dominan, pelan tapi pasti mulai digantikan dengan kondisi sosial masyarakat yang lebih demokratis. Tuntutan transparansi dan tata kelola yang baik, tak mungkin terhindarkan di tengah kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap setiap isu yang terjadi di masyarakat. Partai Politik merupakan sarana formal masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Sebab selain kelompok-kelompok kepentingan lainnya, partai politik merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang kinerja nya diukur dan dievaluasi dalam pemilu oleh rakyat. Karena itulah perlu untuk mencari jawaban, tindakan dan langkah-langkah apa saja yang hams dilakukan partai politik -baik secara internal maupun eksternal- untuk mengantisipasi hal itu. Tindakan dan kerja politik seperti apa yang membuat sebuah partai politik mampu menghadapi perubahan masyarakat yang_semakin kritis. Kebijakan publik dan manajemen isu seperti apa yang harus dilakukan sebuah partai politik dalam menghadapi dinamika masyarakat Penelitian ini juga panting untuk untuk membuat sebuah format tentang pembuatan sebuah kebijakan publik oleh PDI Perjuangan. Peneltian ini bersifat evaluatif dan dapat dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif. Peneliti dalam hal ini berperan dalam keterlibatan sebagai pribadi dalam pengertian empatik. Penelti juga menjadi teman dan lawan diskusi sekaligus bagi nara sumber. Setelah peneliti mengumpulkan data dan informasi primer dengan wawancara tak berstruktur, peneliti mencoba sedapat mungkin keluar dart dunia cara berpikir populasi agar memungkinkan dapat memberikan tafsir atau makna pada data dan informasi itu secara obyektif. Hasil analisis itu kemudian dituangkan dalam laporan tesis yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan konsepsi elit politik dan sirkulasi alit Pareto, dimana di dalam setiap masyarakat selalu saja ada gerakan yang tidak dapat ditahan, dari individu-individu untuk menggantikan satu dengan yang lain sebagai elit. Sedangkan Robert Dahl menggungkapkan tentang 5 standard bahwa sebuah proses dapat dikatakan demokratis, yaitu :partisipasi aktif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda dan pencakupan orang dewasa. Sedangkan kebijakan publik merupakan sarana menghimpun sumber daya dari para pelaku politik dan memenuhi tuntutan serta kepentingan. Karena terbatas nya sumber daya dibanding jumlah tuntutan masyarakat maka perlu dilakukan pemilihan, penyaringan dan prioritas terhadap iangkah yang hares diambil. Dengan demikian, evolusi demokrasi dan perbaikan partai politik sangatlah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan bemegara serta kualitas tata kelola pemerintahan. Apabila partai politik tidak berfungsi dengan baik, maka demokrasi akan menghadapi ancaman. Pengembangan kelembagaan partai politik dapat berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat, akan tetapi semua itu sangat tergantung pada upaya, kerja politik dan langkah-langkah yang dilakukan oleb aktivis partai dan warga masyarakat itu sendiri. Beberapa temuan penting dari penelitian ini adalah pertama, PDI Perjuangan terlambat dalam mengantisipasi perubahan masyarakat yang semakin dinamis. Perubahan aspirasi masyarakat lebih cepat dari apa yang dapat dilakukan PDI Perjuangan. Kedua, pilihan kebijakan yang dilakukan PDI Perjuangan ternyata lebih banyak menjauhkan PDI Perjuangan dari konstituennya Pilihan kebijakan yang terbatas sebagai konsekuensi dari problem peninggalam masa Iampau seperti soal IRK Kenaikan BBM dan sebagainya adalah problem-problem sistemik yang memiliki keterbatasan dalam jumlah opsi pilihan. Ketiga, format dan pilihan dalam pengambilan kebijakan tidak didasari model dan mekanisme yang terukur dengan tingkat akuntabilitas yang baik. Personifikasi dalam kelembagaan menjadi modus utama berjalannya organisasi PDI Perjuangan. Keempat, secara kelembagaan, PDI Perjuangan belum mampu menjalankan prinsip-prinsip partai modern. Kelima, transisi perubahan yang dilakukan PDI Perjuangan dapat memberikan harapan terjadinya tata kelola partai yang lebih baik. Disarankan kepada seluruh aktor PDI Perjuangan untuk dapat bekerja dalam sebuah mekanisme kelembagaan yang lebih baik dengan format dan model yang lebih tertata dengan baik. Sebab masa depan partai politik tergantung seberapa cepat, tepat dan tanggap dalam merespon setiap perkembangan yang ada di masyarakat. Karena hanya partai politik yang mampu memenuhi harapan rakyat yang akan dapat terns bertahan. Penguatan kelembagaan partai politik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas demokrasi.