Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Yosia Christian YustinProgram Studi : Magister Administrasi Rumah SakitJudul : Analisis Penyelenggaraan Rekam Medik Terdesentralisasi di RSUDCimacan Jawa Barat Tahun 2018Pembimbing : Prof. DR. dr. Adik Wibowo, MPHPenyelenggaraan Rekam Medik RSUD Cimacan menggunakan sistem desentralisasikarena beberapa alasan yaitu: perekam medik bukan dari kualifikasi D3 rekam medik,pola pembangunan yang horizontal, dan poliklinik yang tersebar di dalam 4 gedungRSUD Cimacan. Data Juni 2016 ndash; Oktober 2017 didapati kejadian duplikasi rekam mediksebanyak total 2.218 berkas. Penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, telaahdokumen, dan wawancara mendalam dengan variabel-variabel SDM IRM, anggaran,alur, teknologi, kebijakan, dan sarana dan prasarana, serta lingkungan demografi,ekonomi, kebijakan nasional, dan kompetitor . Dilakukan Focus Group Discussion FGD untuk menentukan critical success factor CSF dari faktor internal dan faktoreksternal. Dengan mengunakan bantuan analisis SWOT, didapatkan strategi RSUDCimacan pada pilihan pengembangan pelayanan. Melalui teknik Concensus DecisionMaking Group CDMG didapatkan upaya - upaya perbaikan pada kualitas dan kuantitasSDM, evaluasi penyelenggaraan rekam medik, evaluasi dan melengkapi kebijakaninternal terkait penyelenggaraan rekam medik, penyediaan anggaran dengan lebih efisiendan maksimal, memaksimalkan teknologi yang sudah di implikasi agar lebih efektif danefisien.Kata kunci:Penyelenggaraan rekam medik terdesentralisasi, instalasi rekam medik, SWOT, rencanaaksi. ABSTRACT
Name Yosia Christian YustinStudy Programe Magister Administrasi Rumah SakitTitle The Analysis of Decentralized Medical Records at RSUDCimacan West Java in 2017.Counsellor Prof. DR. dr. Adik Wibowo, MPHDecentralized system on medical record management was used by Cimacan RegionalHospital RH , West Java because the human resource from sufficient medical recordsdiploma is not adequate, horizontalized development pattern, and clinics were scatteredinto four buildings of Cimacan RH. From 2016, June until 2017, October, there were2.218 duplication incidents of medical records. Qualitative method research wasconducted through observation, document review, and in depth interview on factors ofmedical record management, human resources of Medical Records Department, budget,process flow, technology, internal policy, facilities, and environment demography,economy, national policies, and competitors . Focus Group Discussion FGD wasconducted to determine the critical success factor CSF from internal factors and externalfactors. Through SWOT analysis, it was obtained a strategy resulted on the servicedevelopment strategy. It was obtained efforts through Concensus Decision Making Group CDMG resulted in improving the quality and quantity of human resources, improvingthe evaluation of medical records management, evaluating and complementing internalpolicies related to the conduct of medical records management, providing budget to bemore efficient and maximal, maximizing technology that already implicated to gain aneffective and efficient process.Keywords Implementation of decentralized medical record, medical record department, SWOT,plan of action.

Abstrak :
Fokus dari studi mandiri ini adalah untuk membahas tantangan ekonomi digital dan kebijakan perpajakan global untuk mengatasi tantangan tersebut. Saat ini, kemajuan teknologi telah meningkatkan produktivitas, memperluas cakupan pasar, dan mengurangi biaya operasional di segala sektor ekonomi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi tersebut dibuktikan dengan terbentuknya ekonomi digital. Ekonomi digital memiliki fitur seperti tingkat mobilitas yang tinggi, di mana fungsi bisnis dapat tersebar di berbagai negara karena memiliki ketergantungan tinggi terhadap aset tidak berwujud. Selain itu, aktivitas perusahaan dalam ekonomi digital seperti menyediakan barang dan jasa digital dengan menggunakan internet menimbulkan tantangan berat untuk infrastruktur kebijakan perpajakan internasional, yang dibentuk jauh sebelum adanya perkembangan dunia digital ini. Oleh karena itu, OECD menerbitkan Aksi 1 yang berjudul “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” dalam Rencana Aksi Proyek BEPS untuk mengatasi tantangan perpajakan tersebut. Walaupun belum menemukan solusi yang sesuai, OECD terus berupaya untuk menemukan solusi final dan konsensus pada tahun 2020. ......The focus of this independent study are to discuss the tax challenges of the digital economy and the global tax policies to address those challenges. Today, technological advancements have increased productivity, enlarged markets and reduced operational costs across all sectors of the economy. One of the evidence of the technological advancements is the creation of digital economy. The digital economy has features such as high level of mobility, where business functions are able to spread in various countries because they rely heavily on intangible assets. The activities of companies in the digital economy, such as providing digital goods and services by using the internet create severe problems for the infrastructure of international taxation policies, which was constructed long before the development of this digitalization. Therefore, to address these challenges, the OECD issued Action 1 in the BEPS Project Action Plan called “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy.” Although the OECD has not yet found a suitable solution, it will work towards a final and consensus solution in 2020.

