Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
"This book explores contemporary maritime piracy in Southeast Asia, demonstrating the utility of using historical context in developing policy approaches that will address the roots of this resurgent phenomenon. The depth and breadth of historical piracy help highlight causative factors of contemporary piracy, which are immersed in the socio-cultural matrix of maritime-oriented peoples to whom piracy is still a thinkable option. The threats to life and property posed by piracy are relatively low, but significant given the strategic nature of these waterways that link the Pacific and Indian Oceans, and because piracy is emblematic of broader issues of weak state control in the littoral states of the region. Maritime piracy will never be completely eliminated, but with a progressive economic and political agenda aimed at changing the environment from which piracy is emerging, it could once again become the exception rather than the rule." -- Back cover.

Abstrak :
Penelitian ini membahas permasalahan tentang peran International Maritime Organization (IMO) melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dalam menanggulangi masalah pembajakan kapal laut dengan melihat studi kasus pembajakan yang terjadi di perairan Indonesia. Pembajakan kapal laut merupakan kejahatan transnasional yang tindakannya sampai melintasi batas negara, sehingga upaya penanganannya melalui sebuah kerjasama internasional. Melalui wadah IMO, terciptalah suatu kerjasama di dalam upaya memberantas pembajakan kapal laut yang terjadi di seluruh dunia. Peran IMO sebagai sebuah organisasi internasional di dalam menanggulangi masalah ini sesuai dengan fungsinya sebagai wadah kerjasama, pemberi saran, tempat konsultasi, pembuat kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Dari peran IMO tersebut diharapkan dapat menanggulangi permasalahan pembajakan kapal laut yang saat ini banyak menjadi sorotan negara-negara di dunia terutama Indonesia. Kasus pembajakan kapal laut diperairan Indonesia mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor geografi, ekonomi, keamanan dan state sponsorship. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Indonesia, maka IMO berusaha untuk menanggulangi permasalahan yang ada melalui kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan (preventive) dan pemberantasan (suppression) aksi pembajakan kapal laut. Dari perannya tersebut diharapkan IMO dapat membantu Indonesia dalam menanggulangi dan berupaya mengurangi tingkat kejadian pembajakan kapal laut di perairan Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan IMO berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan aksi pembajakan kapal laut dinilai tidak efektif bagi penyelesaian masalah pembajakan di perairan Indonesia. Hal itu disebabkan karena IMO bukan sebuah rezim organisasi internasional sehingga IMO tidak bisa mendesak Indonesia untuk segera meratifikasi kebijakan-kebijakan yang dibuatnya tentang pencegahan dan pemberatasan pembajakan kapal laut. Permasalahan ini menjadi kelemahan bagi IMO karena tidak bisa meyakinkan pemerintah Indonesia untuk secepatnya meratifikasi kebijakankebijakan IMO tersebut mengingat kasus pembajakan kapal laut di perairan Indonesia mengalami peningkatan. Selain itu juga dengan lemahnya fasilitas penjagaan perairan Indonesia sehingga dianggap perlu untuk meratifikasi kebijakan-kebijakan tersebut agar dapat memberikan langkah-langkah pencegahan pembajakan kapal laut kepada para pengguna laut dan masyarakat maritim. 116 hal, xiv hal, 1 Label, 1 diagram, 1 gambar, 6 buku (1987-2000), 10 dokumen, 7 makalah, 2 jurnal, 20 data internet, 1 majalah, 2 koran.

Abstrak :
Around the turn of the nineteenth century, the northwestern littoral of India, largely comprising of Gujarat, Kathiawad, Cutch, and Sind, was battered by piratical raids. These attacks disrupted coastal trade and embarrassed the English East India Company by defying the very boundaries of law and sovereignty that the Company was trying to impose. Who were these pirates whom the Company described as small-time crooks habituated to a life of raiding and thieving? How did they perceive themselves? What did they mean when they insisted that theft was their livelihood and that it enjoyed the sanction of God? Exploring the phenomenon and politics of predation in the region, Lakshmi Subramanian teases out a material history of piracy, locating its antecedents, its social context, and its ramifications, during a crucial period of political turbulence marked by global expansion of commercial exchanges headed by the Company. She investigates the fissures within the colonial project of law and anti-piracy regulations and, through the lens of maritime politics, unravels the skeins of a distinct mode of subaltern protest. By systematically unpacking the category of piracy as it was constituted by the legal discourse of the English East India Company, she revisits the idea of legal pluralism in the Indian Ocean and considers the possibility of looking at piracy as an expression of resistance by littoral society.