Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Karya sastra, masyarakat, dan pengarang memiliki hubungan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketiga hal tersebut terlihat pula dalam novel Jamangilak tak Pernah Menangis karya Martin Aleida. Tema cerita yang membahas perselisihan antara masyarakat Porsea dan PT Rayon i Toba tersebut ternyata terkait dengan permasalahan yang ada di dalam kehidupan nyata yaitu masalah PT Toba Pulp Lestari yang ada di Sumatra Utara. Pengangkatan cerita terebut juga tidak lepas dari ideologi serta riwayat Martin Aleida yang sangat sosialis dan pernah terlibat dalam gerakan yang berafiliasi sosialis seperti PKI (Partai Komunis Indonesia). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa banyak sekali kesamaan unsur instrinsik novel baik dalam hal alur, tokoh, konflik, serta latar dalam novel Jamangilak tak Pernah Menangis dengan data dan fakta yang ditemukan dari berita dan dokumen-dokumen lembaga yang terlibat dalam kasus industri tersebut. ...... Literature, society, and writer are three ponit that can not be separated in sociological literature research. Those relation between that point also looked in Jamangilak tak Pernah Menangis novel. The theme of the novel that mention about the conflict between Porsean society and Rayon i Toba Company is similar with real conflict that had happen in PT Toba Pulp Lestari which located in North Sumatra. The idea in mentioning that conflict also have strong relation with Martin Aleida ideology and biography whom has experienced and afiliated with socialis partied like Partai Komunis Indonesia (PKI). Based on the research shows that there are a lot similarities between plot, figure, conflict and setting with data and fact which found in the mass media and nonprofit oganization document.

Abstrak :
ABSTRAK
Periode Revolusi selain berkisah seputar perang juga identik dengan masa transisi, dimana Pemerintahan Republik mulai mengambil peran dalam mengatur berbagai sendi kehidupan masyarakat. Di Malang pada masa ini muncul polemik di kalangan pemerintah mengenai penggunaan Oeang Republik Indonesia (ORI) atau uang Belanda sebagai alat tukar. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai persoalan yang muncul mengenai tarik ulur penggunaan uang sebagai alat tukar, baik dari sudut pandang pemerintah Republik, maupun pemerintah Belanda. Selama masa Revolusi, meskipun mendapat tekanan dari Belanda, Pemerintah Malang tetap bersikap tegas dalam mempertahankan ORI sebagai mata uang. Disimpulkan bahwa sikap dalam memilih ORI sebagai alat tukar merupakan bagian dari perjuangan menjaga kedaulatan Republik, selain melalui perang fisik. Sebagai bentuk perjuangan diplomasi moneter, langkah ini dapat membangkitkan semangat kebangsaan seluruh bangsa, terutama di Malang.

Abstrak :
Polemik Hukum Pada Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Dari Bank-Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Tesis, 2002. Untuk memulihkan kembali kondisi perbankan Indonesia akibat krisis ekonomi tahun 1997 pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) beserta perubahannya. Salah satu kewenangan dari BPPN tersebut adalah melakukan pengambil alihan tagihan atau kredit macet para debitur dari bank-bank yang ditangani BPPN melalui perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie). Ketentuan mengenai cessie ini terdapat dalam pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahan yang timbul adalah para debitur dari bank-bank yang diambil alih oleh BPPN sering menolak melakukan pembayaran utang-utang mereka dengan alasan perjanjian cessie tersebut tidak sah. Ketidak absahan cessie tersebut diakibatkan oleh karena tidak adanya pemberitahuan kepada debitur sebagaimana ditentukan oleh pasal 613 KUH Perdata. Berbagai kekurangan dari cessie ini penulis paparkan dengan jelas dalam tesis ini. Namun, semua ini penulis berikan solusinya yaitu dengan mengadakan revisi atas perjanjian pengalihan hak atas tagihan, membuat perjanjian pokok pengalihan tagihan, pemerintah (dalam hal ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional) harus bersikap pro aktif dengan membentuk tim perumus yang khusus menangani masalah ini, untuk bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan perbaikan itu pula, penulis berharap, BPPN bisa lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perbedaan karakter hukum antara undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan undang-undang umum, serta perbedaan karakter hukum antara Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah umum. Selain itu tesis ini juga membahas mengenai polemik yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Polemik dalam pengujian Peratuuran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan meneliti pearturan perundang-undangan dan putusan putusan pengadilan. hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan karakter hukum antara undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perbedaan karakter hukum Peraturan Daerah tentang Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyatakan bahwa dalam pengujian undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdapat polemik dalam pengujiannya di Mahkamah Konstitusi begitupun dengan pengujian Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga terdapat polemik dalam pengujiannya di Mahkamah Agung.

