Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konversi lahan gambut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah sehingga perlu dilakukan restorasi yang membutuhkan biaya besar. Dana desa adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat dialokasikan untuk program ini. Permasalahan riset ini adalah perlunya pendanaan restorasi gambut dan dana desa dapat digunakan sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan. Tujuan riset ini adalah untuk menilai persepsi masyarakat, menilai biaya dan manfaat serta merumuskan model kebijakan pemanfaatan dana desa untuk restorasi gambut. Metode riset yang digunakan adalah metode campuran kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil riset menyatakan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat setuju penggunaan dana desa untuk restorasi gambut, manfaat program restorasi gambut dinilai lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan serta model yang disusun melibatkan dua tingkatan pemerintah yaitu di tingkat kabupaten dan di tingkat desa. Riset ini menyimpulkan bahwa dana desa sangat memungkinkan jika digunakan untuk program restorasi gambut. ......Peatland conversion has caused severe environmental damage which is necessary to carry out restoration that requires large costs. Village funds are one source of funding that can be allocated for this program. The research problem is peatland restoration needs source of funding and village funds can be used as a sustainable source of funding. This research aims to exercise community perceptions, to value costs and benefits and to formulate a policy model for the use of village funds for peatland restoration. The methodology used is a mixed method of qualitative and quantitative with a qualitative approach. The result shows that the perception of the majority of the community agrees with the use of village funds for peatland restoration, the benefits of the peat restoration program are considered to be greater than the costs incurred and the model developed involves two levels of government, at the district and village level. This research concludes that village funds are very possible to be used for peatland restoration programs.

Abstrak :
Untuk mengatasi isu lingkungan hidup, Indonesia menargetkan bagian energi terbarukan pada bauran energi primer sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), target kapasitas terpasang dari energi tenaga surya adalah 6,5 GW pada tahun 2025 dan 45 GW pada tahun 2050. Salah satu negara tetangga Indonesia, Malaysia, memiliki pertumbuhan energi tenaga surya yang signifikan karena kerangka kebijakan, peran perusahaan listrik nasional-nya, dan kondisi industri PV. Oleh karena itu, skripsi ini akan memprojeksikan ketercapaian Indonesia pada target tenaga surya di RUEN menggunakan strategi Malaysia & inisiatif Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan strategi Business as Usual (BAU), dan hasilnya menunjukan bahwa ketercapaian pada target RUEN masih di bawah 22% untuk kedua strategi. ...... To address environmental issues, Indonesia aims to achieve a 23% renewable energy share by 2025 and 31% by 2050. According to National Energy Plan (RUEN), the target for solar energy installed capacity is 6.5 GW by 2025 and 45 GW by 2050. Looking at one of Indonesia neighbouring country, Malaysia, have a significant growth on solar energy as a result from their policy framework, role of national electricity company, and the PV industry condition. Therefore, this thesis will be projecting Indonesia's progress on solar energy target in RUEN using Malaysia's approach & Tenaga Nasional Berhad (TNB) initiatives and using Business as Usual (BAU) scheme, in which the result shows that achievement on RUEN target still below 22% for both schemes.

Abstrak :
Indonesia is a plural society that consists of several hundred ethnic and sub-ethnic groups. One of its generic characteristics is heterogeneity. In the last ten years after the implementation of regional autonomy, we have witnessed the emergence of strong ethnic and religiously flavoured local identity politics in various places in Indonesia that created open and vicious conflicts. This periodical violence exploded especially during the election of district and provincial heads. The intimate relation multiculturalism, with the actual political praxis of everyday life as an alternative to the existing paradigm of the ?homogenization? of nationhood, has not been discussed. I believe it is time to discuss the strategic junctures between heterogeneity, politics of ethnicity (and religion) and multiculturalism as well as their possible realization at the local and national levels in order to find a viable framework for a future Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan kepemilikan asing pada Perbankan Indonesia telah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Melalui undang-undang ini, kesempatan bagi investor asing untuk memiliki saham perbankan ataupun mendirikan bank di Indonesia semakin terbuka. Kuatnya kepemilikan asing pada suatu bank berpotensi menghambat proses pengawasan pada bank yang bersangkutan serta berlangsungnya praktik good governance. Lebih jauh, praktik tersebut juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan mengancam bagi ketahanan ekonomi negara Indonesia. Penelitian melakukan analisis terhadap kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan di Indonesia terhadap ketahanan ekonomi negara dengan melakukan narrative policy framework analysis dan stakeholder analysis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risalah Rapat Proses Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian bersifat deskriptif analitik terhadap data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan analisis terhadap subyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembukaan kesempatan kepemilikan asing dalam perubahan undang-undang merupakan solusi jangka pendek yang diberikan pemerintah. Kondisi krisis yang dialami negara Indonesia memaksa pemerintah untuk segera melakukan perubahan undang- undang untuk dapat menarik investor asing, dengan tujuan memperkuat struktur permodalan perbankan. Kebijakan kepemilikan asing pada perbankan Indonesia yang terlalu terbuka dapat menimbulkan beberapa peluang resiko bagi ketahanan ekonomi negara. Kekhawatiran adanya dominasi oleh pihak asing juga telah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang tidak sependapat dengan pemerintah terhadap perubahan undang-undang perbankan. Analisis resiko yang dilakukan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa skala tingkat resiko kebijakan kepemilikan asing hingga 99 persen berada pada tingkat resiko yang menengah dan tinggi. Analisis stakeholder menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan kekuatan yang besar dalam kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan Indonesia. Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian kembali terhadap undang-undang perbankan yang saat ini sudah digunakan selama 21 tahun.

