Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Building /ndonesiaism in cultural context is determined by the position of culture in the paradigm used By understanding the cultural position in a paradigm, we can comprehend the mode of lndonesiaism. This article discusses the position of culture in the three paradigms of cultural anthropology, namely evolutionism, structural .functionalism, and symbolic interpretivism and their implications for development of lndonesiaism. First, historically the three paradigms represent the three dominant modes of thought in treating humans as study objective. Humans are consecutively positioned as very objective, objective and subjective. Second, as the effects of the first, researcher's or policy makers 'pos1iion is sequentially very authoniarian, authoritarian, and not authoritarian. The three paradigms had ever been operationalized in building Jndonesiaism. In their subjective position people express their freedom to express thoughts and primordial identities in Indonesian present situation. There has been a shift from culture of polliics to politic of culture. Unlike the authoritarian New Order positioning citizens as object in structural­ fanctionalism paradigm that made strong national integration preserved for more than three decades, the paradigm shift to emphasize freedom nowadays leads to potentially degrading national integration.

Abstrak :
ABSTRAK
Karya tulis ini merupakan upaya rekonstruksi sejarah mengenai peranan rakyat dalam pemerintahan, dengan menitikberatkan terhadap keberadaa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan perkembangan politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Yang menarik dari studi ini adalah karena keterlibatan rakyat di Yogyakarta merupakan suatu hal yang Baru dalam sejarah pemerintahan di Yogyakarta. Di camping itu juga cakupan waktu dalam kajian ini yang didukung oleh suasana liberal dalam perkembangan politik di Indonesia.

Rekonstruksi seiarah itu dilakukan dengan menggunakan metode seiarah, fakta-fakta yang disajikan didasarkan pada arsip-arsip sebagai sumber utama, dan didukung oleh sumber sekunder lainnya yang relevan.

Peranan rakyat dalam pemerintahan yang menjadi tema utama studi ini dipahami dengan menjelaskan interaksi timbal balik antara struktur sosial dengan peristiwa (orang atau sekelompok orang) yang teriadi dalam masyarakat. Di samping itu, perubahan di Yogyakarta juga dikaji dengan memahami budaya politik yang berkembang di. Yogyakarta dalam menginterpretasi tatanan pemerintahan demokrasi yang berasal dari Barat.

Tesis ini menunjukkan bahwa peranan rakyat dalam pemerintahan di Yogyakarta mendapat saluran yang semestinya, meskipun di Yogyakarta mempunyai latar belakang tradisi politik yang feodalistis, hal itu tidak lepas dari peran Sultan Hamengkubuwono IX sebagai figur yang mampu membaca tanda-tanda jaman. Peranan rakyat itu secara nyata dituniukkan dalam pemanfaatan hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta secara optimal dalam turut menentukan kebijaksanaan pemerintahan daerah, sehingga peranan mereka tidak sebatas hanya sebagai "stempel" Dewan Pemerintah Daerah.