Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Perekonomian Indonesia masih berada pada kondisi yang sangat sulit akibat krisis ekonomi (1997) dan politik yang belum terselesaikan. Ini ditandai dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, besarnya utang luar negeri, inflasi dan menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mempengaruhi secara langsung sektor industri, dimana terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan pada akhirnya menambah jumlah penduduk miskin dan meningkatnya jumlah pengangguran.Propinsi Bali sendiri terkena dampak krisis ekonomi ini dimana pertumbuhan ekonominya menurun dari sebesar 8,10% pada tahun 1996 menjadi sebesar -3,73% pada tahun 1998. Hal ini juga terlihat pada meningkatnya angka pengangguran terbuka (open unemployment), dari sebesar 2,57% pada tahun 1997 menjadi 3,09% pada tahun 1998.Mengingat banyaknya persoalan yang timbul akibat pengangguran ini, baik secara ekonomi dan sosial, maka kita perlu menekankan pada bidang perencanaan ketenagakerjaan. Apalagi negara-negara sedang berkembang (NSB) seperti Indonesia memiliki ciri Labor Surplus Economy, dimana menghadapi masalah utama yaitu terbatasnya lapangan kerja padahal pertambahan jumlah angkatan kerjanya cukup besar. Propinsi Bali sendiri adalah propinsi yang memiliki struktur perekonomian yang berbeda dibandingkan daerah-daerah lain. Sektor Pariwisata sebagai leading sector di daerah ini mendukung dua (2) sektor ekonomi lainnya yaitu sektor Pertanian dan sektor Industri sebagai prioritas pembangunan.Untuk melihat sejauh mana kesempatan kerja yang bisa diciptakan oleh ketiga sektor ekonomi di atas dalam setiap pertumbuhan ekonomi sektoral, maka dalam penelitian ini digunakan alat ukur elastisitas kesempatan kerja dan laju pertumbuhan produktivitas pekerja, dengan asumsi ceteris paribus. Selain itu pula, kita dapat melihat pola pembangunan di propinsi Bali, dengan menganalisa transformasi struktur ekonomi dan pergeseran yang terjadi pada sektor ketenagakerjaan. Sebelum menganalisa variabel-variabel tersebut, kita seharusnya mengetahui terlebih dahulu bagaimana karateristik ketenagakerjaan di propinsi Bali.Komposisi ketenagakerjaan digolongkan menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), tempat tinggal (daerah perdesaan atau perkotaan), golongan umur (usia produktif atau usia muda), jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, serta menurut status pekerjaan. Setelah diperoleh hasil penelitian, selanjutnya secara sektoral dan regional dibandingkan dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Bali untuk periode tahun 2001-2004.Dari hasil analisis diperoleh elastisitas kesempatan kerja jangka panjang untuk sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dimana sektor ini sangat menunjang Pariwisata di propinsi Bali, yaitu sebesar 0,33 sedangkan hasil Propeda menunjukkan sebesar 0,16. Hal ini perlu dikoreksi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, karena sektor ini masih dapat menampung tambahan tenaga kerja yang ada dengan laju produktivitas pekerja sektor yang relatif cukup tinggi yaitu sebesar 5,88. Untuk sektor Pertanian diperoleh hasil elastisitasnya yaitu sebesar minus 2,88, dalam arti dengan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pertanian sebesar 1 % akan menurunkan perluasan kesempatan kerja sektor Pertanian sebesar -2,88%, dengan laju pertumbuhan produktivitas pekerja sektor Pertanian sebesar 4,50%. Tetapi Pemerintah Daerah (Pemda) setempat menggunakan elastisitas yang jauh berbeda, yaitu sebesar 0,22. Sehingga sektor ini sudah tidak dapat lagi diandalkan dalam penyerapan tenaga kerja di masa-masa yang akan datang.Dengan demikian, dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa karakteristik ketenagakerjaan di propinsi Bali unik, dimana kualitas pekerjanya tidak harus dilihat hanya melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan saja karena keahlian dan keterampilan yang mereka miliki di bidang kebudayaan memiliki nilai jual dan nilai seni yang tinggi. Hal ini dilihat dalam pergeseran pekerja dari informal ke sektor formal yang tidak mengalami perubahan yang berarti selama kurun waktu penelitian. Pihak Pemda sendiri perlu memperhatikan fenomena yang terjadi didalam masyarakat dan juga harus melihat data-data masa lalu dalam menetapkan target perluasan kesempatan kerja sektor, dan usaha di luar sektor Pertanian perlu untuk dikembangkan, seperti sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor Jasa-jasa dan sektor lndustri."

