Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca tumbangnya pemerintahan Soeharto kondisi politik Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan demi perubahan telah menciptakan tatanan kehidupan politik baru yang cukup rumit dan sulit untuk diperhitungkan. Kondisi ini membawa goncangan instabilitas politik, sosial, ekonomi sampai kepada tataran akar rumput. Di tingkat lokal juga tidak kalah dahsyatnya, konflik demi konflik juga mulai bermunculan baik yang bernuansa sosial maupun politik. Kesemuanya ini merupakan satu mata rantai yang saling berkait. Oleh karena itu penyelesaiannya pun harus dilakukan secara komprehensif.Relevan dengan hal di atas, penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang mengambil lokasi di Kota Payakumbuh, berkenaan dengan konflik politik antara DPRD dengan walikota (1999 - 2001) dengan tujuan ingin memaparkan sekelumit dari dampak perubahan yang terjadi. Adanya perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan dari sentralistik kepada desentralistik secara tidak langsung turut memberikan andil terhadap keberlangsungan konflik tersebut.Tesis yang penulis susun ini ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sifatnya lebih lokalistik namun cukup menyita perhatian masyarakat. Diantara beberapa pokok pertanyaan yang akan penulis jawab tersebut adalah : Kenapa terjadi konflik politik antara DPRD dengan walikota ? Bagaimana jenis konflik yang terjadi serta upaya penyelesaiannya ?Dari hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, secara objektif konflik ini disebabkan, adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh walikota dalam wujud pelanggaran prosedural administratif, penyalahgunaan anggaran dan pelanggaran etika kelembagaan. Di lain pihak juga ada perbedaan kepentingan antara DPRD yang menginginkan tegaknya wibawa kelembagaan sebagai wakil rakyat, sementara itu walikota ingin melakukan terobosan-terobosan untuk akselerasi pembangunan. Kedua, secara subjektif konflik ini dipicu oleh gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh walikota, dinilai agak arogan. Kearoganaan yang ia tunjukan tampak dari sikap dan kebijakan yang diambil tanpa mau mendengarkan aspirasi masyarakat.Akibat yang ditimbulkan oleh konflik antara DPRD dengan walikota, berpengaruh buruk terhadap masyarakat sehingga masyarakat terpolarisasi menjadi kelompok yang pro dan kontra terhadap kedua lembaga tersebut. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah konflik tersebut telah menyeret masyarakat ke dalam domain politik yang cukup rumit dan dapat memecah belah masyarakat."

"Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pemaknaan dan penilaian (opini) khalayak atas konstruksi wacana pemberitaan tentang konflik elit politik di media cetak. Penelitian dibatasi hanya kepada khalayak mahasiswa, sebagai satu kelompok yang berperan besar dalam sejarah politik nasional, dan reformasi di Indonesia.Pemilihan informan, dari setiap fakultas pada jenjang program sarjana Universitas Indonesia, di Depok dan Salemba. informan dipilih berdasarkan pada karakteristik yang sudah ditetapkan, dengan metode purpossive dan snow ball sampling. Proses pengumpulan data dilakukan sejak awal tahun sampai dengan pertengahan tahun 2003. Analisis data dimulai sejak awal penelitian sampai penelitian selesai.Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Strategi penelitiannya adalah ethnografi, dan data dikumpulkan melalui wawancara mendaiam kepada informan. Penelti juga mengumpulkan data sekunder, dengan melakukan analisis framing atas isi media dan studi literatur, guna memberikan gambaran wacana media atas issue tersebut.Selanjutnya hasil temuan lapangan dipaparkan dalam empat bagian : (1) Wacana pemberitaan konflik elit politik di media cetak; (2) Profit informan penelitian; (3) Pengetahuan/penerimaan Informan atas wacana politik tentang konflik elit politik di media; (4) serta pemaknaan dan penilaian (opini) Informan