---

This thesis discusses the differences in the characteristic of law between the laws State Budget and the general law, as well as differences in the characteristic of law between Regional Regulations concerning Regional budget and General Regional Regulations. In addition, this thesis also discusses the polemic that occurred in the Constitutional Court Decision regarding the testing of the State Budget and Polemic in the testing of regional regulation regarding Regional budget the Supreme Court. This study is a normative legal research by examining the rules and regulations and decisions of court decisions. The results of this study state that there are differences in the law characteristic between the laws of the State Budget and the different law characteristics of the Regional Regulations concerning the regional budget. Beside that, this study also states that in testing the law of the State Budget, it has a polemic in its testing in the Constitutional Court as well as in the testing of Regional Regulations regarding the Regional Budget, there is also polemic in its testing in the Supreme Court.

Abstrak :
ABSTRAK
Bagaimanakah suatu konflik beragama ditangani di masa lalu? Sejarah menawarkan jawaban yang menarik, yakni Debat Terbuka Persis-Ahmadiyah Qadian di Bandung dan Batavia tahun 1933. Inilah debat terbuka satu-satunya yang memiliki notulensi resmi officieel verslag debat yang dapat diakses hingga hari ini. Sekalipun Debat Terbuka Persis-Ahmadiyah Qadian merupakan peristiwa menghebohkan di masa itu hingga dihadiri perwakilan organisasi serta tokoh-tokoh penting dan diliput nyaris semua media massa terkemmuka saat itu, ternyata tidak lagi diketahui dan dikenal di masa kini. Di antara konflik beragama dalam Islam, konflik dan resistensi terhadap Ahmadiyah dapat dianggap sebagai yang terbesar di Indonesia belakangan ini dengan jumlah korban perusakan, pembakaran, dan penghilangan nyawa yang signifikan. Resistensi terhadap Ahmadiyah tersebut bahkan membuat pemerintah mengeluarkan SKB tiga menteri sebagai upaya menangani masalah ini. SKB tiga menteri tersebut sejauh ini belum berhasil meredam persekusi terhadap Ahmadiyah. Tulisan ini merupakan penelitian sejarah atas Debat Terbuka yang menghebohkan itu, juga sejarah ringkas kelahiran Ahmadiyah di India, sejarah masuknya Ahmadiyah ke Indonesia Hindia Belanda, waktu itu , inti ajarannya, dan reaksi umat Islam Indonesia waktu hingga berpucak pada Debat Publik Ahmadiyah vs Persis. Ada kesejajaran antara lahirnya Ahmadiyah di India dengan lahirnya gerakan modernisme Islam di Hindia Belanda. Semangat modernisme Islam itulah yang menghasilkan ldquo;kecelakaan sejarah rdquo; ketika tiga santri Sumatra Thawalib yang hendak belajar ke Al-Azhar Mesir disarankan oleh para gurunya untuk belajar ke India agar memperluas sumber bandingan bagi gerakan modernisme Islam Hindia Belanda. Belakangan, tokoh-tokoh Sumatra Thawalib yang meresistensi kehadiran Ahmadiyah di Sumatera Barat, dan berpuncak pada resistensi keras Persis di Jawa Barat. Dabat terbuka antara Persis vs Ahmadiyah di Bandung dan Batavia berjalan keras dan panas namun sepenuhnya berjalan tertib dan kadang di sana-sini menghadirkan ldquo;kelucuan rdquo; dari kedua belah pihak. Sepenggal sejarah tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dan konflik krusial dalam agama ternyata dapat ditangani dengan cara yang adil, beradab, dan bermartabat dalam bentuk Debat Terbuka yang memperkaya dan meningkatkan mutu intelektual umat beragama dibanding brutalitas persekusi dan kekerasan.

