Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian implementasi program kebijakan rumah subsidi tapak dengan tujuan kebijakan serta mengetahui efektivitas implementasi kebijakan program rumah subsidi di Villa Kencana Cikarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian postpositivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah sesuai dengan tujuan kebijakan, dan implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah berjalan efektif walaupun masih ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penghuni di Perumahan Villa Kencana Cikarang. ......This study aims to determine the suitability of the implementation of the home subsidy policy program program with the policy objectives and to know the effectiveness of the implementation of subsidized house program policies in Villa Kencana Cikarang. This study used postpositivis research methods. The results of this study conclude that the implementation of the subsidized home program policy for low income people has been in line with the policy objectives, and the implementation of the subsidized house program policy for low income communities has been effective even though there are still someviolations committed by residentsin Villa Kencana Cikarang Housing.

Abstrak :
Tingginya risiko dan angka penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan sejak awal pandemi merupakan masalah yang serius, tanpa jumlah tenaga kesehatan yang cukup memadai, pelayanan terhadap pasien tidak akan maksimal. Penelitian di berbagai negara di dunia menunjukkan tingginya penyebaran kasus COVID-19 diantara tenaga kesehatan diakibatkan tidak terdapatnya kebijakan yang pasti untuk melindungi karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang pada karyawan di RS MMC pada masa pandemi COVID-19 pada periode Maret 2020 hingga Maret 2022. Pengambilan sampel dilakukan dari data subjek yang memenuhi kriteria inklusi diambil dari rekam medis. Hasilnya tidak terdapat hasil bermakna pada analisis statistik antara kebijakan SDM RS MMC dan efektivitas kebijakan yang dinilai dari lama cuti dan pencapaian target perbagian, namun 65,6% karyawan telah ternilai secara efektif berdasarkan kedua hal tersebut, dengan 73% angka cuti yang sesuai kebijakan dan 90,2% pencapaian target. Kesimpulannya kebijakan yang dibuat oleh SDM RS MMC dalam penanganan COVID-19 pada karyawan dapat memelihara efektivitas dan efektifsi kerja karyawan dan dapat membantu memberikan perlindungan karyawan pada masa pandemi COVID-19 ......The high risk and rate of transmission of COVID-19 to health workers since the beginning of the pandemic is a serious problem, without an adequate number of health workers, service to patients wont be optimal. Research in various countries around the world shows the high spread of COVID-19 cases among health workers due to absence of definite policies to protect employees. This study is a cross-sectional study on employees at MMC Hospital during the COVID-19 pandemic in the period March 2020 to March 2022. Sampling was carried out by data on subjects who met the inclusion criteria were taken from medical records. The result is there are no significant results in the statistical analysis between the HR policy of MMC Hospital and the effectiveness of the policy which is assessed from the length of leave and the achievement of the division target,but 65.6% of employees have been assessed effectively based on these two things,with 73% of leave rates in accordance with the policy and 90.2% of target achievement. In conclusion, policies made by HR MMC Hospital in handling COVID-19 for employees can maintain the effectiveness and effectiveness of employees work and can help provide employee protection during the COVID-19 pandemic.

Abstrak :
Penelitian tentang konsumsi dan kebijakan terkait minuman beralkohol di Indonesia masih minim. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi konsumsi alkohol dan penerimaan negara, khususnya cukai. Pertama, makalah ini membahas pengaruh dari pajak dan menemukan bahwa kenaikan cukai menyebabkan lebih banyak konsumsi alkohol. Implikasinya, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah tanpa khawatir terhadap penurunan konsumsi. Namun, pemerintah perlu mengumpulkan data penjualan alkohol yang lebih komprehensif untuk memahami elastisitas harga dan tingkat kelonggaran pajak. Selanjutnya, makalah ini membahas dampak dari perubahan kebijakan alkohol dan menunjukkan bahwa perubahan pajak memberikan pengurangan jangka pendek pada konsumsi alkohol; jadi, pemerintah dapat sering melakukan perubahan untuk mengurangi konsumsi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa larangan terhadap minuman beralkohol berdampak negatif terhadap konsumsi; namun, pengurangan tersebut hanya mempengaruhi alkohol yang recorded, yaitu alcohol yang dikenai pajak dan berada dalam kendali pemerintah. ......Research on alcoholic beverage consumption and related policies in Indonesia is minimal. Therefore, this study examines how policies affect alcohol consumption and government revenue, specifically excise tax revenue. First, this paper discusses the effect of alcohol tax policies and finds that an increase in the excise tax leads to more alcohol consumption. The implication is that the government may increase tax rates without reducing consumption to increase government revenue. However, the government needs to collect more comprehensive alcohol sales data to understand price elasticity and the degree of tax pass-through. Subsequently, this paper discusses the effects of alcohol policy change and shows that tax changes lend short-term reductions on alcohol consumption; so, the government may perform frequent changes to reduce consumption. It also shows that a total ban negatively affects consumption; however, the reduction only affects the recorded alcohol supply, which is taxed and inside government control.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Departemen Hukum dan Ham RI tentang program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetehui bagaimana implementasi program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat di Lapas Bekasi dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut yang ditinjau dari faktor komunikasi, faktor sumber-sumber, faktor kecenderungan dan faktor birokrasi. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain diskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang yaitu 8 orang narapidana dan 2 orang pejabat struktural di Lapas Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan dari George C. Edward dan analisis SWOT. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi kebijakan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat di Lapas Bekasi terlihat kurang optimal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor penghambat yakni ditinjau dari faktor komunikasi yaitu informasi kebijakan belum dikomunikasikan dengan baik ke narapidana dan masyarakat selaku stakeholder, sedangkan dari faktor sumber-sumber yaitu kurangnya tenaga staf secara kwantitas dan kwalitas SDM, serta kurangnya sumber dana operasional. Selanjutnya adalah faktor kecenderungan petugas pelaksana kebijakan yang menjalankan kebijakan ini lebih cenderung terhadap narapidana yang memberikan bantuan dana. Faktor terakhir yaitu faktor yakni dari Lapas, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal belum lagi dengan instansi terkait seperti Pemerintahan Daerah dan Kejaksaan.

---

This study is focused to know how the implementation of Law Department & Human Right?s policies about assimilation program, parole, leave nearing free, and conditional leave in LAPAS Bekasi. The study also aims to know the barriers in implementing those policies. Qualitative method is used in this study. This study involves 10 informants; 8 people are prisoners and the others are functionary of LAPAS Bekasi. Data collecting is obtained by holding an interview with the informants. And data analysis is done by George C. Edward?s Theories and SWOT analysis. The result of this study indicated that the implementation of policies about assimilation program, parole, leave nearing free, and conditional leave in LAPAS Bekasi is not optimal. It?s caused by some barrier factors such as communication, human resources and bureaucracy factor. The policies are not informed well to prisoners and people. There is less of quality and quantity of operational staff. And the bureaucracy needs long time in implementing.