atas wacana politik dan konflik elit di media cetak.Sebagai nsang publik, di masa reformasi, pers menikmati kebebasannya menjadi ruang diskusi dan perdebatan yang terbuka, serta menjadi saluran komunikasi, pendidikan, dan sosialisasi politik. Media berperan menyediakan informasi yang cukup mengenai realitas politik di Indonesia. Kedudukan media dalam menyampaikan, mengkonstruksikan, dan merekayasa simbol dan realitas politik menjadi sangat sentral. Cara media menyajikan atau mengemas pesan (framing) bisa dilakukan melalui seleksi isu dan penekanan/penonjolan aspek-aspek realitas atau isu tersebut.Wacana politik yang sering muncul diantaranya terkait dengan issue ketegangan dan konflik antar elit, baik antar pribadi dalam internal partai, antar partai dan antar lembaga negara. ini menjadi pusat perhatian publik, karena terkait dengan para pengambil kebijakan negara. Sementara bagi elit politik pemberitaan media menduduki posisi penting dalam menciptakan kesadaran umum, ide, dan, pembentukan citra mereka di hadapan khalayak. ini penting bagi keberlangsungan dukungan publik atas posisi mereka dalam area politik. Seringkali wacana media dianggap turut memperkeruh hubungan antar elit politik.Menurut Water Lippman, pemberitaan media, menjadi jendela bagi pengalaman kita tentang realitas dunia iuar, serta turut mengarahkan khalayak pada suatu pola pikir atau opini tertentu. Individu khalayak media tidak pasif. Mereka memiliki kemampuan mengontrol, menyeleksi informasi, serta memberikan pemaknaan atas informasi tersebut.Penelitian yang berpijak dari paradigma konstruktivis-interpretif ini, diharapkan dapat memahami wacana pemberitaan media dad titik pandang individu khalayak media. Akses individu pengguna media, kemampuan untuk mendapatkan informasi, mengelola dan memanagemen issue berbeda bagi setiap individu. Sehingga pemaknaan dan penilaian, (opini) individu atas media bisa beragam.Kajian reception analysis memberikan perhatian terhadap ha! ini. Audiens dipandang aktif dan melakukan pemahaman atas text media. Studi ini melihat bagaimana makna, produksi, dan pengalaman dari audiens dalam interpretasinya atas text media. Memfokuskan kepada proses decoding, interpretasi dan reading yang terjadi pada khalayak. Sehingga proses encoding (produksi) tidak selalu diterima dan diambil (decoding) dengan sama oleh khalayak.Temuan yang ada menunjukkan bahwa peran media sebagai pengawas pemerintah, jendela informasi, mediasi realitas, propaganda politik serta saluran komunikasi, pendidikan dan sosialisasi politik, sehingga publik dapat memantau perilaku den gerak elit. Media dianggap tidak hanya sebagai penyampai informasi namun juga sebagai pembentuk opini dan rekonstruksi realitas. Secara umum realitas politik yang disajikan media paska reformasi disajikan dengan berani, vulgar, lugas, dan terbuka.Dan diskusi bagi para para pelaku politik, terutama para alit politik, dan kurang memiliki kesempatan bagi publik untuk ikut terlibat dalam perdebatan .tersebut. Sehingga wacana politik menjadi suatu yang terkesan elitis. Baik media maupun publik menilai bahwa sumber masalah dalam politik Indonesia adalah alit politik.Secara spesifik terlihat frame yang dimunculkan media dapat disimpulkan iebih mengarah kepada penonjolan issue bahwa politik adalah permainan dengan berbagai strategi, sehingga mengarah kepada suatu hal yang 'kotor', dimana politik menjadi arena 'permainan' bagi pelaku yang terlibat di dalamnya. Sehingga setiap pelaku politik dapat mengupayakan agar diri atau kelompoknyalah yang memenangkan permainajn tersebut. Akibatnya dengan segala upaya, para pelaku yang terlibat, teruatama para pengambil keputusan akan berupaya dengan segala cara, balk yang benar maupun yang tidak benar, sekalipun harus menjatuhkan orang lain, memfitnah atau menuding tanpa alasan, agar mereka yang menjadi pemenang, balk pemenang dalam aspek untuk mendapatkan citra maupun posisi dan kedudukan.Ideologi dominant yang