"Selama ini kebijakan perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan dalam suatu wilayah pertambangan belum dilengkapi kebijakan yang didasari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kutub pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan hanya mengembalikan lahan bekas tambang seperti saat belum ditambang, tentu akan merugikan masyarakat setempat dan akibat selanjutnya merugikan generasi akan datang yang hanya mendengar cerita dan melihat bekas kegiatan perekonomian waktu tambang masih aktif. Contoh kasus seperti ini adalah bekas kegiatan pertambangan Timah di Pulau Bangka Sumatra Selatan, ataupun sisa peralatan sumur minyak bumi di daerah Cepu dan sekitarnya Jawa Tengah.Untuk menghindari dampak negatip yang timbul akibat kegiatan pertambangan tersebut salah satu upaya menciptakan wilayah tambang tetap tumbuh walau kegiatan pertambangan berakhir, dan diharapkan menjadi bahan kajian perencanaan dan pengambilan kebijakan publik yang perlu dipersiapkan pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan.Berawal dari pemikiran tersebut dan selaras dengan era perubahan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, suatu perencanaan yang selama ini banyak diterapkan pada perencanaan regional akan diterapkan pada perencanaan suatu wilayah pertambangan yang merupakan wilayah ekonomi, dengan studi pada Unit Pertambangan Emas Pongkor Kabupaten Bogor Jawa Barat.Hasil analisis komparatif PDRB Kecamatan Nanggung dan kecamatan yang berdekatan (Kec.Cigudeg dan Leuwiliang), menunjukkan bahwa semua sektor cenderung mengutub pada masing-masing kecamatan. Khusus pada Kecamatan Nanggung tahun 1997 mempunyai 3 sektor basis yaitu pertambangan, pertanian dan pengangkutan.Dengan metode AHP dilakukan perencanaan forward dan backward process, dihasilkan skenario kebijakan mengembangkan sektor pertanian dengan PT. Aneka Tambang sebagai prioritas pertama pelaku yang dipandang mampu melaksanakannya. Dari forward-backward process ditindak lanjuti pembuatan proyeksi menghasilkan hirarki yang tidak sensitif akan perubahan-perubahan, dengan skenario yang dihasilkan proyeksi inipun tetap dengan skenario mengembangkan sektor pertanian, diikuti pengembangan perdagangan dan pariwisata.Berdasar pengalaman selama masa transisi pemerintahan (Tahun 1998-1999) banyak perubahan kebijakan yang diperbarui atau bahkan diganti, hal itu menjadi salah satu pertimbangan adanya perubahan-perubahan pada sektor pertambangan, yang tentunya berpotensi memicu terjadinya kompetisi atau konflik kepentingan berbagai pihak. Konflik yang kemungkinan akan terjadi antara Pemda Kab.Bogor yang akan menerapkan UU No.22 dan UU No.25 Tahun 1999 pada satu pihak, dan PT. Aneka Tambang sebagai pemegang ijin pengusahaan pertambangan emas Daerah Pongkor pada pihak lain. Analisis game theory dengan AHP dapat menunjukkan tercapainya keseimbangan antara strategi Pemda Kabupaten Bogor untuk mengkoodinasikan penyelesaian Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dan strategi PT. Aneka Tambang mengembangkan penambangan bawah tanah. Pihak manapun yang berinisiatif lebih dulu, prioritas pilihannya pada kedua strategi itu.Kompilasi hasil analisis masing-masing tahapan dapat lebih menekankan skenario kebijakan yang sesuai dengan keinginan responden adalah; Prioritas utama skenario kebijakan untuk Daerah Pongkor ke depan adalah, mengembangkan penambangan bawah tanah agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tetap mengembangkan sektor pertanian sehingga tercipta kutub pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.Dari diskusi dengan berbagai pihak khususnya dengan responden dari Pemda Kabupaten Bogor, PT Aneka Tambang, LSM dan Swasta yang bekerja di Daerah Pongkor, perencanaan kutub pertumbuhan ekonomi pada wilayah pertambangan dapat dan perlu dilakukan. Diharapkan perencanaan yang telah dilakukan pada Unit Pertambangan Emas Pongkor dalam karya akhir ini dapat diimplementasikan di lapangan dan disarankan dapat dijadikan model percontohan untuk dikembangkan pada wilayah pertambangan lain di Indonesia."

