Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Aksi terorisme dalam peradaban modern saat ini semakin luas dan bervariasi, sehingga diharapkan niat serius pemerintah dengan melakukan sistem penegakan hukum untuk terus menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme secara tepat dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku serta tidak melakukan pelanggaran/mengorbankan Hak Asasi Manusia. Dalam proses sistem penegakan hukum juga tidak terlepas dari instrumen penggeraknya yaitu kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum, dimana implementasinya sering dituduh hanya melelakukan mekanisme kerja dalam satu sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Penelitian ini membahas tentang pelaksana tindak pidana terorisme penyidik / kepolisian dan gaya kerja Crime Control Model dalam rangka penegakan tindak pidana terorisme. Perhatian utama penelitian ini adalah pelaksana tindak pidana terorisme yaitu penyidik/kepolisian. Yang menjadi perhatian penulis dalam beberapa kasus tindak pidana terorisme adalah penyidikan terhadap tindak pidana terorisme Bom Bali 1 tahun 2002 dan Bom Kedutaan Besar Australia tahun 2004. Adapun pertanyaan penelitian yang berfokus kepada benarkah kepolisian dalam melakukan tindak pidana terorisme menggunakan gaya bekerja Crime Control Model ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepolisian dan gaya kerja Crime Control Model dalam rangka penegakan tindak pidana terorisme. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan data dan dilakukan secara wawancara terhadap bagian dari peradilan pidana tindak pidana terorisme yaitu penyidik (kepolisian) dan praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu studi kepustakaan dan wawancara atau kuesioner. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa tidak benar kepolisian dalam melakukan tindak pidana terorisme hanya menggunakan gaya bekerja Crime Control Model. Yang mana dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai gaya bekerja : Crime Control Model (CCM) dan Due process model (DPM). ......Acts of terrorism in modern civilization are now more extensive and varied, so it is hoped that the serious intention of the government by implementing a law enforcement system to continue to tackle criminal acts of terrorism appropriately and in accordance with the applicable legal process and not to violate / sacrifice human rights. In the process of the law enforcement system, it is also inseparable from the driving instrument, namely the police as one of the law enforcement institutions, where its implementation is often accused of only carrying out a working mechanism in one system, namely the Criminal Justice System. This study discusses the perpetrators of criminal acts of terrorism investigators / police and the working style of the Crime Control Model in the context of enforcement of terrorism crimes. The main concern of this research is the perpetrators of criminal acts of terrorism, namely investigators / police. What concerns the author in several cases of terrorism is the investigation of the Bali Bombing 1 2002 and the Australian Embassy Bombing in 2004. The research question focuses on whether the police in committing terrorist crimes use the Crime Control Model working style? This study aims to determine the police force and the working style of the Crime Control Model in the context of enforcing criminal acts of terrorism. The analysis in this study was carried out with data and carried out by interviewing part of the criminal justice court for terrorism, namely investigators (police) and legal practitioners related to research problems. The research method used is a qualitative method, namely literature study and interviews or questionnaires. The results of the study show that it is not true that the police in committing terrorist crimes only use the Crime Control Model working style. Which in the Criminal Justice System has a working style: Crime Control Model (CCM) and Due process model (DPM).

Abstrak :
Skripsi ini membahas Sistem Kepolisian Khususnya kouban dan interaksi antara polisi di kouban dengan masyarakat di Jepang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dalam menganalisis interaksi polisi di kouban dengan masyarakat menggunakan teori simbiosis mutualisme. Hasil penelitian menyimpulkan adanya hubungan simbiosis mutualisme antara polisi di kouban dengan masyarakat yang terlihat pada kegiatan polisi di kouban. Hubungan ini sesuai dengan pernyataan Robert R. Friedmann yang mengemukakan adanya hubungan saling ketergantungan, saling membutuhkan dan saling membantu antar polisi dan masyarakat di Jepang.

---

The focus of this study is The Japanese Police System especially kouban and interaction police at kouban with society in Japan. This research is qualitative descriptive interpretive. In analyse interaction police at kouban with Japanese society using symbiosis mutualisme theory. Result of research is availability relationship symbiosis mutualisme between police at kouban with society, that relationship pervalent in police activity at kouban. This relationship suitable with Robert R. Friedmann statement. He said the relationship between police and society in Japan are dependence, involve and aiding each other.