ditonjoikan media dalam pemberitaannya ingin memperlihatkan bahwa hubungan antar alit politik di Indonesia adalah hubungan yang tidak sehat dan mengarah kepada konflik. Bahwa politik adalah sesuatu angka kotor dan bersifat `elitis' karena itu hanya dimiliki, dikelola dan melibatkan segelintir orang. Dalam posisi ini media memainkan peran sebagai wacana tempat permainan politik tersebut. Sehingga posisi media akan terkait dengan berbagai kepentingan.Pemaknaan informan akan informasi politik, tidak sepenuhnya ditentukan oleh media. Publik menggunakan media sebagai salah sate sumber informasi politik utama seat ini. Publik pun menerima dan menyadari bahwa pemberitaan media sebagai suatu realitas politik yang terlebih dahulu teiah melalui proses rekonstruksi . Bagi sebagian besar informan, kondisi yang ada memang menunjukkan kecenderungan potensi konflik yang tinggi dan wacana media menjadi arena perdebatan dan perang wacana oleh alit politik. Media sangat dominan dalam konteks ini adalah menjadi agen konstruksi realitas dan saluran propaganda politik.Dari yang peneliti lihat, proses pemaknaan khalayak atas isi dan makna media, lebih cenderung pada tipe decoding alternatif interpretasi atau negotiated meaning atau negotiated reading. Dimana anggota khalayak atau publik memiliki altematif interpretasi ketika mereka menginterpretasikan suatu wacana. Di sini individu khalayak yang mengkonsumsi pesan, tidak setuju sepenuhnya atas penggambaran hubungan antar alit yang ditawarkan oleh media. Di sini terlihat peran khayalak sebagai audiens yang aktif dalam arti aktif mengkonsumsi, menangkap dan memaknai makna pesan yang ada di media."

"Kekuatan politik yang mapan harus siap melakukan adaptasi dengan tuntutan-tuntutan perubahan politik yang terjadi di lingkungannya. Jika kekuatan politik itu tidak melakukan respon dan beradaptasi dengan perubahan politik, maka perubahan politik akan melemahkan kekuatan politik tersebut. Karenanya, jika kekuatan politik ingin tetap hadir dalam panggung politik maka ia harus terus berdaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Konflik politik di Golkar, pasca kejatuhan politik Soeharto, menunjukkan adanya keinginan dari organisasi ini untuk berubah. Namun, perubahan itu tidak berjalan mulus karena adanya tantangan dari kelompok yang tidak menyukai perubahan. Konflik politik saat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Juli 1998 dan saat Sidang Umum MPR tahun 1999 menunjukkan keterpengaruhan Golkar akan tuntutan gerakan reformasi yang berada di lingkungan poiitiknya. Tesis ini ingin menjelaskan pengaruh gerakan reformasi terhadap Golkar yang terlihat dalam konflik politik di organisasi yang pernah berjaya di era Orde Baru masa lalu. Metode penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan hubungan antar fenomena yang terjadi sehingga dapat menjelaskan pokok permasalahan yang ada. Teknik menjaring data dengan cara mewawancarai lima orang tokoh aktivis di lingkungan Golkar yang terlibat dalam konflik-konflik yang terjadi. Selain itu, data juga dihasilkan melalui informasi media massa, dokumen-dokumen yang relevan dan dari buku-buku. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh gerakan reformasi terhadap konflik di Golkar. Tekanan gerakan reformasi menjadi salah satu tekanan yang menyebabkan Harmoko mengeluarkan pernyataan agar Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Digunakannya isu-isu yang sesuai dengan semangat reformasi menjadi bukti lain dari pengaruh gerakan reformasi tersebut. Konflik politik di Golkar menunjukkan bahwa organisasi ini sangat rentan dengan perubahan. Konflik itu terjadi karena ada sebagian pihak yang tidak siap menerima perubahan-perubahan. Konflik politik adalah ekses yang harus ditempuh oleh Golkar manakala ia ingin melakukan perubahan. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa konflik politik di Golkar merupakan salah satu hasil dari tuntutan terjadinya perubahan politik. "