Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketergantungan Indonesia yang makin meningkat setiap tahunnya atas pinjaman luar negeri perlu diwaspadai, mengingat beban akan ditanggung oleh rakyat. Untuk itu perlu ditunjang dengan aturan hukum yang memadai, sehingga hak rakyat untuk turut menentukan nasibnya dapat lebih terjamin."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan pinjaman luar negeri pemerintah dan dampak yang ditanggung akibat rendahnya penyerapan pinjaman. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria yang terdapat pada peraturan tentang pengadaan pinjaman luar negeri dengan kondisi saat ini yang dikaitkan dengan sebab, akibat, tindak lanjut, dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan di antaranya perencanaan kegiatan kurang akurat, kurang harmonisnya aturan pengadaan ADB dan pemerintah, manajemen pelaksanaan kegiatan yang buruk, lamanya penyampaian No Objection Letter, dan pembebasan lahan yang belum selesai. Akibat yang ditanggung pemerintah berupa pembayaran commitment fee.

---

The research is a case study that aims to analyze the factors causing low disbursement of government external loan and its consequences when the case occurs. The analysis is performed by comparing several criteria in the regulations related to foreign loans procurement with the current condition, and taking into account the causes, the impacts, the executions, and the advices.

The result shows the factors causing the low disbursement are less accurate in planning, unsynchronized between ADB's and government's rules for procurement, poor execution, timing consuming in delivering the No Objection Letter, and unfinished land acquisition. The consequence of low disbursement is a burden to keep paying of the commitment fee."

"Dalam proses pengerjaan proyek dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan pengerjaan proyek yang terjadi karena berbagai faktor seperti kondisi cuaca yang tidak mendukung, perubahan desain dan kesalahan perencanaan. Tidak terkecuali juga dalam pelaksanaan proyek dengan pinjaman luar negeri terdapat permasalahan terkait pencairan anggaran yang dapat mengakibatkan keterlambatan proyek. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner kepada pemilik, konsultan pengawas, dan kontraktor yang berpengalaman dalam konstruksi bendungan sehingga didapatkan model percepatan penyelesaian proyek ini. Hasil penelitian ini didapatkan 4 faktor yang mempunyai tingkat kontribusi sangat tinggi dan 6 faktor tingkat kontribusi tinggi yang penyebab menjadi keterlambatan dalam kegiatan konstruksi infrastuktur bendungan X. Strategi percepatan yang digunakan adalah metode crashing dan hasilnya penyelesaian proyek lebih cepat 101 hari dari jadwal pelaksanaan semula dan kinerja pinjaman luar negeri masih behind schedule. Namun konsekuensi dari metode ini adalah terjadi kenaikan biaya konstruksi sebesar Rp 33.666.889.879 atau 2,83% dari biaya konstruksi awal dan kebutuhan biaya tersebut diambilkan dari dana kontijensi proyek.

---

In the process of working on the project, undesirable things can occur such as delays in project work that occur due to various factors such as unfavorable weather conditions, design changes and planning errors. There is also no exception in the implementation of projects with foreign loans, there are problems related to budget disbursement which can result in project delays. This study uses a questionnaire method to owners, supervisory consultants, and experienced contractors in dam construction to obtain a model for accelerating the completion of this project. The results of this study obtained 4 factors that have a very high level of contribution and 6 factors of a high level of contribution that cause delays in the construction of dam X. The acceleration strategy used is the crashing method and the result is that the project completion is 101 days faster than the original implementation schedule and performance foreign loans are behind schedule. However, the consequence of this method is an increase in construction costs of Rp. 33,666,889,879 or 2.83% of the initial construction cost and the required cost is taken from the project contingency fund.."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pinjaman luar negeri bank khususnya dalam pinjaman luar negeri secara jangka panjang serta dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi dalam prosesnya. Dalam tulisan ini juga akan dibahas studi kasus atas permohonan pinjaman luar negeri Bank X beserta penyelesaiannya. Hasil studi kasus Bank X menunjukkan bahwa perubahan mendasar yang berkaitan dengan terms and conditions tidak akan berdampak terhadap dijatuhkannya sanksi administrasi, selama Bank dapat memberikan penjelasan yang memadai atas perbedaan yang terjadi dalam terms and conditions melalui laporan yang memadai.ABSTRACTThis thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports.;This thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports., This thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports.]"

"Dalam rangka memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar negeri, Pemerintah mengadakan pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman. Baik berupa pinjaman program yang diperoleh untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Pinjaman proyek yang diperoleh untuk membiayai satu atau lebih kegiatan pembangunan tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Perjanjian pinjaman luar negeri yang diadakan pemerintah dengan pihak luar negeri selama ini menimbulkan selisih pendapat, sehubungan dengan status ruang lingkup hukum perjanjian pinjaman luar negeri tersebut, apakah suatu perjanjian pinjaman luar negeri masuk dalam ruang lingkup hukum publik atau privat. Terdapatnya selisih pendapat tersebut disebabkan lebih karena terdapatnya rumusan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengkategorikan Perjanjian pinjaman luar negeri sebagai perjanjian internasional publik, sedangkan perjanjian pinjam meminjam sendiri merupakan perjanjian yang masuk dalam ruang lingkup perikatan, yang merupakan ruang lingkup hukum privat. Selanjutnya pemahaman yang komprehensif mengenai klausul-klausul naskah perjanjian pinjaman luar negeri rnerupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat besarnya resiko dan kewajiban yang harus ditanggung Pemerintah terhadap pemberi pinjaman. Klausul-klausul hukum seperti events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, maupun klausul applicable law, merupakan klausul-klausul yang perlu dirumuskan secara seksama untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi kepentingan penerima pinjaman (borrower).