"Tesis ini berkaitan dengan "Regional Ekonomi" yang berjudul "Kebanyakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalirnatan Tengah Berdasarkan Identifakasi Sektor-Sektor Unggulan". Pemilihan judul ini berkaiatan dengan permikiran, bahwa kegiatan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonorni daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas tersebut, maka kebijakan perencanaan yang diambil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Maka penetuan sektor-sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar perencanaan berjalan efektif dan efisien.Dalarn penetuan sektor-sektor unggulan digunakan peralatan analisis ekonomi (analisis pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor-sektor) dengan kombinasi metoda analisa Location Quotient (LQ), analisa Shift-Share, dan analisa multiplier serta penggunaan model SWOT dalam meniilih alternatif perencanaan strategik yang direkomendasikan.Dari hasil analisis sebagaimana di atas, diperoleh 3 (tiga) sektor yang menjadi sektor unggulan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran serta sektor pertanian, selanjutnya di analisis dengan model SWOT.Berdasarkan hasil analisis menggunakan model SWOT ke 3 (tiga) sektor terhadap identifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta lingkungan eksternal yang meliputi peluang (opportunity) dan ancaman (threat), maka strategi yang sebaiknya dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor industri pengolahan yaitu strategi yang mampu menggunakan l±nemanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, terdiri dan: peningkatan produksi yang berkualitas dengan perluasan pasar baik Iokal maupun ekspor, khususnya pada komoditi unggulaun (plywood, CPO, udang, kayu gergajian dll) ; peningkatan upaya aktif dalam promosi hasil industri, serta peningkatan pembinaan tcrhadap industri kecil/kerajinan agar bisa bersaing baik di tingkat lokal maupun ekspor.Sektor perdagangan, hotel dan restoran strategi yang sebaiknya dipilih yaitu strategi yang mampu menggunakan /memanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, diarahkan pada upayaupaya memanfaatkan posisi yang stragis dan meningkatkan kualitas barang hasil industri dan pertanian guna mengurangi ketergantungan barang dan luar daerah; menciptakan iklim perdagangan yang sehat, transparan dan dinamis; serta peningkatan koordinasi dengan semua fihak dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan.Sedangkan strategi sektor pertanian yang terpilih yaitu strategi yang menggunakan segala potensi/kekuatan (Strength) yang dimiliki berusaha mengatasi/meminimalkan segala ancaman (threat) yang ada, maka diarahkan dalam upaya mengundang masuknya para investor agar bisa berinvestasi di sektor pertanian, melalui promosi dan sosialisasi potensi sektor pertanian dan pengembangan agroindustri; mengusahakan efisiensi usaha pertanian melalui bimbingan usaha; peningkatan prasarana pendukung pertanian; dan peningkatan pendapatan melalui diversifikasi pertanian.Output dari tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu kebijakan perencanaan pembangunan daerah , khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat."