Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas maka kebijakan perencanaan yang diamabil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh darrah yang bersangkutan. Maka, penentuan sektor-sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan merupakan hal yang sangat diperlukan agar perencanan berjalan efektif dan efisien. Tujuan dari studi ini adalah: (a) mengetahui proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu; (b) melakukan identifikasi sektor-sektor unggulan daerah; (c) melihat perubahan pertumbuhan suatu daerah dibandingkan dengan tingkat di atasnya; (d) memberikan rekomendasi strategi perencanaan pembangunan berdasrkan sektor-sektor unggulan Kabupaten Indramayu. Dalam kurun waktu 5 tahun (1998-2002) laju perekonomian Kabupaten Indramayu rnempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar - 1,32 persen pertahun, nilai tersebut sangat minim. Sedangkan pertumbuhan rata-rata yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu yang sama sebesar 0,89 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi Kabupaten Indramayu terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi ]awa Barat sangat minim. Struktur perekonomian daerah Kabupaten Indramayu menunjukan bahwa sektor pertambangan dan penggalian masih mempunyai peranan tertinggi terhadap PDRB diikuti oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor angkutan 1 dan komunikasi, sektor keuangan, sektor bangunan, serta sektor listrik, gas dan air bersih. Dari hasil analisis sektor basis dengan menggunakan model analisis LQ melalul pendekatan PDRB menunjukan bahwa Kabupaten Indramayu merniliki 2 sektor basis selam 5 tahun (1998-2002), yaitu: sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan pada sub sektor meliputi: sub sektor tanaman bahan makanan; peternakan; kehutanan; perikanan; minyak dan gas bumi; serta sub sektor penggalian. Dan hasil analisis Shift-Share diketahui pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Indramayu secara keseluruhan lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Provinsi Sawa Barat. Dilihat dari nilai Proportional Shift-nya (Sp) perekonomian Kabupaten Indramayu terkonsenterasi pada industri-industri yang memiliki pertumbuhan yang cepat di tingkat Provinsi Sawa barat di antaranya ; sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, serktor engkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perbankan. Sedangkan secara agregat nilai Differentian Shift (Sd) bernilai negatif. Ini menunjukan Kabupaten Indramayu kurang umbuh secara pesat yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi lokasional yang kurang menguntungkan atau kurang dukungan sumber daya lokal. Sektorsektor tersebut diantaranya : sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor angkutan dan komunikasi. Berdasarkan analisis SWOT maka dapat diketahui bahwa strategi yang dipilih untuk sektor pertanian adalah S-T yaitu strategi yang mampu memanfaatkan kekuatan (Strength) yang dimiliki untuk meminimalkan segala ancaman (Threat) yang ada, diarahkan dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana, poeningkatan pendapatan pertanian melalui diversifikasi usaha pertanian, mengusahakan efisiensi usaha pertanian dengan bimbingan usaha dan melakukan sosialisasi dan promosi potensi sektor pertanian. Pada sektor pertambangan dan penggalian strategi yang dipilih adalah S-T yaitu strategi yang mampu memanfatkan kekuatan (Strength) yang dimiliki untuk meminimalkan segala ancaman (Threat) yang ada, diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya lam tambang lainnya, mengundang masuknya investor dalam pengembangan sumberdaya alam lainnya . Sedangkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran strategi yang dipilih adalah S-O yaitu strategi yang mampu memanfaatkan kekuatan (Strength) yang dimiliki dan memanfaatkan secara optimal peluang (opportunity) yang ada, dengan memanfaatkan lokasi yang strategis, pemberian kredit kepada usaha kecil menengah, melakukan sosialisasi terhadap barang-barang yang diproduksi di daerah supaya dapat dilihat dan dikenal oleh daerah lainnya. Proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu menggunakan proses bottom-up seperti yang dianjurkan dalam kerangka prosedural. Dalam proses konsultasi di mana setiap tingkat pemerintahan menyusun draft proposal pembangunan tahunan berdasarkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintah dibawahnya. Proses ini dimulai dari musyawarah pembangunan dusun (Musbangdus), musyawarah pembangunan desa (Musbangdes), yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa(BPD), LKMD, LSM, dan perwakilan kecamatan. Dalam praktik, pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan pola perencanaan tersebut melibatkan berbagai instansi sebagai berikut: Bappeda Kabupaten, Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan Dinas Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten.

Abstrak :
Secara konseptual mengenai pengembangan karir seorang merupakan unsur yang strategis dalam menentukan sehat tidaknya suatu organisasi. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terencana dan berkelanjutan karenanya merupakan kebutuhan yang mutlak terutama untuk masa depan organisasi. Hakekat pola karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah lintasan perkembangan dan kemajuan pegawai dengan pola gerakan posisi pegawai baik secara horizontal maupun vertikal yang selalu mengarah pada tingkat atau jenjang posisi yang lebih tinggi. PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat pada Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional. Kemudian terkait dengan jabatan, dapat dikatakan kedudukan yang menunjukkan tugas/ tanggungjawab/ wewenang/ hak seorang PNS dalam rangkaian susunan suatu satuan organisasi negara, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Selanjutnya Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah. Secara normatif selain Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999, aturan pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor adalah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersama, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala BPKP No. 10 Tahun 1996; No. 49/SK/S/1996; No. KEP-386/K/1996; tanggal 6 Juni 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menampakkan realitas mengenai sistem perencanaan dan pengembangan karir Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dilingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM serta bagaimanakah strategi pengimplementasiannya ?. Selanjutnya dengan dilatar belakangi belum adanya beberapa hal terkait dengan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.3819.KP.04.15 Tahun 2006 tentang Pola Karir. Kesimpulannya Sistem perencanaan dan pengembangan karir PFA Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM telah berjalan serta dengan menggunakan media yuridis normatif berupa aturan/kebijakan terkait dengan Jabatan Fungsional Auditor. Terdapat gambaran atau kondisi belum diaturnya beberapa hal terkait pengaturan mekanisme perjalanan karir seorang PFA, misalnya salah satunya adalah pemberlakuan Pejabat Fungsional Auditor yang dipindahkan ke dalam jabatan struktural harus dibebaskan sementara dari JFA dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari JFA t.m.t pelantikan. Kemudian adanya pemberlakukan kebijakan pimpinan secara stelsel pasif atas pengangkatan Pejabat Fungsional Auditor, walaupun mekanisme perencanaan jenjang karir seorang pegawai untuk menduduki jabatan fungsional auditor dengan memiliki persyaratan keikutsertaan dan kelulusan sertifikasi JFA, pendapatan angka kredit minimal serta memiliki syarat pangkat minimal pada jenjang jabatan yang ada.

---

Ones career development are conceptional a strategic element determing a healthy organization. A well planned and continous human resources development is necessary for the future of an organization. Officer government career patterns are ways of developing employee?s progress, with horizontal as well as vertical movements towards upgrading levels. Officer government (PNS) we positioned as structural position or functional (fungsional) position. An employee?s position indicates duty/ responsibility/authority/ rights of PNS within the organization structure. Auditor Functional (fungsional) Position (JFA) are appointed officer government (PNS) with given duties, responsibility, author and rights to conduct impactions with the government institution. Normatively other then Presidential of Legal Decision Number 87 year 1999 on the implementation of JFA, there are Ministry of Legal Decision Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Number 19 year 1996 on JFA and credit point and joint affair Chief BAKN, Secretary General of BPK and chief BPKP Number 70/1996, Number 49/SK/S/1996, Number KEP-386/K/1996 date 6 june 1996 on Instruction of JFA and Credit Point Implementation. This research are intended to reveal realities on career lanning and development system of Auditor Functional Position (JFA) within the Inspectorate General of Law and Human Rights Department and how to be implemented ? Based on the fact that there have not yet been any exposure on JFA inspectorate General of Law and Human Rights Department in the Ministry Rules Law and Human Rights Number : M.3819.KP.04.15 year 2006 on career pattern. As a conclusion although career planning and development system of Auditor Functional Position (JFA) Inspectorate General of Law and Human Rights Department, have been implemented based on juridicial norm such as regulation/policy related to Auditor Functional Position (JFA), there are still condition that have not been regulated concerning JFA career course. For example, the validation of JFA trasferring to a structural career position, with issuing a letter of exemption from JFA. In effect of stelsel pasif leaders policy on appointed JFA, although the career planning and development mechanism of an employee to obtain JFA certification and qualification are gathering minimum credit rate and accomplishing minimum grade position.

