Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Machine generated contents note: pt. I COMPETITION POLICY AND RELATED ISSUES1.Switching costs and network effects in competition policy /​ Gary Biglaiser2.Corporate leniency with private information: an exploratory example /​ Joseph E. Harrington Jr3.The economics of pending patents /​ Martin Peitz4.Testing for the presence of a maverick in the French audit industry /​ Catherine Muller5.Optimal decisions in two-stage bundling /​ Dionysius Glycopantis6.Competition policy and firm's damages /​ Panagiotis N. Fotis7.Social-welfare-enhancing collusion and trade /​ Helder Vasconcelospt. II ONLINE SEARCH, ADVERTISING AND TWO-SIDED MARKETS8.A note on vertical search engines' foreclosure /​ Emanuele Tarantino9.Issues in online advertising and competition policy: a two-sided market perspective /​ Bruno Jullien10.Assessing unilateral merger effects in the Dutch daily newspaper market /​ Thomas O. MichielsenContents note continued: 11.Leadership in multi-sided markets and dominance in online advertising /​ Federico Etropt. III REGULATION12.Bargaining and collusion in a regulatory model /​ Mario Gilli13.Investment and the strategic role of capital structure in regulated industries: theory and evidence /​ Yossi Spiegel14.Rethinking regulatory capture /​ Axel Gautier15.Can structural models be useful to understand the electricity wholesale markets? An application to Spain /​ Isabel Soarespt. IV FINANCIAL REGULATION16.Rebuilding international financial regulation and Basel III /​ Kern Alexander17.The shock of the old: the first financial crisis of the twenty-first century /​ Geoffrey Wood18.Fixing finance: are we there yet? /​ Thomas F. Huertas."

"Kurun waktu seratus tahun belakangan ini telah terjadi perubahan-perubahan pemikiran dalam hukum pidana. Perubahan pemikiran yang paling mutakhir adalah dilihatnya hukum pidana sebagai suatu konsep pengendalian sosial. Perhatian tidak lagi semata-mata ditujukan kepada perbuatan pidana (Aliran Klasik), ataupun perbuatan pidana dan pembuat perbuatan pidana (Aliran Modern), tetapi hukum pidana itu sendiri menjadi pusat perhatian (Aliran Kontrol Sosial). Konsep ini melahirkan gerakan yang bersifat abolisionistis terhadap hukum pidana. Selain itu timbul pula usaha untuk memperhatikan prinsip-prinsip negara kesejahteraan dalam sistern peradilan pidana dan upaya menemukan cara pelaksanaan pemidanaan yang lebih efektif. Akibatnya, berbagai permasalahan mendasar dalam hukum pidana yang selama ini dipandang telah selesai, dibuka kembali. Masalah-masalah tersebut kini dilihat dalam spektrum yang lebih luas, yang melibatkan metode dan pandangan pemikiran disiplin-disiplin lain.Kenyataan ini menimbulkan berbagai kecenderungan dalam sistem dan pelaksanaan peradilan pidana. Kecenderungan-kecenderungan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu kecenderungan dalam tahap perumusan (kebijakan legislatif), kecenderungan dalam tahap penerapan (kebijakan yudikatif), dan kecenderungan dalam tahap pelaksanaan (kebijakan eksekutif). Tercatat adanya beberapa kecenderungan baru dalam kriminalisasi dan dekriminalisasi, kecenderungan meluasnya penggunaan wewenang diskresi aparat peradilan pidana, dan kecenderungan untuk memperlunak pelaksanaan pemidanaan.Kecenderungan-kecenderungan demikian pada gilirannya berpengaruh terhadap sistem dan pelaksanaan peradilan pidana Indonesia. Betapapun beberapa kecenderungan telah terantisipasi dalam usaha pembaharuan hukum pidana, namun masih banyak kecenderungan-kecenderungan lain yang belum terlihat tanda-tandanya akan diantisipasi dalam berbagai rancangan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia."

"ABSTRAKTeknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan secara signifikan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga infrastruktur kritis Inggris kini bergantung pada kondisi dalam lingkungan cyberspace. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu cyber security menjadi salah satu prioritas tertinggi dalam kebijakan keamanan nasional Inggris. Namun regulasi cyber security di Inggris sering kali mengundang perdebatan dan tentangan dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi pro dan kontra masyarakat terhadap regulasi tersebut serta menganalisis penyebab regulasi cyber security di Inggris bertentangan dengan prinsip HAM. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori keamanan dan teori masyarakat informasi dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi cyber security di Inggris tidak mencerminkan nilai kebebasan individu serta dapat bersifat positif dan negatif di saat yang bersamaan. Di satu sisi bertujuan untuk melindungi kemanan seluruh warganya dari kejahatan serius dan di sisi lain tujuan tersebut diwujudkan melalui peraturan yang mencederai hak fundamental individu.

