Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan disahkannya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 2002 maka Bangsa Indonesia mempunyai sistem baru dalam pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-undang tersebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam sebuah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung (Pilkada Langsung) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pilkada Langsung ini menganut sistem one person, one vote, on value, sehingga selisih satu suara saja dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pemungutan suara dilaksanakan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah daerah masing-masing. Penghitungan suara dari tiap-tiap TPS kemudian direkapitulasi secara bertingkat sampai tingkat KPUD Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakilnya/Walikota dan Wakilnya, dan sampai KPUD Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakilnya, dilakukan secara manual. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam melakukan penghitungan suara. Bagi pasangan calon yang tidak dapat menerima atau menyetujui hasil penghitungan suara pilkada yang dilakukan oleh KPUD dapat mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Meskipun, perkara ini disebut sebagai permohonan, namun perkara ini seperti perkara perdata yang mengandung sengketa Hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada ini adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 106 UU No. 32 Tahun 2005, Pasal 94 PP No. 6 Tahun 2005, Perma No. 2 Tahun 2005, dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang saat ini berlaku bagi proses penyelesaian perkara perdata.

Abstrak :

Perbedaan pola migrasi antar daerah menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan, salah satunya dari sisi fasilitas serta penyediaan barang dan layanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong orang untuk melakukan migrasi. Desentralisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah, diantaranya melalui pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada). Kepala daerah terpilih diharapkan dapat menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakatnya. Pada saat pelaksanaan pilkada akan ada perubahan arah kebijakan terkait fasilitas dan penyediaan barang publik dari pemerintah daerah. Hal ini akan mempengaruhi pola migrasi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola migrasi pada saat pelaksaan Pilkada di Indonesia menggunakan data Migrasi persemester tahun 2014-2018 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada 514 kabupaten/kota. Hasil estimasi menggunakan model panel fixed effect menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan Pilkada berkorelasi negatif dengan migrasi keluar pada waktu menjelang pelaksanakan pilkada karena adanya efek antisipasi masyarakat terhadap arah kebijakan baru dari calon kepala daerah.

---

Differences in migration flow between regions suggest a gap in development, such as amenities and public goods provision. Indonesia has decentralized to reduce this gap, including through direct election in region level (Pilkada). The elected leader can provide public goods according to people’s needs and preferences. A change in policy direction related to amenities and the provision of public goods from local government will occur at the time of election. This influences different migration patterns. This study specifies and estimates a panel model for intermunicipal out-migration in Indonesia during the elections period using Indonesia's 514 municipal migration data between 2014 and 2018 from the Ministry of Home Affairs, we show that throughout the observed year our regression analysis demonstrates that there’s a strong lead effect of election on the size of out-migration flows. Our findings thus suggest that local election can reduce outmigration flow due to the effect of public anticipation on the new policy direction of the prospective regional head.