Abstrak :
Perubahan semakin cepat terjadi dan orientasi usaha juga menjadi berubah. Rumah sakit sebagai produsen layanan kesehatan harus mampu mengantisipasi perubahan dan mengetahui posisinya untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan menjauhi ancaman-ancaman yang akan datang. Rumah sakit yang memiliki rencana strategis akan memimpin dalam persaingan dengan rumah sakit lain dan sesuatu yang diharapkan dimasa depan dapat terwujud. Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini disusun. Penelitian tentang perencanaan strategi pengembangan RSU. Bayu Asih tahun 2004-2008 telah dilakukan Penelitian ini meliputi analisis lingkungan, eksternal dan internal, menentukan alternatif strategis dan menetapkan strategi yang sesuai dengan kondisi RSU.Bayu Asih. Tujuan penelitian ini adalah menyusun suatu perencanaan strategis RSU.Bayu Asih periode tahun 2004-2008. Penelitian dilakukan dengan metode Operational research dengan analisis data dan pengamatan langsung terhadap kondisi RSU.Bayu Asih. Penyusunan strategi dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama (Tahap input) meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, evaluasi faktor lingkungan eksternal dan lingkungan internal dengan menggunakan matriks EFE dan IFE dan meninjau utang pernyataan visi dan misi RSU. Bayu Asih. Tahap kedua (Tahap pencocokkan) menggunakan matriks TOWS dan matriks IE. Hasil penelitian ini, dengan matriks TOWS didapatkan posisi RSU.Bayu Asih pada posisi kuadran kedua, dinamakan Kuadran Penguatan Internal. Dengan menggunakan matriks IE, ditemukan posisi RSU.Bayu Asih berada pada sel V, yaitu Pertahankan dan Pelihara. Setelah dilakukan penyesuaian, didapat strategi yang direkomendasikan oleh kedua matriks tersebut adalah Strategi Pengembangan Produk. Dan pada tahap ketiga (Tahap keputusan) dilakukan penetapan strategi terpilih RSU. Bayu Asih untuk tahun 2004-2008 dengan menggunakan matriks QSPM Pengambilan keputusan dengan menggunakan metoda CDMG (Consensus Decision Making Group). Agar strategi terpilih dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan perencanaan, penting untuk menjabarkannya ke dalam program tahunan yang lebih spesifik, serta didukung dengan program sosialisasi kepada seluruh karyawan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai pemilik Rumah Sakit Umum Bayu Asih. Kepustakaan : 20 (1995 -- 2002)

Abstrak :
Meskipun pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah lastimewa Aceh hingga saat ini masih sangat didominasi oleh berbagai proyek yang berasal dari Program Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, yakni merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, guna meningkatkan kemampuan Daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan lingkup kewenangannya, dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan tersebut belum sepenuhnya terselenggara secara efektif. Berkaitan dengan hal di atas penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang mencakup lima dimensi, yakni : penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan dimensi evaluasi, Berta dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi proyek, jenis proyek yang dibangun sesuai skala prioritas dan kebutuhan, dan penyelesaian proyek tepat waktu serta penggunaan sumber daya/dana dapat dikontrol. Penelitian dilakukan atas dasar metode desktiptif analitis, sedangkan data dihimpun adalah hasil pengamatan langsung terhadap beberapa proyek inpres, penyebaran kuesioner kepada 71 responden, serta melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menurut koefisien korelasi dari Rank Spearman (rs), dan karena ukuran n > 30, maka langkah pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan Kendal. Kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan memiliki hubungan yang sangat positif terhadap pencapaian efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Abstrak :
Kepulauan Seribu sebagai satu-satunya wilayah kepulauan yang ada di Jakarta memiliki banyak keunggulan, diantaranya potensi di bidang pariwisata, khususnya wisata bahari. Sebagai daerah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, banyak potensi dan daya tarik yang dimiliki dan belum tergali selama ini mulai dari kekayaan laut, keindahan alam serta adat istiadat masyarakat Kepulauan Seribu. Berkaitan dengan potensi yang dimilikinya maka sangatlah penting bagi Kepulauan Seribu untuk membuat rumusan strategi bagi pengembangan pariwisata, terutama wisata bahari dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penelitian ini mencoba untuk menawarkan sebuah rumusan strategi yang didasarkan pada usaha untuk mensinergiskan beberapa pandangan dan preferensi para penilai yang diasumsikan sebagai "the experts" dalam bidang pengembangan pariwisata, terutama wisata bahari. