Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri pemasok sarana produksi pertanian dan perkebunan merupakan industri yang berkembang seiring dengan perkembangan industri pertanian dan perkebunan di Indonesia. Persaingan di antara pemasok cukup tinggi, persaingan bisa terjadi pada tingkat produsen ataupun pada tingkat konsumen. Pemasok yang tidak memiliki keunggulan pada tiga tingkat persaingan itu, amat sulit untuk dapat memenangkan persaingan. PT. Antarniaga Nusantara yang merupakan perusahaan tunggal berskala menengah, adalah salah sate pemain dalam industri pemasok sarana produksi pertanian dan perkebunan di Indonesia. Untuk dapat mengembangkan usahanya PT. Antarniaga Nusantara bertumpu pada pengembangan tujuh kelompok produk yang diperdagangkan. Oleh karena itu untuk memasarkan produk-produknya, PT. Antarniaga Nusantara menganalisis kondisi internal dan eksternal masing-masing produk untuk kemudian menformulasikan strategi pemasaran yang paling sesuai untuk masing-masirig produk tersebut. Metoda analisis yang digunakan adalah matriks daya tarik industri, matriks daur kehidupan industri dan proses hirarki analitik. Prioritas tujuan pengembangan usaha PT. Antarniaga Nusantara adalah untuk kelangsungan hidup perusahaan dan peningkatan profit. Prioritas pasar sasaran untuk jangka pendek dan jangka panjang adalah perkebunan swasta dan asing. Sedangkan pasar sasaran perkebunan BUMN, proyek pemerintah di bidang perkebunan merupakan pasar sasaran yang potensial untuk dikembangkan di masa mendatang. Dari tujuh kelompok produk yang diperdagangkan PT. Antarniaga Nusantara, terdapat empat produk yang diprioritaskan dalam usaha pengembangan perusahaan yaitu benih PJ, pupuk RP, Kieserite dan NPK. Sedangkan tiga produk Iainnya yaitu pupuk Borate, benih CM/CP dan produk lain-lain dalam jangka panjang disarankan untuk ditinggalkan agar PT. Antarniaga Nusantara dapat meningkatkan efisiensi operasinya."

"Plantation place is one of the most important new developments in city of London of recent years. It is a piece of contemporary architecture designed by Arup Associates that sits comfortably into its environment. As part of the context of this new development British land have created plantation lane, a pedestrian walkway between the two buildings of plantation place that recreates some of the permeability of the old olantation house. "

"Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis didalam kawasan hutan sekaligus meningkatkan pelibatan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan Negara. Maka pada tahun 2007 pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan mencanangkan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sekitar hutan untuk membangun dan memanfaatkan areal hutan produksi dengan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).Implementasi Program HTR di Kabupaten Bangka Barat baru dimulai pada tahun 2010 dengan luas areal pencadangan HTR yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan seluas 4.570 Hektar, sampai dengan sekarang masih dalam tahap perencanaan.Penelitian ini membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan program HTR dan Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan keputusan masyarakat mengikuti program HTR. Indikator variabel yang diduga berhubungan dengan keputusan masyarakat mengikuti program HTR dianalisis dengan analisis faktor untuk mengetahui beberapa faktor yang dominan.Penelitian diadakan di Desa Air Bello, Desa Air Menduyung dan Desa Ketap. Faktor peran penyuluh dan pendamping, faktor kesejahteraan, faktor keamanan dan faktor proses perijinan, yang berhubungan dengan keputusan responden mengikuti program HTR. Tingkat partisipasi responden dalam pembentukan dan pertemuan kelompok tani di Desa Air Bello termasuk kedalam tingkat tinggi 40,6%. Tingkat partisipasi responden dalam penyusunan RKU/RKT di ketiga desa penelitian 64.7% berada pada tingkat sedang, tapi masih terlihat tingkat partisipasi rendah 24.1% berada di Desa Air Menduyung. Tingkat Partisipasi dalam penyuluhan sosialisasi HTR 33.4% masuk kedalam tingkat tinggi yaitu terdapat di desa Air Bello.Penguatan kelompok tani yang telah terbentuk harus terus ditingkatkan untuk memudahkan koordinasi, pemantapan eksistensi dan kualitas kelembagaan guna menyukseskan program HTR. Jumlah pendamping agar ditambah karena petani sangat membutuhkan pendampingan dalam hal penyusunan RKU/RKT program HTR serta untuk membantu pengelolaan administrasi. Hubungan HTR dengan ketahanan daerah menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, sehingga program HTR diharapkan akan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bangka Barat.

