Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adiva Maysa Rania
"Minuman beralkohol merupakan salah satu bentuk produk pangan olahan yang dapat diedarkan di Indonesia, di mana pengaturan mengenai peredaran minuman beralkohol dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam melakukan kegiatan usaha pemasaran minuman beralkohol terdapat batasan dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha salah satunya adalah memiliki izin edar. Mengingat semakin maraknya penggunaan internet, pelaku usaha minuman beralkohol mulai menjual produknya secara daring melalui platform digital. Namun, secara hukum belum ada aturan yang mengatur apakah minuman beralkohol boleh diedarkan secara daring. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara daring dan kaitannya dengan perlindungan konsumen di Indonesia serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemberi izin edar dan pengawas atas peredaran minuman beralkohol di platform digital. Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah perlu memperbarui aturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol terkait penjualan secara daring. Mengingat apabila hanya mengacu pada peraturan yang sudah ada saat ini, dirasa kurang memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha.

Alcoholic beverages are a form of processed food products that can be sold in Indonesia, where arrangements regarding the circulation of alcoholic beverages can be found in Regulation of the Minister of Trade No. 25 of 2019 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 concerning Control and Supervision of the Procurement, Distribution, and Sales of Alcoholic Beverages. In carrying out the business activities of marketing alcoholic beverages, some limitations and conditions must be obeyed by business actors, one of which is having a distribution permit. Given the increasingly widespread use of the internet, alcoholic beverage businesses are starting sell their products through digital platforms. However, legally there are no rules governing whether alcoholic beverages may be distributed online. This thesis will discuss the regulation of the circulation and sale of alcoholic beverages online and its relation to consumer protection in Indonesia and the role of National Agency of Drug and Food Control (BPOM) that gives distribution permits and a supervisory agency for the circulation of alcoholic beverages on digital platforms. In doing the writing, the writer uses the juridical-normative research method with a qualitative approach and uses library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the researcher concluded that the Government needs to update the rules governing alcoholic beverages related to online sales. Considering that if only referring to the regulations that currently exist, it is felt that they do not provide enough protection for consumers and business actors."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Sudibyo
Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022
004 AGU d
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Salma Putri Syakura
"Wattpad merupakan salah satu aplikasi atau platform digital yang populer bagi kalangan penulis dan pembaca yang memperbolehkan penggunanya untuk membaca cerita dan mempublikasikan cerita yang mereka tulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Wattpad mempengaruhi perubahan dan perkembangan minat membaca dan menulis penggunanya dari sebelum dan sesudah mereka menggunakan aplikasi Wattpad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik Snowball Sampling dalam pengambilan sampel. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan enam informan terpilih dan ditambahkan juga lima studi pustaka sebagai pendukung pernyataan informan. Hasil penelitian ini menunjukan bagaimana Wattpad merubah minat membaca dan menulis pengguna setelah menggunakan aplikasi selama beberapa tahun. Kata Kunci: Platform Digital, Minat membaca dan menulis, Wattpad.

Wattpad is one of the most popular Digital platforms for reader and writer communities that can be used for reading stories or publishing stories or other writings. This research aims to compare out how Wattpad changed and developed its users’ interests in reading and writing before and after they use the application. The method used in this study is descriptive qualitative. This paper uses Snowball Sampling techniques in taking samples. The study employs data collection method by using semi-structured interviews with six chosen informants and five literature reviews to support the informants statements. The results of this research shows how Wattpad changes the users reading and writing interest after using the application for several years."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Saniyyah Defarianty
"Perkembangan teknologi yang disebabkan oleh globalisasi menyebabkan internet dan media digital sangat mendominasi di era sekarang. Hal tersebut membawa perubahan besar, yakni berkembangnya ruang baru serta membuat pola-pola baru dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah banyaknya platform digital serta munculnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Platfom digital ini digunakan oleh penggunanya untuk mempublikasikan apapun, seperti foto, video, maupun musik dalam bentuk digital. Begitupula dengan AI, sudah banyak digunakan untuk membuat suatu karya seni. Dengan banyaknya aplikasi dengan menggunakan teknologi AI, para pengguna tersebut dapat membuat cover lagu layaknya seniman musik pada umumnya, tetapi tanpa proses rekaman. Salah satu yang dapat dilakukan oleh teknologi AI adalah menghasilkan cover lagu. Cover lagu yang dilakukan oleh teknologi AI dengan proses yang dibantu oleh penggunanya ini dapat dipublikasikan di media sosial manapun. Akan tetapi, cover lagu yang dengan menggunakan teknologi AI ini menciptakan permasalahan terutama dalam pertanggungjawaban hukum serta hak ciptanya. Permasalahan hukum hak cipta dari cover lagu yang dilakukan oleh AI terletak pada hak moral serta hak ekonomi dari karya cipta lagu tersebut apabila lagu tersebut dipublikasikan di platform digital. Permasalahan pada hak ekonomi dari cover lagu oleh AI adalah pihak tersebut tidak diperkenankan untuk mengkomersialisasikan cover lagu tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, di sisi hak moral, cover lagu menggunakan teknologi AI ini akan mengubah esensi serta karakteristik asli pada karya cipta lagu tersebut.