---

ABSTRACTInformation and communication technology utilized significantly in daily activities, so that critical infrastructures in the UK now dependent on conditions in cyberspace. It rsquo s not only bring advantages, but also could pose threats that affect national security. Therefore cyber security becomes one of the highest priorities in national security policy of the UK. Cyber security regulations in the UK are often invite debate and opposition from various parties. This study aimed to construct the pros and cons of the regulation and analyze the causes of its contrary to the principles of Human Rights. The analysis in this study uses security theory and the theory of the information society with normative legal research methods and qualitative approaches. The results of this study indicate that the regulation of cyber security in the UK do not reflect the values of individual freedom and could be positive and negative at the same time. On the one hand aims to protect the security of all citizens from serious crime and on the other hand this objective is manifested through regulations that harm the fundamental rights of individuals."

"Industri rokok di Indonesia termasuk salah satu industri yang memberikan sumbangan-pajak non migas yang besar kepada pemerintah. Cukai yang diterima pemerintah dalam APBN, meningkat terus dari tahun 1998 dengan realisasi penerimaan 8,6 triliun sampai dengan tahun 2001 sebesar 18,2 triliun dan pada tahun 2002 realisasi penerimaan 23,34 triliun.Industri rokok saat ini menghadapi masalah yaitu peningkatan penerimaan pajak dengan kenaikan tarif cukai dan HJE. Disini penulis satu masalah yang menarik untuk dipela jari yaitu : apakah kebijakan pemerintah mengenai tarif cukai & HJE yang hampir setiap tahun mengalami perubahan akan berdampak pada produksi rokok dan penerimaan cukai rokok? Bagaimana perbedaan kebijakan pemerintah pada rokok kretek dan rokok putih, dan dampaknya terhadap penerimaan cukai rokok?Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian terhadap masalah yang dikemukakan diatas adalah melihat hubungan tarif cukai dari HJE dengan produksi, melihat hubungan tarif cukai dan HJE dengan penerimaan cukai, menganalisa peluang usaha bagi perusahaan kecil untuk masuk pasar industri rokok yang bersifat oligopoli dan melihat dampak dari perubahan tarif cukai & HJE terhadap produksi rokok perusahaan dominan, dan pengaruhnya pada penerimaan cukai pemerintah.Untuk meneliti digunakan metodologi Structure, Conduct, Performance (SCP). Pendekatan SCP digunakan untuk menganalisa hubungan antara struktur, perilaku dan kinerja industri rokok dan didukui Ig oleh metode regresi dengan model OLS(Qrdinary Least Squares) sistem time series dan panel data. Untuk melihat hubungan statistik antara variabel-variabel yang telah dijelaskan secara kualitatif pada pendekatan SCP.Terdapat hubungan antara tarif cukai, produksi dan HJE dengan penerimaan cukainya. Pada panel data probabilita t untuk produksi, tarif cukai dan ME nilainya signifikan secara sendiri-sendiri, sedangkan untuk probabilita F statistik nilainya signifikan secara bersama-sama, untuk jenis SKM dan SKT. Pada time series untuk jenis SKM dan 5PM probabilita t pada produksi nilainya signifikan, tetapi probabilita t untuk tarif cukai pada SKM, SKT dan SPM tidak signifikan, probabilita F statistik nilainya pada SKT, SKM dan SPM signifikan secara bersama-sama.Berdasarkan penelitian diatas, ditemukan bahwa tarif cukai dan HJE mempengaruhi penerimaan cukai. Perubahan tarif cukai dan HJE juga dapat mempengaruhi perilaku perusahaan rokok dalam penjualannya. Untuk 3 tahun terakhir periode 2000 - 2002, terlihat penurunan total produksi rokok. Bila dikaitkan dengan tujuan utama cukai dalam rokok, kebijakan pemerintah dalam perubahan tarif cukai dan HJE periode tahun 2000 - 2002 yang dalam setahun bisa 2-4 X berubah adalah cukup-efektif."