---

As one of the efforts to reduce the critical land in the forest area and increase community involvement forest in State forest management. Then in 2007 government especially the Ministryof Forestry launched the policy of Forest Plantation Program. The community-based forest management by opening up greater access to the community forest to develop and utilize production forests by granting utilization of Forest?s Plantation.Forest Plantation Program Implementation in West Bangka Regency a new start in 2010 with a total area of​​ reserves Forest Plantation Program which was approved by the Ministryof Forestry covering an area of ​​4570 Hectares, up to now is still in the planning stages.This study discusses how the level of community participation in the planning stages Forest Plantation Program and what factors are as sociated with the peoples decision of the Forest Plantation Program. Indicator variables were related to the decision of the Forest Plantation Program analyzed by factor analysis to determine the dominant factors. Research conducted in the village of Air Bello, vilage of Air Menduyung and vilage of KetapThe results of the peoples discussion, the role of extension and accompanying factors, factors welfare, safety and licensing process factors, which are associated with the peoples decision of the Forest Plantation Program. The participation rate of respondents in the formation of farmer groups and meetings in vilage of Air Bello including into a high level of 40.6%. The participation rate of respondents in the preparation RKU / RKT in three villages in the study 64.7% were moderate, but still looks low participation rate of 24.1% was in the village of Air Menduyung. Participation Rate 33.4% extension Forest Plantation Program socialization into a high level that is found in the village of Air Bello.Strengthening farmer groups that have formed should be improved to facilitate coordination, institutional strengthening of the existence and quality of Forest Plantation Program to succeed. The number of forestry extension and companion to more added as farmers desperately need assistance in the preparation of work plans common in the management of Forest Plantation Program and annual work plans and to help manage the administration. Forest Plantation Program relationships with local resistance creates a sense of security to the community in the management of forests and the livelihoods that were around the forest, with the Forest Plantation Program is expected to increase the contribution of the forestry sector to the economic growth of West Bangka Regency."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Tumpang Tindih Pemberian Izin Usaha Perkebunan dalam Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Sejak tahun 1993 PT. Magna Mintara Jaya telah melaksanakan serangkaian prosedur perizinan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis. Agar dapat menguasai tanah tersebut, PT. Magna Mintara Jaya harus memiliki Surat Keputusan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Agustus 2004 PT. Magna Mintara Jaya telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengajukan permohonan HGU perkebunan kepada BPN Pusat. Pada tahun yang sama Bupati Mandailing Natal mengeluarkan Surat Keputusan Izin Lokasi kepada PT. Anugerah Langkat Makmur diatas lokasi tanah tersebut. Pemberian SK Izin Lokasi tersebut bertentangan dengan IUP PT. Magna Mintara Jaya, sehingga menyebabkan terhambatnya proses permohonan HGU atas tanah tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the overlap of granting of licenses plantation’s business on mentioned in the locate permit degree issued by the Head of the Regency Mandailing Natal. Since 1993, PT. Magna Mintara Jaya has taken a series of processes of licensing for conducting land clearing for the coconut palm plantation in Muara Batang Gadis subdistrict. To be able to possess the land, PT. Magna Mintara Jaya should have degree of granting HGU issued by the National Land Instituition (BPN). In August 2004, PT. Magna Mintara Jaya has obtained plantation business permit and followed by applying in saved to obtained HGU to BPN. At the same year, PT. Magna Mintara Jaya obtained location permit issued by the head of the regency of Mandailing Natal on the same location. The granting decree of location permit is contrary to this business license of PT. Magna Mintara Jaya then comes true delay of this process of obtaining HGU above the land."