The development of technology due to globalization caused the dominating of internet and digital media in this current era. It has impacted huge transformation, such as development of new spaces and creating new patterns in society. One of the changes are the abundance of digital platform and the emergence of artificial intelligence (AI) technology. These platform digital are used by the user to published any contents, such as photo, video, or music in digital form. Similar as AI, it has been used to generate artworks. There are so many applications using AI technology, these users can create song covers like music artists in general, but without the recording process. The thing that AI technology can do is produce song covers. Song covers generated by AI technology with process that assisted by its user can be published on any social media. However, the song cover by AI technology making several problems, especially in legal liability and copyright. The issue and problems related to copyright law from song cover generated by AI technology are in its moral rights and economic rights from its original copyright’s song if it is published on digital platform. The concern about economic rights from song cover that generated by AI technology is the the party is not allowed to commercialise the song cover for profit. In addition, for moral rights, song cover using AI technology will change the original song’s essence and characteristics.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadya Nazneen Adira
"Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mampu meningkatkan servis layanan keuangan dengan memanfaatkan basis teknologi yang dikenal sebagai `Fintech`. Perusahaan dan Start-up berperan sebagai disintermediasi layanan bank tradisional dengan mengembangkan platform online yang bertujuan untuk menawarkan solusi finansial sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dengan melihat perspektif teori dynamic capabilities dan stakeholderbased theory, karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisa pentingnya adaptasi perubahan teknologi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kepuasan stakeholder. Karya ini berfokus pada empat jenis layanan Fintech yaitu Mobile Payments, Crowdfunding, Peer-to-Peer Lending, dan Robo-Advisory. Selain itu, penelitian ini memperluas teori yang terdapat dalam literatur Fintech, Technology Acceptance Model (TAM), yang diusulkan oleh Davis (1986) dengan mengintegrasikan unsur digital marketing sebagai strategi pemasaran online. Harapan yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa digital marketing dapat menangkap awareness masyarakat tentang pentingnya aspek berkelanjutan (sustainability), terlihat pada manfaat sosial dari penggunaan Fintech dalam pembentukan sikap dan perilaku masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi. Persepsi positif dan tanggapan dari masyarakat dan pengguna Fintech dapat mendorong siklus pembayaran, pinjam meminjam, dan investasi berkelanjutan yang menghasilkan keuntungan kompetitif bagi perusahaan.

