Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketergantungan Indonesia yang makin meningkat setiap tahunnya atas pinjaman luar negeri perlu diwaspadai, mengingat beban akan ditanggung oleh rakyat. Untuk itu perlu ditunjang dengan aturan hukum yang memadai, sehingga hak rakyat untuk turut menentukan nasibnya dapat lebih terjamin."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan pinjaman luar negeri pemerintah dan dampak yang ditanggung akibat rendahnya penyerapan pinjaman. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria yang terdapat pada peraturan tentang pengadaan pinjaman luar negeri dengan kondisi saat ini yang dikaitkan dengan sebab, akibat, tindak lanjut, dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan di antaranya perencanaan kegiatan kurang akurat, kurang harmonisnya aturan pengadaan ADB dan pemerintah, manajemen pelaksanaan kegiatan yang buruk, lamanya penyampaian No Objection Letter, dan pembebasan lahan yang belum selesai. Akibat yang ditanggung pemerintah berupa pembayaran commitment fee.

---

The research is a case study that aims to analyze the factors causing low disbursement of government external loan and its consequences when the case occurs. The analysis is performed by comparing several criteria in the regulations related to foreign loans procurement with the current condition, and taking into account the causes, the impacts, the executions, and the advices.

The result shows the factors causing the low disbursement are less accurate in planning, unsynchronized between ADB's and government's rules for procurement, poor execution, timing consuming in delivering the No Objection Letter, and unfinished land acquisition. The consequence of low disbursement is a burden to keep paying of the commitment fee."

"Dalam proses pengerjaan proyek dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan pengerjaan proyek yang terjadi karena berbagai faktor seperti kondisi cuaca yang tidak mendukung, perubahan desain dan kesalahan perencanaan. Tidak terkecuali juga dalam pelaksanaan proyek dengan pinjaman luar negeri terdapat permasalahan terkait pencairan anggaran yang dapat mengakibatkan keterlambatan proyek. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner kepada pemilik, konsultan pengawas, dan kontraktor yang berpengalaman dalam konstruksi bendungan sehingga didapatkan model percepatan penyelesaian proyek ini. Hasil penelitian ini didapatkan 4 faktor yang mempunyai tingkat kontribusi sangat tinggi dan 6 faktor tingkat kontribusi tinggi yang penyebab menjadi keterlambatan dalam kegiatan konstruksi infrastuktur bendungan X. Strategi percepatan yang digunakan adalah metode crashing dan hasilnya penyelesaian proyek lebih cepat 101 hari dari jadwal pelaksanaan semula dan kinerja pinjaman luar negeri masih behind schedule. Namun konsekuensi dari metode ini adalah terjadi kenaikan biaya konstruksi sebesar Rp 33.666.889.879 atau 2,83% dari biaya konstruksi awal dan kebutuhan biaya tersebut diambilkan dari dana kontijensi proyek.

---

In the process of working on the project, undesirable things can occur such as delays in project work that occur due to various factors such as unfavorable weather conditions, design changes and planning errors. There is also no exception in the implementation of projects with foreign loans, there are problems related to budget disbursement which can result in project delays. This study uses a questionnaire method to owners, supervisory consultants, and experienced contractors in dam construction to obtain a model for accelerating the completion of this project. The results of this study obtained 4 factors that have a very high level of contribution and 6 factors of a high level of contribution that cause delays in the construction of dam X. The acceleration strategy used is the crashing method and the result is that the project completion is 101 days faster than the original implementation schedule and performance foreign loans are behind schedule. However, the consequence of this method is an increase in construction costs of Rp. 33,666,889,879 or 2.83% of the initial construction cost and the required cost is taken from the project contingency fund.."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pinjaman luar negeri bank khususnya dalam pinjaman luar negeri secara jangka panjang serta dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi dalam prosesnya. Dalam tulisan ini juga akan dibahas studi kasus atas permohonan pinjaman luar negeri Bank X beserta penyelesaiannya. Hasil studi kasus Bank X menunjukkan bahwa perubahan mendasar yang berkaitan dengan terms and conditions tidak akan berdampak terhadap dijatuhkannya sanksi administrasi, selama Bank dapat memberikan penjelasan yang memadai atas perbedaan yang terjadi dalam terms and conditions melalui laporan yang memadai.ABSTRACTThis thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports.;This thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports., This thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports.]"

"Dalam rangka memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar negeri, Pemerintah mengadakan pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman. Baik berupa pinjaman program yang diperoleh untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Pinjaman proyek yang diperoleh untuk membiayai satu atau lebih kegiatan pembangunan tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Perjanjian pinjaman luar negeri yang diadakan pemerintah dengan pihak luar negeri selama ini menimbulkan selisih pendapat, sehubungan dengan status ruang lingkup hukum perjanjian pinjaman luar negeri tersebut, apakah suatu perjanjian pinjaman luar negeri masuk dalam ruang lingkup hukum publik atau privat. Terdapatnya selisih pendapat tersebut disebabkan lebih karena terdapatnya rumusan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengkategorikan Perjanjian pinjaman luar negeri sebagai perjanjian internasional publik, sedangkan perjanjian pinjam meminjam sendiri merupakan perjanjian yang masuk dalam ruang lingkup perikatan, yang merupakan ruang lingkup hukum privat. Selanjutnya pemahaman yang komprehensif mengenai klausul-klausul naskah perjanjian pinjaman luar negeri rnerupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat besarnya resiko dan kewajiban yang harus ditanggung Pemerintah terhadap pemberi pinjaman. Klausul-klausul hukum seperti events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, maupun klausul applicable law, merupakan klausul-klausul yang perlu dirumuskan secara seksama untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi kepentingan penerima pinjaman (borrower).

---

In order to find finance resources outside the country, the Govemment of Indonesia entered the foreign loan that bound by a loan agreement. That kind of loan agreement can be a loan programs available to support the State budgetary or loan project to finance the project to support certain development activities that state in the agreement. Loan agreements that made by the government with foreign party/parties all this time during has caused the debate, with respect to the scope of the legal status of such foreign Ioan agreements, whether a foreign Ioan agreement signed within the scope of public law or private law. The existing debate was caused due to the presence of explaination in Law number 24/2000 concerning Intemational Agreements that categorizing the foreign loan agreement as a public international agreements, while loan agreement in nature is in the capacity of commitments, which is the scope of private law. Furthermore, a comprehensive understanding of loan agreement clauses draft is something that can not be negotiable. Considering the risks and obligations to be borne by the Government against the lender, legal clauses such as events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, and the applicable law clause, are the clauses that needed to be carefully formulated in thc loan agreement draft, to accomodate the interest of the borrower."