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh beberapa penemuan empiris sebelumnya tentang strategi yang cocok untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kepulauan Seribu. Beragamnya masukan mulai dari konsep perencanaan sampai pada rencana tindak (action plans) pengembangan wisata bahari di Kepulauan Seribu menjadikan rumusan strategi ini tambah kompleks dan rumit. Hal ini disebabkan oleh banyaknya stakeholders yang memiliki kepentingan terhadap upaya pengembangan wisata bahari. Dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (ABP), rumusan strategi pengembangan wisata bahari yang selanjutnya dijabarkan dalam pelaksanaan program-program dengan memperhatikan kepentingan stakeholders dapat ditentukan berdasarkan skala prioritas. Hasil yang diperoleh dari pendekatan AHP berdasarkan interaksi 3 kelompok stakeholders antara lain: (1) Masyarakat lokal lebih memprioritaskan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dibandingkan 3 program lainnya dengan bobot prioritas 0.329. (2) Sementara PEMDA lebih menitikberatkan pada program pengadaan berbagai informasi dan promosi obyek wisata dengan bobot 0.379. (3)Pihak swasta/investor menginginkan program pengadaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang memadai didahulukan dari program lainnya. Bobot prioritasnya sebesar 0.432.(4) Secara keseluruhan, jika ketiga kelompok dipertautkan berdasarkan kepentingan masingmasing dan kelompok pelaksana program maka diperoleh hasil sintesis bahwa program pengadaan informasi dan promosi obyek wisata harus menjadi prioritas utama dibandingkan program lainnya, dengan bobot prioritas 0.299 dan indeks inkonsistensi keseluruhan yang dapat diterima yakni sebesar 0.01. Adapun saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yakni berkaitan dengan keterbatasan tools ini, walaupun pendekatan berdasarkan penilaian (jugments) "the experts" ini penting, namun pendekatan ini raja tidak cukup. Dibutuhkan pendekatan kuantitatif sebagai pembanding dari hasil sintesis ARP. Kedua pendekatan tersebut harus berjalan sinergis, sehingga preferensi the experts tidak terkesan mengutamakan subjektivitasnya belaka namun didasarkan pada pengamatan empiris serta analisis yang mendalam terhadap sebuah fenomena, khususnya tentang pariwisata bahari di Kepulauan Seribu.

Abstrak :
Tesis ini membahas Analisis Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai pada pengisian Formasi Jabatan Pengawas di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan hasil penelitian: perencanaan karir pegawai pada manajemen karir di BKN belum ada keselarasan, perencanan karir pegawai tidak terarah dan tidak memiliki tujuan karir yang jelas karena manajemen karir di BKN tidak menetapkan jalur karir pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Manajemen karir di BKN belum menyusun pola karir pegawai sesuai dengan potensi yang dimiliki pegawai dan kebutuhan organisasi. Kesimpulan: Perencanaan dan pengembangan karir pegawai pada pengisian formasi jabatan pengawas di BKN belum sesuai antara perencanaan karir individu dengan perencanaan karir organisasi, pegawai tidak merencanakan karirnya tetapi hanya mengikuti kesempatan yang ada sehingga perencanaan organisasi untuk pengisian formasi jabatan pengawas tidak terpenuhi. ......This analysis focus on career planning and development to compliance the formation of Supervisor position at National Civil Service Agency(BKN) with the results of research that between a career planning with a career management in BKN has been no alignment, career planning of the employee is unfocused and do not have a clear career goals for management BKN career does not define a career path of the employees with appropriate qualifications and competence. BKN career management in employee career patterns have yet to develop in accordance with its potential employees and the needs of the organization. Conclusion: career planning and development of the employees to compliance the formations of supervisor position in BKN not fit between career planning of individuals with career planning organization, employees are not planning they career but simply follow the opportunities that exist so that the planning organization for compliance the formation of supervisor position not fullfil yet.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas penyusunan rencana strategis pengembangan pusat sterilisasi di Rumkital Dr.Mintohardjo, yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pusat sterilisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil data sekunder dan data primer dengan cara wawancara mendalam dan melakukan Consensus Decision Making Group untuk merumuskan rencana strategis dengan memakai analisa SWOT. Pada tahap matching ,hasil analisis matriks IE didapatkan posisi pusat sterilisasi terdapat pada sel II yaitu grow and build, sedang pada analisis matriks TOWS terdapat pada quadrant future. Pada tahap decision, dengan menggunakan matriks QSPM didapatkan product development menjadi prioritas utama dalam strategi yang ditawarkan. Hasil penelitian menyarankan rencana strategis ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan pusat sterilisasi di Rumkital Dr.Mintohardjo.