The development of Information Communication and Technology (ICT) has shifted financial services to technological devices known as `Fintech` Companies and technological start-ups act as disintermediation of the traditional bank services by developing an online platform that offers customization financial solutions accordance to the customer needs and wants. By taking dynamic capabilities and stakeholder-based theory as the fundamental theories, this paper analyses the importance of adapting technological changes for customer preferences adjustment and satisfying the firm`s stakeholders. This study focuses on the four main types of fintech services namely Mobile Payments, Crowdfunding, Peer-to-Peer Lending, and Robo- Advisory. This research aims to extend the existing theory in fintech literature, Technology Acceptance Model (TAM) proposed by Davis (1986), through integrating the elements of digital marketing as an online promotion strategy. The expectations of this study show that digital marketing can capture customer awareness regarding the sustainability aspect, particularly, the social benefits of fintech to shape their attitude and behavioural intention towards using the financial services. A positive perception and response from customers lead to a continuous lifecycle of payment, lending, borrowing, and investing that results in companies gaining a competitive advantage.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Regina Canda Wardhani
"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan objek Pajak Penghasilan atas imbalan royalti dan jasa teknik pada transaksi-transaksi yang terjadi pada PT GNC (perusahaan periklanan digital di Indonesia) dengan para vendor dan menganalisis dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi PT GNC. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan PT GNC dengan Mobile 218 Sdn Bhd, Dorce Pte Ltd, dan Oliver Pte Ltd tidak memenuhi kategori royalti, baik ditinjau dari teori maupun regulasi terkait. Hal tersebut dikarenakan tidak ada penyerahan hak, tidak ada hak untuk mengkomersialisasi atau menduplikasi konten ataupun layanan yang ada di dalam platform, tidak terdapat transfer pengetahuan di dalamnya, vendor terlibat dalam pemberian jasa, dan vendor bertanggung jawab atas output yang dihasilkan.. Transaksi-traksaksi yang dilakukan tersebut lebih dapat dikategorikan sebagai jasa teknik, baik dari segi teori maupun regulasi. Hal tersebut disebabkan pemberi jasa terlibat dalam pemberian jasa, bertanggung jawab atas output yang dihasilkan, pembayaran yang dilakukan oleh PT GNC didasarkan pada banyaknya manfaat jasa dalam platform tersebut. Untuk memperkuat argumentasi tersebut, PT GNC dapat menyediakan dokumen pendukung berupa kontrak atau terms and condition, invoice, skema transaksi, riwayat transaksi, COD, dan DGT Form. Terbatasnya kapasitan penyimpanan secara online dan kurangnya koordinasi antara divisi operasional dan keuangan menjadi tantangan dalam proses pendokumentasian bukti pendukung. Untuk mengurangi terjadinya perbedaan interpretasi, penulis menyarankan diterbitkannya pengaturan lebih lanjut pada peraturan domestik dan tax treaty terkait royalti dan imbalan jasa teknik pada transaksi digital. Selain itu, untuk penyimpanan dokumen pendukung, PT GNC dapat menggunakan penyimpanan online yang memiliki kapasitas lebih besar dan berkoordinasi dengan divisi operasional untuk kepentingan administrasi pajak.

This thesis aims to analyze the object of income tax on royalties and technical services in transactions that occur at PT GNC (a digital advertising company in Indonesia) with vendors and analyze supporting documents that can be used to strengthen PT GNC's argument. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results of this study indicate that the transactions made by PT GNC with Mobile 218 Sdn Bhd, Dorce Pte Ltd, and Oliver Pte Ltd do not meet the royalty category, both from theory and related regulations. These because there is no transfer of rights, there are no rights to commercialize or duplicate content or services on the platform, there are no transfer of knowledge, vendors are involved in providing services, and vendors are responsible for the output produced. These services can be categorized as technical services, both in terms of theory and regulation. These because service providers are involved in providing services, responsible for the output, and the payments made by PT GNC are based on the how many services are used in those platforms. To strengthen this argument, PT GNC can provide supporting documents in the form of contracts or terms and conditions, invoices, transaction schemes, transaction history, COD, and DGT Forms. The limited online storage capacity and lack of coordination between the operational and financial divisions are challenges in the process of documenting supporting evidence. For differences in interpretation, the authors suggest for further regulation of domestic regulations and tax treaties related to royalties and technical service fees in digital transactions. In addition, to store supporting documents, PT GNC can use online storage that has a larger capacity and coordinate with operational division for tax administrative obligation."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Nurhaliza
"Rare Beauty merupakan perusahaan di bidang industri kecantikan yang berdiri pada tahun 2019 oleh Selena Marie Gomez dengan visi dan misi menciptakan ruang yang aman dan ramah dalam hal kecantikan dan membantu setiap orang menerima diri dengan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan untuk mereka tidak merasa sendirian di dunia. Rare Beauty membangun Rare Impact yang merupakan bagian dari kegiatan CSR-nya yang peduli dengan advokasi isu kesehatan mental. Tujuan dari tulisan ini untuk menganalisis keberhasilan strategi CSR Rare Impact dalam memenuhi prinsip dan praktik CSR dan menganalisis komunikasi strategis CSR Rare Beauty dalam membangun citra positif sebagai perusahaan yang peduli terhadap advokasi kesehatan mental di platform digital. Dengan menggunakan analisis konten konvensional dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi pola komunikasi Rare Impact di platform Instagram, TikTok, dan Website Rare Beauty selama periode Oktober — November 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa Rare Impact menerapkan seluruh prinsip dan praktik CSR, sehingga menciptakan sentimen positif masyarakat yang membantu membangun brand image Rare Beauty.

