Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) dan Kelompok Kerja (Pokja) Demam Berdarah Dengue (DBD) telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Jakarta Pusat, Nomor 178 tahun 1994, tanggal 18 Oktober 1994. Secara operasional hal tersebut dilakukan dalam bentuk gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang dilakukan oleh unit-unit terkait secara lintas sektor. Pelaksanaan koordinasi Pokjanal dan Pokja DBD kurun waktu lima tahun, belum berpengaruh pada tingkat peran serta masyarakat dalam melakukan PSN.

Untuk itu, perlu dikaji pelaksanaan koordinasi Pokjanal dan Pokja DBD di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian dilakukan di Kotamadya Jakarta Pusat. Subyek penelitian adalah Pokjanal dan Pokja DBD (Pokjanal DBD tingkat kotamadya, Pokjanal DBD kecamatan dan Pokja DBD kelurahan). Pada penelitian ini, dilakukan 1 FGD untuk Pokjanal DBD Tingkat Kotamadya dengan informan 10 orang sesuai stuktur dan fungsi Pokjanal DBD Kotamadya Jakarta Pusat pada SK. Untuk tingkat Kecamatan dilakukan 1 FGD dengan informan 10 peserta dari 8 Kecamatan. Sedangkan untuk tingkat Kelurahan dilaksanakan 1 FGD dengan 18 informan dari 44 kelurahan. Informan pada penelitian ini adalah seluruh anggota dinas / instansi / organisasi yang tergabung dalam wadah Pokjanal dan Pokja DBD di Kotamadya Jakarta Pusat dan wadah tersebut sebagai unit analisis. Metode penggalian informasi yang digunakan adalah Focused Group Discussion (FGD) dan Indepth interview. Disamping menggunakan kedua metode tersebut, masih dilakukan suatu upaya cross check melalui penelusuran data sekunder.

Hasil penelitian diperoleh bahwa ternyata Pokjanal dan Pokja DBD tidak berfungsi. SK sebagai landasan formal dalam melaksanakannya tidak tersosialisasi. Bahkan seorang pejabat pemerintah mengatakan ketidaktahuannya mengenai tercantum namanya dalam keanggotaan Pokjanal tersebut. Dengan demikian tidak mengherankan apabila koordinasi antar sektor tidak berjalan dengan baik secara fungsional dan struktural. Dari kenyataan ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada koordinasi lintas sektor dalam Pokjanal dan Pokja DBD, maka peran serta masyarakat pun juga tidak ada dalam melakukan PSN sebagai bentuk kegiatan praktis dari Pokjanal dan Pokja DBD, sehingga ABJ pun tidak mencapai target.

Berdasarkan hal diatas disarankan agar: peran serta RT/RW lebih ditingkatkan, menunjuk koordinator dasawisma, ditiadakan penyemprotan dan penyuluhan secara intensif.

---

ABSTRACT
The Study on the Implementation of Pokjanal and Pokja on Dengue Fever (DBD) In the Movement to Eliminate Dengue Fever Mosquito Nests (PSN DBD) In Central Jakarta Municipality in 1999The Operational Work Group (Pokjanal) and Work Group (Pokja) on dengue fever were formed under the Letter of Decision of the Mayor of Central Jakarta, no. 178 of 1994 dated 18 October 1994. Operationally, the job is done in the form of elimination of mosquito nests (PSN) carried out by related units, cross-sector wise. The coordination of Pokjanal and Pokja DBD within a period of 5 years has not been influenced yet on public participation in carrying out PSN.

Therefore, it is necessary to study the results of Pokjanal and Pokja DBD coordination in Central Jakarta. The study used the descriptive qualitative design, and the location of the study is Central Jakarta Municipality. The subject of the study is Pokjanal and Pokja DBD (municipal Pokjanal, sub-district Pokjanal DBD and village, Pokja DBD). In this study, one Focused Group Discussion (FGD) for municipal Pokjanal DBD with 10 informants in accordance with the structure and functions of Pokjanal DBD in Central Jakarta in the Letter of Decision. At sub-district level, it was carried out with 10 participants from 8 sub-districts. While at kelurahan level, one Focused Group Discussion (FGD) for municipal Pokjanal DBD with 10 informants in accordance with the structure and functions of Pokjanal DBD in Central Jakarta in the Letter Decision. At sub-district level, it was carried out with 10 participants from 8 sub-districts. While at kelurahan level, 1 FGD was carried out with 18 informants from 44 kelurahan. The informants in this study were all members of the offices/organizations in Pokjanal and Pokja DBD of Central Jakarta and both units as analysis units. The method of obtaining information used was FGD and In-depth Interview. Besides using both methods, efforts were still made to make cross checks by tracing secondary data.