---

ABSTRACT
This study focuses on strategic planning for the development of a sterilization center in Rumkital Dr.Mintohardjo, which can be used as a guidance in planning and implementing the development of sterilization center. This research is a qualitative research by taking secondary data and primary data by doing in depth interview and doing Consensus Decision Making Group to formulate strategic planning by using SWOT analysis. In matching stage, IE matrix analysis obtained position of sterilization center in in cell II that grow and build,while in TOWS matrix in quadrant future. In the decision stage, using QSPM matrix product development is a top priority in the strategy offered. The results of this reseach suggest that strategic planning can be used as a guidance in the development of a sterilization center in Rumkital Dr.Mintohardjo.

Abstrak :
Pemerintah RI melalui RPJMN 2014-2019 membuat Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis melalui percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur di setiap daerah. Untuk itu peningkatan aksesibilitas terhadap akses informasi menjadi amat penting untuk meningkatkan perekonomian daerah. Perkembangan teknologi informasi melalui pengembangan repositori memungkinkan akses informasi untuk mendiseminasikan informasi dalam menghasilkan setiap kebijakan perencanaan pembangunan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penelitian yang dihasilkan oleh universitas di daerah melalui repositori jurnal yang dihasilkan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 1.355 repositori jurnal yang tersebar di 5 wilayah yaitu Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara-Maluku dan Papua. Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan data mining. Hasil temuan yang diperoleh dari kajian ini adalah bahwa repositori jurnal saat ini masih didominasi oleh Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara-Maluku-Papua, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan di seluruh daerah di Indonesia belum sinkron dengan perencanaan RPJMN 2014-2019.

Abstrak :
Pelaksanaan otonomi daerah yang secara luas mulai diterapkan pada tahun 2001 yang berarti semakin besarnya kewenangan daerah dalam mengatur dan merencanakan pembangunan di daerahnya, mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih memiliki dasar pengetahuan tentang potensi yang dimiliki sehingga dapat merencanakan program-program pembangunan yang lebih efisien. Tanpa memiliki perencanaan yang terarah dan sesuai kebutuhan daerah, mengakibatkan alokasi penggunaan sumber daya pembangunan rnenjadi tidak efisien sehingga hasil-hasil pembangunan yang diperoleh juga tidak akan optimal. Perbedaan kondisi daerah menyebabkan corak pembangunan yang dilakukan harus berbeda pula. Jika ingin membangun suatu daerah maka kebijakan yang diambil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya penelaahan tentang keadaan suatu daerah dapat memberikan informasi yang berguna dalam penentuan kebijakan pembangunan yang dapat dilakukan disuatu daerah. Permasalahan yang umum terjadi menyangkut perencanaan daerah selama ini termasuk di Kabupaten Haiti Sungai Utara adalah bahwa perencanaan daerah yang dibuat lebih banyak mengadopsi program-program perencanaan di tingkat atasnya. Bahwa dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat seperti pola dasar pembangunan, rencana tahunan daerah, rencana lima tahun daerah, dsb, lebih mengacu pada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat (nasional). Dengan perencanaan yang seperti ini, pembangunan yang dilaksanakan di daerah kemungkinan tidak memiliki relevansi yang besar terhadap kebutuhan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kondisi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melihat pertumbuhan perekonomiannya, kontribusi sektorsektor yang menunjukkan peranan dari masing-masing sektor dalam perekonomian, melihat sektor-sektor basis, melihat pergeseran sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan sektor-sektor yang sama di provinsi, serta memberikan alternatif perencanaan strategik dari sektor-sektor terpilih untuk mendapat prioritas pembangunan di masa yang akan datang. Diharapkan dari penelitian ini memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi daerah khususnya Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun rencana pembangunan di daerah, serta bagi penulis sendiri dalam lebih mengenal