Rare Beauty is a company in the beauty industry founded in 2019 by Selena Marie Gomez with a vision and mission to create a safe and friendly space in terms of beauty and help everyone accept themselves by providing the tools they need to feel less alone in the world. Rare Beauty built Rare Impact which is part of its CSR activities that care about mental health advocacy issues. The purpose of this paper is to analyze the success of Rare Impact's CSR strategy in fulfilling CSR principles and practices and to analyze Rare Beauty's CSR strategic communication in building a positive image as a company that cares about mental health advocacy on digital platforms. Using conventional content analysis with a qualitative approach, this study identified Rare Impact's communication patterns on the Instagram, TikTok, and Rare Beauty Website platforms during the period October – November 2024. The results of the analysis show that Rare Impact applies all CSR principles and practices, thus creating positive public sentiment that helps build Rare Beauty's brand image. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Fathya Ashilah Soeryanto
"Realisasi pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan melalui platform digital Airbnb di Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini belum terlaksana secara optimal. Untuk itu, diperlukan strategi optimalisasi yang disusun berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pemungutan PBJT serta analisis terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima strategi yang telah dilakukan Bapenda DKI Jakarta. Pertama, perluasan basis penerimaan dilakukan melalui pendataan properti sewa melalui Satpol Pendataan UPPPD, namun prosesnya masih manual dan belum terintegrasi dengan data transaksi digital Airbnb. Kedua, Memperkuat proses pemungutan melalui penyusunan regulasi, Bapenda DKI Jakarta telah menyusun juklaknya seperti Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 telah dilakukan sebagai penegas bahwa tuan rumah lah yang menjadi wajib pajak dalam pemajakan jasa perhotelan melalui platform Airbnb. Ketiga, meningkatkan kepatuhan melalui pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan telah dilakukan Bapenda dengan sosialisasi, pengawasan lapangan, dan pemeriksaan sesuai prosedur namun Bapenda belum memiliki akses ke data transaksi lokal secara langsung agar dapat memudahkan melakukan pengawasan. Keempat, peningkatan efisiensi administrasi dilakukan melalui pengembangan sistem pajak online dan coretax yang dapat meminimalisasi cost of collection dan cost of compliance, Bapenda DKI Jakarta akan terus berinovasi sesuai regulasi dan prioritas dengan berjalan beriringan dengan pembiasaan masyarakat terhadap teknologi. Kelima, dari sisi perencanaan, Bapenda telah menjalin koordinasi lintas instansi, tetapi masih belum berdiskusi lebih lanjut terkait pemajakan lintas negara di kawasan pemajakan daerah. Dengan demikian, meskipun strategi optimalisasi telah dirancang dan sebagian dijalankan, belum adanya regulasi teknis, keterbatasan akses data transaksi digital, dan belum ditunjuknya platform sebagai pemungut pajak menjadi kendala utama yang menyebabkan PBJT atas transaksi jasa perhotelan melalui Airbnb belum dapat dipungut secara efektif di Provinsi DKI Jakarta.

The collection of Specific Goods and Services Tax (PBJT) on hotel services via the Airbnb digital platform in DKI Jakarta has not been optimally implemented. Therefore, a collection strategy is needed based on the identification of internal and external factors affecting PBJT collection and an analysis of the efforts carried out by the Regional Revenue Agency (Bapenda) of DKI Jakarta. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques including in-depth interviews and literature review. The research results indicate that five key strategies implemented by Bapenda DKI Jakarta. First, revenue base expansion has been pursued through property data collection by the UPPPD Enumeration Task Force, although the process remains manual and is not yet integrated with Airbnb's digital transaction data. Second, regulatory enforcement has been strengthened through the issuance of operational guidelines such as Governor Regulation No. 35 of 2024, which affirms that the hosts are the taxpayers in hotel service taxation via Airbnb. Third, tax compliance efforts have been enhanced through service improvement, supervision, and audits; however, Bapenda still lacks direct access to localized transaction data, limiting effective oversight. Fourth, administrative efficiency is being improved through the development of online tax systems and core tax infrastructure, aimed at minimizing both collection and compliance costs, while aligning with public adaptation to technology. Fifth, in terms of planning, Bapenda has initiated cross-agency coordination, yet discussions on cross-border taxation within the regional tax framework remain limited. In conclusion, despite the formulation and partial implementation of optimization strategies, the absence of technical regulations, limited access to digital transaction data, and the lack of designation of digital platforms as tax collectors are major obstacles preventing the effective collection of PBJT on Airbnb-based hotel service transactions in DKI Jakarta Province."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novardha Handiantyo
"Pandemi Covid-19 mendorong bisnis untuk berjalan dengan cara baru tentang kemampuan organisasi dalam bertahan dalam situasi apapun. Penelitian ini mengkaji bagaimana jaringan bisnis dan kapabilitas platform digital menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas ketahanan organisasi dan di saat yang sama tetap menjaga kinerjanya. Menggunakan data yang dikumpulkan dari 241 perusahaan properti di Indonesia yang diolah menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan bisnis memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketahanan dan kinerja organisasi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa peran kapabilitas platform digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi dalam konteks sektor properti di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang menunjukkan bahwa jaringan bisnis dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana jaringan bisnis perusahaan dan kapabilitas platform digital, dalam konteks sektor properti, dapat mempengaruhi pengembangan kapasitas ketahanan organisasinya, yang membantu untuk bertahan dari krisis dan berkinerja baik secara berkelanjutan.