"Pajak Hotel adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta, disamping pajak daerah lainnya seperti Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir, yang merupakan salah satu dari sumber dana bagi Pemerintah Daerah yang diperlukan datam rangka menunjang kegiatan perekonomian daerah.Propinsi DKI Jakarta, sebagai ibukota, merupakan pusat kegiatan ekonomi. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat usaha merupakan lahan yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang jasa/pelayanan kepada masyarakat sekitar maupun bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, khususnya di bidang jasa perhotelan. Dapat dilihat dari penerimaan pajak hotel yang terus meningkat, namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu berarti, bahkan apabila dilihat dari banyaknya jumlah hotel dan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan asing yang berkunjung ke Jakarta juga meningkat per tahunnya, agaknya penerimaan pajak yang diperoleh belum sesuai dengan potensi dan kapasitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa sebenarnya potensi dan kapasitas pajak hotel di Propinsi DKI Jakarta serta faktor¬faktor yang mempengaruhi perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel termasuk melakukan proyeksi terhadap penerimaan pajak hotel di propinsi DKI Jakarta di masa depan juga akan ikut dikaji. Metode¬-metode yang dipergunakan yaitu : pertama, perhitungan terhadap potensi pajak hotel, yang harus diketahui disini adalah omzet serta tarif pajak hotel yang dikenakan; kedua, perhitungan dengan menggunakan Sistem Representatif, dalam metode ini, diperlukan data dengan membandingkan beberapa daerah yang memiliki tingkat perekonomian yang relatif sama, pertama-tama yang harus diketahui adalah apa yang menjadi dasar pengenaan pajak atau basis pajak dari pemungutan pajak hotel. Dalam hal ini, basis pajak yang digunakan adalah jumlah pengunjung hotel, kemudian dihitung berapa tarif efektifnya, lalu basis pajak dikailkan dengan tarif efektif rata-rata hasilnya akan diperoleh kapasitas pajak hotel. Kemudian dapat juga diketahui berapa Tax Effort yang telah dilakukan oleh aparat pemungut pajak; ketiga, dalam menjawab pertanyaan apa yang menjadi faktor dalam perkembangan penerimaan pajak hotel di Propinsi OKI Jakarta menggunakan analisis multiple regression double log dimana koefisien regresinya sekaligus menunjukkan nilai elastisitas, yang kemudian dari model tersebut dilakukan proyeksi penerimaan pajak hotel ke depannya. Dari hasil analisis tersebut maka didapat variabel Nilai Tambah Sub Sektor Hotel tercatat berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Propinsi DKI Jakarta, di mana tingkat penerimaan pajak hotel di Propinsi DKI Jakarta "inelastic" terhadap kenaikan nilai Tambah Sub Sektor Hotel."

"Kota Tua Jakarta, sebagai situs warisan bersejarah, mengandung potensi besar sebagai tujuan pariwisata yang menarik. Dalam hal ini, peran Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi sangat penting meningkatan ekonomi sektor informal perkotaan. Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis tipologi PKL di Kota Tua Jakarta guna mendukung keberlanjutan destinasi pariwisata. Metodologi dipergunakan mix methode dan analisis spasial, untuk memahami peran dan karakteristik PKL. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa tipologi PKL, termasuk pedagang tradisional, pedagang kuliner, pedagang tetap dan tidak tetap. Setiap tipologi memberikan kontribusi unik dalam meningkatkan daya tarik Kota Tua Jakarta sebagai destinasi pariwisata. Analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika PKL dan menyediakan dasar untuk perencanaan strategis pengelolaan PKL guna memaksimalkan kontribusinya terhadap kemajuan Kota Tua Jakarta sebagai destinasi pariwisata. Selain itu juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh PKL, termasuk masalah regulasi, aksesibilitas, dan dampak pariwisata terhadap lingkungan sekitar. Implikasi penelitian ini adalah menyediakan dasar bagi pihak berwenang dan pemangku kepentingan terkait untuk merancang kebijakan yang mendukung pengelolaan PKL secara berkelanjutan di Kota Tua Jakarta, Kesimpulan dari tesis ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran krusial PKL dalam membentuk dan memelihara keunikan kota tua sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

---

The Old Town Jakarta, as a historical heritage site, contains great potential as an attractive tourist destination. In this case, the role of the Five-legged Trader (PKL) becomes crucial to the economic growth of the informal urban sector. This thesis aims to conduct a typological analysis of the PKL in Old Town Jakarta to support the sustainability of tourist destinations. The methodology uses a mix of methods and spatial analysis, to understand the roles and characteristics of PKL. The research results identify several PKL typologies, including traditional merchants, culinary traders, and fixed and non-fixed traders. Each typology makes a unique contribution to enhancing the attractiveness of Old Town Jakarta as a tourist destination. This analysis provides in-depth insight into the PKL dynamics and provides a basis for strategic planning of PKL management to maximize its contribution to the progress of the Old City of Jakarta as a tourist destination. It also discussed the various challenges faced by PKL, including regulatory issues, accessibility, and the impact of tourism on the environment. The implications of this study are to provide a basis for the authorities and relevant stakeholders to design policies that support the sustainable management of PKLs in the Old Town of Jakarta. The conclusion of this thesis provides in-depth insight into the crucial role of the PKL in shaping and preserving the uniqueness of the old city as a sustainable tourist destination."