karakter daerah tempat penulis bertugas. Penelitian ini menggunakan berbagai alat analisis dalam upaya melihat profit ekonomi daerah seperti analisa terhadap pertumbuhan ekonomi dengan metode sederhana, perhitungan kontribusi sektor-sektor, alat analisa Location Quotient (LQ), alat analisis Shift-Share, serta penggunaan model SWOT daiam memilih alternatif perencanaan strategik yang direkomendasikan. Berdasarkan analisa terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 1983 - 1998, diketahui 2 (dua) sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 820,19 %; serta sektor Industri Pengolahan/Industri Kecil dengan pertumbuhan 8,84 % pertahun. Berdasarkan kontribusi sektor-sektor di ketahui 2 (dim) sektor yang berperan periling dalam pembentukan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni sektor Pertambangan dan Penggalian; serta sektor Pertanian. Di tahun 1998 kedua sektor ini memberikan kontribusi masing-masing 39,98 % untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, dan 20,45 % untuk sektor Pertanian. Hasil gabungan analisa Sher-Share dan Location Quotient (LQ) dengan kriteria merupakan sektor basis serta inemiiiki nilai Shift (S) positif memberikan basil prioritas utama adalah pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Melalui identifikasi sektor-sektor menggunakan alat-alat analisa di atas, diperoleh 3 (tiga) sektor yang direkomendasikan sebagai sektor utama yang menjadi prioritas perencanaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Industri. Dari hasil jajak pendapat yang melibatkan responden Bappeda sebagai badan yang berwenang dalam koordinasi pembangunan di daerah; Bappeda sebagai badan yang menangani permasalahan lingkungan hidup di daerah; Pengusaha sebagai pelaku dunia usaha di daerah; serta LSM sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan masyarakat terhadap pemerintah, diperoleh perencanaan strategik yang diprioritaskan dalam perencanaan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan strategik masing-masing sektor dibuat dengan memperhatikan isu-isu utama yang ada di seputar sektor-sektor tersebut, berdasarkan masukan dari para praktisi teknis di daerah serta pengalaman penulis selama bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sektor Pertanian dalam jangka pendek maupun jangka panjang menghendaki strategi SO yaitu strategi yang menggunakan segala potensi atau kekuatan untuk meraih peluang yang ada. Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam jangka pendek menghendaki strategi SO, sedangkan dalam jangka panjang strategi yang dikehendaki adalah WO yaitu strategi yang berusaha mengatasi/meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Adapun sektor Industri (industri kecil/kerajinan) dalam jangka pendek memilih strategi WO, dan dalam jangka panjang strategi terpilih adalah strategi WT yaitu strategi yang dengan segala kelemahan yang ada berusaha untuk mengatasi segala tantangan yang ada.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor yang paling mempengaruhi intensi turnover karyawan PT X dan mendesain rancangan intervensi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh paling besar mempengaruhi intensi turnover, dan komponen yang paling rendah adalah pada normative commitment. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan tidak merasa memiliki kewajiban untuk tetap bekerja di perusahaan. Normative commitment dapat dibentuk dengan memberikan pelatihan di awal dan promosi. Oleh karena itu, intervensi yang diusulkan adalah perencanaan dan pengembangan karir karyawan, khususnya talen, untuk meningkatkan komitmen organisasi untuk menurunkan intensi turnover karyawan PT X. ...... The purpose of this study is to determine the factor that most influences the employees? turnover intention in PT X and to design interventions to overcome this problem. This study uses a quantitative approach. The results showed that organizational commitment is the factor that most influences the turnover intention. Measurements showed that the level of normative commitment of employees is the lowest component of organization commitment, which means the employees feel that they do not have any obligations to keep working at the company. Therefore, the proposed intervention is career planning and development program, particularly for talents, to improve organizational commitment in order to reduce turnover intention of employees of PT X.