Keywords: International tax, Digital Economy, BEPS Project Action Plan

Abstrak :
Tesis ini menganalisis keberpihakan Uni Eropa terhadap Iran menyusul mundurnya Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai alasan yang berkontribusi terhadap keputusan Uni Eropa untuk berpihak pada Iran. Menggunakan Teori Ekspektasi Perdagangan yang dikembangkan oleh Dale C. Copeland, penelitian ini memetakan interaksi antara Uni Eropa, Iran, Amerika Serikat serta negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya menjadi faktor endogen dan eksogen yang berkontribusi terhadap keputusan Uni Eropa untuk berpihak pada Iran. Menggunakan metode kualitatif, dengan fokus analisis data sekunder yang dikumpulkan dari publikasi pemerintah termasuk penelitian-penelitian terdahulu mengenai JCPOA, tesis ini menemukan bahwa terdapat kepentingan politis dan komersial yang berusaha dicapai oleh Uni Eropa melalui kedekatannya dengan Iran. Hal ini kemudian mempengaruhi keberpihakan Uni Eropa terhadap Iran dalam JCPOA. Berdasarkan dari temuan tersebut, untuk mencapai kepentingannya dengan Iran, Uni Eropa harus mampu menunjukkan komitmennya dalam JCPOA dan memperluas cakupan instrumen perdagangannya dengan Iran, INSTEX, untuk menunjukkan efektivitasnya sebagai sebuah instrumen keuangan yang berkelanjutan. ......The present work analyses European Union’s alignment with Iran following the withdrawal of the United States from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2008. This study was conducted to answer questions regarding the reasons that contributed to European Union’s decision to side with Iran. Using the Trade Expectation Theory developed by Dale C. Copeland, this study maps the interaction between the European Union, Iran, the United States, and other Middle Eastern countries into endogenous and exogenous factors that contribute to the European Union’s decision to side with Iran. This study adopts qualitative methods and focusing its analysis on secondary data collected from government publications, including previous studies on the JCPOA. Based on the analysis conducted, this study finds that there are political and commercial interest that the European Union is trying to achieve through its alignment with Iran. This then affects the European Union’s alignment with Iran in the JCPOA. Departed from these findings, to achieve its strategic interest with Iran, the EU must be able to demonstrate its commitment to the JCPOA and expand the scope of its trading instrument with Iran, INSTEX, to demonstrate its effectiveness as a sustainable financial instrument.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai status hukum The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai perjanjian internasional ditinjau dari perspektif hukum internasional. Untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan menguji permasalahan dengan metode yuridis normatif. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian internasional berdasarkan hukum internasional, bagaimana kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta mengenai status hukum dari kesepakatan The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai perjanjian internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari pemenuhan unsur-unsur dari definisi perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan fakta dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2231 yang mendukung JCPOA dengan mendasarkan pada Pasal 25 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengikat, kesepakatan JCPOA adalah perjanjian internasional yang di dalamnya terdapat komitmen-komitmen yang menciptakan hak dan kewajiban internasional. ......The focus of this study is the legal status of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as a treaty from the international law perspective. To analyze and answer this question, researcher used descriptive method by examining the problem with the legal approach of juridical normative. The purpose of this study is to know how the regulation of treaty is, how legally binding a United Nations Security Council resolution is, as well as the legal status of The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as a treaty. The result shows that based on the fulfillment of the elements constituting a treaty according to the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 and the fact that Security Council adopted Resolution 2231 endorsing the agreement with Article 25 of the Charter of the United Nations, which has the notion of legal bindingness, as a legal basis, the JCPOA is in fact a treaty establishing commitments and as a consequence, it creates internasional rights and obligations.