---

ABSTRACT
Foreign ownership policy in Indonesian Banking has been regulated by the Government through Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Through this law, the opportunity for foreign investors to own banking shares or establish a bank in Indonesia is increasingly open. The strong foreign ownership in a bank has the potential to hinder the supervision process of the bank concerned and the practice of good governance. Furthermore, this practice also has the potential to disrupt financial system stability as a whole and threaten the economic resilience of the Indonesian state. Research conducted an analysis of foreign ownership policies in the Indonesian banking sector towards the country's economic resilience by conducting a narrative policy framework analysis and stakeholder analysis. The data used in this study is the Minutes of Meeting on the Process of Amending Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 into Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Research is descriptive analytical on data obtained from the results of observations, interviews, documentation, and analysis of research subjects. Based on the results of the study it was found that the opening of opportunities for foreign ownership in changing laws was a short-term solution provided by the government. The crisis conditions experienced by the Indonesian state forced the government to immediately amend the law to be able to attract foreign investors, with the aim of strengthening the banking capital structure. Foreign ownership policies in Indonesian banks that are too open can pose several risk opportunities for the country's economic resilience. Concerns about domination by foreign parties have also been conveyed by factions who disagree with the government regarding changes to the banking law. The risk analysis carried out in this study has shown that the scale of the risk level of foreign ownership policy up to 99 percent is at the level of medium and high risk. Stakeholder analysis shows that the Government and Parliament are parties that have a large interest and strength in foreign ownership policies in the Indonesian banking sector. The government and the House of Representatives need to review the banking laws that have been used for 21 years.

Abstrak :
Indonesia menghadapi risiko yang signifikan terhadap perubahan iklim, yang dampaknya dapat dikurangi dengan partisipasi aktor negara dan aktor bukan negara baik skala nasional, internasional, regional dan lokal. Upaya menanggulangi perubahan iklim membutuhkan sumber daya yang signifikan yang perlu dipersiapkan dengan cermat.

Penelitian ini bertujuan untuk (i) menganalisis bagaimana aliran pendanaan iklim menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA); (ii) menjelaskan urgensi rekonstruksi kebijakan pendanaan perubahan iklim; (iii) mengembangkan desain model kebijakan pendanaan perubahan iklim. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pendekatan multi metode, menggunakan tools SNA dan modelling System Dynamics (SD). SD digunakan untuk menentukan proporsi kebijakan fiskal pembiayaan dan kebijakan non fiskal hingga 2030. Informan  terdiri dari aktor, pejabat pemerintah, profesional, aktor perbankan, dan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban APBN sangat tinggi mencapai 92% hingga 2030 untuk membiayai kegiatan perubahan iklim, ada urgensi untuk mendesak share pendanaan dari negara maju, diperlukan layer pembagian peran dan tanggung. Fakta empiris menunjukan aliran dana iklim sejak 2007-2017 didominasi oleh sektor publik dan masih menjadi tantangan bagi keterlibatan sektor swasta. Pendapatan pajak mendominasi dan sebagai sumber pendanaan terbesar untuk membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim selama periode penelitian. Model desain kebijakan pendanaan perubahan iklim terdiri dari kluster kebijakan pendanaan fiskal dan kluster kebijakan pendanaan non fiskal. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa harus ada keseimbangan kebijakan pendanaan antara kebijakan pendanaan fiskal dan kebijakan pendanaan non fiskal, shifting burden dari APBN perlu dilakukan sehingga tidak membebani APBN terutama dari sektor swasta dan secara berkelanjutan memperjuangkan kontribusi pendanaan dari negara yang memberikan share kenaikan emisi tinggi. Penelitian juga mengusulkan desain model kebijakan pendanaan perubahan iklim meliputi mitigasi dan adaptasi, serta kerangka kerja Allocative Efficiency untuk perubahan iklim pada belanja publik.

---

Indonesia presents significant risks to the climate change by increased variability and intensity of rainfall and to sea level rise. The impact of climate change can be reduced by participating state actor and non state actor both national and international efforts to reduce GHG emissions and by investing in adaptation to climate change to protect against loss and damage to the country's natural resources. Reducing emissions and building resilience will require  significant financial resources which needs to be  prepared carefully. The research aims  to (i) analyse how is the climate finance flow using Social network Analysis (SNA) approach; (ii) analyse the urgency of climate finance policy reconstruction; (iii) develop design model of climate finance policy using System Dynamics approach. The research using constructivism paradigm with multi methode method using Social Network Analysis and System Dynamics Model to determine the  proportion of financing fiscal policy and non fiscal policy up to 2030 as well as construct the climate finance policy. Informan consist of actors, governemnt officials, professional, banking actor, and individual. The result shows that there is urgent to reconstruct the climate finance policy in Indonesia due to high burdern of APBN reached 92% until 2030 for financing climate change activities in Indonesia. It is also proven that with empirical evidence that the flow of climate fund since 2007 until 2017 dominated by public sectors and still challenges for private sectors involvement. Tax revenue is found as the most funding resources to finance the climate activities of mitigation and adaptation during period of research. Design model of climate finance policy consist of cluster fiscal policy and non fiscal policy. The research provide recommendation due to the externalites of climate change and as global public goods there should be balanced of climate finance policy between climate fiscal policy and non fiscal policy, shifting burden from APBN need to be conducted especially financing form private sector and fighting continously on the contribution from countries that share high emission increases. The research also propose the model of climate finance policy framework and  framework of climate allocative efficiency in public spending.