"This book presents new research on gender-based violence in Southeast Asia, bringing together varied scholarly work in law, policy, and practice. It enables a greater understanding of violence against women as an international concern, highlighting particular issues that arise in the region. Against a background of international obligations to ensure women's rights through laws and policies that are geared at ending violence against women and girls, this research documents the state failures, individual shame and fear, and societal culture that collectively affects the reporting, investigation, prosecution of perpetrators, and protection of victims. The research explores differing legal mechanisms both internationally, and within nation states, relating to cases of physical and sexual violence. It recognizes the need for functioning mechanisms to ensure women can report their cases safely and be provided with protective and therapeutic services in a way that is systematic, effective, and measurable. Laws and court decisions are analyzed, crisis and safety centers are examined, and in-depth interviews are conducted with actors and NGOs with relevant roles and functions in the mechanism of cases of violence against women. The result is a comprehensive assessment of the incalculable harm it does within Southeast Asian society, and the obstacles it presents for law enforcement. The chapters uncover mechanisms with unique characteristics across Southeast Asia, providing a nuanced understanding of the cultural and social backgrounds, as well as the religious structures, that can both help and hinder suitable frameworks. It is relevant to scholars, policymakers, and practitioners in law, criminology, and gender sociology.“This is a valuable contribution towards empowering the women of South East Asia out of victimhood to valued equality, involvement in governance and leadership through the elimination of violence and discrimination and an excellent resource not just for those working in this field but for those involved in law making, the media and the people of South East Asia.”- Professor Felicity Gerry QC, Barrister at Crockett Chambers Melbourne and Libertas Chambers, London, and Professor of Legal Practice at Deakin University and Honorary Professor at Salford University."

"Pejabat pemerintahan menerbitkan berbagai macam naskah dinas sebagai instrumen yuridis untuk menuangkan kebijakannya sekaligus sebagai alat komunikasi internal dengan jajaran yang berada di lingkungan lembaganya. Naskah dinas tersebut di antaranya adalah surat edaran dan instruksi. Surat edaran dan instruksi sering digunakan dalam situasi di mana terdapat permasalahan yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan tetapi membutuhkan penyelesaian secara segera. Dalam situasi seperti demikian, perlu dipertanyakan mengenai kekuatan hukum baik dari surat edaran maupun instruksi, utamanya bagi hal-hal yang menyangkut kesejahteraan umum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kepustakaan untuk membahas mengenai posisi surat edaran dan instruksi dalam sistem hukum di Indonesia, di antaranya mengenai sifat norma hukum yang dikandung di dalam kedua instrumen yuridis tersebut, bagaimana sumber kewenangan pembentukannya diperoleh, serta bagaimana praktik penggunaan kedua instrumen hukum tersebut oleh pemerintah selama penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dari penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa surat edaran dan instruksi memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Surat edaran dapat mengikat secara umum dan oleh karenanya dikategorikan sebagai peraturan kebijakan, sementara instruksi hanya dapat mengikat pihak-pihak yang dituju saja, mengingat norma hukumnya yang bersifat individual.

---

Government officials issue various kinds of official letters as legal instruments to implement their policies as well as as a tool of internal communication within the institution. Those official letters can be issued in the form of circulars and instructions. Circulars and instructions are often used in situations where there are problems not yet regulated by the law but require immediate resolution. In such situations, it is necessary to question the legal force of both circulars and instructions, especially for matters concerning social welfare. This study uses a juridical-normative approach with a literature study method to discuss the position of circulars and instructions in the legal system in Indonesia, including the nature of the legal norms contained in the two legal instruments, how the source of authority for their formation is obtained, and the usage of those instruments by the government in handling Covid-19 pandemic in Indonesia. From this research, it can be concluded that circulars and instructions have different legal powers. Circular can be binding in general and are therefore categorized as policy regulations, while instruction can only bind the intended parties, considering its individual legal norm."