---

In order to find finance resources outside the country, the Govemment of Indonesia entered the foreign loan that bound by a loan agreement. That kind of loan agreement can be a loan programs available to support the State budgetary or loan project to finance the project to support certain development activities that state in the agreement. Loan agreements that made by the government with foreign party/parties all this time during has caused the debate, with respect to the scope of the legal status of such foreign Ioan agreements, whether a foreign Ioan agreement signed within the scope of public law or private law. The existing debate was caused due to the presence of explaination in Law number 24/2000 concerning Intemational Agreements that categorizing the foreign loan agreement as a public international agreements, while loan agreement in nature is in the capacity of commitments, which is the scope of private law. Furthermore, a comprehensive understanding of loan agreement clauses draft is something that can not be negotiable. Considering the risks and obligations to be borne by the Government against the lender, legal clauses such as events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, and the applicable law clause, are the clauses that needed to be carefully formulated in thc loan agreement draft, to accomodate the interest of the borrower."

"Prasarana jalan mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung produksi dengan mendistribusikan baik sarana produksi maupun hasil produksi dari pusat produksi pertanian, industri, kehutanan, pertambangan dan pariwisata menuju daerah-daerah pemasarannya, yang secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan lebih mendasar lagi adalah berbagai kebutuhan manusia dalam kehidupannya, pemenuhannya sebagian besar difasilitasi dengan keberadaan jalan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan hendaknya dilaksanakan secara terus menerus. Hanya saja permasalahannya adalah jumlah panjang jalan yang harus ditangani tidak seimbang dengan jumlah anggaran yang tersedia. Akibat kendala demikian kondisi jalan terancam mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga diperlukan biaya tambahan untuk mempertahankan fungsi jalan tersebut. Menghadapi kendala keterbatasan sumber dana Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan menempuh langkah kebijaksanaan dengan menggunakan pinjaman dana bersumber dari luar negeri, diantaranya berasal dari: Bank Dunia (World bank), Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Jepang (JBIC) serta dana pinjaman melalui kerjasama bilateral lainnya. Namun dengan langkah kebijakan ini nyatanya didalam implementasi penanganannya muncul berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah terjadinya pembengkakan biaya dari alokasi dana yang telah ditetapkan sebelumnya (DIPA). Kondisi demikian tidak saja dapat mengakibatkan melesetnya pencapaian target yang diharapkan, akan tetapi juga dapat mengganggu kinerja program penanganan jalan secara keseluruhan. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mengidentifikasi terjadinya pembengkakan biaya terhadap owner?s pada pelaksanaan proyek prasarana jalan sumber dana Pinjaman Luar Negeri. Pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan survey dan studi kasus terhadap pelaksanaan proyek prasarana jalan di Pulau Jawa pada program Road Rehabilitation Sector Project (RRSP) ADB Loan No. 1798-INO, serta wawancara kepada para pakar untuk mendapatkan bobot tingkat kepentingan antara Frekuensi Kejadian dan Tingkat Pengaruh atas terjadinya risiko tersebut. Sehingga diperoleh faktor risiko dominan yang paling berpengaruh. Methode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan perubahan kondisi lapangan pada masa konstruksi serta mutu dari aspek perencanaan merupakan sumber penyebab utama atas membengkaknya biaya Proyek Prasarana Jalan.

---

Road infrastructure has an important function in increasing production. Road is an important facility to distribute agriculture, manufacture, forestry and mining production from their production area to the market, it also can boost the tourism developing. In addition, the road infrastructure enhances economic growth and balances more development. Further more, road infrastructure can fulfil the needs of the society in their life. In order to fulfil many necessary needs for the human, both road infrastructure building and maintenance must be conducted continuously. The problem is that total road length which should be built is not financed with sufficient budget. This may cause the decreased infrastructure quality or condition year by year. To maintain the road infrastructure condition more budget must be spent. To overcome the insufficiency of financial resources, Directorate General of Highways Ministry of Public Works as a responsible institution in building road infrastructure has made the policy of finding financial resources from foreign countries or institution such as World Bank, Asian Development Bank, JBIC from Japan, and from other bilateral cooperations. In the implementation of this policy some problems are identified. One of the problems as the real cost is over the budget planned or projected previously on DIPA. This may end to the failure of not only target but also goal achievement which can also bother infrastructure management program performance as a whole. The thesis goal is to identify overspending cost against the owner?s fund, in conducting Road Infrastructure Project using foreign financial loan. The approach to achieve the goal is to conduct surveys and case study upon road infrastructure project in Java Island upon Road Rehabilitation Sector Project (RRSP) ADB Loan No. 1798-INO, and assessment of importance between case frequency and impact level upon risk of the case using AHP method. By doing that influence can be identified the dominant risks which have great. The outcome shows that condition changes in project site of construction period and quality of design aspects are major causes of overspending budget of road infrastructure project."