"Laporan magang ini menjelaskan evaluasi proses audit yang dilakukan KAP XYZ atas akun persediaan bahan baku dari PT AAA untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Mei 2019. PT AAA bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Kebijakan akuntansi atas persediaan yang diterapkan oleh PT AAA mengacu kepada PSAK 14 mengenai persediaan. KAP XYZ menjalankan prosedur audit atas persediaan yang terdiri dari perencanaan audit dan pengujian substantif bukti audit. Setelah dilakukan analisis dan evaluasi, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP XYZ sudah sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

This internship report explains the evaluation of audit procedure conducted by KAP XYZ for PT AAAs raw material inventory account in financial statement ended May 31st, 2019. PT AAA is a crude palm oil plantation company. PT AAA inventory accounting policy refers to PSAK 14 about inventory. KAP XYZ conducted audit procedure which includes audit planning and substantive test. From the analysis and evaluation which have been done, KAP XYZ audit procedures are in accordance with applicable standards "

"Upaya pembangunan nasional berkelanjutan senantiasa menghasilkan konflikkonflik sebagai efek sampingnya. Konflik-konflik ini jika tidak ditangani secara baik akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu upaya penanganan konflik adalah dengan mengidentifikasi sedini mungkin potensi-potensi konflik yang dapat terjadi di masa datang. Dewasa ini jumlah konflik dalam bidang perkebunan cenderung meningkat dan persentasenya paling tinggi di antara sektor lainnya. Konflik penggunaan tanah dalam bidang perkebunan dapat mengganggu tujuan pembangunan nasional. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan kemiskinan menyebabkan meningkatnya kebutuhan tanah yang menjadi faktor penyebab timbulnya konflik penggunaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan, wilayah yang berpotensi konflik tinggi terletak di bagian tengah sebelah barat, sedangkan wilayah berpotensi konflik sedang terletak di bagian utara dan tengah sebelah timur, sedangkan wilayah berpotensi konflik rendah terletak di bagian selatan daerah penelitian. Karakteristik spasial yang mempengaruhi adanya potensi konflik penggunaan tanah perkebunan adalah pengelolaan perkebunan, kepadatan penduduk, jumlah keluarga miskin, lahan belum digarap dan rasio penguasaan tanah pertanian. Karakterteristik spasial pengelolaan perkebunan dan jangka waktu berakhirnya HGU perkebunan mempengaruhi tingkat potensi konflik pada masing-masing perkebunan.

---

Sustainable national development efforts continue to generate conflicts as a side effect. These conflicts if not handled properly will cause harm to the parties involved. One of conflict resolution is to identify as early as possible the potential conflicts that may occur in the future. Today the number of conflicts in the plantation sector is likely to increase and the highest percentage among other sectors. Land use conflicts in the plantation sector can interfere with national development objectives. On the other hand, population growth and poverty lead to increased soil needs to be a factor causing land use conflicts.

Results showed, a high potential conflict region located in the central west, while a medium potential conflict region located in the northern and central east, while the lower potential conflict region located in the southern of the study area. Spatial characteristics that influence the potential conflicts of land use is plantation estates management, population density, the number of poor families, the land has not been farmed and the ratio of agricultural land ownership. Characteristics of spatial management of plantation and plantation HGU expiration affects the level of potential conflicts in their respective plantation."

"Penelitian ini mengkaji tentang perubahan sosial akibat pembangunan perkebunan sawit di Desa Sembuluh, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat, yaitu bagaimana perubahan yang terjadi, dan bagaimana masyarakat merespon perubahan tersebut.Kerangka konsep yang digunakan adalah pembangunan dan perubahan sosial. Pembangunan bukanlah istilah yang netral. Antara para perencana pembangunan dan masyarakat lokal mempunyai persepsi yang berbeda. Pada proses pembangunan perkebunan sawit, terdapat sebagian masyarakat yang mendukung, dan sebagian lainnya menolak program tersebut. Konsep perubahan sosial dalam penelitian ini mengacu pada konsep perubahan sosial menurut Soemardjan (1981) dan Cohen (1983). Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sosia!, pola tingkah laku antara kelompok dalam masyarakat, dan organisasi sosial masyarakat. Penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya kontak antara masyarakat lokal dengan pihak luar yang memperkenalkan sesuatu yang baru, yang mana terdapat proses dinamis dari perubahan tersebut.Indikator yang digunakan untuk melihat perubahan sosial dalam penelitian ini adalah: pertama, mata pencaharian hidup masyarakat, yaitu perubahan sistem mata pencaharian hidup masyarakat dari pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan ketersediaan surnberdaya alam, menjadi buruh di perusahaan perkebunan sawit. Kedua, pengusaan lahan, yaitu perubahan dari pola penguasaan lahan komunal merijadi individual dan komersial. Ketiga, kepemimpinan lokal dan organisasi sosial, yaitu perubahan dari dari kepemimpinan kepala desa yang mewakili pemerintahan pusat menjadi kepemimpinan yang berperan ganda, yaitu mewakili pemerintahan pusat, dan mewakili masyarakat ketika berhubungan dengan perusahan perkebunan sawit."

