Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas alternatif desain kebijakan insentif pajak daerah, sebagai upaya mendorong peningkatan pembangunan di kawasan wisata Sekotong. Pajak dan pembangunan merupakan sebuah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Peran pajak dalam melakukan pembangunan tidak hanya sebatas sebagai sarana pemenuhan anggaran atau Budgetair, namun juga mendukung pembangunan dari segi intervensi peraturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dengan menggunakan teori desain kebijakan dari Fischer, Miller dan Sidney. Alternatif desain kebijakan yang ditawarkan untuk diterapkan dalam upaya mendorong peningkatan pembangunan di sekotong adalah desain kebijakan insentif pajak bumi dan bangunan serta bea peroleh hak atas tanah dan bangunan disertai dengan dis insentif pajak bumi dan bangunan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses alternative incentive design of local tax policy, in order to enhance the developing progress in the tourist area of Sekotong. Tax and development both are non beneficial concepts. The role of tax in development is not only for fulfilling budget or budgetair but also supporting the development in intervening regulations. This research uses post positivism approach with Fischer, Miller, and Sidney rsquo s policy design theory. The alternative design policy, which is offered to be implemented for enhancing the developing progress in Sekotong, is a policy design of land building tax, along with property rights duty and disincentive of land building tax."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas desain kebijakan reformasi angkutan umum di Kota Bogor dalam kerangka Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teori utama yang digunakan yaitu elemen desain kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas A. Birkland 2011 . Birkland menyebutkan bahwa terdapat lima elemen yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu desain kebijakan, yaitu tujuan kebijakan, model kausalitas kebijakan, alat kebijakan, sasaran kebijakan, serta implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan instrumen kebijakan yang digunakan. Hal ini disebabkan instrumen kebijakan, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2013 lebih berorientasi kepada penyesuaian terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009, bukan sebagai jawaban atas permasalahan angkot yang menjadi tujuan kebijakan. Hal ini berdampak pada munculnya masalah-masalah di ketiga elemen kebijakan lainnya. Untuk itu, diperlukan instrumen kebijakan khusus di luar Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur reformasi angkot secara komprehensif.

---

ABSTRACTThis research discusses about design analysis of public transportation reform policy in bogor with study on Local Government Regulation No. 3 on Conduct of Traffic and Transportation in 2013. This research uses Birkland rsquo s Elements of Policy Design 2011 . Birkland mentioned there are five elements that need to be considered in designing policy. They are goals of the policy, causal model of the policy, tools of the policy, targets of the policy, and implementation of the policy. This research uses Post Positivist approach and Descriptive design.The result shows that there is gap between goal of the policy and instrument of the policy used. This is due to Local Government Regulation No. 3 is oriented to adjustment of National Government Regulation No. 22 in 2009, not as an answer to public transportation problem which became the policy objective. This cause problem to all three other policy elements. Thus, specific policy instrument that organize public transport reform policy comprehensively is needed."

"Kota Bandung merupakan salah satu wilayah yang memiliki keunggulan seni budaya dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal mendukung potensi ekonomi kreatif, termasuk potensi yang ada di Kota Bandung, Pemerintah menyusun kebijakan yang dianggap dapat mendorong produktivitas para pelaku ekonomi kreatif. Kebijakan tersebut diejawantahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan pemberian insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung beserta tantangan dalam merumuskan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu mendesain kebijakan insentif pajak pengurangan beban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan insentif pajak pengurangan beban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Bandung. Tantangan yang dihadapi jika Pemerintah Daerah hendak merumuskan kebijakan insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif adalah kurangnya penggunaan prinsip evidence-based policy dalam pembuatan kebijakan, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif, sosialisasi kebijakan yang kurang gencar dilakukan, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas di Pemerintah Daerah. Selain itu, Penelitian ini menemukan, di dalam perumusan kebijakan insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif, perlu diperhatikan beberapa hal seperti pembentukan kebijakan pendukung insentif pajak di luar kewajiban perpajakn pelaku ekonomi kreatif dan penetapan syarat-syarat administratif sebelum dapat memanfaatkan insentif pajak.

---

Bandung is one of the regions that has a superiority in arts, culture, and creative economy in Indonesia. In terms of supporting the potentials of the creative economy, including the potential that exists in Bandung, the government formulates policies that are considered to be able to encourage the productivity of creative economy actors. This policy is embodied in Government Regulation Number 24 of 2024 on Implementation of Law Number 24 of 2019 on Creative Economy. This research aims to analyze the design of policies providing tax incentives for creative economy actors in Bandung along with the challenges in formulating these policies. This research uses a qualitative approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature studies. The research results show that the government needs to design a tax incentive policy to reduce the tax burden of Land and Building Tax and tax incentives to reduce the tax burden of Entertainment Tax in Bandung. The challenges faced if the Regional Government of Bandung wants to formulate tax incentive policies for creative economy actors are lack of use of evidence-based policy principles in policy making, lack of coordination between the government and creative economy actors, less intensive policy dissemination, and limited Human Resources in terms both of quality and quantity of Regional Government. Apart from that, this research founds that in formulating tax incentive policies for creative economy actors, it is necessary to pay attention to several things such as the formation of policies that support tax incentive besides the tax obligations of creative economy actors and the determination of administrative requirements before they use tax incentives. "