Covid-19 pandemic is driving businesses to grow and run in new ways about an organization's ability to survive in any situation. This study examines how business networks and digital platform capabilities are factors that affect the resilience capacity of organizations and at the same time maintain their performance. Using data collected from 241 property companies in Indonesia processed using Structural Equation Modelling (SEM) analysis, the results of this study show that business networks have a positive and significant influence on the resilience and performance of organization. This study also reveals that role of digital platform capabilities has no significant effect on organizational performance in the context of the property sector in Indonesia. This research provides empirical contributions that business networks can have a direct effect on organizational performance and provides new insights into how a company's business networks and digital platform capabilities, in the context of the property sector, can influence the development of its organizational resilience capacity, which helps it to survive crises and perform well sustainably."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Ratna Kurnia
"Salah satu istilah yang santer terdengar dalam bisnis berbasis platform digital yaitu sharing economy telah membawa cara baru bagi orang-orang untuk memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan. Tidak sedikit bisnis platform yang suskes karena menerapkan sharing economy hingga mampu memberi kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara. Sayangnya, di balik kesuksesan tersebut banyak kontroversi mengenai investor owned platform dan sharing economy yang mereka terapkan. Meskipun belum ada batasan yang jelas mengenai konsep sharing economy, beberapa tindakan investor owned platform yang cenderung eksploitatif, monopolistik, dan ekstrativis, sudah jauh dari konsep sharing economy secara garis besar dan mengarah kepada platform capitalism. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa platform co-op—sebagai bagian dari gerakan platform cooperativism yang mengkritik penerapan sharing economy yang ekstraktif oleh investor owned platform—dapat menunjukkan konsep sharing economy dengan lebih baik. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan desk study untuk mengumpulkan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel di internet serta website resmi lembaga-lembaga penelitian dan platform terkait. Berpedoman pada 5 kriteria oleh Rachel Botsman untuk mengidentifikasi apakah sebuah perusahaan benar-benar didorong oleh sharing economy, platform co-op dapat membuktikan kelebihannya dari investor owned platform dengan memenuhi 4 kriteria. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi siapa saja dalam memilih model bisnis berbasis platform digital dengan sistem yang lebih adil, demokratis, dan transparan tanpa perlu merasakan implikasi negatif dari sistem platform capitalism.

One term widely heard in digital platform-based businesses, namely sharing economy, has brought new ways for people to obtain the goods or services they need. Many business platforms are successful due to the implementation of the sharing economy, which allows them to contribute significantly to the country’s economic growth. Unfortunately, there is much controversy behind this success regarding the investor-owned platform and the sharing economy these platforms implement. Although there are still no clear boundaries regarding the concept of sharing economy, several actions of investor-owned platforms, which tend to be exploitative, monopolistic, and extractivist, are far from the board concept of the sharing economy and lead to platform capitalism. This study aims to explain that platform co-op—as a part of the platform cooperativism that criticizes the implementation of extractivist sharing economy by investor-owned platforms—can better show the concept of sharing economy. This study uses a qualitative method with the desk study approach, by collecting data and information through examination and analysis using secondary data derived form books, journals, articles on the internet, and websites of research institutions and related platforms. Based on the five criteria by Rachel Botsman to identify whether the sharing economy truly drives a company, platform co-op can prove their advanteges over investor owned platforms by meeting four criteria. This can be a consideration for anyone in choosing a digital platform-based business model with a fairer, democratic, and transparent system without the need to feel the negative implications of the platform capitalism system."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>