"Sektor pertanian merupakan salah satu sector yang perlu ditumbuhkembangkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Atas pertimbangan hal tersebut pengembangan sector ini juga dilaksanakan di masyarakat yang mana pada gilirannya akan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Distrik Prafi. Pelaksanaan program pembangunan pengembangan komodity perkebunan banyak pola yang dikembangkan, dimana salah satunya adalah pengembangan masyarakat melalui Perusahan Inti Rakyat Perkebunan ( Pola PIR-BUN). Dimana dalam pelaksanaan program ini diharapkan terjadinya transfer teknotogi perkebunan dan perusahan inti/perusahan pengelolaan kepada masyarakat yang berada di sekeliling lokasi dilaksanakan proyek.Dalam pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PR tersebut peran petugas penyuluh lapangan ( PPL), sangat panting, karena mengingat kondisi masyarakat local yang mendiami dataran Prafi yang dinilai masih sangat terbelakang, tertinggai dan masih merniliki pola pendidikan yang sangat rendah. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang peran petugas penyuluh lapangan dalam program pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun (Perusahan Inti Rakyat Perkebunan) serta faktor - faktor pendukung dan faktor - faktor penghambat peran petugas penyuluh lapangan (PPL) dalam program pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun. Melalui pendekatan kualitatif digambarkan secara akurat dari pengamatan yang dilakukan secara lengkap tentang gejala atau situasi sosial diantaranya melalui pengamatan dan wawancara dengan mengunakan teknik purposive sampling dimana informan dipilih oleh peneliti sendiri guna memperoleh data dari informan tersebut secara akurat sesuai dengan permasalahan penelitian. Beberapa informan yang dipilih adalah Bupati Manokwari, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Manokwari, Kepala Distrik Prafi, dan Petani Plasma. Analisis dilakukan dengan menelah data - data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informan.Hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa selama pelaksanaan program pembanganan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun tahap III tahun 2001/2008, telah berjalan melalui beberapa tahapan yang meliputi; tahapan persiapan lahan, tahapan pembibitan dan pengamman dan tahapan pemeliharaan serta perawatan lahan.Dalam tiga tahapan tersebut, Peran petugas penyuluhi lapangan (PPL) lebih berperan sebagai tenaga pendidik (educator) karena kondisi sosial masyarakat yang diniIai masih membutuhkan pembinaan, pelatihan, dan pemberian contoh contoh kongkritnyata bagi masyarakat lokal. Hal tersebut dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) mengingat rata rata masyarakat di Distrik Prafi adalah masyarakat yang baru rnengalami proses perpindahan penduduk dui wilayah - wilayah pegunungan Arfak, masyarakat yang masih memiliki pola hidup sederhana, masyarakat yang masih hidup terasing, terbelakang maupun kebodohan. Sehingga pola pendekatan yang dilakukan oleh tenaga penyuluh lapangan adalah pola pendekatan educator ( mendidik, membina, melatih) dalam ketiga tahapan tersebut diatas.Dalain pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR- Bun di Distrik Prafi tersebut ada beberapa faktor yang memberikan dukungan dalam menunjang keberlangsungan program seperti halnva dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, peran serta masyarakat dan dukungan kepala - kepala suku. Dari ketiga dukungan tersebut, tentunya sangat memberikan respons yang sangat positif terhadap keberhasilan program. Namun disisi faktor pendukung tersebut, tentunya juga ada beberapa faktor yang sangat menghambat proses pelaksanaan program dilapangan. Faktor - faktor penghambat tersebut adalah factor sumber daya manusia (SDM), faktor tradisi adat komunitas masyarakat lokal dan faktor iklim/cuaca."