Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia adalah negara dengan potensi bencana yang tinggi terutama karena letaknya yang berada di jalur pertemuan 3 (tiga) lempeng dunia atau yang disebut dengan jalur ring of fire, sehingga menyebabkan adanya 129 (seratus dua puluh sembilan) gunung berapi yang dapat meletus setiap saat yang dapat mengakibatkan gempa bumi disertai gelombang tsunami. Berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia juga memakan banyak korban jiwa dan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi, meskipun memiliki risiko bencana yang tinggi, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia masih ditemukan beberapa kekurangan dan permasalahan yang muncul. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kerangka hukum penyelengggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, penggunaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (“KPBU”) dalam penanggulangan bencana di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru, serta potensi penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan keberhasilan praktik penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana berdasarkan yurisdiksi Jepang dan Selandian Baru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deksriptif-analitis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan permasalahan dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah dengan meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan bencana melalui skema KPBU. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki kerangka pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana, pihak pemerintah perlu membentuk kerangka pengaturan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana dengan berkaca pada keberhasilan praktik di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru. ......Indonesia is a country with a high disaster potential, especially because of its location which is in the meeting point of three (3) world plates or what is known as the ring of fire, causing one hundred and twenty nine (129) volcanoes to erupt at any time resulting in an earthquake accompanied by a tsunami wave. Various disasters that have occurred in Indonesia have also claimed many lives and have had a negative impact on the Indonesia economy both in the short term and long term. However, despite having high risk of disaster, in the implementation of disaster management there are still some shortcomings and problems that arise. The main issues that will be discussed in this study are regarding the legal framework for disaster management in Indonesia, the use of public private partnership (“PPP”) in disaster management in the jurisdictions of Japan and New Zealand, as well as the potential use of PPP in disaster management in Indonesia, which will be analysed based on the successful practice of using PPP in disaster management based on the jurisdictions of Japan and New Zealand. This research is conducted using a normative-juridical research method with a descriptive-analytical typology. The conclusion obtained from this study, the way that can be done to overcome various shortcomings and problems in disaster management in Indonesia is to increase the involvement of private sector in disaster management through the PPP scheme. However, Indonesia does not yet have a regulatory framework governing the use of PPPs in disaster management. Therefore, to implement the use of PPP in disaster management, the government needs to establish a regulatory framework for the use of PPP in disaster management by reflecting on the success of practices in the jurisdictions of Japan and New Zealand.

Abstrak :
Skripsi ini mencoba memahami hubungan antara peran swasta pada ruang publik dan derajat kepublikan ruang publik dengan mengevaluasi derajat kepublikan dari tiga jenis ruang publik yang berbeda. Adanya keterlibatan pihak swasta pada ruang publik menyebabkan munculnya ruang ‘publik’ yang tidak sepenuhnya publik. Fungsi ruang publik sebagai ruang demokrasi, tempat untuk seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali dapat mengakses dan bersuara, dan merepresentasikan diri, perlahan menghilang dan menandakan tidak adanya inklusivitas dan hak yang setara. Melalui studi literatur, ditemukan bahwa derajat kepublikan suatu ruang dipengaruhi oleh enam dimensi. Keenam dimensi tersebut dikembangkan menjadi suatu indikator untuk mengevaluasi derajat kepublikan ruang publik. Menggunakan indikator tersebut, studi kasus dilakukan dengan mengevaluasi empat ruang yang digolongkan sebagai ruang publik di Jakarta. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa ruang publik dengan keterlibatan pihak swasta memiliki derajat kepublikan yang lebih rendah. Namun, faktor utama penentu derajat kepublikan suatu ruang publik terletak pada pengelolanya, bukan pemiliknya. Ada harga yang harus dibayar oleh masyarakat ketika pemerintah mendorong pihak swasta untuk ikut terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan ruang publik. Masyarakat tidak lagi memiliki ruang yang bebas untuk mengekspresikan diri, opini, tujuan, dan kepentingannya. ......This thesis tries to understand the relationship between the role of private sector involvement in public space management and the degree of publicness of these spaces by evaluating the degree of publicness of three different types of public spaces. Involvement of private sectors in the development and management of public spaces has led to the emergence of ‘public’ spaces that are not entirely public. This has led to the slow fading of the space’s function as a democratic space, a place where all members of the public are able to access, express and represent themselves, indicating the nonexistence of inclusivity and equal rights. Through literature studies, it was found that a space’s degree of publicness is determined by six dimensions. These dimensions were developed into a comprehensive indicator used to evaluate the degree of publicness of public spaces. Using this indicator, a case study was carried out by evaluating four spaces in Jakarta that are claimed to be public spaces. The results show that public spaces with private sectors involvement have lower degrees of publicness than those that are not. However, the main deciding factor lies on the space’s manager, not the owner. There is a price that the public has to pay when the government encourages private sectors to involve themselves in the development and management of public spaces. That is that the people no longer have a space to express themselves, their opinions, goals and interests.