The finding indicates that Pokjanal and Pokja DBD are not functioning. The Letter of Decision as a formal basis in the implementation has not been socialized. Even a government official stated that he did not know that his name was included in the memberships of Pokjanal. So it is not surprising lithe inter-sectoral coordination has not been working well, functionally and structural. Based on this fact, it may be concluded that there has been no inter-sectoral coordination in Pokjanal and Pokja DBD. That's why members of the public have particularly carried out activity of Pokjanal and Pokja DBD.

Based on the above, it is recommended: The participation of RT/RW to be increased, to appoint a coordination of dasawisma, stop spraying and intensive extension.

---

Abstrak :
Gerakan Jumat Bersih adalah suatu Gerakan Nasional yang bermaksud mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara menggalakkan pembangunan dan penggunaan jamban, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat, disertai bimbingan pemerintah. Melalui kegiatan ini upaya mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara membangun dan mendorong masyarakat menggunakan jamban, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya yang semula hanya dimotori oleh sektor kesehatan, telah mendapat dukungan politis menjadi gerakan yang menampilkan masyarakat Iuas sebagai pelaku utama, disertai bimbingan dan pengendalian oleh pemerintah. Presiden pada tanggal 12 Nopember 1994 bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ke 30, telah memberikan dukungan komitmen politis dengan mencanangkan Gerakan Jumat Bersih. Dukungan komitmen politis tersebut secara berjenjang ditindak lanjuti oleh para Gubemur dan para Bupati seluruh Indonesia. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis komitmen politis tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tmgkat II Ciamis nomor 25 tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih di Kabupaten Ciamis. Pada kenyataannya komitmen politis tersebut. kurang menuunjukkan daya tingkit yang berarti dalam-percepatan pembangunan dan penggunaan sarana kesehatan lingkungan. Penggalakkan hunian saran kesehatan lingkungan oleh masyarakat Ciamis yang agamis, ternyata juga tidak menunjukkan adaaya pemberdayaan yang nyata. Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah kurangnya bimbingan secara serentak, terus-menerus dan berkesinambungan yang diberikan oleh Pemerintah setempat. Penelitian ini mencoba menganalisis pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam wadah Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis, yang berdasarkan. Petunjuk Pelaksanaan, diberi tugas untuk .membantu Bupati Kepala Daerah dalam membina, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih di Kabupaten Ciamis. Dan studi kualitatif yang dilakukan, ternyata Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis, menghadapi berbagai kendala pads masukan dan proses organisasi POKJANAL GIB, terutama sebagai akibat adanya keterbatasan sumberdaya serta kurangnya perolehan informasi, penyebarluasan informasi, dan pengolaban informasi. Hal dapat terlibat dari gambaran kelemahan dan hambatan koordinasi lintas sektor dalam wadah tersebut. Mengingat koordinasi lintas sektor dalam wadah tersebut belum menggarnbarkan Prinsip-prinsip Koordinasi dan belum menggambarkan suatu Koordinasi yang Efekti£ maka perlu ada upaya revitalisasi dan refungsionalisasi secara menyeluruh dan terpadu terhadap peran, tugas serta fungsi para pengelola Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis. ...... The Clean Friday Movement is a nation wide movement, which has goals to develop clean and healthy behavior by stimulation to use and to build the simple water closet, and the other environment sanitation structure by community based upon the value of the religion as well as community the community culture and tradition with government supervision. Through this activity there are effort the hygienic and healthy behavior with the establish and stimulation community based to use the simple water closet, and also the other sanitation structure with at beginning was attending by the health sector, but today have again political support and have become the movement of the entire community based with acting as the other sector, with supervision and control by the government. The President on November 12th 1994, at 30th celebration of The National Health Day had give His Political commitment support with proclaiming "The Clean Friday Movement" acting as the national movement. His political movement support with be followed by the ladder Governors and the Regents whole country of Indonesia. In the Ciamis regency the political commitment was brought in reality by the letter issue of The Ciamis Regent by number 26th at 1995 regarding the direction and guidance of The Clean Friday Movement implementation in Ciamis regency. The political commitment with were proclaimed in the ladder manner was obviously evidenced as a weak stimulation toward to build and using the environment sanitation structure in community based. The inciting action with goals for establishing to clean and sanitation hygienic structure in religious society of Ciamis did not produced the intended result. This research uncloses there are weakness continues supervision and inconsistent direction doing by "Operational Working Committee of The Clean Friday Movement" at Ciamis regency level that Regent authorized them for supervising, directing and controlling this movement. From this qualitative study it is obvious that the Operational Working Committee of The Clean Friday Movement at Ciamis regency level is undergone several obstacles the input and the process that committee, especially as limited resource as well be little information, very low transmission information, and not processing information. That condition can be show us weakness and obstacle in that inter-sector cooperation in `The Operational Working Committee for The Clean Friday Movement' at Ciamis Regency level. It can be showed that committee didn't full applied "Coordination Principle" and there are not effective coordination. The committee need revivalism and refunctions for act, duty, and function all of the board managers.