Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kesadaran akan pentingnya pemanfaatan sistem inovasi untuk mendukung pembangunan, dipicu terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasis pada sumber daya menjadi perekonomian berbasis pengetahuan atau KBE. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami penguatan Sistem inovasi dalam kebijakan pembangunan di provinsi NTT menggunakan metode SSM dalam kerangka hirarki kebijakan Bromley (1989). Hasil analisis menunjukkan bahwa belum adanya kebijakan lokal sebagai payung legitimasi SIDa di daerah yaitu roadmap penguatan SIDa yang terintegrasi dengan RPJMD menyebabkan penguatan SIDa dalam kebijakan pembangunan pemerintah provinsi NTT tidak berjalan efektif pada tataran organisasi maupun tataran operasional. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan pada ketiga tataran kelembagaan tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah antara satu dengan yang lain, karena saling berkaitan. Untuk itu pemerintah provinsi perlu melakukan revisi peraturan daerah tentang RPJMD sebagai payung legitimasi SIDa di daerah. Kemudian perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPPD provinsi, sehingga semakin berkompeten mengkoordinasikan kegiatan penguatan SIDa. Terakhir perlu merevitalisasi konsorsium menggunakan model triple helix I.untuk menunjang peningkatan intensitas dan kualitas interaksi stakeholder inovasi dalam dalam satu rantai kegiatan penguatan SIDa.

---

ABSTRACT
Awareness of importance the use innovation system to support development, triggered by world economy transition which was originally based on a resource based economy into a knowledge- based economy or KBE. This thesis contributes to understanding strengthening of innovation systems in NTT province policy development using SSM method within policy framework of hierarchy Bromley (1989). The analysis showed that the absence of a local policy as an system innovation legitimacy in the region, specifically roadmap SIDA which integrated with RPJMD cause strengthening SIDA in the NTT provincial government's development policy has not been effective at organizational level and operational level. Therefore, setting institutional policy on the third level can’t be seen in isolation from one another, due to inter-related. The provincial government needs to revise local regulations that legitimacy SIDA in the region. Then the need to increase the capacity and capability BPPD province, so the more competent coordinate building activities SIDA. Last need to revitalize the consortium using triple helix model I, to increase intensity and quality of stakeholder interaction in the chain of innovation in building activities SIDA.

Abstrak :
ABSTRAK
Air merupakan sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Penyediaan air perkotaan belum memenuhi target pemenuhan hak atas air secara kuantitas, kualitas dan keterjangkauan. Sistem pengelolaan air perkotaan masih tradisional menekankan pembangunan fisik infrastruktur dan masih dikelola terpisah-pisah (fragmented). Riset ini bertujuan mengembangkan model dynamic governance dalam tata kelola air perkotaan. Pendekatan riset menggunakan metoda gabungan, antara lain: Structural Equation Modelling (SEM) untuk menemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tata kelola air perkotaan saat ini, Social Network Analysis (SNA) untuk menilai tingkat interaksi antara aktor dan domain kebijakan siklus air perkotaan dan Soft System Methodology (SSM) untuk pengembangan model konseptual. Keluaran riset berupa model konseptual dynamic governance dalam tata kelola air perkotaan pada proses hirarki kebijakan mulai level kebijakan, organisasional dan operasional untuk mewujudkan tujuan pengelolaan air perkotaan berkelanjutan. Model konseptual digambarkan melalui jalur-jalur aktivitas yang dihasilkan dari interaksi elemen kapabilitas dinamis dengan kultur organisasi. Model dynamic governance diadaptasi di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai strategi implementasi pada kawasan perkotaan yang cepat tumbuh.

---

ABSTRACT
Water is a key resource needed for human life. Urban water supply has not met the target of fulfilling water rights in quantity, quality and affordability. Urban water management systems still traditionally emphasize the physical construction of infrastructure and are still managed fragmented. This research aims to develop a dynamic governance model in urban water governance. The research approach uses mixed methods, including: Structural Equation Modeling (SEM) to identify the factors that influence the current state of urban water governance, Social Network Analysis (SNA) to assess the level of interaction between actors and policy domains of urban water cycles, and Soft System Methodology (SSM) for the development of conceptual model. The result of research is a conceptual model of dynamic governance in urban water governance at policy hierarchy process starting from policy, organizational and operational levels in order to achieve the ultimate goals of sustainable urban water management. The conceptual model is described through activity pathways resulting from the interaction of elements of dynamic capabilities and organizational culture. The dynamic governance model is adapted in Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung as an implementation strategy in fast-growing urban areas.

---