---

ABSTRACT
How was a religious conflict solved in previous time History offers an interesting answer The Public Debates of Persis vs Ahmadiyya Qadian in Bandung and Batavia, in 1933. These public debates are the only public debates that have official archives officieel verslag debat accessible to public until recent day. Although these public debates were considered remarkable event at that time, and were attended by representatives of organizations and important figures and were covered by almost all prominent mass media at the time, today, we can say that this event was forgotten. Among religious conflicts in Islam, the conflict and resistance to Ahmadiyya can be regarded as the largest in Indonesia, which includes significant numbers of victims of destruction, arson and disappearance. The resistance to Ahmadiyya had even made the government issued a decree signed by three ministers as an effort to solve this problem. However, the decree seemed not succeeded in stifling the persecution of Ahmadiyya. This paper is a historical study of the above mentioned public debates, as well as a brief history of the birth of Ahmadiyya in India, the history of Ahmadiyya rsquo s presence in Indonesia, the core of its doctrine, and the Indonesian Muslims reaction to them, up to the point 0f the public debates between The Ahmadiyya vs Persis. We can notice a kind of parallelism between the birth of Ahmadiyya in India and the birth of the Islamic modernism movement in the East Dutch Indies. It can be said that the spirit of Islamic modernism had produce an ldquo accidental history rdquo when the three Sumatran Thawalib rsquo s students who were previously planning to study in Al Azhar University, Egypt, were suggested by their teacher to study in India in order to enrich Islamic modernist movement in Dutch East Indies. Later on, the Sumatran Thawalib rsquo s prominent figures who noticed a different principal doctrine between them and Ahmadiyya began to show their resistance. The resistance to Ahmadiyya in West Java, led by Persis, was rapidly increased. The Public Debate between Persis vs. Ahmadiyya in Bandung and Batavia were quite lively and aggressive, yet still managed to maintain fairness and good manners from both sides. There were even some unintended humor happened in the middle of the debates. This piece of history shows us that crucial differences and conflicts within religions can be discussed in a fair, civilized and dignified way, such as y holding public debates that are more likely to enrich and improve our religious an intellectual quality than the brutalism of persecution.

Abstrak :
Artikel ini membahas mengenai Lao She sebagai penulis dalam polemik literasi politik Cina pada tahun 1930-an. Polemik Literasi Cina merupakan sebuah fase yang terjadi pada bidang sastra Cina yang memiliki keterkaitan erat dengan bidang politik yang terjadi sepanjang tahun 1920 hingga 1930-an. Kecenderungan kaum intelektual Cina untuk mengikutsertakan relevansi sosial dan politik dalam karya sastra mereka pada periode ini merupakan sebuah perwujudan hasil dari adaptasi zaman yang terjadi secara terus-menerus terhadap sastra Cina. Perebutan legitimasi politik yang terjadi di Cina menyebabkan kaum intelektual mencurahkan ide politik masing-masing demi mengatasi isu nasional. Hasil analisis data-data sejarah yang digunakan menunjukkan bahwa Lao She, sebagai penulis Cina periode tersebut, menunjukkan posisinya dalam polemik literasi politik Cina dengan bersikap netral tanpa sekalipun memasukkan ideologi politik tertentu dalam karya tulisannya. Di tengah maraknya promosi ideologi politik dalam sastra Cina periode 1930-an, Lao She memilih langkah yang berbeda dan menunjukkan keprihatinan terhadap keberlangsungan nasional Cina melalui sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat kelas menengah ke bawah. ......This article discusses Lao She as a writer in the polemic of Chinese political literacy in the 1930s. The Chinese Literacy Polemic is a phase that occurs in the Chinese literature field which has a close relationship with the political field that occurred during the 1920s to 1930s. The tendency of Chinese intellectuals to include social and political relevance in their literary works in this period is a manifestation of the result of the continuous adaptation of the Chinese literatur to different ages and time. The struggle for political legitimacy that occurred in China caused intellectuals to devote their career to promote each own political ideas to overcome the national issues. The results of the analysis of historical data used show that Lao She, as a Chinese writer during that period, demonstrated his position in the polemic of Chinese political literacy by being neutral without even including any particular political ideology in his writings. In the midst of the widespread promotion of political ideology in Chinese literature in the 1930s, Lao She took a different path and expressed concern for China's national survival through a closer perspective to the lower middle class.